Liputan Kegiatan

Jakarta (24/10/2025). Di tengah terbatasnya dukungan donor dan tantangan keberlanjutan lembaga masyarakat sipil, peluang kolaborasi dengan pemerintah daerah menjadi sorotan baru. Melalui seri keempat Webinar Mobilisasi Sumber Daya bertajuk “Mengakses Dana Desa, APBD, dan Dana Reses DPR/DPRD”, Lokadaya mengajak para pegiat sosial untuk memahami peta pendanaan publik dan menemukan ruang-ruang kerja sama yang akuntabel, transparan, serta berpihak pada masyarakat.

Diselenggarakan pada Jumat, 24 Oktober 2025, webinar ini menjadi seri pamungkas dari rangkaian Mobilisasi Sumber Daya, Menggali Potensi Lokal untuk Keberlanjutan. Acara menghadirkan dua narasumber dari PIRAC (Perhimpunan Inisiatif Riset dan Advokasi Masyarakat Sipil), yaitu Ninik Annisa dan Nor Hiqmah, dengan moderator Roni dari Yayasan Penabulu. Kegiatan ini dirancang sebagai ruang belajar bersama bagi organisasi masyarakat sipil (OMS) untuk memperkuat kemandirian pendanaan dan kolaborasi lintas sektor.

Dalam pemaparannya, Ninik Annisa menjelaskan bahwa dana desa, hibah APBD, dan bantuan sosial pemerintah daerah merupakan tiga sumber pendanaan publik yang strategis untuk pembangunan lokal. Namun, keterbatasan pemahaman, kapasitas administratif, dan transparansi proses masih menjadi hambatan utama bagi banyak organisasi untuk mengaksesnya. “Perlu peningkatan kemampuan teknis agar desa dan OMS dapat mengelola dana publik secara legal, akuntabel, dan efektif,” ujar Ninik. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat sipil, agar potensi pendanaan publik benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat.

Ninik juga memaparkan perbedaan mendasar antara tiga skema dana publik tersebut. Dana desa bersumber dari APBN dan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan serta pemberdayaan masyarakat desa. Hibah APBD berasal dari anggaran provinsi atau kabupaten/kota dan ditujukan bagi lembaga non-pemerintah, sementara bantuan sosial (bansos) lebih bersifat insidental dan diberikan kepada kelompok masyarakat terdampak. “Yang terpenting adalah memahami regulasi dan mekanismenya agar penggunaan dana publik dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka,” tambahnya.

Sementara itu, Nor Hiqmah memaparkan mekanisme pengajuan proposal dan strategi menjalin hubungan dengan lembaga legislatif, terutama terkait dana reses DPR/DPRD. Ia menjelaskan bahwa masyarakat dan organisasi dapat mengajukan program melalui anggota dewan di daerah pemilihan masing-masing, dengan menyiapkan proposal yang solutif dan berbasis kebutuhan masyarakat. “Langkah awalnya sederhana, kita kenali dulu siapa anggota dewan di wilayah kita, lalu bangun komunikasi personal, pendekatan yang manusiawi dan berkelanjutan akan membuka pintu kolaborasi,” ujar Nor Hiqmah.

Ia juga menguraikan pentingnya membangun kepercayaan melalui dokumentasi dan pelaporan kegiatan yang transparan. Setiap rupiah dana publik, katanya, harus bisa dipertanggungjawabkan secara administrasi maupun substantif. “Transparansi dan partisipasi publik dalam monitoring adalah bentuk akuntabilitas sosial yang harus dijaga bersama,” tegasnya.

Dalam diskusi, sejumlah peserta berbagi pengalaman dan refleksi, terutama soal tantangan dalam mengakses dana publik akibat birokrasi yang rumit, stigma terhadap OMS, serta politisasi anggaran menjelang pemilu. Namun, para narasumber menegaskan bahwa kolaborasi dengan pemerintah bukan berarti kehilangan independensi.

“Kita tetap bisa menjaga nilai-nilai kritis dan profesionalitas, sambil membangun relasi yang sehat dengan pemerintah,” ujar Ninik. Ia menambahkan, kerja sama yang dilandasi etika fundraising dan prinsip transparansi justru dapat memperkuat posisi masyarakat sipil sebagai mitra pembangunan.

