Skip to main content
Category

Liputan Kegiatan

Akuntabilitas sebagai Fondasi Kepercayaan dalam Respons Kemanusiaan

By Liputan Kegiatan

Jakarta (17/12/2025). Dalam kerja-kerja kemanusiaan, bantuan tidak hanya ditakar dari seberapa cepat disalurkan atau seberapa besar jumlahnya. Di balik itu, terdapat satu fondasi yang menentukan apakah sebuah respons benar-benar bermakna dan berkelanjutan. Inilah tema utama yang dibahas dalam kelas pertama Pelatihan Keenam Serial Core Humanitarian Competency for CSOs, yang diselenggarakan oleh Lokadaya bekerja sama dengan Pujiono Centre Indonesia.

Webinar bertajuk Aspek Akuntabilitas Respons Kemanusiaan ini menghadirkan Hadrianus Edi Handoko, praktisi kemanusiaan dengan pengalaman lebih dari dua dekade di berbagai organisasi nasional dan internasional. Dalam pengantarnya, peserta diajak melihat akuntabilitas bukan sebagai beban administrasi, melainkan sebagai cermin untuk menilai kualitas dan integritas kerja kemanusiaan itu sendiri.

Akuntabilitas, sebagaimana ditegaskan dalam sesi ini, merupakan fondasi kepercayaan, baik dari komunitas terdampak, donatur, pemerintah, maupun dari organisasi terhadap dirinya sendiri. Tanpa akuntabilitas, kerja kemanusiaan berisiko rapuh, mudah dipertanyakan, dan rentan melahirkan ketidakpercayaan. Sebaliknya, ketika akuntabilitas dijalankan dengan sungguh-sungguh, organisasi dapat berdiri sebagai mitra strategis dalam upaya penanggulangan krisis.

Dalam pemaparannya, Edi menekankan bahwa akuntabilitas berarti kewajiban untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan, terutama kepada komunitas yang dilayani. Paradigma lama yang memosisikan masyarakat sebagai objek bantuan perlu ditinggalkan, digantikan dengan pendekatan berbasis hak, di mana komunitas diperlakukan sebagai subjek dan mitra yang berhak didengar, dihormati, dan dilibatkan.

Webinar ini mengulas tiga pilar utama akuntabilitas dalam respons kemanusiaan. Pilar pertama adalah transparansi, yakni keterbukaan informasi terkait program, sasaran bantuan, mekanisme distribusi, serta penggunaan sumber daya. Informasi perlu disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami, sekaligus tetap menjaga batas etis terkait kerahasiaan data sensitif.

Pilar kedua adalah partisipasi. Peserta diajak memahami pentingnya melibatkan komunitas sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Keterlibatan ini mencakup kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, perempuan, dan anak-anak. Melalui partisipasi, komunitas tidak hanya menjadi penerima, tetapi turut memiliki program yang dijalankan.

Pilar ketiga adalah mekanisme umpan balik dan keluhan. Organisasi didorong untuk membuka ruang yang aman dan mudah diakses bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan, kritik, maupun laporan penyimpangan. Keluhan tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai “hadiah” berupa masukan berharga dari konsultan terbaik yakni komunitas itu sendiri.

Diskusi interaktif menjadi bagian penting dari sesi ini. Peserta berbagi pengalaman lapangan, mulai dari tantangan menyampaikan informasi teknis kepada komunitas desa dengan latar bahasa berbeda, hingga praktik inklusif dalam melibatkan penyandang disabilitas, termasuk menyediakan ruang khusus dan pendampingan agar mereka dapat berpartisipasi penuh. Contoh lain yang dibahas adalah pentingnya validasi data penerima manfaat untuk mencegah bantuan tidak tepat sasaran atau tumpang tindih.

Isu etika data dan kerahasiaan juga mendapat perhatian khusus, terutama dalam pendampingan komunitas dengan kerentanan tinggi, seperti pasien penyakit tertentu. Transparansi, ditegaskan dalam sesi ini, tidak berarti membuka seluruh data ke publik, melainkan memastikan informasi yang tepat disampaikan kepada pihak yang tepat dengan cara yang aman.

Melalui kelas ini, peserta diajak memahami bahwa akuntabilitas adalah proses pembelajaran berkelanjutan. Dengan memadukan data kuantitatif dan kualitatif, organisasi dapat mengevaluasi apakah program benar-benar efektif, relevan, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Langkah-langkah kecil seperti menyediakan papan informasi, kotak saran, atau hotline pengaduan, menjadi awal penting untuk membangun budaya akuntabilitas.

Pelatihan ini menegaskan satu pesan utama tentang akuntabilitas adalah pondasi dari kerja kemanusiaan yang bermartabat. Ketika transparansi, partisipasi, dan umpan balik dijalankan secara konsisten, kepercayaan tumbuh, dan respons kemanusiaan dapat memberi dampak yang lebih adil, relevan, dan manusiawi. Jangan lupa, pelatihan ini tentunya dapat dilihat secara menyeluruh di kanal Youtube Lokadaya.

Perlunya Menjaga Martabat Penyintas Dalam Respons Kemanusiaan

By Liputan Kegiatan

Jakarta (12/12/2025). Dalam situasi bencana, respons kemanusiaan sering diukur dari seberapa cepat bantuan tiba dan seberapa banyak logistik disalurkan. Namun, pertanyaan yang lebih mendasar kerap luput diajukan yaitu apakah bantuan tersebut benar-benar aman dan menjaga martabat mereka yang terdampak? Pertanyaan inilah yang menjadi inti pembahasan kelas ketiga Pelatihan Kelima Serial Core Humanitarian Competency for CSOs, yang diselenggarakan oleh Lokadaya bekerja sama dengan Pujiono Centre Indonesia pada Jumat, 12 Desember 2025.

Mengangkat tema Aspek Pemenuhan Kebutuhan dan Perlindungan Dasar Respons Kemanusiaan, webinar ini menghadirkan Widowati, Direktur Humanitarian Forum Indonesia (HFI), sebagai narasumber. Dengan pengalaman lebih dari satu dekade di kerja-kerja kemanusiaan, Widowati mengajak peserta untuk kembali menempatkan manusia, terutama mereka yang paling rentan sebagai pusat dari setiap tindakan respons.

Dalam pengantarnya, ditegaskan bahwa perlindungan bukanlah isu tambahan, melainkan jantung dari kerja kemanusiaan. Anak-anak yang kebingungan, lansia yang kesulitan bergerak, penyandang disabilitas yang ragu meminta tolong, perempuan yang memikul beban ganda, hingga kelompok minoritas dan mereka yang memiliki penyakit kronis sering kali menghadapi risiko berlapis dalam situasi krisis. Tanpa perspektif perlindungan, niat baik justru dapat menciptakan bahaya baru.

Salah satu prinsip utama yang dibahas adalah do no harm yaitu tidak menimbulkan dampak negatif dari bantuan yang diberikan. Widowati menekankan bahwa setiap tindakan perlu diuji dengan pertanyaan sederhana: apakah ini aman dan apakah ini menjaga martabat mereka? Distribusi bantuan di tempat gelap, pengambilan foto tanpa izin, atau aktivitas pendampingan yang tidak terkoordinasi menjadi contoh praktik yang berpotensi melukai, meski dilakukan dengan maksud baik.

Webinar ini juga memperdalam pemahaman peserta tentang empat langkah dasar manajemen kasus. Pertama, mengidentifikasi dan mendengarkan dengan empati, tanpa menghakimi. Dalam banyak kasus, didengarkan adalah pertolongan pertama yang paling dibutuhkan penyintas. Kedua, mengkaji kebutuhan dan keamanan, apakah seseorang lapar, sakit, terpisah dari keluarga, atau berada dalam situasi tidak aman. Ketiga, merujuk ke layanan yang tepat dengan persetujuan penuh, baik itu layanan kesehatan, dapur umum, maupun lembaga perlindungan. Keempat, melakukan tindak lanjut jika memungkinkan dan aman, tanpa memaksakan peran di luar kapasitas.

Diskusi kelompok menjadi bagian penting dari sesi ini. Peserta membedah studi kasus nyata, seperti lansia yang tidak mampu mengambil jatah makanan karena keterbatasan mobilitas, anak yang terpisah dari orang tua, hingga perempuan yang merasa tidak aman di pengungsian. Dari diskusi tersebut, muncul kesadaran bahwa perlindungan membutuhkan sistem, koordinasi, dan pembagian peran yang jelas, bukan aksi individual semata.

Pengalaman lapangan yang dibagikan peserta juga menyoroti persoalan distribusi bantuan yang menumpuk di satu titik, sementara kelompok rentan justru kesulitan mengaksesnya. Hal ini menegaskan pentingnya pendekatan “jemput bola” dan pendataan yang sensitif terhadap kondisi khusus, termasuk kebutuhan pangan lansia, akses MCK, dan pendampingan bagi penyandang disabilitas.

Isu etika publikasi turut menjadi sorotan. Pengambilan foto dan video, terutama yang menampilkan anak-anak dan kelompok rentan, harus mempertimbangkan izin, konteks, dan dampak jangka panjang. Meromantisasi penderitaan demi konten dinilai bertentangan dengan prinsip perlindungan dan dapat merendahkan martabat penyintas.

Di akhir sesi, perhatian diarahkan pada pentingnya menjaga diri bagi para pegiat kemanusiaan. Mendengarkan cerita traumatis secara terus-menerus dapat memicu kelelahan emosional dan trauma sekunder. Karena itu, mengenali batas diri, berbagi dengan rekan terpercaya, dan memberi ruang untuk beristirahat menjadi bagian dari tanggung jawab etis. Menjaga diri sendiri dipandang sebagai syarat agar dapat terus menjaga orang lain.

Melalui kelas ketiga ini, peserta diajak memahami bahwa perlindungan bukan sekadar prosedur, melainkan sikap dan kepekaan yang hadir dalam setiap keputusan. Perlindungan, seperti ditegaskan dalam sesi ini, ada di hati dan tangan kita dalam cara kita mendengar, bertindak, dan memastikan bahwa bantuan benar-benar memanusiakan manusia. Semua pemaparan serta diskusi menarik ini dapat diakses di Kanal Youtube Lokadaya.

Menempatkan Manusia sebagai Pusat Respons Kemanusiaan

By Liputan Kegiatan

Jakarta (11/12/2025). Di tengah situasi bencana, kebutuhan dasar sering kali dipahami secara sempit sebagai soal pangan, sandang, dan tempat tinggal. Padahal, di balik itu ada lapisan kebutuhan lain yang sama pentingnya adalah rasa aman, perlindungan, dan martabat manusia. Inilah benang merah yang dibahas dalam kelas kedua Pelatihan Kelima Serial Core Humanitarian Competency for CSOs yang diselenggarakan oleh Lokadaya bekerja sama dengan Pujiono Centre Indonesia, pada Kamis, 11 Desember 2025.

Mengangkat tema Aspek Pemenuhan Kebutuhan dan Perlindungan Dasar Respons Kemanusiaan, sesi ini menghadirkan Widowati, Direktur Humanitarian Forum Indonesia (HFI), sebagai narasumber utama. Dengan pengalaman panjangnya dalam berbagai respons bencana di Indonesia, Widowati mengajak peserta untuk melihat kerja kemanusiaan bukan hanya dari sisi teknis, tetapi juga dari sudut pandang etika dan kepekaan sosial.

Dalam pengantar sesi, ditegaskan bahwa bantuan kemanusiaan sejatinya tidak hanya bertujuan mengisi kekurangan material, tetapi juga menjaga keselamatan jiwa dan hak-hak dasar, terutama bagi kelompok yang paling berisiko. Anak-anak, perempuan, lansia, penyandang disabilitas, kelompok minoritas, serta individu dengan penyakit kronis sering kali berada dalam posisi yang rentan namun tidak selalu terlihat di tengah keramaian respons bencana.

Widowati menekankan bahwa dalam situasi darurat, risiko tersembunyi justru meningkat. Kekerasan, eksploitasi, penelantaran, hingga penyalahgunaan bantuan bisa terjadi ketika perlindungan tidak menjadi bagian dari perencanaan. “Niat baik saja tidak cukup,” menjadi salah satu pesan kunci yang berulang disampaikan. Tanpa perspektif perlindungan, bantuan bahkan dapat berubah menjadi sumber bahaya baru.

Sesi ini juga mengulas prinsip do no harm sebagai fondasi kerja kemanusiaan. Peserta diajak untuk selalu bertanya tentang apakah tindakan yang dilakukan aman, adil, dan menjaga martabat penerima bantuan? Distribusi bantuan di tempat gelap, antrean yang tidak ramah bagi lansia dan disabilitas, hingga penyebaran foto korban tanpa izin menjadi contoh konkret praktik yang berpotensi melukai.

Dalam praktiknya, peserta diperkenalkan pada empat langkah dasar manajemen kasus. Pertama, mengidentifikasi dan mendengarkan dengan empati. Banyak penyintas enggan berbicara karena takut dihakimi, sehingga peran pendengar yang aman menjadi krusial. Kedua, mengkaji kebutuhan dan keamanan, apa yang paling mendesak dan apakah mereka berada dalam situasi berbahaya. Ketiga, merujuk ke layanan yang tepat, dengan tetap meminta persetujuan dan menjaga kerahasiaan. Keempat, melakukan tindak lanjut jika memungkinkan, tanpa memaksakan kehendak.

