Teddy Hansen

Jakarta (7/3/2024). Aneh bin ajaib  bila OMS/LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) itu berbisnis. Namun itu adalah paradigma kedaluarsa yang harus kita ubah bersama, berbisnis bersama masyarakat adalah hal yang lazim dilakukan, malah cenderung menjadi tren yang berkembang pada konteks kekinian. Bermitra bisnis dengan masyarakat (atau dengan siapa saja) menjadi penting karena menjadi salah satu kunci keberlanjutan OMS/LSM. Hal yang harus kita pegang teguh adalah kita tidak boleh melenceng dari visi misi yang baik untuk menjaga alam dan mengurangi pengangguran.

Paparan menarik ini telah terungkap dalam Kelas Berbagi Tiga Jam (Kyutri) yang diadakan oleh Lokadaya dan Penabulu. Pelatihan Kyutri sesi kedua ini adalah kelanjutan dari tema Menggali Ide Bisnis dan Membuat Business Model Canvas. Noor Intan selaku narasumber dari Penabulu mengawali pelatihan dengan memantik peserta dalam menjabarkan visi dan misi usaha yang sudah disiapkan selepas sesi pertama. Hal ini dilakukan untuk menentukan arah usaha yang akan dijalani.

Noor Intan mengatakan bahwa tahun 2020 sekitar 705 juta jiwa hidup di dunia kemiskinan dan hal tersebut membuat tren bisnis juga mulai berubah. Pada diagram model bisnis yang Ia sampaikan, bisnis jaman dulu digambarkan dalam pertautan sektor ekonomi, lingkungan, sosial dan keberlanjutan di tengah-tengahnya. Keberlanjutan (sustainability) Namun diagram model bisnis yang terbaru digambarkan berbeda, di mana goals berbisnis yang akan dicapai adalah sektor ekonomi sebagai inti kecil yang dibalut sektor sosial dan dipungkasi sektor lingkungan berada di porsi yang lebih besar. Dengan kata lain, goal bisnis yang paling besar porsinya adalah keberlanjutan sektor lingkungan. Menjadi masuk akal karena sektor ekonomi dan sosial sesukses apapun tidak akan berarti bila lingkungan alam rusak berat.

Dalam perkembangannya muncul pula istilah wirausaha sosial yaitu wirausaha yang memiliki ide desar berupa solusi masalah sosial. Konsep wirausaha sosial yang dapat ditawarkan itu mencakup proses pemberdayaan untuk mengimplementasikan solusi yang ada,  biasanya fokus pada penyelesaian masalah seperti manajemen lingkungan, pelayanan kesehatan, pendidikan, keterampilan untuk masyarakat kurang mampu, peningkatan ekonomi pasca pandemi dan kesempatan kerja bagi komunitas marginal (narapidana, penyandang disabilitas, orang dengan HIV/AIDS, TB, kusta dan sebagainya).

Bagi Noor Intan, ada potensi besar bagi teman-teman OMS/LSM yang memberikan pendampingan di bidang kehutanan perkebunan, atau Ecopreneur. Sekarang, Pemerintah Indonesia ingin menjaga alam dengan mempertahankan dan menambah target area hutan sekitar 12,7 juta HA yang hasilnya juga akan dirasakan masyarakat. Tetapi nyatanya, berdasarkan data BPS 2022, penduduk desa yang berada disekitar kawasan hutan sekitar 25.853 desa atau sekitar 36,7% masih dalam keadaan miskin. Hal ini juga dikarenakan jangkauan LSM yang menggarap di bidang kehutanan sosial masih sedikit.

Kita bisa belajar dari ecopreneur kampung yang sukses yaitu minyak kelapa kampung Niu Kencana oleh Kelompok Usaha Perhutanan sosial (KUPS) desa Sindoan Selatan, Sulawesi Tengah. Selain itu, ada juga Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Madu Sialang dari Gapoktanhut Sungai Telisak.

Di akhir sesi pelatihan ini, satu peserta mencoba mengisi kolom dan berdiskusi tentang BMC ini, dan memperlihatkan dampak baik dari pelatihan sesi pertama. Sri Amanah dari Yapemmas (Yayasan Peduli Kemandirian Masyarakat) mencoba mengembangkan usaha galeri Ijoayu Ecoprint. Sri telah mengisi kolom BMC dan memaparkannya dengan baik, hingga potensi keberhasilannya tergolong besar. Segmentasi pelanggan dari Ecoprint adalah pegawai kantoran, yang mana memiliki seragam batik yang khas. Mereka biasanya juga menginginkan batik yang unik, lain daripada yang lain (limited edition). Hal ini tentu menjadi nilai tawar lebih bagi Ecoprint. Sri telah menekuni Ecoprint sekitar 8 bulan lamanya. Namun beliau pernah mencoba untuk membuat BMC tetapi selalu gagal. Beliau bingung dalam memetakan kolom dan membahasakan isi kolom BMC ini. Setelah mengikuti pelatihan ini, Sri telah sukses memrepresentasikan bisnis Ecoprint ke dalam BMC.

Tentu, dengan pelatihan BMC inikita akan dapat memetakan potensi hingga penyelesaian masalah yang mungkin akan dihadapi. Dengan ini tak hanya memperbesar peluang untuk sukses namun juga akan meningkatkan mental dan daya juang para pelaku bisnis, terutama bagi OMS.

Sesi kedua “Menggali Ide Bisnis dan membuat Business Model Canvas” ini, dapat anda ikuti secara lengkap di kanal youtube Lokadaya. (*ari)

Jakarta (5/3/2024). Business Model Canvas (BMC) itu seperti kita melihat menggunakan helicopter view, atau perspektif yang luas dan holistik karena BMC harus bersifat komprehensif, sederhana dan mudah dipahami. BMC merupakan alat bantu bagi pelaku usaha (atau calon pelaku usaha) untuk merancang, memvisualisasikan, mengevaluasi model bisnis yang akan, sedang, maupun sudah dibangun.