Sebagai penutup, Nor Hiqmah mengingatkan bahwa mengakses dana publik bukan sekadar mencari sumber pendanaan alternatif, tetapi bagian dari gerakan edukasi dan konsolidasi masyarakat sipil. “Gerakan mengakses dana publik adalah gerakan memperluas ruang partisipasi, mengedukasi wakil rakyat, dan memastikan kebijakan benar-benar berpihak pada masyarakat,” katanya.

Melalui seri terakhir ini, Roni selaku moderator menegaskan kembali pentingnya diversifikasi sumber daya sebagai langkah menuju kemandirian organisasi. Dari zakat hingga CSR, dari APBD hingga dana reses, semua potensi lokal dapat digerakkan melalui jejaring, pengetahuan, dan kolaborasi. “Akhir bukanlah penutup, seri ini hanyalah titik awal bagi kita untuk terus berinovasi, berkolaborasi, dan memperjuangkan keberlanjutan bersama.” Pungkas Roni.

Diskusi berbobot dan berfaedah di tengah ruang pendanaan publik yang semakin sempit ini, dapat ditonton secara lengkap di kanal Youtube Lokadaya. (*ari)

Jakarta (17/10/2025). Sebagai bagian dari komitmen untuk memperkuat kapasitas organisasi masyarakat sipil dalam mengelola sumber daya berkelanjutan, Lokadaya kembali menyelenggarakan Webinar Serial Mobilisasi Sumber Daya bertema “Menggali Potensi Lokal untuk Keberlanjutan”. Seri ketiga yang berlangsung pada Jumat, 17 Oktober 2025 ini mengangkat topik “Mengakses CSR Perusahaan”, menghadirkan dua narasumber utama dari PIRAC (Perhimpunan Inisiatif Riset dan Advokasi Masyarakat Sipil), yaitu Ari Syarifudin dan Nor Hiqmah.

Acara ini dipandu oleh Lilia dari Yayasan Paramitra Indonesia, dan diikuti oleh beragam peserta dari organisasi masyarakat sipil (OMS) di berbagai daerah. Dalam pengantarnya, Lilia menegaskan bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan menjadi salah satu sumber potensial dalam memperkuat keberlanjutan organisasi, sekaligus sarana membangun kolaborasi antara sektor swasta dan masyarakat.

Ari Syarifudin, membuka sesi dengan pemaparan tentang konsep dasar CSR dan peran strategisnya bagi masyarakat. Ia menjelaskan bahwa CSR bukan hanya kegiatan filantropi atau donasi, tetapi merupakan tanggung jawab moral dan sosial dari korporasi atas dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas bisnisnya. Mengacu pada teori Pyramid of Corporate Social Responsibility yang dikemukakan oleh Carroll, Ari menyebut empat pilar utama CSR: tanggung jawab ekonomi, hukum, etika, dan filantropi. “CSR harus dilihat sebagai strategi jangka panjang untuk menciptakan nilai bersama antara perusahaan dan masyarakat,” ujarnya.

Lebih jauh, Ari menguraikan berbagai standar internasional yang menjadi acuan penerapan CSR, seperti ISO 26000, Sustainable Development Goals (SDGs), serta pedoman Environmental, Social, and Governance (ESG). Menurutnya, lembaga masyarakat perlu memahami standar-standar tersebut agar dapat menilai kematangan dan arah strategis perusahaan sebelum menjalin kemitraan. “Ketika perusahaan sudah mampu mengintegrasikan CSR dengan SDGs, itu menjadi tanda bahwa mereka siap berkolaborasi secara lebih berkelanjutan,” tambahnya.

Dalam konteks Indonesia, Ari juga menyoroti pentingnya pemahaman terhadap regulasi CSR sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012. Regulasi tersebut memberi dasar hukum yang kuat bagi OMS untuk berinteraksi dan bermitra dengan perusahaan.

Sementara itu, Nor Hiqmah menekankan aspek praktis dalam membangun kemitraan dengan dunia usaha. Ia menyebut CSR modern telah berevolusi menjadi strategi bisnis yang berbasis dampak sosial. “CSR bukan sekadar kegiatan amal, tapi investasi sosial yang mengukur hasil jangka panjang dan terukur,” jelasnya.

Menurut Hiqmah, kunci utama untuk mengakses CSR adalah kemampuan organisasi memahami konteks lokal dan kebutuhan nyata masyarakat. Ia menekankan pentingnya melakukan stakeholder mapping, social mapping, serta gap analysis sebelum menyusun proposal kemitraan. “Proposal yang kuat harus berbasis data, relevan dengan core business perusahaan, dan menawarkan solusi terhadap tantangan sosial yang nyata,” katanya.