Diskusi semakin hidup ketika peserta berbagi pengalaman lapangan, mulai dari respons gempa Palu hingga erupsi Gunung Kelud. Kisah tentang anak-anak yang terpisah dari keluarga, perempuan yang mengalami kekerasan di lokasi pengungsian, hingga lansia yang kesulitan mengakses bantuan membuka ruang refleksi bersama. Dari sini, terlihat bahwa perlindungan bukan semata tugas lembaga atau relawan profesional, melainkan tanggung jawab kolektif komunitas.

Menariknya, sesi ini juga menyoroti pentingnya melibatkan kelompok rentan sebagai subjek, bukan objek. Pengalaman organisasi penyandang disabilitas yang mampu mengorganisasi diri dalam situasi bencana menjadi contoh bahwa inklusi justru memperkuat respons. Ketika akses dan ruang diberikan, mereka mampu menentukan kebutuhan mereka sendiri dengan lebih tepat.

Di akhir sesi, perhatian juga diarahkan pada kesehatan mental para pegiat kemanusiaan. Mendengarkan cerita-cerita sulit secara terus-menerus dapat memicu kelelahan emosional. Karena itu, menjaga diri sendiri,beristirahat, mengenali batas, dan saling mendukung tentu dipandang sebagai bagian tak terpisahkan dari kerja kemanusiaan yang berkelanjutan.

Melalui kelas ini, peserta diajak kembali ke esensi respons kemanusiaan, manusia sebagai pusat dari setiap tindakan. Bukan hanya cepat dan banyaknya bantuan yang diukur, tetapi seberapa aman, bermartabat, dan adil bantuan itu sampai kepada mereka yang paling membutuhkan. Tidak perlu khawatir bila ketinggalan sesi ini, karena pelatihan ini dapat diakses dan ditonton bersama di kanal Youtube Lokadaya.

Pentingnya Memastikan Perlindungan bagi yang Paling Rentan

By Liputan Kegiatan

Jakarta (10/12/2025). Dalam setiap situasi krisis dan bencana, bantuan sering kali datang dengan cepat. Logistik disalurkan, tenda didirikan, dapur umum beroperasi. Namun, di balik hiruk-pikuk respons darurat itu, ada satu pertanyaan penting yang kerap luput yaitu apakah bantuan yang kita berikan benar-benar aman dan menjaga martabat mereka yang menerimanya? Pertanyaan inilah yang menjadi benang merah dalam webinar Aspek Pemenuhan Kebutuhan dan Perlindungan Dasar Respons Kemanusiaan, kelas pertama dari Pelatihan Kelima Serial Core Humanitarian Competency for CSOs.

Webinar yang diselenggarakan oleh Lokadaya bersama Pujiono Centre Indonesia pada Rabu, 10 Desember 2025 ini menghadirkan Johanes Juliasman, praktisi kemanusiaan, sebagai narasumber. Sesi ini mengajak para peserta yang sebagian besar berasal dari organisasi masyarakat sipil ini untuk kembali ke inti dari kerja kemanusiaan yaitu manusia itu sendiri, terutama mereka yang paling rentan.

Dalam pemaparannya, Johanes menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar tidak bisa dilepaskan dari aspek perlindungan. Memberi makanan, air bersih, atau tempat tinggal saja tidak cukup jika prosesnya justru menciptakan risiko baru. Tanpa pendekatan perlindungan, bantuan bisa berubah menjadi “pedang bermata dua”. Misalnya, distribusi bantuan di tempat gelap pada malam hari berpotensi membahayakan perempuan dan anak-anak, atau antrean panjang tanpa akses khusus dapat mengabaikan lansia dan penyandang disabilitas.

Salah satu prinsip utama yang ditekankan dalam sesi ini adalah do no harm, tidak menimbulkan bahaya baru. Prinsip ini mengajak setiap pelaku kemanusiaan untuk selalu bertanya pada diri sendiri, apakah tindakan saya aman, dan apakah ia menjaga martabat mereka yang saya bantu? Niat baik, menurut Johanes, tidak pernah cukup jika tidak disertai kesadaran akan risiko dan dampak lanjutan.

Webinar ini juga membahas secara mendalam siapa saja yang termasuk kelompok rentan dalam situasi krisis. Anak-anak berisiko terpisah dari keluarga dan mengalami eksploitasi, lansia menghadapi keterbatasan mobilitas dan isolasi, penyandang disabilitas kerap terhambat akses informasi dan evakuasi, sementara Perempuan (terutama ibu hamil atau kepala keluarga) menghadapi beban ganda dan risiko kekerasan. Kerentanan, ditekankan dalam diskusi, bukanlah kelemahan pribadi, melainkan kondisi yang muncul akibat hambatan struktural dan situasional.

Untuk merespons kebutuhan kelompok rentan secara tepat, peserta diperkenalkan pada empat langkah dasar manajemen kasus. Langkah pertama adalah mengidentifikasi dan mendengarkan dengan empati, tanpa menghakimi. Kedua, menilai kebutuhan dan keamanan, apa yang paling mendesak dan apakah mereka berada dalam bahaya. Ketiga, merujuk ke layanan yang tepat secara aman dan dengan persetujuan. Terakhir, melakukan tindak lanjut untuk memastikan kondisi mereka benar-benar tertangani.

Sesi diskusi menjadi ruang penting dalam webinar ini. Peserta diajak membedah studi kasus nyata, mulai dari anak yang terpisah dari orang tuanya, lansia yang kesulitan mengakses bantuan, hingga perempuan yang merasa tidak aman di pengungsian. Dari diskusi tersebut, muncul satu kesadaran bersama dalam banyak kasus, mendengarkan dengan empati adalah bentuk pertolongan pertama yang paling dibutuhkan.

Tak kalah penting, webinar ini juga menyoroti perlunya menjaga diri sendiri sebagai pekerja kemanusiaan. Mendengar cerita-cerita sulit dan menyaksikan ketidakadilan secara langsung dapat menguras emosi dan energi. Karena itu, menjaga kesehatan mental, berbagi dengan rekan terpercaya, dan memberi ruang untuk istirahat menjadi bagian dari tanggung jawab etis dalam kerja kemanusiaan.

Melalui sesi ini, Lokadaya dan Pujiono Centre Indonesia kembali menegaskan bahwa perlindungan bukan hanya tugas para ahli, melainkan tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam respons kemanusiaan. Perlindungan, pada akhirnya, ada di hati dan tangan setiap orang, dalam cara kita bertindak, mendengar, dan memastikan bahwa tak satu pun yang tertinggal, serta tak ada martabat yang terabaikan. Pelatihan ini dapat dilihat dan dipelajari melalui kanal Youtube Lokadaya.

Etika Mengelola Sumber Daya di Saat Darurat

By Liputan Kegiatan

Jakarta (5/12/2025). Dalam situasi krisis, keberhasilan respons kemanusiaan tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar bantuan yang tersedia, tetapi oleh bagaimana bantuan tersebut dikelola, disalurkan, dan dipertanggungjawabkan. Pemahaman inilah yang menjadi benang merah kelas ketiga, dari pelatihan keempat Serial Core Humanitarian Competency for CSOs yang digelar Lokadaya bersama Pujiono Centre Indonesia. Kelas ini berlangsung pada Jumat, 5 Desember 2025, dengan tema Manajemen Sumber Daya dalam Krisis dan kembali menghadirkan Iswar Abidin, praktisi kemanusiaan yang telah lama berkecimpung dalam berbagai respons darurat di Indonesia.

Kelas ketiga ini dirancang untuk merangkum sekaligus memperdalam pembelajaran dari dua kelas sebelumnya. Iswar membuka sesi dengan refleksi penting bahwa krisis selalu mempertemukan keterbatasan dengan urgensi. Dalam kondisi seperti ini, manajemen sumber daya bukan hanya keterampilan teknis, melainkan sikap etis untuk memastikan bahwa setiap bantuan benar-benar berpihak pada martabat manusia. “Di lapangan, keputusan kecil bisa berdampak besar,” ujarnya, menegaskan bahwa kesalahan pengelolaan sering kali berujung pada ketidakadilan baru.

Dalam pemaparannya, Iswar mengajak peserta melihat manajemen sumber daya sebagai sistem yang saling terhubung mulai dari perencanaan, pengorganisasian, distribusi, hingga evaluasi. Ia menekankan bahwa fase krisis bukan waktu yang tepat untuk bekerja secara improvisatif tanpa kerangka. Justru di tengah tekanan, organisasi perlu berpegang pada prinsip yang jelas agar tidak terjebak pada reaksi emosional yang berisiko salah sasaran.

Salah satu fokus utama kelas ketiga ini adalah konsistensi dan keberlanjutan dalam pengelolaan bantuan. Iswar menjelaskan bahwa sering kali respons awal berjalan cepat, namun melemah di fase lanjutan karena sumber daya tidak dikelola dengan perhitungan jangka menengah. Padahal, krisis, terutama bencana alam dan konflik sosial, sering berlangsung lebih lama dari perkiraan awal. Oleh karena itu, pengaturan stok, rotasi logistik, dan perencanaan distribusi bertahap menjadi kunci agar bantuan tidak berhenti di tengah jalan.

Diskusi juga mengulas pentingnya pembagian peran yang tegas dalam tim kemanusiaan. Dalam kondisi darurat, tumpang tindih tugas dapat memperlambat respons dan memicu konflik internal. Iswar menekankan bahwa struktur komando, alur pengambilan keputusan, dan mekanisme koordinasi harus disepakati sejak awal. Hal ini tidak hanya menjaga efektivitas kerja, tetapi juga melindungi relawan dan staf dari kelelahan berlebihan serta risiko keselamatan.

Dalam sesi interaktif, peserta berbagi refleksi dari pengalaman lapangan masing-masing. Beberapa menyoroti tantangan ketika bantuan datang dalam jumlah besar tetapi tidak sesuai kebutuhan lokal. Yang lain menyinggung persoalan kepercayaan publik akibat kurangnya transparansi. Dari sini, Iswar kembali menekankan pentingnya akuntabilitas sebagai bagian tak terpisahkan dari manajemen sumber daya. Pencatatan yang rapi, pelaporan terbuka, dan evaluasi berkala bukan sekadar tuntutan administratif, melainkan bentuk tanggung jawab moral terhadap penyintas dan donor.

Kelas ketiga ini juga menegaskan kembali peran komunitas lokal dalam pengelolaan sumber daya. Iswar mengingatkan bahwa masyarakat terdampak bukan objek pasif, melainkan mitra utama. Melibatkan tokoh lokal, relawan komunitas, dan jaringan setempat tidak hanya memperlancar distribusi, tetapi juga mencegah kesalahpahaman dan kecemburuan sosial. Pendekatan partisipatif ini dinilai mampu menjaga keharmonisan sosial di tengah situasi krisis yang rawan konflik.

Menjelang penutupan, peserta diajak melakukan refleksi akhir atas seluruh rangkaian pelatihan keempat. Banyak yang menyadari bahwa manajemen sumber daya dalam krisis menuntut keseimbangan antara kecepatan dan ketepatan, antara empati dan profesionalisme. Iswar menutup sesi dengan pesan kuat bahwa kerja kemanusiaan yang baik bukan hanya tentang seberapa cepat kita membantu, tetapi seberapa bijak kita menjaga dampak bantuan tersebut.

Dengan berakhirnya pelatihan keempat Serial Core Humanitarian Competency for CSOs ini,  diharapkan menjadi bekal penting bagi organisasi masyarakat sipil untuk menghadapi krisis dengan lebih siap, terstruktur, dan bermartabat. Selain itu, OMS dapat meningkatkan manajemen sumber daya bukan hanya sekadar sistem kerja, melainkan wujud nyata dari nilai-nilai kemanusiaan. Pelatihan bermanfaat dan penjelasan keren dari Iswar ini dapat Kalian akses di Kanal Youtube Lokadaya. (*ari)

Belajar Menata Bantuan di Tengah Krisis

By Liputan Kegiatan

Jakarta (4/12/2025). Dalam setiap situasi krisis, tantangan terbesar bukan hanya keterbatasan sumber daya, melainkan bagaimana sumber daya itu dikelola agar benar-benar menjawab kebutuhan penyintas. Tema inilah yang menjadi fokus webinar Manajemen Sumber Daya dalam Krisis, kelas kedua dari pelatihan keempat Serial Core Humanitarian Competency for CSOs, yang digelar pada Kamis, 4 Desember 2025. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Lokadaya bekerja sama dengan Pujiono Centre Indonesia, dan kembali menghadirkan Iswar Abidin, praktisi kemanusiaan dengan pengalaman panjang di berbagai operasi respons darurat.

Jika kelas pertama menekankan pemahaman dasar manajemen sumber daya, maka kelas kedua ini membawa peserta masuk ke lapisan yang lebih mendalam dan reflektif. Iswar membuka sesi dengan mengingatkan bahwa krisis selalu datang dalam situasi serba tidak ideal seperti waktu sempit, informasi terbatas, tekanan tinggi, dan kebutuhan yang terus berubah. Dalam kondisi seperti ini, pengelolaan sumber daya yang buruk dapat memperbesar dampak krisis, sementara manajemen yang tepat justru mampu menjaga ketertiban, keadilan, dan martabat manusia.