Dalam kerangka program Co-evolve, Lokadaya bekerjasama dengan Penabulu mengadakan Kyutri; Pelatihan Tiga Jam dengan tema “Menggali Ide bisnis dan Membuat Business model Canvas (BMC)”. Tampil cantik sebagai narasumber pada pelatihan ini adalah Noor Intan, seorang punggawa di Penabulu. Tujuan diadakan pelatihan adalah mengenal pengertian wirausaha, menggali ide usaha, memahami pengertian dan ruang lingkup masing-masing blok BMC, serta mempraktekkan pembuatan BMC untuk usaha pribadi, usaha komunitas dampingan atau keberlanjutan lembaga.

Pertemuan hangat siang itu diawali Noor Intan dengan memantik peserta untuk menggali ide bisnis yang bisa didapat dengan memanfaatkan internet dan media sosial serta membaca buku dan referensi bisnis. Menurut Noor Intan, penting sekali kita membaca hasil riset pemasaran agar dapat mengamati tren yang ada saat ini. Sebagai contoh adalah tren produk halal yang bisa dijadikan peluang. Berdasarkan data dari Bappenas, estimasi besar pasar halal products dapat mencapai USD2.3 trilliun atau sekitar 35 kuadriliun rupiah. Selain itu, bergabung dengan komunitas bisnis serta mengikuti berbagai pelatihan bisnis adalah cara menggali ide bisnis yang efektif. Dengan bergabung dengan komunitas UMKM kita bisa sharing best practice dan mendapat akses untuk mengikuti pameran yang diadakan Pemkab ataupun swasta.

Dalam bagan BMC harus mencakup mitra utama, aktivitas utama, sumber daya utama, nilai penawaran, hubungan pelanggan, segmentasi pelanggan, saluran distribusi, struktur biaya, dan arus pendapatan. Pada bagian segmentasi pelanggan, kita perlu menentukan target pelanggan atau kepada siapa kita akan menjual produk atau jasa kita. Dalam fase ini, profiling pelanggan juga wajib diidentifikasi. Selanjutnya kita perlu menciptakan nilai penawaran. Bagian nilai penawaran ini mencakup kebaruan, produk custom, memudahkan pekerjaan, keterkaitan brand, harga, kinerja, pengurangan resiko, accessibility, dan masih banyak lagi.

Bagian BMC selanjutnya adalah saluran distribusi pelanggan dimana distribusi atau penjualan bisa dijabarkan dengan door to door, membuka toko sendiri, marketplace, titip jual dan memanfaatkan media sosial. Noor Intan menyarankan untuk fokus pada satu-dua produk unggulan UMKM, yang mana bisa diawali dengan mengubah instagram dan facebook for business.

Kemudian untuk bagian Hubungan pelanggan digambarkan bagaimana upaya seorang pelaku usaha dalam menarik konsumen baru, menjaga pelanggan agar tetap loyal dan melakukan repeat order.

Selanjutnya, bagian arus pendapatan di dalam BMC menjelaskan bagaimana pelaku usaha menghasilkan uang atau sumber pendapatan. Terkait bagan berikutnya adalah sumber daya utama, bagian ini sangat dibutuhkan agar model bisnis dapat berjalan lancar. Sumber daya utama meliputi fisik (misal alat kerja, mesin, kendaraan), manusia, intelektual dan keuangan.

Bagan BMC yang tak kalah penting adalah aktivitas utama guna mengidentifikasi aktivitas yang dibutuhkan untuk memperlancar bisnis kita. Aktivitas ini berupa aktivitas produksi barang, aktivitas pemecahan masalah bagi sektor jasa, dan aktivitas membangun jejaring. Lalu bagian mitra utama diisi dengan mitra penting yang menopang bisnis agar berjalan lancar, seperti pemasok bisnis utama kita.

Bagian terakhir adalah struktur biaya yang merupakan identifikasi segala biaya yang dikeluarkan agar bisnis tetap berjalan. Struktur biaya meliputi biaya tetap dan biaya tidak tetap.

Pemaparan menarik ini dapat diakses secara lengkap di kanal youtube Lokadaya. (*ari)

Jakarta (23/2/2024). Bagian yang sering terlewat dari kebanyakan relawan adalah kesiapsiagaan, mitigasi, dan adaptasi resiko kebencanaan yang mungkin terjadi lagi. “Padahal bagian pasca bencana ini paling krusial”, jelas Arif Haryono, punggawa Disaster Management Center (DMC) Dompet Dhuafa.

Lokadaya dan Pujiono Centre didukung oleh The Canada Fund for Local Initiative (CFLI) mengadakan kegiatan semi daring bertajuk Mobilisasi Sumber Daya Lokal Kerelawanan dalam Respons Kemanusiaan. Nah, pada pertemuan ketiga ini merupakan sesi terakhir dan mengangkat tema praktik baik mobilisasi relawan di masa pra bencana, bencana dan pasca bencana. Narasumber yang dihadirkan adalah perwakilan dari Disaster Management Center (DMC) Dompet Dhuafa dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

DMC Dompet Dhuafa sejak 2012 telah memiliki sekitar 23 ribu relawan yang tersebar di 24 provinsi, yang mana mereka juga rutin mengadakan rakernas volunteer mengenai aktivitas mengelola kebencanaan. Tentunya hal ini dilakukan untuk merawat simpul kerelawanan juga. Seperti yang diketahui bersama, relawan harus dihargai serta diberikan haknya. DMC Dompet Dhuafa menerapkan poin-poin terkait hak relawan, seperti:

– Jaminan kecelakaan kerja dan kematian yang diakomodir BPJS TK BPU

– Mendapatkan waktu istirahat setelah berkegiatan lebih dari 14 hari

– Mendapatkan pengganti transport / uang apresiasi

– Meningkatkan kompetensi sesuai dengan minat yang dimiliki relawan

Dalam tahap Pra bencana, DMC Dompet Dhuafa memiliki skema skenario guna penguatan kerelawanan saat terjadinya bencana. Sebagai contoh penguatan relawan lokal pada karhutla, DMC telah memetakan provinsi-provinsi yang rawan kebakaran hutan. Walaupun masih ada relawan yang tergopoh-gopoh saat terjadi bencana, tetapi setidaknya para relawan sudah memiliki rencana yang lebih baik.