Ia juga menguraikan beragam bentuk kemitraan yang dapat dibangun antara OMS dan perusahaan, mulai dari promotion sponsorship, social marketing, corporate philanthropy, hingga community volunteering yang melibatkan karyawan perusahaan dalam kegiatan sosial. Hiqmah menegaskan bahwa organisasi perlu menempatkan diri sebagai mitra sejajar, bukan penerima bantuan. “Kita harus bisa menunjukkan kontribusi apa yang kita berikan kepada perusahaan, bukan hanya menunggu dukungan dana,” tegasnya.

Dalam sesi tanya jawab, sejumlah peserta menyoroti kendala dalam menjalin komunikasi dengan perusahaan serta sulitnya mengakses forum-forum CSR di daerah. Menanggapi hal itu, para narasumber mendorong peserta untuk aktif hadir dalam berbagai forum koordinasi CSR di tingkat provinsi maupun kabupaten, serta membangun jejaring informal melalui pertemuan dan kolaborasi lintas sektor.

Webinar ini menegaskan kembali bahwa kemitraan strategis antara organisasi masyarakat sipil dan sektor swasta merupakan kunci keberlanjutan pembangunan sosial. Kolaborasi yang berbasis transparansi, dampak nyata, dan nilai bersama diyakini dapat memperkuat ekosistem lokal sekaligus menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan.

Seri keempat Mobilisasi Sumber Daya akan kembali dilaksanakan pada 24 Oktober 2025 dengan tema “Mengakses Dana Desa, APBD, dan Dana Reses DPR/DPRD”, sebagai kelanjutan dari upaya memperluas kapasitas lembaga masyarakat sipil dalam mengelola sumber daya untuk kemandirian organisasi. Berbagai pemapara menarik dan diskusi seri ketiga ini juga dapat diakses secara lengkap di kanal Youtube Lokadaya. (*ari)

Jakarta (10/10/2025). Di tengah menurunnya dukungan donor internasional, organisasi masyarakat sipil di Indonesia mulai menoleh ke potensi yang ada di dalam negeri,  salah satunya melalui kemitraan dengan lembaga amil zakat. Potensi dana zakat yang mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun membuka peluang besar bagi kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan. Melalui webinar seri kedua Mobilisasi Sumber Daya bertema “Menjalin Kemitraan dengan Lembaga Amil Zakat”, Lokadaya mengajak para pegiat sosial untuk melihat zakat bukan sekadar kewajiban keagamaan, tetapi sebagai energi kolektif yang mampu menggerakkan kemandirian masyarakat. Serial ini menghadirkan dua narasumber utama dari Perhimpunan Inisiatif Riset dan Advokasi Masyarakat Sipil (PIRAC), yaitu Ninik Annisa dan Nor Hiqmah.

Kegiatan yang dilaksanakan secara daring ini menjadi ajang pembelajaran bagi organisasi masyarakat sipil (OMS) di berbagai daerah untuk memahami peluang dan strategi menjalin kerja sama dengan lembaga amil zakat (LAZ). Webinar ini diadakan oleh Lokadaya dengan dukungan program Co-Evolve II dari Uni Eropa, serta berkolaborasi dengan Sadaya dan Public Interest Research and Advocacy Center (PIRAC).

Dalam sambutan pembuka, moderator Wiwik dari Yayasan Sembara Bangsa menyampaikan bahwa potensi zakat di Indonesia sangat besar dan bisa menjadi sumber daya strategis bagi pemberdayaan masyarakat. “Kita akan belajar bagaimana menjalin kemitraan dengan lembaga amil zakat, memahami peran mereka dalam pemberdayaan, dan cara mengajukan kerja sama yang efektif,” ujarnya.

Sebagai pembicara pertama, Ninik Annisa menjelaskan besarnya potensi zakat nasional yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp327 triliun per tahun, namun baru sekitar 5–10 persen yang benar-benar terhimpun dan disalurkan. Potensi besar ini, katanya, bisa dioptimalkan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat jika terbangun kolaborasi yang saling percaya antara lembaga amil zakat dan organisasi masyarakat.

“Lembaga amil zakat memiliki mandat sosial dan spiritual untuk memberdayakan mustahik agar kelak menjadi muzaki. Namun, kemitraan dengan OMS dapat memperkuat daya jangkau dan dampak program mereka,” tutur Ninik. Ia juga menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola yang profesional agar kerja sama dapat berkelanjutan.