Salah satu pokok bahasan utama adalah pentingnya prioritisasi dalam distribusi bantuan. Iswar menegaskan bahwa dalam kondisi darurat, tidak semua kebutuhan bisa dipenuhi sekaligus. Karena itu, organisasi kemanusiaan perlu memiliki kerangka berpikir yang jelas untuk menentukan siapa yang paling membutuhkan, bantuan apa yang paling mendesak, dan bagaimana menyalurkannya secara adil. Pendekatan ini menuntut keberanian mengambil keputusan berbasis data, bukan semata dorongan emosional.

Webinar ini juga mengulas secara rinci bagaimana mengelola sumber daya manusia dalam krisis. Relawan dan staf lapangan, menurut Iswar, adalah aset paling berharga sekaligus paling rentan. Kelelahan, tekanan psikologis, dan risiko keselamatan sering kali diabaikan atas nama “pengabdian”. Padahal, manajemen sumber daya yang baik justru harus memastikan keselamatan, pembagian peran yang jelas, serta dukungan bagi tim di lapangan. “Tidak ada bantuan yang layak jika ia dibangun dari tim yang kelelahan dan tidak terlindungi,” ujarnya.

Dalam sesi diskusi, peserta berbagi pengalaman terkait distribusi bantuan yang menimbulkan persoalan di masyarakat. Mulai dari bantuan yang tidak sesuai kebutuhan lokal, tumpang tindih antar lembaga, hingga konflik akibat distribusi yang dianggap tidak adil. Dari berbagai cerita tersebut, Iswar menekankan pentingnya koordinasi lintas actor baik dengan pemerintah lokal, organisasi lain, maupun tokoh masyarakat setempat. Tanpa koordinasi, bantuan yang melimpah sekalipun bisa menjadi sumber masalah baru.

Iswar juga mengajak peserta melihat manajemen sumber daya sebagai proses yang berkesinambungan, bukan hanya saat krisis berlangsung. Perencanaan pra-krisis, pemetaan aset lokal, dan pencatatan inventaris menjadi bagian penting agar organisasi tidak selalu bekerja secara reaktif. Dalam konteks ini, ia mendorong CSO untuk mulai menyusun sistem sederhana: daftar gudang, jalur distribusi alternatif, mitra lokal, hingga mekanisme pelaporan yang transparan.

Aspek akuntabilitas menjadi sorotan lain dalam kelas kedua ini. Iswar menegaskan bahwa setiap sumber daya yang dikelola dalam krisis adalah Amanah, baik dari donor, publik, maupun penyintas itu sendiri. Transparansi dalam pencatatan, pelaporan, dan evaluasi bukan hanya tuntutan administratif, tetapi juga fondasi kepercayaan. Ketika kepercayaan runtuh, kerja kemanusiaan kehilangan legitimasi moralnya.

Diskusi juga menyentuh isu sensitivitas budaya dan konteks lokal. Bantuan yang dianggap “baik” dari luar belum tentu sesuai dengan nilai, kebiasaan, atau kebutuhan masyarakat terdampak. Karena itu, manajemen sumber daya harus selalu melibatkan komunitas lokal sebagai subjek, bukan sekadar penerima. Mendengar, berdialog, dan menyesuaikan pendekatan menjadi kunci agar bantuan benar-benar bermakna.

Menjelang akhir sesi, peserta diajak merefleksikan kembali peran mereka sebagai bagian dari kerja kemanusiaan. Iswar menutup kelas dengan pesan bahwa manajemen sumber daya bukan sekadar keterampilan teknis, melainkan sikap etis. Ia adalah cara untuk memastikan bahwa dalam situasi paling sulit sekalipun, kemanusiaan tetap dijaga, bukan hanya melalui apa yang diberikan, tetapi juga melalui cara memberikannya.

Kelas kedua ini memperkuat pemahaman bahwa krisis tidak pernah bisa dihindari sepenuhnya, tetapi dampaknya dapat diminimalkan melalui pengelolaan sumber daya yang cermat, adil, dan berpihak pada martabat manusia. Sebuah bekal penting bagi CSO untuk melangkah ke kelas berikutnya dalam rangkaian pembelajaran kemanusiaan ini. Pelatihan kedua ini bermanfaat bukan? Acara ini dapat dilihat di Kanal Youtube Lokadaya. (*ari)

Menjaga Bantuan Tetap Bermakna di Tengah Krisis

By Liputan Kegiatan

Jakarta (3/12/2025). Dalam situasi krisis, niat baik saja tidak pernah cukup. Bantuan yang datang tanpa perencanaan justru berisiko menjadi persoalan baru, seperti menumpuk di gudang, tidak tepat sasaran, bahkan memicu konflik di tengah masyarakat terdampak. Kesadaran inilah yang menjadi benang merah dalam webinar Manajemen Sumber Daya dalam Krisis, kelas pertama dari pelatihan keempat Serial Core Humanitarian Competency for CSOs yang diselenggarakan oleh Lokadaya bersama Pujiono Centre Indonesia, pada Rabu, 3 Desember 2025.

Webinar ini menghadirkan Johanes Juliasman, praktisi kemanusiaan yang telah lama terlibat dalam berbagai operasi respons bencana dan krisis sosial. Dalam pemaparannya, ia mengajak peserta memahami bahwa manajemen sumber daya, khususnya logistik yang merupakan “ruang mesin” dari setiap operasi kemanusiaan. Tanpa sistem logistik yang baik, seberapa matang pun rencana dan seakurat apa pun asesmen kebutuhan, semuanya akan kehilangan makna jika bantuan tidak sampai ke tangan mereka yang membutuhkan.

Johanes menggambarkan logistik sebagai sistem peredaran darah dalam tubuh manusia. Bantuan adalah nutrisi, gudang adalah jantung, transportasi adalah pembuluh, dan komunitas terdampak adalah sel-sel yang harus dijaga kehidupannya. Ketika sistem ini tersumbat atau bocor, seluruh tubuh operasi kemanusiaan bisa lumpuh. Karena itu, profesionalisme menjadi kata kunci yang mengubah niat baik menjadi dampak nyata.

Salah satu fokus utama dalam kelas ini adalah prinsip 5T dan 1A dalam logistik kemanusiaan, tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat lokasi, dan akuntabel. Prinsip ini bukan sekadar teori, melainkan fondasi etis dan teknis agar bantuan tidak melukai martabat penerima. Johanes menegaskan, bantuan yang datang terlambat, tidak sesuai kebutuhan, atau berkualitas buruk sama artinya dengan janji yang diingkari.

Webinar ini juga mengajak peserta memahami bahwa sumber daya dalam krisis tidak hanya soal barang. Setidaknya ada empat jenis sumber daya yang perlu dikelola: sumber daya manusia, material, finansial, dan informasi. Tanpa SDM yang mumpuni, bantuan berpotensi menumpuk dan memicu kecemburuan sosial. Tanpa informasi yang akurat, distribusi bisa salah sasaran. Karena itu, manajemen sumber daya harus dilihat sebagai proses menyeluruh, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengalokasian, hingga pemantauan dan evaluasi.

Dalam sesi diskusi, para peserta berbagi pengalaman nyata dari lapangan. Salah satunya datang dari wilayah terdampak bencana di Sumatra Barat, yang menceritakan bagaimana buruknya manajemen bantuan dapat menimbulkan konflik dan ketidakpercayaan masyarakat. Dari pengalaman ini, peserta diajak belajar memetakan rantai pasok lokal, mengenali gudang potensial, jalur distribusi utama dan alternatif, hingga aset transportasi yang tersedia di sekitar wilayah terdampak.

Johanes juga memandu peserta menelusuri alur logistik secara praktis termasuk penerimaan bantuan, pencatatan, sortir, penyimpanan, pengemasan ulang, distribusi, hingga pelaporan. Setiap tahap harus tercatat dengan rapi. “Dalam logistik, kalau tidak dicatat, itu dianggap tidak pernah terjadi,” tegasnya. Pencatatan menjadi kunci akuntabilitas, transparansi, sekaligus dasar evaluasi agar kesalahan tidak terulang.

Lebih jauh, webinar ini menekankan pentingnya menjaga martabat manusia dalam setiap proses distribusi. Masyarakat terdampak bukanlah objek belas kasihan, melainkan subjek yang harus diperlakukan dengan hormat. Bantuan harus diprioritaskan kepada kelompok paling rentan seperti lansia, anak-anak, penyandang disabilitas, dan ibu hamil. Semua dilakukan tanpa mengabaikan keadilan dan ketertiban di lapangan.

Melalui kelas ini, peserta didorong untuk mulai menyusun daftar inventaris aset logistik di organisasi masing-masing, merancang alur distribusi sederhana, dan melakukan simulasi internal. Harapannya, ketika krisis benar-benar terjadi, organisasi masyarakat sipil tidak lagi bekerja secara reaktif, melainkan siap dengan sistem yang efektif, efisien, dan bermartabat.

Webinar Manajemen Sumber Daya dalam Krisis menjadi pengingat bahwa di balik setiap paket bantuan, ada amanah yang harus dijaga. Dan kesiapan itulah yang membedakan antara sekadar memberi, dan benar-benar hadir untuk kemanusiaan. Pelatihan penting ini dapat diakses secara lengkap di kanal Youtube Lokadaya. (*ari)

Merangkai Rencana Untuk Menyelamatkan Serta Memuliakan Manusia

By Liputan Kegiatan

Jakarta (28/11/2025). Di negeri yang tak pernah benar-benar bebas dari ancaman bencana, kesiapsiagaan bukan hanya soal rencana teknis, ia adalah cara kita menjaga satu sama lain sebelum keadaan berubah menjadi genting. Webinar kelas ketiga Serial Core Humanitarian Competency for CSOs kembali mengingatkan bahwa langkah-langkah kecil yang kita siapkan hari ini bisa menjadi penyelamat banyak nyawa esok hari. Bersama Iswar Abidin, para peserta diajak memahami bahwa di balik setiap prosedur dan koordinasi yang tertulis rapi, ada satu pesan utama bahwa setiap manusia layak diselamatkan, dan kesiapsiagaan adalah bentuk paling nyata dari kepedulian itu.

Acara ini diselenggarakan Lokadaya dan Pujiono Centre Indonesia pada Jumat, 28 November 2025. Kelas ketiga ini masih diampu oleh narasumber yang sama, Iswar Abidin, seorang praktisi kemanusiaan yang telah lama berkecimpung dalam operasi bencana di berbagai wilayah Indonesia. Jika kelas pertama dan kedua memberi pemahaman konseptual dan teknis, maka sesi terakhir ini mempertemukan seluruh elemen itu menjadi satu rangkaian utuh, bagaimana membangun rencana kesiapsiagaan dan respons darurat yang realistis, terukur, dan benar-benar dapat dijalankan di lapangan.

Iswar membuka sesi dengan merefleksikan kembali esensi kesiapsiagaan. Menurutnya, kesiapsiagaan bukan hanya tentang prosedur, tetapi tentang kebiasaan. Kebiasaan organisasi untuk membaca risiko, mengaktifkan jalur koordinasi, menjaga keamanan tim, dan memastikan bahwa setiap keputusan dalam situasi darurat berpihak pada martabat penyintas. Dalam catatan caption, ia menegaskan bahwa kesiapsiagaan yang kuat harus dibangun dari kondisi normal, bukan menunggu bencana datang. “Pada fase tenanglah kita merancang langkah-langkah yang menyelamatkan banyak orang,” ujarnya.

Masuk ke pembahasan inti, kelas ketiga ini secara khusus mendalami bagaimana menghubungkan perencanaan dengan konteks lokal. Iswar mengajak peserta untuk membaca ulang kerentanan yang ada di wilayah masing-masing: siapa yang paling berisiko, bagaimana akses fisik di daerah rawan, jenis bencana apa yang paling sering terjadi, serta sumber daya lokal apa yang sudah tersedia. Ia menekankan bahwa rencana kesiapsiagaan tidak boleh mengabaikan modal sosial lokal seperti jejaring tokoh masyarakat, relawan desa, hingga mekanisme gotong royong yang selama ini menjadi kekuatan utama komunitas ketika bencana terjadi.

Para peserta kemudian berbagi temuan mengenai risiko di wilayah mereka. Peserta bekerja sama dalam kelompok untuk mengidentifikasi ancaman dan kapasitas, lalu mempresentasikan hasil analisis tersebut kepada seluruh peserta. Terdapat kelompok yang mengulas ancaman banjir tahunan, kelompok lain membahas rawannya pemukiman pada lereng curam, dan ada pula yang menyoroti minimnya pemetaan penyandang disabilitas dalam dokumen kesiapsiagaan desa. Latihan ini menjadi contoh konkret bagaimana rencana kesiapsiagaan harus selalu berbasis pada data yang diperoleh langsung dari masyarakat.

Sesi semakin menarik ketika Iswar membahas pentingnya rantai komando dan koordinasi. Ia menjelaskan bahwa dalam banyak respons bencana, hambatan terbesar bukan kekurangan logistik, tetapi kekacauan koordinasi. Oleh karena itu, kelas ini menekankan pembagian peran yang jelas, siapa yang bertugas melakukan penilaian kebutuhan awal, siapa yang menjadi koordinator lapangan, siapa yang mengurus komunikasi, dan siapa yang bertanggung jawab mengelola relawan. Secara khusus, Iswar mengingatkan bahwa koordinasi harus melibatkan pemerintah desa, CSO lokal, serta komunitas penyintas untuk memastikan tidak ada kelompok yang tertinggal atau terabaikan.