DMC Dompet dhuafa juga memiliki tim relawan yang sigap saat terjadinya bencana. Mereka telah memiliki SOP kaji cepat, yaitu maksimal 8 jam relawan harus sudah berada di lokasi, tetapi bisa 12 jam bila daerah tersebut terisolir. Hal itu dilakukan guna memberikan respons bantuan cepat dan mengobservasi tingkat kerusakan, infrastruktur apa saja yang rusak dalam klasifikasi kecil, sedang, atau parah.

Tahapan selanjutnya adalah masa pemulihan setelah terjadi bencana. Arif Haryono mengatakan bahwa biasanya jumlah relawan menjadi lebih sedikit di tahap ini. Tidak sebanyak pada saat bencana itu terjadi. Kemudian untuk jenis relawan yang baling banyak dibutuhkan saat masa tanggap darurat selesai (masa pemulihan) adalah relawan-relawan profesi seperti ahli medis, psikolog, guru, arsitek, pekerja bangunan dan lain sebagainya.

Iis Yulianti dari Direktorat kesiapsiagaan kedeputian bidang pencegahan BNPB menyampaikan mengenai spesifikasi keahlian relawan dari sudut pandang BNPB. Spesifikasi tersebut telah diatur dalam Perka BNPB No 17 Tahun 2011 Tentang pedoman relawan penanggulangan Bencana. Penting kiranya mengetahui keahlian atau kecakapan relawan agar bisa dipetakan bersama relawan yang lain. “Jangan sampai pada saat terjadi bencana, relawan yang tidak terpetakan keahliannya ini justru malah ditolong bukan menolong,” imbuh Iis Yulianti.

Diskusi menarik dapat diakses secara lengkap dikanal youtube Lokadaya. (*ari)

Pendanaan menandai pilar keberlanjutan suatu Organisasi Masyarakat Sipil (OMS). Studi Cardno (2020) menunjukkan sebesar 85%-90% sumber pendanaan OMS berasal dari lembaga donor. Sementara itu, perubahan ekonomi Indonesia dalam perdagangan global menjadi Negara dengan status middle income country telah mempengaruhi arah dan lanskap pendanaan OMS.

Situasi demikian mendesak OMS untuk bernegosiasi terhadap tantangan baru. Yakni peluang untuk melakukan diversifikasi berbagai sumber pendanaan, termasuk menjajaki skema pendanaan Swakelola Tipe III.

Diskusi Tahapan, Ruang Lingkup, dan Strategi Swakelola Tipe III pada Selasa (20/02) ini menandai rangkaian seri kelima atau penutup Pilar Akuntabilitas, Visibilitas, dan Keberlanjutan OMS Indonesia. Bertempat di ruang studio Penabulu “Cipete kecil”, dua narasumber—Sugiarto Arif Santoso dan Misran Lubis—yang sebelumnya membabar materi serial secara terpisah, kini satu meja.

Sugi mewedarkan materi Mengenal Kerangka Regulasi Swakelola Tipe III dan Misran mempresentasikan Strategi, Lobi, dan Advokasi Swakelola Tipe III. Dua materi ini memperkaya pengetahuan sekaligus pengalaman praktik baik bagi peserta yang semuanya berada di ruang virtual Zoom.

Mengawali paparan soal regulasi, Sugi menjelaskan landasan hukum Swakelola Tipe III. Menurutnya, Swakelola Tipe III antara lain berpayung hukum pada Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021, dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

“Cara pengadaan itu ada dua hal. Pertama, melalui swakelola. Kedua, melalui penyedia,” ucap Sugi. Dua hal ini memiliki perbedaan. Pengadaan pertama dikerjakan sendiri oleh Ormas atau kelompok masyarakat, sedangkan kedua dilakukan oleh pengusaha. “Penguasa ini menyediakan barang atau jasa berdasarkan kontrak,” imbuhnya.

Hemat Sugi, Swakelola Tipe III merupakan suatu peluang pendanaan bagi OMS. Namun, ia menerangkan lebih lanjut, pendanaan Swakelola Tipe III bukan merupakan dana hibah. “Tapi yang jelas dia jadi paradigma bagi OMS atau Ormas untuk terlibat sebagai vendor dalam tender atau lelang pengadaan barang atau jasa yang dilakukan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah,” jelasnya.

Jika Sugi menguraikan materi dalam kerangka regulasi, Misran cenderung menuturkan kiat-kiat menembus Swakelola Tipe III. Menurutnya, selain aspek administratif, membidik Swakelola Tipe III hendaknya mengindahkan dimensi advokasi dan lobi agar menghasilkan win-win solution.

Pasalnya, Swakelola Tipe III ini melibatkan kerja sama antara pemerintah dan OMS. Ditilik dari proses lobi, Misran menekankan pada seberapa jauh OMS menjahit relasi dengan sejumlah organisasi lain. Maka menggandeng mitra dengan pertemuan informal dipandang penting.

Misran tak luput memberikan kiat OMS untuk mengakses Swakelola Tipe III. Ia membagi tiga peta jalan. Pertama, kesiapan kebijakan dan pemangku kebijakan, pemantapan kedudukan OMS, dan penilaian kebutuhan atas suatu isu. Kedua, keterlibatan OMS dalam proses Musrembang berjenjang dan advokasi isu ke dalam perencanaan.

Dua jalan ini harus dikawal proses perencanaan hingga penetapan APBD. Ketiga, sebagai ujung jalan, perlunya pemetaan paket Swakelola Tipe III melalui Sirup (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan), proposal dan RAB, kelengkapan dokumen lembaga, dan kontrak.

Paparan dua materi ini mengundang sejumlah pertanyaan audiens. Garis pertanyaan mereka bersifat teknis. Namun, terdapat pertanyaan non-teknis yang menitikberatkan pada strategi posisi tawar (bargaining position) OMS terhadap pemerintah.