Sementara itu, Nor Hiqmah menyoroti peluang besar kerja sama antara OMS dan LAZ di tengah menurunnya dukungan donor internasional. Menurutnya, dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) yang dikelola LAZ kini tak hanya untuk kegiatan karitatif, tetapi juga untuk program berbasis pembangunan dan keberlanjutan sosial.

“Lembaga amil zakat sekarang semakin terbuka terhadap berbagai isu, termasuk pendidikan, ekonomi, kesehatan, bahkan lingkungan dan perubahan iklim,” jelas Hiqmah. Ia mencontohkan program penanaman mangrove dan penghijauan yang dilakukan Dompet Dhuafa bekerja sama dengan komunitas lokal sebagai bagian dari upaya penguatan ekonomi berbasis lingkungan.

Hiqmah juga berbagi pengalaman PIRAC dalam membangun relasi dengan lembaga amil zakat. Ia menekankan pentingnya human approach, pendekatan yang mengutamakan hubungan antarindividu dan saling mengenal secara personal. “Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak nyumbang,” ujarnya sambil tersenyum. Menurutnya, kolaborasi yang sukses dimulai dari komunikasi yang terbuka, saling memahami kebutuhan, dan membangun rasa percaya.

Dalam sesi diskusi, peserta dari berbagai wilayah, seperti Lampung, Medan, dan Palu, berbagi pengalaman mereka terkait potensi kerja sama di bidang lingkungan, kehutanan, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Salah satu peserta, Faisal dari Yayasan Palapa Medan, menanyakan peluang dukungan LAZ terhadap kelompok perhutanan sosial di Sumatera Utara. Hiqmah merespons dengan menegaskan bahwa LAZ kini sudah mendukung program-program berbasis lingkungan, seperti pengelolaan hasil hutan bukan kayu dan pengembangan ekowisata berbasis masyarakat.

Ninik menambahkan, banyak lembaga zakat skala nasional, seperti Dompet Dhuafa, Rumah Zakat, maupun Lazismu yang telah melakukan reinterpretasi terhadap delapan kategori penerima zakat (asnaf). Mereka kini melihat penerima manfaat bukan hanya sebagai individu, tetapi juga sebagai isu sosial yang lebih luas, termasuk korban trafficking, pekerja migran, atau komunitas terdampak lingkungan.

Di akhir sesi, kedua narasumber sepakat bahwa menjalin kemitraan dengan lembaga amil zakat bukan hanya soal mengakses dana, melainkan membangun kolaborasi berbasis nilai. OMS dan LAZ dapat saling melengkapi,  satu memiliki gagasan dan basis sosial, sementara yang lain memiliki sumber daya dan jejaring filantropi yang kuat.

“Mulailah dengan berkenalan, membuka komunikasi, dan memahami arah kerja lembaga zakat. Dari situ akan muncul peluang kolaborasi yang lebih besar,” pesan Ninik menutup sesi.

Webinar ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Lokadaya untuk memperkuat kapasitas lembaga masyarakat sipil dalam mengelola sumber daya lokal dan membangun jejaring lintas sektor. Berbagai pencerahan lain terkait kolaborasi Lembaga Amil Zakat, tentu dapat kalian akses di Youtube Lokadaya. (*ari)

Jakarta, 3 Oktober 2025. Dalam upaya memperkuat keberlanjutan gerakan masyarakat sipil, Lokadaya menggelar webinar pertama acara Kyutri Serial Mobilisasi Sumber Daya dengan tema “Menggali Potensi Lokal untuk Keberlanjutan.” Pertemuan yang berlangsung pada Jumat sore ini menghadirkan dua narasumber dari PIRAC, yakni Ari Syarifudin dan Ninik Annisa, yang selama ini aktif mendampingi berbagai inisiatif penggalangan sumber daya berbasis komunitas.

Acara ini menjadi ruang berbagi pengalaman dan refleksi bagi para pelaku organisasi masyarakat sipil yang ingin membangun kemandirian finansial dan sosial dengan menggali potensi di lingkungannya sendiri.

Dalam paparannya, Ari Syarifudin mengajak peserta untuk kembali meninjau makna “potensi lokal”. Menurutnya, istilah ini sering dipahami secara sempit, seolah hanya berkaitan dengan sumber daya ekonomi. Padahal, potensi juga bisa berarti jaringan sosial, keahlian warga, nilai budaya, dan kepercayaan yang tumbuh di masyarakat.