Selain itu, peserta juga belajar mengenai standar minimum bantuan kemanusiaan, mulai dari ketersediaan air bersih, akses sanitasi, keamanan lokasi evakuasi, hingga kebutuhan khusus kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, ibu hamil, dan penyandang disabilitas. Iswar menyampaikan bahwa rencana yang tidak memuat perspektif kelompok rentan adalah rencana yang cacat, karena kelompok inilah yang paling terdampak ketika bencana terjadi.

Menuju penutupan, peserta diminta merumuskan rencana aksi singkat berdasarkan wilayah masing-masing. Dari caption terlihat bagaimana peserta merumuskan langkah-langkah praktis, seperti simulasi evakuasi di tingkat RT, memperbarui jalur evakuasi, dan penyusunan daftar kontak darurat. Latihan ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap peserta tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu menerapkan langsung dalam konteks organisasi dan komunitas mereka.

Iswar menutup sesi dengan pesan kuat bahwa kesiapsiagaan adalah investasi jangka panjang. Bukan hanya untuk menghadapi satu bencana, tetapi untuk membangun komunitas yang tangguh, saling menjaga, dan mampu bangkit dari krisis apapun. “Respons yang baik lahir dari kesiapsiagaan yang baik,” ujarnya, mengingatkan kembali bahwa kerja kemanusiaan selalu berangkat dari manusia, bukan dari prosedur.

Dengan berakhirnya kelas ketiga ini, peserta telah melalui satu rangkaian belajar yang menyeluruh, dari pemahaman prinsip kemanusiaan, dasar-dasar respons, hingga perencanaan kesiapsiagaan yang terukur. Serial ini diharapkan menjadi landasan bagi CSO di berbagai daerah untuk memperkuat kapasitasnya, membangun koordinasi yang lebih solid, dan memastikan setiap aksi kemanusiaan berpihak pada penyintas.

Pada pertemuan selanjutnya akan diadakan pelatihan dengan tajuk Manajemen Sumber Daya Dalam Krisis. Semua pelatihan ini dapat dilihat secara menyeluruh di kanal Youtube Lokadaya.

Mengasah Kesiapsiagaan Dengan Memperdalam Perencanaan Respons Darurat

By Liputan Kegiatan

Jakarta (27/11/2025). Di negeri yang setiap tahunnya dihadapkan pada banjir, gempa, kekeringan, dan cuaca ekstrem, kesiapsiagaan bukan lagi pilihan, ia menjadi napas penting yang menjaga komunitas tetap kuat saat bencana datang tanpa aba-aba. Karena itulah kelas kedua Serial Core Humanitarian Competency for CSOs terasa begitu berarti,  sebuah ruang belajar yang mengajak organisasi masyarakat sipil melihat lebih dalam bagaimana perencanaan yang matang dapat menyelamatkan nyawa dan meminimalkan luka. Bersama Iswar Abidin, praktisi kemanusiaan yang telah berkali-kali menyaksikan dampak bencana dari jarak paling dekat, para peserta diajak memahami bahwa kesiapsiagaan bukan soal teori, melainkan seni membaca risiko, merangkai koordinasi, dan memastikan tidak ada yang tertinggal ketika situasi darurat benar-benar terjadi.

Setelah sebelumnya membuka ruang pembelajaran tentang dasar-dasar kesiapsiagaan, Serial Core Humanitarian Competency for CSOs kembali berlanjut pada kelas kedua pertemuan ketiga, Kamis 27 November 2025. Webinar ini diselenggarakan oleh Lokadaya bersama Pujiono Centre Indonesia. Jika kelas pertama lebih menekankan landasan konseptual, maka kelas kedua ini membawa peserta lebih jauh ke ranah teknis bagaimana merencanakan kesiapsiagaan dan respons darurat secara lebih komprehensif dan berbasis konteks lokal.

Iswar membuka sesi dengan mengulang kembali premis mendasar, Indonesia adalah negara yang hidup berdampingan dengan risiko. Bencana geologis seperti gempa bumi, erupsi gunung api, banjir bandang, hingga kekeringan adalah kenyataan sehari-hari. Namun risiko yang tinggi tidak otomatis membuat masyarakat siap. Di sinilah perencanaan kesiapsiagaan menjadi kebutuhan mendesak. “Kesiapsiagaan itu bukan menunggu bencana datang, tapi memastikan kita tidak kehilangan arah ketika bencana terjadi,” tegasnya.

Dalam kelas kedua ini, Iswar mengajak peserta menggali lebih dalam struktur perencanaan kesiapsiagaan. Salah satu unsur inti yang ia jelaskan adalah protokol respons, bagaimana tim harus bergerak sejak detik pertama informasi bencana diterima. Dari prosedur aktivasi tim, pengumpulan informasi awal, komunikasi internal, hingga koordinasi eksternal, semuanya harus tertulis jelas dalam dokumen rencana. Ia menekankan bahwa “improvisasi boleh terjadi, tapi bukan pada hal-hal yang seharusnya sudah disiapkan sejak awal.”

Peserta kemudian diajak melihat berbagai contoh nyata di lapangan. Iswar membagikan pengalaman saat menangani banjir besar di wilayah timur Indonesia, di mana akses transportasi tertutup dan listrik padam selama berhari-hari. Dalam situasi seperti itu, rencana kesiapsiagaan yang baik bukan hanya soal logistik, tetapi juga pengelolaan informasi, keamanan tim, dan keterlibatan komunitas lokal. Contoh-contoh tersebut membuka mata bahwa setiap bencana memiliki karakteristik unik yang mempengaruhi strategi responnya.

Diskusi semakin aktif ketika peserta membagikan pengalaman lokal mereka. Ada yang bercerita tentang desa yang selalu terisolasi saat musim hujan sehingga rencana logistik harus dipikirkan dengan pendekatan alternatif. Ada pula peserta dari wilayah pesisir yang rawan gelombang tinggi, bertanya bagaimana menyusun rencana evakuasi bagi masyarakat nelayan yang sering kali berada di laut saat peringatan dini dikeluarkan. Pertanyaan-pertanyaan ini memperkaya dinamika kelas, menunjukkan keragaman tantangan yang harus dikelola setiap organisasi.

Iswar kemudian menggarisbawahi pentingnya komunikasi krisis. Menurutnya, komunikasi yang buruk dapat memperparah dampak bencana. Ia menjelaskan bagaimana informasi harus disampaikan secara cepat, jelas, dan tidak menimbulkan kepanikan. Pesan untuk masyarakat, terutama pada detik-detik awal bencana, harus mengutamakan kesederhanaan dan akurasi. Dalam konteks organisasi, komunikasi internal menjadi fondasi utama agar respons tidak tumpang tindih dan keputusan dapat diambil dengan sigap.

Bagian penting lain dari sesi ini adalah pembahasan mengenai kelompok rentan. Iswar menekankan bahwa rencana yang baik harus memastikan perlindungan khusus bagi lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, anak-anak, dan kelompok marginal lain. Pertanyaan yang muncul dari peserta terkait minimnya data inklusif kembali mengemuka. Dalam menanggapi hal tersebut, Iswar menekankan bahwa tanpa data kerentanan, rencana kesiapsiagaan tidak akan komprehensif. Ia menyarankan organisasi untuk mulai berkolaborasi dengan komunitas penyintas untuk memetakan kebutuhan mereka secara langsung.

Perencanaan logistik juga menjadi bagian penting dalam pembelajaran kelas kedua. Peserta diajak melihat bagaimana menentukan prioritas bantuan, memilih jalur distribusi yang aman, serta memastikan bahwa bantuan yang diberikan sesuai dengan standar minimum kemanusiaan. Iswar mengingatkan bahwa bantuan yang baik bukan hanya cepat, tetapi juga tepat sasaran dan mempertimbangkan konteks budaya setempat.

Menjelang akhir sesi, peserta mengikuti diskusi kelompok kecil untuk mensimulasikan langkah-langkah perencanaan di wilayah masing-masing. Banyak dari mereka menyadari bahwa mereka sebenarnya telah memiliki kapasitas lokal yang kuat seperti jaringan warga, tim relawan, hingga mekanisme gotong-royong yang sudah berjalan lama. Namun kapasitas ini sering kali tidak terdokumentasi, sehingga tidak masuk dalam rencana kesiapsiagaan formal. Iswar menutup sesi dengan pesan bahwa “kekuatan lokal adalah aset utama, tinggal bagaimana kita merangkainya menjadi sistem.”

Kelas kedua ini menjadi jembatan penting antara teori dasar dan praktik lapangan. Dengan pengetahuan yang lebih mendalam tentang struktur perencanaan, komunikasi krisis, perlindungan kelompok rentan, dan logistik darurat, peserta kini semakin siap memasuki kelas ketiga, yang akan menguraikan koordinasi dan manajemen respons dalam skala yang lebih luas. Diskusi menarik serta peserta yang lebih aktif mewarnai rangkaian pelatihan ini. Ingin tahu semeriah apa sharing kelas kedua ini? Silahkan akses pelatihan ini di kanal Youtube Lokadaya.

Memahami Dasar-Dasar Respons Kemanusiaan: Belajar Menata Aksi di Tengah Krisis

By Liputan Kegiatan

Jakarta(21/11/2025). Ketika sebuah krisis kemanusiaan terjadi, entah banjir, gempa, kekeringan, konflik sosial, atau pandemi, hal pertama yang goyah biasanya bukan hanya bangunan dan infrastruktur, tetapi rasa aman dan martabat manusia. Premis inilah yang kembali ditegaskan dalam webinar pertemuan kedua Serial Core Humanitarian Competency for CSOs yang digelar Lokadaya dan Pujiono Centre Indonesia. Dengan tema “Dasar-Dasar Respons Kemanusiaan,” sesi ini menghadirkan F. Sundoko akrab disapa Om Suko, beliau seorang praktisi kemanusiaan yang sudah malang melintang dalam operasi tanggap darurat di berbagai wilayah Indonesia.

Acara dibuka oleh tim Pujiono Centre yang menayangkan pesan pengantar dari Puji Pujiono. Dalam video tersebut, ia mengingatkan pentingnya memahami “tata bahasa” dalam kerja kemanusiaan, sebelum menulis “novel panjang” berupa aksi besar di lapangan, para pelaku kemanusiaan harus menguasai dasarnya terlebih dahulu. Modul pertama telah membahas mengapa aksi kemanusiaan penting, lalu modul kedua menjawab bagaimana cara melakukannya dengan benar, terukur, dan manusiawi.

Om Suko kemudian mengambil alih sesi dengan membahas anatomi krisis. Ia menjelaskan bahwa jenis krisis berbeda akan memunculkan kebutuhan yang berbeda pula. Respon untuk banjir tentu tidak bisa disamakan dengan konflik bersenjata, sebagaimana krisis kesehatan seperti pandemi membutuhkan pendekatan yang berbeda dari bencana geologis seperti erupsi gunung api. Indonesia, yang berdiri di atas Ring of Fire, memiliki kerentanan berlapis, gempa bumi, tsunami, banjir bandang, kekeringan panjang, hingga konflik sosial dan epidemi.

Tak berhenti di teori, para peserta kemudian diminta berbagi pengalaman nyata di lapangan. Yohana dari Maluku Tenggara bercerita tentang masa kekeringan 6–9 bulan yang menyebabkan krisis pangan. Pak Budiman dari Bojonegoro mengisahkan bagaimana banjir Bengawan Solo memaksa timnya bergerak cepat melakukan observasi kebutuhan, menyalurkan hygiene kit, memperbaiki sanitasi, dan memastikan monitoring dan evaluasi berjalan. Sementara itu, Desi dari Nusa Tenggara Timur mengingat kembali respons spontan mereka saat erupsi Gunung Lewotobi, tanpa sertifikat relawan, tanpa pengalaman lengkap, mereka tetap bergerak menggalang donasi dan menyalurkan bantuan bagi kelompok rentan.

Kisah-kisah ini memperlihatkan satu hal penting, komunitas lokal selalu menjadi yang pertama merespons. Inilah prinsip dasar aksi kemanusiaan yang kerap terlupakan bahwa penyintas bukan objek, tetapi subjek yang punya daya. Dalam diskusi kelompok, banyak peserta menekankan betapa pentingnya partisipasi bermakna dari penyintas agar bantuan benar-benar menjawab kebutuhan, bukan sekadar memenuhi daftar distribusi.

Namun tantangan di lapangan tak sedikit. Peserta dari Makassar mengangkat isu konflik antar-geng motor yang menyebabkan anak-anak menjadi korban salah sasaran, menanggung biaya medis besar tanpa jaminan. Peserta lain menyoroti tumpang tindih bantuan yang terjadi karena kurangnya koordinasi antarorganisasi. Yang lain lagi menekankan minimnya data disabilitas, perspektif gender yang kerap diabaikan, hingga akses yang tidak setara terhadap wilayah rawan bencana.