Tayangan seri I sampai V diskusi Tahapan, Ruang Lingkup, dan Strategi Swakelola Tipe III ini dapat ditengok di Youtube LOKADAYA.

Keberadaan OMS menjadi satu ukuran kesehatan demokrasi di suatu negara. Demokrasi dapat diartikan sebagai kekuasaan mutlak berada di tangan rakyat dan keberlanjutan OMS sebagai salah satu pilar demokrasi menjadi hal yang sangat penting. Dalam menjaga dan memelihara eksistensi OMS di Indonesia tentunya diperlukan strategi-strategi jitu. Gagasan ini dipaparkan oleh Misran Lubis dalam diskusi Seri IV Pilar Akuntabilotas, Visibilitas, dan Keberlanjutan OMS Indonesia pada Selasa pagi (06/02).

Beliau yang juga salah satu senior di bidang OMS ini menyambut opini peserta diskusi dengan pancingan pertanyaan. Di antara dua pertanyaan berikut, pertanyaan mana yang Anda pilih: berapa lama kami bisa melanjutkan dan berapa lama kami ingin melanjutkan. Kata “bisa” dan “ingin” menandai pintu masuk beragam jawaban dari peserta.

Tak tanggung-tanggung, pertanyaan itu pun memiliki ekor. “Menurut Anda, isu keberlanjutan OMS ini apakah soal isu keberlanjutan di sektor keuangan? Silakan berikan tanggapan Anda. Benar, tidak sepenuhnya benar, atau salah,” tanya Misran kepada peserta. Ibarat bersepakat, peserta diskusi pun cenderung memilih opsi kedua. Keberlanjutan, menurut benang merah jawaban peserta, tak melulu urusan keuanga namun merupakan isu lintas-disiplin.

Menurut Misran, selama satu dasawarsa belakangan ini OMS tengah menghadapi masalah keberlanjutan. “Adapun beberapa faktor yang mempengaruhinya antara lain tata kelola organisasi, keterbatasan sumber daya, dan kebijakan yang kurang mendukung,” ucapnya. Pandemi COVID-19 silam mempertegas kenyataan bahwa OMS mengalami krisis keberlanjutan. “Jadi, keberlanjutan OMS ini bukan hanya urusan isu finansial, melainkan juga urusan banyak aspek,” imbuh Misran. Di antara dua aspeknya adalah perkara internal dan eksternal organisasi.

Dengan menganalogikan seperti pohon, keberlanjutan itu menunjukkan batang, ranting, dan dedaunan. Yang kelihatan ini kalau dalam organisasi terdiri atas kantor, proyek, dokumen, administrasi, dan kapasitas orang. Sebaliknya, anggota “badan” pohon yang di akar cenderung tertutup. “Yang tidak terlihat ini seperti aspek kelembagaan organisasi, visi, nilai, dan motivasi,” terang Misran.

Mengutip riset CSO-SI (2021), Misran merinci tujuh dimensi untuk mengukur keberlanjutan OMS. Pertama, lingkungan hukum yang mendukung OMS. Kedua, kapasitas organisasi. Ketiga, kemampuan keuangan. Keempat, advokasi. Kelima, penyediaan layanan. Keenam, infrastruktur pendukung. Ketujuh, citra publik. Sejumlah indikator keberlanjutan ini menjadi cerminan bersama agar OMS tak terperangkap pada situasi hidup segan mati pun tak mau.

“Agar punya daya keberlanjutan, OMS mesti punya resiliensi,” tutur Misran. Ketahanan OMS diwakili oleh seberapa jauh ia beradaptasi secara cepat dan terarah terhadap gejolak internal dan eksternal organisasi. Misran berpendapat, hendaknya masing-masing OMS mengidentifikasi tujuh hal dari kesadaran situasi, ketahanan, kelincahan, hingga penggunaan komunikasi kreatif-inovatif.

“Kalau di Lokadaya sendiri ada strateginya.  Kuncinya ada pada berjejaring. Sebab, keterhubungan itu merupakan salah satu syarat tumbuhnya ekosistem dukungan sumber daya domestik,” ungkap Misran. Keterhubungan ini menegaskan bagaimana OMS dapat mengambil posisi di tengah sektor pemerintah dan swasta.

Publish or perish. Publikasi atau binasa. Ungkapan yang telah mengarusutama ini menggambarkan pentingnya eksistensi. Tentu eksistensi di sini bukan sekadar absen, unjuk muka di hadapan jamak orang. Ia mencakup tindakan untuk memertahankan visibilitas, suatu proyeksi meninggalkan jejak karya.

“Kalau Anda ingat logo-logo ini,” terang Misran Lubis sembari menunjuk pada layar sejumlah gambar Nike, Apple, McDonald, dan Uni Eropa, “lantas, apa yang Anda ingat?” Bang Misran, panggilan akrabnya, tengah menjelaskan temali antara logo dan konsep di pikiran.

Sejumlah logo yang dipertanyakannya kemudian disahut peserta diskusi. Interaktivitas ini cukup membangun suasana segar serial diskusi ketiga Optimalisasi Visibilitas Organisasi Masyarakat Sipil di Zoom pada pagi pukul 09.00-11.00 WIB (30/01). Bang Misran mengajak audiens berimajinasi. Bila logo dan kalimat tertentu seperti isu anak, perempuan, lingkungan, HAM, dan TBC itu terasosiasi pada Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) apa? Kebanyakan audiens menjawab: KontraS, Walhi, STPI, Aisyiyah, dan lain-lain.

Visibilitas adalah sokoguru eksistensi OMS. Visibilitas bukan semata mempertontonkan rekam jejak. Melainkan juga memupuk kepercayaan publik terhadap OMS. Bang Misran menuturkan, visibilitas ibarat sebuah alat yang mampu membangun pengaruh dan dampak. Di tengah era serba media seperti sekarang, visibilitas identik dengan pemanfaatan aneka kanal media sosial. “Jadi, manfaatkanlah dan optimalkanlah semua media sosial yang ada agar visibilitas OMS kita menguat,” ucapnya.