Isu aksesibilitas juga menjadi sorotan penting. Kelompok penyandang disabilitas menggarisbawahi bahwa materi video berbahasa Inggris tanpa pendamping, slide yang tidak dideskripsikan, dan subtitle kecil membuat sesi sulit diikuti. Masukan ini menjadi catatan serius bagi penyelenggara untuk memperbaiki desain pembelajaran agar inklusif bagi semua.

Dalam sesi pemantik terakhir, Om Suko merangkum kembali fondasi kerja kemanusiaan, empat prinsip utama , yaitu kemanusiaan, ketidakberpihakan, netralitas, dan kemandirian. Ada juga tiga prinsip pendukung, non-diskriminasi, partisipasi komunitas, dan akuntabilitas. Ia menegaskan enam langkah respon kemanusiaan: penilaian kebutuhan, perencanaan intervensi, mobilisasi sumber daya, implementasi, koordinasi, serta monitoring dan evaluasi. Keenam langkah ini bukan prosedur kaku, melainkan siklus pembelajaran yang terus berputar, terutama ketika bencana susulan terjadi.

Menutup sesi, peserta dibagi ke dalam breakout room untuk membahas penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam konteks lokal. Beragam perspektif muncul, mulai dari kebutuhan panduan rapid assessment, mekanisme komunikasi antar-aktor, hingga tantangan pendanaan yang dialami banyak organisasi masyarakat sipil.

Webinar berakhir dengan pesan yang sama kuatnya seperti saat dimulai, respons kemanusiaan bukan hanya soal bergerak cepat, tetapi bergerak tepat. Di tengah derasnya arus krisis yang menimpa Indonesia, memahami dasar-dasarnya adalah langkah awal untuk memastikan setiap aksi benar-benar meringankan penderitaan, bukan menambah luka baru.

Pelatihan ini tentu menarik dan bermanfaat untuk peserta dan kita semua. Tak perlu khawatir bila ketinggalan mengikuti pelatihan ini, karena acara ini dapat diakses di Youtube Lokadaya.

Langkah Awal Memahami Kemanusiaan di Indonesia

By Liputan Kegiatan

Jakarta (19/11/2025). Di tengah berbagai krisis yang datang silih berganti di Indonesia, dari bencana alam, konflik sosial, hingga gelombang pengungsian, sering kali kita lupa bahwa inti dari semua respon itu bukanlah logistik, tenda darurat, atau bantuan pangan, melainkan manusia itu sendiri. Webinar pembuka Serial Core Humanitarian Competency for CSO’s yang digelar Lokadaya dan Pujiono Centre Indonesia, mengingatkan kembali bahwa kemanusiaan bukan sekadar tindakan menolong, tetapi tentang merawat martabat, mendengarkan kebutuhan, dan memastikan setiap langkah bantuan tidak melukai. Dengan menghadirkan praktisi kemanusiaan Johanes Juliasman, sesi ini menjadi ruang refleksi bagi para pegiat sosial untuk kembali ke akar, melihat manusia sebagai manusia, tanpa syarat dan tanpa bias.

Sejak menit awal, suasana webinar terasa hangat dan penuh antusiasme. Romero dari Pujiono Centre membuka pertemuan dengan menekankan bahwa pelatihan ini bukan sekadar forum belajar, tetapi ruang tumbuh bersama untuk memperkuat kapasitas, kepemimpinan, dan suara aktor lokal yang selama ini bekerja di garis depan respon kemanusiaan. Sementara itu, Agatia Weni, Direktur Pujiono Centre, menegaskan bahwa ekosistem kemanusiaan Indonesia membutuhkan perubahan cara pandang, dari pola top-down menuju praktik yang lebih berkeadilan, berakar pada pengalaman lokal, dan berpihak pada kebutuhan penyintas.

Sebuah video pengantar dari Puji Pujiono membuka sesi materi dengan refleksi mendalam tentang esensi kemanusiaan. Ia mengajak peserta meninjau ulang motivasi dasar dalam bekerja di isu kemanusiaan.

“Kemanusiaan bukan tentang belas kasihan,” ujarnya. “Ini tentang pemenuhan hak, menjaga martabat, dan melindungi kehidupan manusia.”

Modul pertama ini diperkenalkan sebagai “kompas moral” yang harus dibenahi sebelum peserta mempelajari hal teknis seperti logistik atau manajemen respon. Puji menggambarkan pergeseran paradigma penting, dari amal menuju hak, dari solidaritas spontan menuju perlindungan yang sistematis.

Di sesi berikutnya, Johanes Juliasman memperdalam konsep kemanusiaan secara praktis. Ia menjelaskan bahwa kemanusiaan lahir dari dorongan untuk mencegah dan meringankan penderitaan manusia di mana pun ia berada. Fokusnya bukan pada identitas, tetapi pada kebutuhan. Tidak ada tindakan kemanusiaan yang sah tanpa menjunjung tinggi martabat manusia.

Ia mengurai empat prinsip dasar aksi kemanusiaan:

  1. Humanity : mengedepankan kebutuhan manusia tanpa melihat latar belakang.
  2. Impartiality : bantuan diberikan tanpa diskriminasi.
  3. Neutrality : tidak berpihak dalam konflik atau kontroversi.
  4. Independence : aksi kemanusiaan bebas dari kepentingan politik, ekonomi, atau militer.

Satu prinsip tambahan, Do No Harm, menjadi penekanan penting: bantuan tidak boleh menimbulkan masalah baru. “Pemberian bantuan harus dipikirkan matang. Jangan sampai rumah bantuan dibangun di zona rawan longsor, atau bantuan logistik justru memicu konflik di komunitas,” kata Johanes.

Sesi diskusi membuka ruang bagi peserta untuk berbagi pengalaman lapangan. Cerita-cerita yang muncul mencerminkan kompleksitas isu kemanusiaan di Indonesia.

Ibu Damai menyinggung kasus warga yang main hakim sendiri terhadap pencuri. “Setiap manusia berhak hidup, bahkan sebelum diproses hukum,” ujarnya, mengingatkan pentingnya pemahaman HAM di tingkat komunitas.

Dari Aceh, Arif Rahman menceritakan tantangan menangani pengungsi Rohingya yang kerap memicu perdebatan publik. “Ini isu yang selalu pro dan kontra. Tetapi dari sisi kemanusiaan, kebutuhan mereka nyata,” tuturnya.

Peserta lain menambahkan contoh bantuan bencana yang dipolitisasi, atau fasilitas pengungsian yang tidak ramah bagi penyandang disabilitas, sebuah pelanggaran prinsip imparsialitas dan penghormatan martabat manusia.

Kelompok peserta kemudian memetakan berbagai tantangan OMS dalam respon kemanusiaan, lemahnya koordinasi antarlembaga, kurangnya data terpilah kelompok rentan, minimnya pemahaman teknis respon, hingga SDM yang belum terlatih dalam prinsip-prinsip kemanusiaan.

Namun diskusi juga memunculkan berbagai ide solusi, seperti:

  • peningkatan kapasitas relawan tingkat desa,
  • simulasi bencana sebagai kurikulum sekolah,
  • penguatan jejaring OMS,
  • serta memperbaiki manajemen data untuk kebutuhan inklusif.

Johanes  menutup sesi dengan pengingat penting bahwa OMS adalah aktor kunci dalam respon kemanusiaan Indonesia. Mereka adalah first responders, mengenal konteks lokal, dipercaya komunitas, dan menjadi jembatan antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga internasional.

“Tantangan kemanusiaan terlalu besar untuk dihadapi sendiri,” tegasnya. “Kolaborasi adalah kekuatan kita.”

Webinar ini akhirnya ditutup dengan ajakan untuk merumuskan komitmen pribadi, satu langkah kecil yang akan dilakukan setiap peserta untuk memperkuat praktik kemanusiaan di organisasinya.

Pertemuan pertama ini bukan hanya pembuka pelatihan, tetapi sebuah undangan refleksi, kembali pada akar, memahami manusia sebagai manusia, dan memastikan bahwa setiap respon kemanusiaan berangkat dari prinsip yang benar. Diskusi ini dapet diakses secara menyeluruh melalui kanal Youtube Lokadaya.

Menembus Batas Dana Publik Sebagai Langkah Diversifikasi Sumber Daya

By Liputan Kegiatan

Jakarta (24/10/2025). Di tengah terbatasnya dukungan donor dan tantangan keberlanjutan lembaga masyarakat sipil, peluang kolaborasi dengan pemerintah daerah menjadi sorotan baru. Melalui seri keempat Webinar Mobilisasi Sumber Daya bertajuk “Mengakses Dana Desa, APBD, dan Dana Reses DPR/DPRD”, Lokadaya mengajak para pegiat sosial untuk memahami peta pendanaan publik dan menemukan ruang-ruang kerja sama yang akuntabel, transparan, serta berpihak pada masyarakat.

Diselenggarakan pada Jumat, 24 Oktober 2025, webinar ini menjadi seri pamungkas dari rangkaian Mobilisasi Sumber Daya, Menggali Potensi Lokal untuk Keberlanjutan. Acara menghadirkan dua narasumber dari PIRAC (Perhimpunan Inisiatif Riset dan Advokasi Masyarakat Sipil), yaitu Ninik Annisa dan Nor Hiqmah, dengan moderator Roni dari Yayasan Penabulu. Kegiatan ini dirancang sebagai ruang belajar bersama bagi organisasi masyarakat sipil (OMS) untuk memperkuat kemandirian pendanaan dan kolaborasi lintas sektor.

Dalam pemaparannya, Ninik Annisa menjelaskan bahwa dana desa, hibah APBD, dan bantuan sosial pemerintah daerah merupakan tiga sumber pendanaan publik yang strategis untuk pembangunan lokal. Namun, keterbatasan pemahaman, kapasitas administratif, dan transparansi proses masih menjadi hambatan utama bagi banyak organisasi untuk mengaksesnya. “Perlu peningkatan kemampuan teknis agar desa dan OMS dapat mengelola dana publik secara legal, akuntabel, dan efektif,” ujar Ninik. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat sipil, agar potensi pendanaan publik benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat.

Ninik juga memaparkan perbedaan mendasar antara tiga skema dana publik tersebut. Dana desa bersumber dari APBN dan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan serta pemberdayaan masyarakat desa. Hibah APBD berasal dari anggaran provinsi atau kabupaten/kota dan ditujukan bagi lembaga non-pemerintah, sementara bantuan sosial (bansos) lebih bersifat insidental dan diberikan kepada kelompok masyarakat terdampak. “Yang terpenting adalah memahami regulasi dan mekanismenya agar penggunaan dana publik dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka,” tambahnya.

Sementara itu, Nor Hiqmah memaparkan mekanisme pengajuan proposal dan strategi menjalin hubungan dengan lembaga legislatif, terutama terkait dana reses DPR/DPRD. Ia menjelaskan bahwa masyarakat dan organisasi dapat mengajukan program melalui anggota dewan di daerah pemilihan masing-masing, dengan menyiapkan proposal yang solutif dan berbasis kebutuhan masyarakat. “Langkah awalnya sederhana, kita kenali dulu siapa anggota dewan di wilayah kita, lalu bangun komunikasi personal, pendekatan yang manusiawi dan berkelanjutan akan membuka pintu kolaborasi,” ujar Nor Hiqmah.

Ia juga menguraikan pentingnya membangun kepercayaan melalui dokumentasi dan pelaporan kegiatan yang transparan. Setiap rupiah dana publik, katanya, harus bisa dipertanggungjawabkan secara administrasi maupun substantif. “Transparansi dan partisipasi publik dalam monitoring adalah bentuk akuntabilitas sosial yang harus dijaga bersama,” tegasnya.

Dalam diskusi, sejumlah peserta berbagi pengalaman dan refleksi, terutama soal tantangan dalam mengakses dana publik akibat birokrasi yang rumit, stigma terhadap OMS, serta politisasi anggaran menjelang pemilu. Namun, para narasumber menegaskan bahwa kolaborasi dengan pemerintah bukan berarti kehilangan independensi.

“Kita tetap bisa menjaga nilai-nilai kritis dan profesionalitas, sambil membangun relasi yang sehat dengan pemerintah,” ujar Ninik. Ia menambahkan, kerja sama yang dilandasi etika fundraising dan prinsip transparansi justru dapat memperkuat posisi masyarakat sipil sebagai mitra pembangunan.

Sebagai penutup, Nor Hiqmah mengingatkan bahwa mengakses dana publik bukan sekadar mencari sumber pendanaan alternatif, tetapi bagian dari gerakan edukasi dan konsolidasi masyarakat sipil. “Gerakan mengakses dana publik adalah gerakan memperluas ruang partisipasi, mengedukasi wakil rakyat, dan memastikan kebijakan benar-benar berpihak pada masyarakat,” katanya.

Melalui seri terakhir ini, Roni selaku moderator menegaskan kembali pentingnya diversifikasi sumber daya sebagai langkah menuju kemandirian organisasi. Dari zakat hingga CSR, dari APBD hingga dana reses, semua potensi lokal dapat digerakkan melalui jejaring, pengetahuan, dan kolaborasi. “Akhir bukanlah penutup, seri ini hanyalah titik awal bagi kita untuk terus berinovasi, berkolaborasi, dan memperjuangkan keberlanjutan bersama.” Pungkas Roni.