Di hadapan OMS tingkat SR, SSR, dan IU dari Sabang sampai Merauke, Bang Misran menyodorkan delapan strategi penguatan visibilitas organisasi. Pertama, pemahaman target sasaran. Siapa audiens organisasi menentukan pengerahan brand visibility. Kedua, konsistensi identitas jenama (brand).

“Pastikan organisasi memiliki identitas yang konsisten di semua saluran dan platform, mencakup logo, warna, gaya visual, dan tone of voice,” ungkap tim Lokadaya Nusantara itu. Selanjutnya, aspek kehadiran organisasi di ruang maya atau digital. Situs laman menjadi penanda atas cerminan nilai-nilai keorganisasian. Nilai ini terhidang lewat sepak terjang rekam jejak digital.

Tak kalah menjadi bagian strategi, imbuh Bang Misran, perlunya optimalisasi SEO, kolaborasi dengan pemengaruh (influencer), menjalin kemitraan, brand advocacy, dan produksi konten secara ciamik serta relevan. “Media apa yang sudah organisasi Anda miliki?” celetuk Bang Misran kepada peserta. Beberapa audiens berefleksi karena ternyata selama ini kurang memperkuat strategi komunikasi medianya.

Pada pertengahan diskusi, Martin, salah seorang peserta, bertanya. Branding suatu organisasi selama ini kadang kalah dengan branding personal dari pendiri organisasi itu. Apa pasal?

“Ada tiga hal. Nama lembaga, core isu, atau individu. Memang branding bisa berangkat dari apa saja. Setidaknya tiga hal ini. Kembali pada proses pendirian organisasi. Ketika kita bikin lembaga, kita bikin gerakan seperti apa. Perlu kita seimbangkan bila kasusnya ditanyakan tadi. Yang jelas kalau kita membangun branding organisasi, kita menerapkan akuntabilitas organisasi,” tandas Bang Misran.

Diskusi tak terasa melewati pukul 11.00. Meski dipisahkan oleh sang kala, diskusi yang diselenggarakan oleh Lokadaya dan Menjadi Indonesia ini begitu membekas. Setidaknya pertanyaan, jawaban, dan keingintahuan makin tumbuh subur. Pekan berikutnya masih dijadwalkan diskusi serupa dengan memasuki seri keempat di hari dan waktu sama. (RKP).

Optimalisasi penguatan kapasitas relawan penanggulangan bencana masih menjadi isu yang hangat di kalangan OMS baik yang bergerak dalam sektor kebencanaan maupun sektor lainnya. Lokadaya dan Pujiono Centre pun melihat pentingnya penguatan kapasitas relawan kebencanaan sebagai hal yang harus terus dibahas dan dikembangkan, mengingat wilayah negara kita yang rawan bencana, baik bencana alam maupun bencana non-alam.

Dalam seminar daring yang bertajuk “Mobilisasi Sumber Daya Lokal, Kerelawanan dalam Respons Kemanusiaan”, seri kedua, Lokadaya dan Pujiono Centre menghadirkan Adam Kurniawan (Walhi) dan Ridwan RC (PMI Pusat) sebagai pembicara.

Adam Kurniawan mengawali pemaparannya dengan menjelaskan bahwa saat ini Walhi memiliki 504 lembaga yang tersebar di seluruh Indonesia, yang bertugas mengadvokasi sumber daya alam dengan menitikberatkan pada peran masyarakat lokal sebagai subyek dalam pengolahan sumber daya alam secara arif. Keterlibatan masyarakat lokal dipercaya dapat meminimalisir resiko bencana dan menaikkan jaminan keselamatan warga.

Dalam kaitannya dengan penguatan kapasitas relawan, Adam selaku Kepala Divisi Keterlibatan Publik Walhi mengatakan bahwa Konferensi Daerah Lingkungan Hidup adalah salah satu cara yang dilakukan Walhi guna merawat jejaring relawan. Acara ini dilaksanakan secara reguler di tingkat provinsi. Selain itu, dalam struktur organisasi Walhi, juga ada Divisi Penguatan Kelembagaan (DPK) khusus yang bertanggungjawab dalam penguatan kapasitas, pembangunan jejaring termasuk relawan mapala yang perannya sangat krusial saat dibutuhkan di lapangan.

Di Walhi, tulang punggung mobilisasi relawan dan penguatan kapasitas relawan dijadikan satu dalam akademi ekologi. Dalam sistem pendidikan akademi ekologi ini diharapkan banyak warga dapat terlibat dan tergerak menjadi relawan.

Pada sesi selanjutnya, Ridwan SC, kepala divisi penanggulangan bencana PMI Pusat memaparkan tentang pengelolaan Pusdiklat untuk penguatan kapasitas Relawan bencana. Tujuan dari Pusdiklat PMI yang paling menarik dan sesuai dengan tema kali ini adalah meningkatkan pemberdayaan bagi masyarakat dalam menghadapi konflik bersenjata, bencana, krisis kesehatan dan tugas-tugas kepalangmerahan lainnya.

PMI menyediakan platform pembelajaran digital humanis PMI (humanispmi.online) yang telah diujicobakan sejak Juli 2022. Media belajar digital ini dapat memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh relawan untuk belajar secara mandiri. Sampai saat ini platform tersebut telah memiliki peserta aktif lebih dari 1800 orang. Dengan demikian, media ini dirasa sangat efektif dalam menjangkau relawan secara luas.

Pelatihan daring yang disediakan Humanis PMI meliputi kompetensi dasar (gerakan kepalangmerahan dan karakter kemanusiaan), kompetensi teknis manajemen dan kompetensi teknis spesialisasi. “Platform berbasis digital berguna untuk mendokumentasikan berbagai praktik baik terkait organisasi, program, kerelawanan, dan layanan kemanusiaan”, imbuh Ridwan SC.