Diskusi berbobot dan berfaedah di tengah ruang pendanaan publik yang semakin sempit ini, dapat ditonton secara lengkap di kanal Youtube Lokadaya. (*ari)

Belajar Meraih CSR Untuk Perubahan dan Keberlanjutan

By Liputan Kegiatan

Jakarta (17/10/2025). Sebagai bagian dari komitmen untuk memperkuat kapasitas organisasi masyarakat sipil dalam mengelola sumber daya berkelanjutan, Lokadaya kembali menyelenggarakan Webinar Serial Mobilisasi Sumber Daya bertema “Menggali Potensi Lokal untuk Keberlanjutan”. Seri ketiga yang berlangsung pada Jumat, 17 Oktober 2025 ini mengangkat topik “Mengakses CSR Perusahaan”, menghadirkan dua narasumber utama dari PIRAC (Perhimpunan Inisiatif Riset dan Advokasi Masyarakat Sipil), yaitu Ari Syarifudin dan Nor Hiqmah.

Acara ini dipandu oleh Lilia dari Yayasan Paramitra Indonesia, dan diikuti oleh beragam peserta dari organisasi masyarakat sipil (OMS) di berbagai daerah. Dalam pengantarnya, Lilia menegaskan bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan menjadi salah satu sumber potensial dalam memperkuat keberlanjutan organisasi, sekaligus sarana membangun kolaborasi antara sektor swasta dan masyarakat.

Ari Syarifudin, membuka sesi dengan pemaparan tentang konsep dasar CSR dan peran strategisnya bagi masyarakat. Ia menjelaskan bahwa CSR bukan hanya kegiatan filantropi atau donasi, tetapi merupakan tanggung jawab moral dan sosial dari korporasi atas dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas bisnisnya. Mengacu pada teori Pyramid of Corporate Social Responsibility yang dikemukakan oleh Carroll, Ari menyebut empat pilar utama CSR: tanggung jawab ekonomi, hukum, etika, dan filantropi. “CSR harus dilihat sebagai strategi jangka panjang untuk menciptakan nilai bersama antara perusahaan dan masyarakat,” ujarnya.

Lebih jauh, Ari menguraikan berbagai standar internasional yang menjadi acuan penerapan CSR, seperti ISO 26000, Sustainable Development Goals (SDGs), serta pedoman Environmental, Social, and Governance (ESG). Menurutnya, lembaga masyarakat perlu memahami standar-standar tersebut agar dapat menilai kematangan dan arah strategis perusahaan sebelum menjalin kemitraan. “Ketika perusahaan sudah mampu mengintegrasikan CSR dengan SDGs, itu menjadi tanda bahwa mereka siap berkolaborasi secara lebih berkelanjutan,” tambahnya.

Dalam konteks Indonesia, Ari juga menyoroti pentingnya pemahaman terhadap regulasi CSR sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012. Regulasi tersebut memberi dasar hukum yang kuat bagi OMS untuk berinteraksi dan bermitra dengan perusahaan.

Sementara itu, Nor Hiqmah menekankan aspek praktis dalam membangun kemitraan dengan dunia usaha. Ia menyebut CSR modern telah berevolusi menjadi strategi bisnis yang berbasis dampak sosial. “CSR bukan sekadar kegiatan amal, tapi investasi sosial yang mengukur hasil jangka panjang dan terukur,” jelasnya.

Menurut Hiqmah, kunci utama untuk mengakses CSR adalah kemampuan organisasi memahami konteks lokal dan kebutuhan nyata masyarakat. Ia menekankan pentingnya melakukan stakeholder mapping, social mapping, serta gap analysis sebelum menyusun proposal kemitraan. “Proposal yang kuat harus berbasis data, relevan dengan core business perusahaan, dan menawarkan solusi terhadap tantangan sosial yang nyata,” katanya.

Ia juga menguraikan beragam bentuk kemitraan yang dapat dibangun antara OMS dan perusahaan, mulai dari promotion sponsorship, social marketing, corporate philanthropy, hingga community volunteering yang melibatkan karyawan perusahaan dalam kegiatan sosial. Hiqmah menegaskan bahwa organisasi perlu menempatkan diri sebagai mitra sejajar, bukan penerima bantuan. “Kita harus bisa menunjukkan kontribusi apa yang kita berikan kepada perusahaan, bukan hanya menunggu dukungan dana,” tegasnya.

Dalam sesi tanya jawab, sejumlah peserta menyoroti kendala dalam menjalin komunikasi dengan perusahaan serta sulitnya mengakses forum-forum CSR di daerah. Menanggapi hal itu, para narasumber mendorong peserta untuk aktif hadir dalam berbagai forum koordinasi CSR di tingkat provinsi maupun kabupaten, serta membangun jejaring informal melalui pertemuan dan kolaborasi lintas sektor.

Webinar ini menegaskan kembali bahwa kemitraan strategis antara organisasi masyarakat sipil dan sektor swasta merupakan kunci keberlanjutan pembangunan sosial. Kolaborasi yang berbasis transparansi, dampak nyata, dan nilai bersama diyakini dapat memperkuat ekosistem lokal sekaligus menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan.

Seri keempat Mobilisasi Sumber Daya akan kembali dilaksanakan pada 24 Oktober 2025 dengan tema “Mengakses Dana Desa, APBD, dan Dana Reses DPR/DPRD”, sebagai kelanjutan dari upaya memperluas kapasitas lembaga masyarakat sipil dalam mengelola sumber daya untuk kemandirian organisasi. Berbagai pemapara menarik dan diskusi seri ketiga ini juga dapat diakses secara lengkap di kanal Youtube Lokadaya. (*ari)

Lokadaya Bahas Peluang Kemitraan dengan Lembaga Amil Zakat

By Liputan Kegiatan

Jakarta (10/10/2025). Di tengah menurunnya dukungan donor internasional, organisasi masyarakat sipil di Indonesia mulai menoleh ke potensi yang ada di dalam negeri,  salah satunya melalui kemitraan dengan lembaga amil zakat. Potensi dana zakat yang mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun membuka peluang besar bagi kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan. Melalui webinar seri kedua Mobilisasi Sumber Daya bertema “Menjalin Kemitraan dengan Lembaga Amil Zakat”, Lokadaya mengajak para pegiat sosial untuk melihat zakat bukan sekadar kewajiban keagamaan, tetapi sebagai energi kolektif yang mampu menggerakkan kemandirian masyarakat. Serial ini menghadirkan dua narasumber utama dari Perhimpunan Inisiatif Riset dan Advokasi Masyarakat Sipil (PIRAC), yaitu Ninik Annisa dan Nor Hiqmah.

Kegiatan yang dilaksanakan secara daring ini menjadi ajang pembelajaran bagi organisasi masyarakat sipil (OMS) di berbagai daerah untuk memahami peluang dan strategi menjalin kerja sama dengan lembaga amil zakat (LAZ). Webinar ini diadakan oleh Lokadaya dengan dukungan program Co-Evolve II dari Uni Eropa, serta berkolaborasi dengan Sadaya dan Public Interest Research and Advocacy Center (PIRAC).

Dalam sambutan pembuka, moderator Wiwik dari Yayasan Sembara Bangsa menyampaikan bahwa potensi zakat di Indonesia sangat besar dan bisa menjadi sumber daya strategis bagi pemberdayaan masyarakat. “Kita akan belajar bagaimana menjalin kemitraan dengan lembaga amil zakat, memahami peran mereka dalam pemberdayaan, dan cara mengajukan kerja sama yang efektif,” ujarnya.

Sebagai pembicara pertama, Ninik Annisa menjelaskan besarnya potensi zakat nasional yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp327 triliun per tahun, namun baru sekitar 5–10 persen yang benar-benar terhimpun dan disalurkan. Potensi besar ini, katanya, bisa dioptimalkan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat jika terbangun kolaborasi yang saling percaya antara lembaga amil zakat dan organisasi masyarakat.

“Lembaga amil zakat memiliki mandat sosial dan spiritual untuk memberdayakan mustahik agar kelak menjadi muzaki. Namun, kemitraan dengan OMS dapat memperkuat daya jangkau dan dampak program mereka,” tutur Ninik. Ia juga menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola yang profesional agar kerja sama dapat berkelanjutan.

Sementara itu, Nor Hiqmah menyoroti peluang besar kerja sama antara OMS dan LAZ di tengah menurunnya dukungan donor internasional. Menurutnya, dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) yang dikelola LAZ kini tak hanya untuk kegiatan karitatif, tetapi juga untuk program berbasis pembangunan dan keberlanjutan sosial.

“Lembaga amil zakat sekarang semakin terbuka terhadap berbagai isu, termasuk pendidikan, ekonomi, kesehatan, bahkan lingkungan dan perubahan iklim,” jelas Hiqmah. Ia mencontohkan program penanaman mangrove dan penghijauan yang dilakukan Dompet Dhuafa bekerja sama dengan komunitas lokal sebagai bagian dari upaya penguatan ekonomi berbasis lingkungan.

Hiqmah juga berbagi pengalaman PIRAC dalam membangun relasi dengan lembaga amil zakat. Ia menekankan pentingnya human approach, pendekatan yang mengutamakan hubungan antarindividu dan saling mengenal secara personal. “Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak nyumbang,” ujarnya sambil tersenyum. Menurutnya, kolaborasi yang sukses dimulai dari komunikasi yang terbuka, saling memahami kebutuhan, dan membangun rasa percaya.

Dalam sesi diskusi, peserta dari berbagai wilayah, seperti Lampung, Medan, dan Palu, berbagi pengalaman mereka terkait potensi kerja sama di bidang lingkungan, kehutanan, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Salah satu peserta, Faisal dari Yayasan Palapa Medan, menanyakan peluang dukungan LAZ terhadap kelompok perhutanan sosial di Sumatera Utara. Hiqmah merespons dengan menegaskan bahwa LAZ kini sudah mendukung program-program berbasis lingkungan, seperti pengelolaan hasil hutan bukan kayu dan pengembangan ekowisata berbasis masyarakat.

Ninik menambahkan, banyak lembaga zakat skala nasional, seperti Dompet Dhuafa, Rumah Zakat, maupun Lazismu yang telah melakukan reinterpretasi terhadap delapan kategori penerima zakat (asnaf). Mereka kini melihat penerima manfaat bukan hanya sebagai individu, tetapi juga sebagai isu sosial yang lebih luas, termasuk korban trafficking, pekerja migran, atau komunitas terdampak lingkungan.

Di akhir sesi, kedua narasumber sepakat bahwa menjalin kemitraan dengan lembaga amil zakat bukan hanya soal mengakses dana, melainkan membangun kolaborasi berbasis nilai. OMS dan LAZ dapat saling melengkapi,  satu memiliki gagasan dan basis sosial, sementara yang lain memiliki sumber daya dan jejaring filantropi yang kuat.

“Mulailah dengan berkenalan, membuka komunikasi, dan memahami arah kerja lembaga zakat. Dari situ akan muncul peluang kolaborasi yang lebih besar,” pesan Ninik menutup sesi.

Webinar ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Lokadaya untuk memperkuat kapasitas lembaga masyarakat sipil dalam mengelola sumber daya lokal dan membangun jejaring lintas sektor. Berbagai pencerahan lain terkait kolaborasi Lembaga Amil Zakat, tentu dapat kalian akses di Youtube Lokadaya. (*ari)

Saatnya Menggali Potensi Sumber Daya di Sekitar Kita

By Liputan Kegiatan

Jakarta, 3 Oktober 2025. Dalam upaya memperkuat keberlanjutan gerakan masyarakat sipil, Lokadaya menggelar webinar pertama acara Kyutri Serial Mobilisasi Sumber Daya dengan tema “Menggali Potensi Lokal untuk Keberlanjutan.” Pertemuan yang berlangsung pada Jumat sore ini menghadirkan dua narasumber dari PIRAC, yakni Ari Syarifudin dan Ninik Annisa, yang selama ini aktif mendampingi berbagai inisiatif penggalangan sumber daya berbasis komunitas.

Acara ini menjadi ruang berbagi pengalaman dan refleksi bagi para pelaku organisasi masyarakat sipil yang ingin membangun kemandirian finansial dan sosial dengan menggali potensi di lingkungannya sendiri.

Dalam paparannya, Ari Syarifudin mengajak peserta untuk kembali meninjau makna “potensi lokal”. Menurutnya, istilah ini sering dipahami secara sempit, seolah hanya berkaitan dengan sumber daya ekonomi. Padahal, potensi juga bisa berarti jaringan sosial, keahlian warga, nilai budaya, dan kepercayaan yang tumbuh di masyarakat.

“Potensi itu bukan selalu uang, Ia bisa berupa waktu, tenaga, ide, atau kepercayaan antarwarga yang bisa dikembangkan menjadi kekuatan bersama.” tegas Ari.

Ari menambahkan, langkah pertama untuk melakukan akuisisi potensi lokal adalah mengenali ulang diri sendiri sebagai komunitas terkait siapa yang dimiliki, apa yang bisa dilakukan, dan di mana letak keunggulannya. Dengan begitu, organisasi tak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi juga penggerak yang aktif membangun daya dari dalam.

Sementara itu, Ninik Annisa menyoroti bagaimana pola pikir ketergantungan terhadap hibah atau donor kerap menghambat kemandirian komunitas. “Kita sering berpikir bahwa keberlanjutan berarti mencari pendanaan baru dari luar. Padahal, keberlanjutan bisa dimulai dari kemampuan mengelola sumber daya yang sudah kita punya,” ujarnya.

Ninik mendorong peserta untuk mulai mengidentifikasi bentuk-bentuk dukungan yang lahir dari masyarakat sendiri termasuk relawan, mitra lokal, hingga dukungan in-kind seperti tempat, alat, atau tenaga. “Kalau kita bisa menumbuhkan rasa memiliki di komunitas, maka dukungan akan datang bukan karena proyek, tapi karena keyakinan bersama,” tambahnya.

Ia juga mencontohkan sejumlah prakarsa lokal yang berhasil bertahan tanpa bergantung sepenuhnya pada donor besar, mulai dari koperasi warga hingga kegiatan sosial berbasis gotong royong. “Yang penting bukan besar kecilnya sumber daya, tapi bagaimana mengelolanya dengan transparan dan kolaboratif,” jelasnya.

Diskusi dalam sesi ini berlangsung hangat. Beberapa peserta berbagi pengalaman tentang tantangan menggali dukungan di daerah yang minim sumber daya, sementara yang lain menanyakan cara mengajak warga untuk terlibat aktif dalam inisiatif sosial.

Menanggapi hal itu, Ari menegaskan bahwa proses akuisisi potensi lokal tidak bisa dilakukan instan. “Ini soal membangun relasi, bukan sekadar mencari dana. Kita harus hadir di tengah masyarakat, menjadi bagian dari mereka, dan membangun kepercayaan secara perlahan,” katanya.

Ninik menambahkan, keberlanjutan yang sejati lahir dari komunitas yang saling percaya. “Kalau kita bisa menjaga transparansi, komunikasi, dan nilai kebersamaan, maka sumber daya akan datang dengan sendirinya,” ujarnya.

Webinar Akuisisi Potensi Lokal ini menjadi pembuka dari Kyutri Serial Mobilisasi Sumber Daya yang akan terus berlanjut dengan tema-tema lanjutan seputar strategi kolaborasi, inovasi pendanaan, dan kemandirian komunitas.

Lokadaya berharap, serial ini dapat membantu organisasi masyarakat sipil melihat potensi lokal sebagai fondasi utama keberlanjutan. “Gerakan sosial tidak harus selalu mencari keluar,” demikian salah satu pesan yang mengemuka di penghujung acara. “Kadang, yang kita butuhkan sudah ada di sekitar kita hanya perlu dikenali dan dihidupkan kembali.”

Pemaparan terkait sumber daya ini tentunya sangat dibutuhkan era sekarang ini. Diskusi ini dapat diakses secara menyeluruh di Youtube Lokadaya. (*ari)

Menumbuhkan Daya Bersama Melalui Hibah Mikro Lokadana Siklus Pertama

By Liputan Kegiatan

Jakarta, 2 Oktober 2025. Konsorsium besar yang terdiri dari Jejaring Lokadaya, Yayasan Penabulu dan komunitas lainnya menggelar webinar sosialisasi bertajuk “Panggilan Hibah Mikro Lokadana Siklus 1.” Acara yang berlangsung pada Kamis ini menghadirkan dua narasumber yaitu Alfi Hasanah, Grant Officer program Co-Evolve, dan Tino Yosephyne dari Lokadaya.

Kegiatan ini menjadi ruang pertemuan bagi berbagai organisasi masyarakat sipil, komunitas lokal, dan individu yang ingin memahami lebih jauh tentang mekanisme hibah mikro, sebuah inisiatif yang ditujukan untuk memperkuat gerakan sosial OMS.

Dalam pembukaan acara, Tino Yosephyne dari Lokadaya menjelaskan bahwa Lokadana lahir sebagai upaya untuk menghadirkan akses pendanaan yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi organisasi kecil maupun komunitas lokal yang selama ini kerap terpinggirkan dari sistem hibah konvensional.

“Banyak kelompok di tingkat komunitas yang punya ide bagus, tapi tidak punya pintu untuk masuk ke skema pendanaan yang rumit,” ujar Tino. Melalui hibah mikro Lokadana, Tino dan Kawan-kawan yang tergabung dalam konsorsium itu, ingin membuka pintu tersebut. Bukan sekadar memberi dana, tetapi juga mendampingi para OMS untuk tumbuh dan berjejaring.

Ia juga menekankan bahwa hibah mikro ini bukan hanya soal bantuan finansial, tetapi lebih pada upaya membangun daya kolaborasi dan keberlanjutan gerakan sosial. Dalam semangat itu, Lokadana hadir sebagai penghubung yang mempertemukan komunitas dengan jejaring pendukung, mentor, dan mitra yang bisa memperkuat kerja-kerja mereka.

Sementara itu, Alfi Hasanah dari Co-Evolve 2 menjelaskan secara rinci tentang mekanisme hibah yang akan dibuka pada siklus pertama ini. Menurutnya, skema hibah mikro dirancang sederhana agar dapat diakses oleh kelompok masyarakat yang belum terbiasa dengan prosedur administratif yang rumit.

Proses pengajuan hibah mikro ini diharapkan tidak menakutkan bagi semua OMS ataupun komunitasyang ingin mengakses. “Kami ingin menjadikan hibah sebagai proses belajar bersama. Dari cara menulis proposal, mengelola kegiatan, hingga melaporkan hasil, semua akan didampingi dengan pendekatan yang suportif.” tutur Alfi sambil tersenyum.

Alfi juga menambahkan bahwa hibah mikro ini akan menitikberatkan pada inisiatif yang berdampak langsung bagi komunitas, baik dalam bidang sosial, lingkungan, pendidikan, maupun ekonomi kreatif. “Kami percaya, perubahan besar berawal dari langkah kecil yang konsisten,” katanya.

Antusiasme peserta terlihat dari banyaknya pertanyaan yang masuk di kolom diskusi. Beberapa peserta ingin tahu lebih detail tentang kriteria kelayakan penerima hibah, bentuk pendampingan yang disediakan, hingga cara menjaga keberlanjutan program setelah hibah berakhir.

Menanggapi itu, Tino menegaskan bahwa Lokadana tidak hanya menyalurkan dana, tetapi juga akan melakukan pendampingan strategis. “Kita tidak ingin hibah hanya selesai di laporan kegiatan. Kita ingin hibah ini jadi awal dari kolaborasi jangka panjang,” ujarnya. Sementara Alfi menambahkan, Co-Evolve berkomitmen mendukung inisiatif yang punya nilai keberlanjutan dan kolaborasi lintas sektor.

Webinar sosialisasi ini menandai dimulainya Siklus 1 Panggilan Hibah Mikro Lokadana , sebuah langkah nyata menuju ekosistem pendanaan yang lebih inklusif, transparan, dan berpihak pada komunitas.

Melalui kolaborasi antara Lokadaya, Penabulu, dan Co-Evolve 2, diharapkan semakin banyak inisiatif masyarakat sipil yang mendapatkan ruang tumbuh. Karena pada akhirnya, hibah bukan hanya tentang uang yang diberikan, melainkan tentang kepercayaan, pembelajaran, dan daya yang saling menguatkan.

Semua linimasa Hibah Lokadana dapat diakses di website Lokadana. Sementara itu, diskusi terkait sosialisasi hibah mikro Lokadana ini dapat dilihat secara lengkap di Youtube Lokadaya. (*ari)

Hibah Itu Semestinya Memberdayakan: Cerita dari Peluncuran Lokadana

By Liputan Kegiatan

Jakarta, 30 September 2025. Dalam upaya memperkuat ekosistem pendanaan bagi organisasi masyarakat sipil (OMS) di Indonesia, Keluarga Besar Lokadaya bersama Penabulu resmi meluncurkan Lokadana, sebuah inisiatif baru yang dirancang untuk memperluas akses hibah bagi komunitas di Indonesia. Peluncuran ini dibarengi dengan webinar bertema “Hibah Itu Semestinya Memberdayakan”, menghadirkan dua pembicara utama: Nurul Saadah dari SAPDA Yogyakarta dan Adam Kurniawan dari Balang Institute.

Acara ini menjadi ruang reflektif tentang makna hibah dalam konteks pembangunan sosial. Para pembicara menekankan bahwa hibah seharusnya menjadi sarana penguatan kapasitas dan kemandirian, bukan alat yang secara tidak sadar memperlemah organisasi penerima.

Dalam paparannya, Nurul Saadah mengingatkan bahwa hibah bukan sekadar transfer dana, tetapi juga relasi kepercayaan antara pemberi dan penerima. Menurutnya, banyak lembaga donor yang secara tidak sadar menerapkan sistem yang justru menekan organisasi kecil.

“Bantuan finansial sering datang dengan syarat yang kompleks dan administrasi yang berat, sementara lembaga penerima lokal tidak selalu punya sumber daya untuk memenuhi tuntutan itu,” jelas Nurul. “Padahal tujuan hibah seharusnya adalah memperkuat kapasitas mereka.”

Ia juga menyoroti bagaimana relasi kuasa dalam dunia hibah sering kali timpang. Donor memiliki kontrol besar terhadap arah program dan pelaporan, sementara organisasi lokal hanya menjadi pelaksana. “Kita perlu menata ulang cara berpikir tentang hibah. Ia bukan alat kontrol, melainkan sarana kolaborasi,” tambahnya.

Adam Kurniawan dari Balang Institute memperluas perspektif ini dengan menyoroti konteks regional. Ia menjelaskan bahwa banyak komunitas di wilayah timur Indonesia masih sulit mengakses hibah, meskipun mereka memiliki program sosial yang relevan dan berdampak.

“Ketimpangan ini bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena sistem hibah global masih cenderung berpihak pada yang sudah mapan,” ujar Adam. Ia mendorong agar mekanisme hibah diubah menjadi lebih adil, adaptif, dan berbasis kepercayaan.

Menurut Adam, Lokadana hadir sebagai contoh alternatif. Platform ini membuka peluang bagi organisasi masyarakat sipil kecil untuk mengajukan pendanaan tanpa harus tersandera oleh proses birokratis yang rumit. “Kita ingin hibah yang lebih manusiawi, yang berangkat dari pemahaman dan solidaritas antar-komunitas,” katanya.

Baik Nurul maupun Adam sepakat bahwa ekosistem hibah perlu bertransformasi, dari model yang transaksional menjadi model yang transformasional. Hibah semestinya bukan sekadar pemberian uang, melainkan investasi sosial jangka panjang.

Nurul menegaskan, “Kalau hibah hanya selesai di laporan keuangan, berarti ada yang keliru. Hibah yang benar harus meninggalkan kapasitas baru, kepercayaan diri, dan jejaring yang berkelanjutan.” Sementara Adam menambahkan, “Kemandirian organisasi lokal tidak bisa tumbuh dari ketergantungan pada donor. Ia tumbuh dari kesempatan untuk belajar, mencoba, dan dipercaya.”

Melalui peluncuran ini, Lokadaya ingin memperkuat semangat gotong royong dalam dunia filantropi dan pendanaan sosial. Lokadana dirancang sebagai ruang kolaborasi yang mempertemukan berbagai pihak, donor, komunitas, dan organisasi pendukung, untuk membangun sistem pendanaan yang transparan, adil, dan saling memperkuat.

Inisiatif ini diharapkan menjadi langkah awal menuju perubahan paradigma dalam dunia hibah. Bahwa hibah tidak hanya mengalir ke lembaga besar di kota-kota besar, tetapi juga menjangkau komunitas kecil yang menjadi ujung tombak perubahan sosial di daerah.

Seharusnya Kalimat “hibah itu semestinya memberdayakan”  bukan sekadar slogan, itu adalah pengingat bahwa setiap rupiah yang diberikan mestinya menumbuhkan daya, bukan sekadar menyelesaikan laporan. Obrolan menarik terkait peluncuran Lokadana serta jangkauan hibah ini dapat diakses secara lengkap di akun Youtube Lokadaya. (*ari)

Dari Layar ke Hati: Galangdaya Bahas Optimalisasi Kampanye Media Sosial

By Liputan Kegiatan

“Konten is the king,” begitu tegas salah satu narasumber dalam webinar Merakit Kolaborasi Digital yang digelar Galangdaya. Namun pernyataan itu segera memantik pertanyaan: apakah sekadar konten cukup untuk menggugah kepedulian publik? Dari klaim dingin tentang algoritma hingga kalimat hangat yang menyentuh hati, sesi ini menunjukkan bahwa kampanye digital bukan hanya soal strategi teknis, melainkan tentang cara menghidupkan harapan nyata bagi mereka yang paling membutuhkan

Galangdaya kembali menggelar webinar dalam rangkaian Seri “Merakit Kolaborasi Digital”, Kamis (7/8/2025). Pada sesi bertajuk “Optimalisasi Kampanye di Media Sosial”, hadir tiga narasumber utama: Sari Novita, Rizkiani Milania (Kiki), dan David dari Penabulu. Acara ini dirancang sebagai ruang belajar bersama bagi organisasi masyarakat sipil untuk memperkuat strategi komunikasi digital, terutama dalam mengelola kampanye publik dan penggalangan dana.

Sejak awal, para pembicara menegaskan bahwa media sosial kini telah menjadi arena utama dalam menyuarakan isu-isu sosial. Namun, agar kampanye tidak sekadar lewat di beranda pengguna, strategi yang terukur mutlak dibutuhkan. Sari Novita menjelaskan bahwa setiap organisasi harus mulai dengan merumuskan tujuan kampanye menggunakan pendekatan SMART: specific, measurable, achievable, relevant, dan time-bound. Dengan cara ini, target yang diinginkan, misalnya jumlah donasi atau partisipasi publik lebih mudah dicapai.