Seminar daring ini dapat diakses di kanal youtube Lokadaya. (ari)

Mendengar kata akuntabilitas jamak orang acap kali spontan teringat pada audit keuangan. Secara asosiatif, akuntabilitas kemudian berkonotasi pada kegiatan formal kelembagaan. Padahal, kenyataannya tak sesempit itu. Ibarat sebuah pohon, akuntabilitas terletak pada akar, sebab ia merupakan nilai, prinsip, dan fondasi. Akuntabilitas, pertama dan terutama, bermula dari persona, baru kemudian organisasi.

Sugiarto Arif Santoso, fasilitator diskusi Menjadi Indonesia dan Lokadaya seri kedua, menganalogikan komponen akuntabilitas seperti akar pohon. Dalam diskusi bertemakan Peningkatan Akuntabilitas Masyarakat Sipil pada Selasa (23/01) di Zoom itu Sugiarto menuturkan, bila akuntabilitas berada di akar maka batangnya merupakan struktur dan dedaunnya mencerminkan dampak.

“Di daun, cerminan dampak ini ditimbulkan oleh arena masyarakat sipil. Juga aktivitas OMS terhadap kehidupan orang-per-orang dan masyarakat luas atau penilaian kinerja masyarakat sebagai arena yang efektif untuk memecahkan problem Ekosospol. Di daun ini terlihat melayani kepentingan bersama,” katanya.

Sugiarto berpendapat, OMS yang akuntabel itu bermakna mampu menunjukkan komitmennya pada nilai-nilai demokrasi dan turut membangun masyarakat sipil untuk masa depan yang lebih baik. “Jadi, organisasi yang akuntabel itu harus transparan dalam menyampaikan kegiatan dan anggarannya agar dapat diawasi oleh publik, penyandang dana, penerima manfaat, dan pihak lainnya,” tutur Sugiarto lebih lanjut.

Ia mengimbuhkan prinsip akuntabilitas. Pimpinan dan staf hendaknya bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya, memastikan kepatuhan pada peraturan, dan mencapai tujuan organisasi dengan jujur, transparan, serta inovatif.

Sementara itu, ditilik dari segi jenisnya, hemat Sugiarto, akuntabilitas dibagi tiga. Pertama, akuntabilitas ke atas: OMS bertanggung jawab kepada lembaga donor dan pemerintah. Kedua, akuntabilitas internal: OMS bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Ketiga, akuntabilitas ke bawah: OMS bertanggung jawab kepada anggota-anggotanya, konstituennya, atau kelompok masyarakat penerima manfaat.

Dalam paparannya, Sugiarto melansir model akuntabilitas Konsil LSM Indonesia. Pada tahun 2015, Konsil LSM Indonesia mengembangkan Standar Minimal Akuntabilitas (SMA) berdasarkan Kode Etik LSM. SMA digunakan untuk menilai tingkat akuntabilitas minimal OMS. Menurut Konsil LSM Indonesia, terdapat empat dimensi akuntabilitas: transparansi, partisipasi, evaluasi, dan mekanisme pengaduan.

“Sebuah organisasi yang sukses perlu memiliki beberapa elemen kunci. Hal ini termasuk memiliki sistem organisasi yang efektif, jaringan yang luas, mendapatkan dukungan pendanaan baik dari sumber internasional maupun domestik, memperoleh kepercayaan dari stakeholder dan/atau publik, memiliki posisi tawar, serta berkelanjutan,” terang Sugiarto.

Manakala memasuki sesi tanya-jawab, salah seorang audiens menyodorkan refleksi. “Dulu, beberapa tahun lalu, ketika donor selesai ya programnya selesai. Masyarakat hanya kita jadikan sebagai objek. Tapi hak mereka berupa reward kami sampaikan secara transparan, pasien juga kita dampingi. Semua akuntabel. Tetapi yang membuat gundah selama ini, dan saya merasa berdosa, saya bersalah, ini ya soal pertanggungjawaban akuntabilitas ke masyarakat,” ujar Zainal.

Merespons refleksi yang berimplikasi pada pertanyaan itu, Sugiarto mewedarkan, “Sebagai organisasi pembelajar, kita jatuh-bangun, bukan merasa kita dosa, dan forum ini menjadi sarana belajar kita. Agar pemberdayaan masyarakat jalan terus, walau donor telah selesai, sebaiknya kita bikin modelling jangka panjang dan berkelanjutan,” tandasnya.

Pemodelan berjangka panjang ini mengindahkan prinsip visi-misi organisasi. Ia tak hanya mengaraskan pada proyek organisasi yang barangkali temporal. “Karena kalau kita bicara visi dan misi organisasi, OMS kan badan publik. Jadi, itu haknya publik. Kita perlu sampaikan ini ke masyarakat. Sehingga masyarakat tahu bahwa dampak sosialnya ke mereka bukan sebatas proyek semata,” pungkas Sugiarto. (RKP).

Jakarta (24/1/2024). Tantangan terberat dalam eliminasi TB pada perempuan yaitu adanya pikiran berlebih tentang tanggung jawab seorang ibu. Pengalaman lapangan berbicara, isu tersebut mengakibatkan mereka telat dalam mengakses fasilitas kesehatan. Padahal hal ini tentu berbahaya karena dapat meningkatkan kasus penularan TB pada anak, keluarga, dan sekitarnya.

Pernyataan menarik ini terungkap dalam webinar kelima program Program accelerate (Advancing Community Consortium Efforts to Leverage and Advocate TB Elimination). Program ini merupakan kerjasama Lokadaya dan Penabulu Foundation, serta didukung oleh UNOPS. Tema yang diambil pada sesi ini adalah Mewujudkan Perempuan dan Anak Bebas Tuberkulosis.