Pembahasan kemudian mengerucut pada pentingnya memilih kanal komunikasi yang tepat. Media sosial seperti Instagram dan TikTok dinilai efektif untuk menjangkau anak muda dengan konten visual yang ringan dan cepat viral. YouTube cocok untuk narasi panjang seperti dokumenter atau testimoni, sementara Facebook tetap relevan bagi komunitas berusia 30 tahun ke atas. Di sisi lain, WhatsApp dianggap sebagai saluran personal untuk membangun kedekatan, sedangkan email dipandang lebih formal dan cocok menjaga relasi dengan donatur tetap.

Sari menambahkan, strategi kampanye yang baik juga harus memanfaatkan cross-platform. Satu tautan donasi, misalnya dari platform crowdfunding, sebaiknya ditempatkan di berbagai kanal sekaligus, dari Instagram, WhatsApp, hingga website organisasi. Transparansi, konsistensi, dan kemudahan akses menjadi kunci agar publik mau terlibat. “Cukup satu link yang sama, supaya tidak membingungkan calon donatur,” ujarnya.

Selain kanal, kekuatan narasi mendapat sorotan penting. Menurut David, sebuah kampanye akan lebih menggugah jika menghadirkan persona nyata seperti anak, keluarga, atau komunitas yang menjadi penerima manfaat. Narasi yang terlalu umum sering kehilangan daya tarik, sementara penyebutan nama atau kisah spesifik bisa membuat audiens merasa lebih dekat. “Dengan bantuan Anda, Yani dan Rizal bisa kembali belajar,” contoh David, menggambarkan bagaimana menyusun kalimat sederhana namun berdampak.

Dalam diskusi, peserta juga belajar menyusun narasi kampanye dengan metode CARS yang telah dibahas pertemuan sebelumnya. Sari dan David antusias memberikan masukan sebagai evaluasi pada narasi kampanye yang telah disusun peserta. Sedangkan Kiki mengomentari pada foto-foto yang digunakan peserta untuk mewakili narasi kampanye tersebut.

Para narasumber sepakat bahwa keberhasilan kampanye digital bukan semata soal teknis distribusi konten, melainkan juga kejujuran dan orisinalitas. Foto kondisi lapangan, testimoni penerima manfaat, hingga laporan keuangan yang transparan akan membangun kepercayaan publik. “Orang bisa melihat ketulusan dari narasi maupun visual yang apa adanya,” kata David.

Menutup sesi, Galangdaya menegaskan kembali bahwa media sosial hanyalah alat. Substansi terpenting tetap ada pada isu dan tujuan organisasi. Dengan narasi yang kuat, strategi kanal yang tepat, serta evaluasi berkelanjutan, kampanye digital diyakini mampu menjadi motor perubahan sosial. (*ari)

Strategi Narasi dan Visual Kampanye yang Berdaya

By Liputan Kegiatan

Jakarta, 6 Agustus 2025 – Galangdaya kembali menyelenggarakan webinar dalam seri Merakit Kolaborasi Digital, kali ini bertajuk “Merancang Narasi dan Visual Kampanye”. Tiga narasumber dihadirkan: Sari Novita, content writer dan copywriter; Rizkiani Milania (Kiki), project manager sekaligus fotografer; serta David dari Penabulu, praktisi komunikasi organisasi.

Acara ini membahas cara merancang narasi kampanye yang menggugah, menyusun visual yang etis, hingga strategi mengoptimalkan media sosial untuk penggalangan dana dan advokasi.

Dari Eksploitasi Kesedihan ke Narasi Positif

Materi pertama dibawakan oleh Sari Novita. Ia mengingatkan bahwa kampanye bukan sekadar menyampaikan informasi, melainkan menggerakkan orang untuk bertindak.

Menurut Sari, pendekatan lama kerap mengeksploitasi kesedihan dengan menampilkan penderitaan secara vulgar. Foto-foto penderitaan dianggap bisa memicu donasi. Namun kini, praktik tersebut dinilai tidak etis.

Sari menekankan pentingnya narasi positif yang menonjolkan dampak dukungan, bukan penderitaan subjek. Ia memperkenalkan formula CARS (Context – Action – Result – Storytelling): menjelaskan masalah, menyampaikan aksi yang direncanakan, menunjukkan hasil yang diharapkan, lalu membungkusnya dalam cerita yang sederhana dan emosional.

Alih-alih menulis, “Anak-anak di desa X tak punya sepatu,” Sari menyarankan narasi seperti: “Dengan sepasang sepatu dan jas hujan, Rina bisa bersekolah setiap hari tanpa takut berjalan di jalan licin saat musim hujan. Ia bisa lebih fokus belajar dan tidak lagi tertinggal pelajaran.”

“Kalimat seperti itu memberi harapan, bukan sekadar menampilkan kesedihan,” tegasnya.

Visual yang Menghidupkan Cerita

Setelah sesi narasi, giliran David dan Kiki membahas visual kampanye. David mengingatkan bahwa foto harus menghormati privasi dan martabat subjek. “Kita bisa gunakan nama samaran atau siluet. Audiens tetap bisa berempati tanpa melanggar etika,” katanya.

Kiki lalu menjelaskan dasar-dasar fotografi untuk kampanye. Menurutnya, foto yang baik bukan hanya indah, tetapi mampu bercerita. Ia menekankan tiga hal utama:

  • Emosi: tangkap ekspresi atau simbol yang menghadirkan rasa.
  • Konteks dan Latar: tunjukkan situasi di balik subjek, bukan hanya orangnya.
  • Momen: pilih saat yang tepat ketika ekspresi paling kuat muncul.

Kiki menambahkan, “Foto kelompok yang kaku jarang bercerita. Lebih baik tangkap momen diskusi atau ekspresi bahagia peserta. Itu lebih menggugah dan relevan.”

Pertanyaan Peserta: Etika dan Tantangan

Sesi tanya jawab memunculkan diskusi menarik.

Afria dari PKBI NTB bertanya bagaimana membuat narasi menggugah jika isu yang diangkat sensitif, misalnya anak korban kekerasan yang tidak bisa ditampilkan wajahnya. Sari menegaskan, persona bisa tetap dibangun tanpa identitas asli. “Yang penting, audiens tetap bisa membayangkan dan berempati,” jelasnya.

Kumbara dari Yayasan Peduli Masyarakat Sumatera Utara mengangkat isu penggunaan dana donasi untuk dokumentasi. Ia khawatir publik salah paham. Menjawab hal ini, David menekankan pentingnya transparansi. “Donatur publik tak menuntut nota konsumsi satu per satu, tapi organisasi harus menjelaskan alokasi dana dengan jujur agar tidak menimbulkan kecurigaan,” tegasnya.

Pertanyaan lain menyinggung penggunaan AI dalam fotografi. Afria kembali bertanya, apakah etis menggunakan teknologi ini untuk memperkuat visual kampanye. David menjawab, AI bisa dipakai untuk memperbaiki kualitas, tetapi tidak boleh menciptakan cerita palsu. “Manipulasi yang menyesatkan harus dihindari,” ujarnya.

Dari Data ke Cerita

Satu pesan kunci yang berulang kali muncul adalah pergeseran dari gaya laporan data menuju cerita yang menyentuh emosi. Menurut Sari, narasi laporan cenderung kaku, sementara kampanye harus membangun harapan.

Kiki menambahkan bahwa dokumentasi formal seperti foto berjejer kurang efektif. “Lebih baik tunjukkan dinamika nyata: diskusi hangat, kerja bersama, atau momen bahagia. Itu yang membuat publik merasa ingin ikut terlibat,” jelasnya.

Menuju Kampanye yang Inspiratif

Melalui webinar ini, Galangdaya menegaskan bahwa kampanye digital bukan hanya soal menyebarkan informasi, melainkan merakit kepercayaan publik melalui cerita dan visual yang etis. Transparansi, penghormatan terhadap martabat subjek, serta kreativitas menjadi kunci utama.

Webinar ditutup dengan ajakan agar peserta mempraktikkan metode yang dipelajari melalui latihan merancang narasi kampanye pada sesi berikutnya. “Pada akhirnya, kampanye digital yang baik membuat orang merasa: saya ingin menjadi bagian dari perubahan ini,” pungkas Sari.

Galangdaya; Nafas Baru Pendanaan OMS

By Liputan Kegiatan

Jakarta (5/8/2025). Tantangan yang saat ini banyak dialami OMS di Indonesia adalah keterbatasan sumber daya, termasuk donor. Hal tersebut memang sangat krusial karena akan berpengaruh pada keberlanjutan program layanan kita di masyarakat. Nah, dari pemasalahan ini, sebenarnya publik juga memiliki potensi untuk turut andil dan berpartisipasi guna membantu program kerja kita.

Tantangan ini banyak diamini oleh para peserta serial Merakit Kolaborasi Digital yang diadakan Galangdaya Selasa, 5 Agustus 2025. Pertemuan pertama seri ini berjudul Panduan Pembuatan Akun Kreator Dan Kampanye Galangdaya. Serial ini diinisiasi oleh Galangdaya, Jejaring Lokadaya, dan Yayasan Penabulu serta dukungan dari Uni Eropa melalui program Co Evolve 2.

Narasumber yang dihadirkan pada sesi pengenalan Platform ini adalah Tio Hermawan sebagai punggawa Galangdaya.

Dalam organisasi, kita perlu mendalami kembali (flashback) visi misi OMS kita masing-masing. Hal-hal terkait alasan kita hadir di tengah masyarakat dan solusi apa yang dapat kita berikan untuk kemajuan masyarakat. Tentu dalam proses ini, kita juga menemui tantangan di lapangan dalam hal pemberian solusi tersebut. Galangdaya hadir sebagai solusi atas tantangan tersebut.

Galangdaya berperan sebagai jembatan antara potensi publik dengan solusi lokal yang sedang kita kembangkan, diharapkan program kita akan terus berjalan, bila publik turut membantu berkontribusi. Galangdaya adalah inisiatif penggalangan daya publik yang mempertemukan solusi dari layanan OMS lokal dengan dukungan sumber daya, infrakstruktur, dan peluang kolaborasi lintas pihak.

“Galangdaya diharapkan dapat menjadi jawaban akan tantangan pendanaan (donor), tantangan keberlanjutan program/layanan,” ungkap Tio. Selain itu, Galangdaya juga sebagai alternatif peluang sumber daya. Berikut adalah peluang dari Platform Galangdaya:

  • Masih tingginya perhatian publik terhadap isu global
  • Tumbuhnya budaya berdonasi secara digital
  • Ruang komunitas yang terkoneksi dengan teman-teman OMS lain.

Di platform Galangdaya, bagian donatur terdiri dari donatur terdaftar dan donatur tidak terdaftar. Sebagai donatur, memang tidak diperlukan mendaftar bila ingin berdonasi. Namun, jika seorang donatur tersebut sudah terregister, maka semua riwayat donasinya akan tercatat dengan baik di dalam platform. Selanjutnya, untuk akun kreator terdiri dari pembuat kampanye dan keluarga Lokadaya (sementara ini masih dibatasi hanya untuk lembaga yang terhubung dengan Lokadaya).

Para peserta antusias dalam membuat akun dan kampanye di Platform Galangdaya. Cara registrasi akun diawali dengan membuat akun kreator dengan data lembaga masing-masing. Peserta membuat kampanye penggalangan daya dengan mengangkat isu lokal beserta solusinya. Kemudian, peserta dapat melakukan optimalisasi kampanye melalui jejaring dan media sosial.

Di sesi ini, Tio memandu cara membuat akun kreator dan kampanye Galangdaya. Kita perlu mempersiapkan kebutuhan data yang diperlukan untuk mengisi Platform ini. Setelah klik daftar, kita pilih program creator, pastikan kita sudah terhubung dalam keluarga (Jejaring Lokadaya). Kemudian setelah mengisi data yang dibutuhkan, kita wajib cek email untuk aktivasi akun. Bila akun telah diverifikasi oleh admin, maka kita sudah bisa login dan memulai membuat kampanye.

Untuk membuat kampanye, pertama-tama kita masuk dulu ke tab program saya, klik tambah ,lalu mengisi deskripsi kampanye dan kebutuhan dana/barang/relawan. Perlu diingat, sebelum kita publish kampanye kita, tentu perlu dicek kembali, baru klik simpan. Setelah klik simpan, pihak Galangdaya akan meninjau dan memverifikasi kampanye tersebut.

Setelah berhasil tayang, kita sebaiknya membagikan link kampanye ke media sosial masing-masing. Jangan lupa selalu cek notifikasi terbaru. Selain itu, kita perlu membuat laporan secara menyeluruh bila masa kampanye kita sudah selesai.

Semakin optimal kampanye yang kita lakukan, kita bisa lebih cepat mendapatkan atensi publik dan kontribusi sumber daya publik. Selanjutnya, kita perlu melaksanakan implementasi program sesuai dengan kampanye dari sumber daya yang didapat. Rangkaian ini diakhiri dengan cerita baik yaitu pembuatan laporan implementasi program disertai dengan cerita kampanye. (*ari)