Narasumber utama pada webinar kali ini ialah seorang dosen kesejahteraan sosial Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tuti Alawiyah.  Di awal pemaparannya, Tuti membandingkan negara kita dengan negara maju mengenai penanganan TB. Di luar negeri isu tentang health dan human service merupakan satu kesatuan. Seperti di Amerika, Departemen kesehatan dan departemen sosial itu bergabung menjadi Health and Human Services Department. Mereka terintegrasi sebagai layanan services dari pemerintah. Tidak seperti di Indonesia, yang mana Kemenkes dan Kemensos berdiri sendiri. Ada kalanya seorang pasien TB tidak mendapat PKH (Program Keluarga Harapan) karena data yang tidak sinkron antara Kemensos dan Kemenkes. “Padahal isu health dan human service itu dekat, karena pasien dengan penyakit kronis seperti TB membutuhkan keduanya, tentu harus mendapatkan layanan kesehatan dan juga layanan sosialnya”, ujar Tuti

Dalam sesi tanya jawab, salah satu peserta webinar mempertanyakan mengapa isu stunting itu lebih sensasional dibanding penanganan TB. Lalu, narasumber membenarkan dan menganggap gizi buruk juga termasuk faktor resiko seorang anak terkena TB. Harusnya sewaktu mengintervensi stunting, fasilitas kesehatan sekaligus melakukan tes TB di keluarganya. “Ini adalah hal yang biasa terjadi di negara kita, karena biasanya mengatasi masalah by project“, jawab Tuti

Selain itu, terdapat gap gender di dalam isu TB bahwa lebih banyak ditemukan kasus TB pada laki-laki daripada perempuan. Padahal ini belum tentu 100% benar. Kemungkinan ada perempuan yang terkena TB laten, atau merasa harus sehat sebagai seorang ibu karena merasa memiliki tanggung jawab dalam rumah tangga sehingga enggan mendatangi layanan kesehatan. Faktanya, banyak perempuan yang telah menjadi survivor TB, setelah sembuh mereka menjadi agen perubahan serta menjadi promotor TB di komunitasnya. Hal ini berbeda dengan laki-laki, mereka biasanya akan kembali bekerja setelah sembuh.

Diperlukan kebijakan khusus dari pemerintah dalam menanggulangi TB perempuan dan anak, seperti Perpres 67 tahun 2021 yang mana Kementerian pemberdayaan perempuan tidak dilibatkan dalam penanggulangan TB seperti kementerian lain. Menurut Tuti ini dibutuhkan karena bicara tentang Keadilan gender, tentu kita tahu bahwa pasien TB perempuan memiliki kebutuhan yang berbeda dengan pasien TB laki-laki.

Praktik baik yang dapat kita ambil contoh adalah program TB Aisyiyah yang berkolaborasi dengan Global Fund pada tahun 2018-2020. Ibu-ibu Aisyiyah telah bekerja keras dan turut andil dalam menurunkan kasus TB. Aisyiyah juga bekerjasama dengan Rumah sakit Muhammadiyah untuk melakukan treatment TBC.

Di akhir acara, Tuti berterimakasih kepada para kader TB yang luar biasa, mereka berjuang tanpa takut dalam mengeliminasi kasus TB. “Semoga target pemerintah tercapai, bahwa di tahun 2030 kasus TB turun dari 385/100ribu jiwa menjadi 65/100ribu jiwa penduduk”, pungkas Tuti

Paparan Tuti Alawiyah dan diskusi webinar sore itu dapat ditonton secara lengkap di kanal youtube Lokadaya. (*ari)

Jakarta (12/1/2024). Anggapan bahwa relawan sebagai kasta terendah dari sebuah manajemen kemanusiaan merupakan sebuah kesesatan berpikir yang menancap di masyarakat kita. Relawan yang bekerja secara sukarela digaji murah atau bahkan tidak digaji, bahkan kemudian tidak dihargai jerih payahnya. Hal ini terkadang mengakibatkan perlakuan tidak manusiawi terhadap relawan. Pemaparan menarik ini muncul dari Eko Teguh Paripurno saat menjadi pembicara dalam kegiatan seminar dalam jaringan (semidaring) dengan tema “Mobilisasi Sumber Daya Lokal, Kerelawanan dalam Respons Kemanusiaan”. Kegiatan ini diadakan oleh Lokadaya dan Pujiono Centre serta didukung oleh CLFI (The Canada Fund for Local Initiatives), Jumat (12/1) mulai pukul 13.00 WIB.

Tajuk seri pertama semidaring ini adalah “Identifikasi Potensi Kerelawanan OMS untuk Penanggulangan Bencana”. Menurut Aliansi Pembangunan Kemanusiaan Indonesia (APKI), hanya ada sekitar 2,5%-5% OMS di Indonesia yang fokus pada isu tanggap darurat.  Haris Oematan, punggawa CIS Timoer, memaparkan bahwa mayoritas OMS hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur dan hal tersebut menjadi tantangan OMS non-kebencanaan dalam memobilisasi sumber daya saat terjadi bencana. Tantangan yang biasa muncul dan harus dihadapi adalah pengetahuan yang tidak sama atau beragam, terbatasnya sumber daya manusia yang bersedia bergabung, serta komitmen kelembagaan.

Relawan dalam bawah sadarnya pasti memiliki integritas, etos kerja dan gotong royong. Berbeda dengan pekerja kemanusiaan yang mungkin mementingkan upah, bisa saja mereka tidak memiliki integritas, etos kerja dan gotong royong, sehingga berkegiatan secara asal-asalan hingga lupa inti kemanusiaan tersebut. Ironisnya hal semacam itu semakin banyak terjadi pada pekerja kemanusiaan.

Dalam pertemuan hangat itu, juga dibahas mengenai aturan main dan kompetensi relawan yang telah termaktub dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana.

Definisi Kerelawanan itu sendiri dalam modul manajemen relawan adalah semua aksi gotong royong yang menyatukan Indonesia, tidak memiliki keberpihakan serta merangkul keberagaman antar golongan baik sebagai relawan maupun penerima manfaatnya, serta tidak didorong oleh alasan keuangan.

Beberapa poin penting OMS bekerjasama dengan relawan:

– Tim inti akan lebih fokus pada tugas utama

– Relawan sebagai solusi terbatasnya dana dan sumber daya manusia

– Relawan sebagai pemberi perspekstif baru di organisasi

– Relawan sebagai duta organisasi

– Relawan sebagai ujung tombak regenerasi

Siklus dalam pengelolaan relawan ada enam (6R). Tahap yang pertama sebelum perekrutan relawan adalah tahap refleksi. Proses refleksi ini mengevaluasi pengalaman bekerjasama dengan relawan. Setelah refleksi penting membuat tata cara pengelolaan relawan (regulasi). Menurut Utami Dwi Kania dari Human Initiative Volunteer Energy (HIVE), dalam pembuatan regulasi memang membutuhkan waktu yang lama, tetapi jangan sampai menunggu sempurna hingga proses selanjutnya (Rekrutmen) terganggu. Proses rekrutmen dapat memanfaatkan media sosial dan menggandeng media partner yang lain.

Tahapan selanjutnya adalah Rock the Job (bekerja). Tahapan ini meliputi briefing, monitoring, motivasi dan mengevaluasi. Tahap kelima yaitu apresiasi sebagai ucapan terimakasih, selaku OMS dapat memberikan apresiasi bukan berupa uang (sertifikat, merchandise, pengalaman dan lain-lain). Lalu proses yang terakhir dalam pengelolaan relawan adalah retention atau menjaga relasi dengan relawan agar selalu berkomunikasi di kegiatan selanjutnya.

Eko Teguh Paripurno dari Pusat Studi Manajemen Bencana UPN Yogyakarta menyampaikan bahwa kerelawanan akan hadir ketika seseorang sudah selesai dengan dirinya sendiri meskipun sebagian. Untuk itu kita wajib menghargai karena mereka secara suka dan rela melakukan kegiatan, tentunya jangan dibalik yaitu memposisikan seorang relawan ke tempat yang paling rendah.

Diskusi menarik ini tentunya dapat diakses di kanal youtube Lokadaya. (*ari)

Jakarta (11/1/2024). Kondisi berat dialami orang saat terdiagnosis TB positif, dan kehidupan mereka bertambah berat lagi saat mendapat stigma dari lingkungan sosialnya. Dampak terjadinya stigma pada pasien TB yang sangat berbahaya adalah hasil pengobatan yang buruk (Resisten Obat). Hal ini jelas berimbas pada meningkatnya angka penularan Tuberkulosis, bahkan angka kesakitan serta kematian juga meningkat.

Diskusi menarik ini muncul dalam seminar daring Program accelerate (Advancing Community Consortium Efforts to Leverage and Advocate TB Elimination). Kegiatan ini merupakan kerjasama Penabulu dan Lokadaya serta didukung oleh UNOPS. Meretas Stigma dan Diskriminasi Orang dengan Tuberkulosis merupakan tema pada pertemuan keempat ini. Narasumber yang dihadirkan adalah Sofyan selaku wakil ketua Sebaya (organisasi penyintas TB) dan Ria Ningsih (TA Provider for Human Rights The Global Fund).

Stigma dapat disebabkan oleh ketidaktahuan akan penyakit, kondisi pandemi, kurangnya dukungan psikososial, dan respons otoritas yang kurang konsisten. “Untuk itu mari sama-sama melihat kembali apa saja yang perlu kita update pengetahuannya, supaya kita bisa menghilangkan stigma diskriminasi tehadap pasien TB”, ajak Ria Ningsih pada para peserta zoom meeting siang itu.

Ria Ningsih juga menjelaskan tentang TB Costed Action Plan yang mana banyak sekali manifestasi stigma terhadap pasien TB. Penghindaran, pelecehan verbal, diskriminasi dari tenaga kesehatan, dibiarkan, dikeluarkan dari sekolah atau lingkungan kerja merupakan dampak dari stigma pasien TB. Alhasil, biasanya pasien menutupi status TB-nya, mengisolasi diri, psikologisnya terganggu, perasaan bersalah, menunda pengobatan, dan kepatuhan pengobatan yang rendah.

Di sisi lain, self stigma biasanya masih kental dialami oleh pasien TB dan HIV. Mereka selalu menyalahkan dan menempatkan diri sendiri di posisi yang buruk. Memang susah bila seorang pasien sudah mengalami self stigma, mereka pasti butuh figur yang pernah mengalami TB juga. Pasien tersebut membutuhkan contoh riil yang dapat menjelaskan bahwa TB dapat sembuh dengan pengobatan teratur.

Empati adalah basic yang wajib kita miliki agar dapat berkomunikasi dengan pasien TB. Kita berpikir bagaimana jika kita berada di posisi mereka. Jikalau sudah berempati, setidaknya kita akan dapat menempatkan diri dan berkomunikasi dengan mereka. “Namun bila kita sudah tidak didengarkan oleh mereka, maka mari dicoba sebaliknya, kita dengarkan keinginan dan perasaan mereka seperti apa”, ungkap Ria Ningsih.

Intervensi yang dapat dilakukan untuk menurunkan stigma pada pasien TB adalah edukasi, homevisit, TB patients support dan peningkatan kualitas tenaga kesehatan.

Narasumber selanjutnya adalah Sofyan yang merupakan salah satu penyintas TB di tahun 2018. Setelah menjalani pengobatan setahun beliau dinyatakan sembuh. “Dulu sebelum terdiagnosa TB, teman-teman selalu mengatakan istilah gak ada loe gak rame, sebaliknya saat terkena TB, ada saya jadi gak rame“, ungkap Sofyan. Perlakuan tidak baik terus saja Ia dapatkan, padahal orang lain tidak mengetahui bahwa pasien TB telah berjuang keras melalui pengobatan yang cukup panjang serta efek samping obat yang luar biasa.

Untuk itu Sofyan menyadari tentang pentingnya berjejaring. “Dengan bergabung dalam komunitas, kita bisa saling memotivasi sehingga tidak ada lagi stigma buruk kepada pasien TB”, tambah Sofyan.

Diskusi lengkap tentang menangani stigma TB ini dapat diakses di kanal youtube Lokadaya. (*ari)