“Potensi itu bukan selalu uang, Ia bisa berupa waktu, tenaga, ide, atau kepercayaan antarwarga yang bisa dikembangkan menjadi kekuatan bersama.” tegas Ari.

Ari menambahkan, langkah pertama untuk melakukan akuisisi potensi lokal adalah mengenali ulang diri sendiri sebagai komunitas terkait siapa yang dimiliki, apa yang bisa dilakukan, dan di mana letak keunggulannya. Dengan begitu, organisasi tak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi juga penggerak yang aktif membangun daya dari dalam.

Sementara itu, Ninik Annisa menyoroti bagaimana pola pikir ketergantungan terhadap hibah atau donor kerap menghambat kemandirian komunitas. “Kita sering berpikir bahwa keberlanjutan berarti mencari pendanaan baru dari luar. Padahal, keberlanjutan bisa dimulai dari kemampuan mengelola sumber daya yang sudah kita punya,” ujarnya.

Ninik mendorong peserta untuk mulai mengidentifikasi bentuk-bentuk dukungan yang lahir dari masyarakat sendiri termasuk relawan, mitra lokal, hingga dukungan in-kind seperti tempat, alat, atau tenaga. “Kalau kita bisa menumbuhkan rasa memiliki di komunitas, maka dukungan akan datang bukan karena proyek, tapi karena keyakinan bersama,” tambahnya.

Ia juga mencontohkan sejumlah prakarsa lokal yang berhasil bertahan tanpa bergantung sepenuhnya pada donor besar, mulai dari koperasi warga hingga kegiatan sosial berbasis gotong royong. “Yang penting bukan besar kecilnya sumber daya, tapi bagaimana mengelolanya dengan transparan dan kolaboratif,” jelasnya.

Diskusi dalam sesi ini berlangsung hangat. Beberapa peserta berbagi pengalaman tentang tantangan menggali dukungan di daerah yang minim sumber daya, sementara yang lain menanyakan cara mengajak warga untuk terlibat aktif dalam inisiatif sosial.

Menanggapi hal itu, Ari menegaskan bahwa proses akuisisi potensi lokal tidak bisa dilakukan instan. “Ini soal membangun relasi, bukan sekadar mencari dana. Kita harus hadir di tengah masyarakat, menjadi bagian dari mereka, dan membangun kepercayaan secara perlahan,” katanya.

Ninik menambahkan, keberlanjutan yang sejati lahir dari komunitas yang saling percaya. “Kalau kita bisa menjaga transparansi, komunikasi, dan nilai kebersamaan, maka sumber daya akan datang dengan sendirinya,” ujarnya.

Webinar Akuisisi Potensi Lokal ini menjadi pembuka dari Kyutri Serial Mobilisasi Sumber Daya yang akan terus berlanjut dengan tema-tema lanjutan seputar strategi kolaborasi, inovasi pendanaan, dan kemandirian komunitas.

Lokadaya berharap, serial ini dapat membantu organisasi masyarakat sipil melihat potensi lokal sebagai fondasi utama keberlanjutan. “Gerakan sosial tidak harus selalu mencari keluar,” demikian salah satu pesan yang mengemuka di penghujung acara. “Kadang, yang kita butuhkan sudah ada di sekitar kita hanya perlu dikenali dan dihidupkan kembali.”

Pemaparan terkait sumber daya ini tentunya sangat dibutuhkan era sekarang ini. Diskusi ini dapat diakses secara menyeluruh di Youtube Lokadaya. (*ari)

Jakarta, 2 Oktober 2025. Konsorsium besar yang terdiri dari Jejaring Lokadaya, Yayasan Penabulu dan komunitas lainnya menggelar webinar sosialisasi bertajuk “Panggilan Hibah Mikro Lokadana Siklus 1.” Acara yang berlangsung pada Kamis ini menghadirkan dua narasumber yaitu Alfi Hasanah, Grant Officer program Co-Evolve, dan Tino Yosephyne dari Lokadaya.

Kegiatan ini menjadi ruang pertemuan bagi berbagai organisasi masyarakat sipil, komunitas lokal, dan individu yang ingin memahami lebih jauh tentang mekanisme hibah mikro, sebuah inisiatif yang ditujukan untuk memperkuat gerakan sosial OMS.

Dalam pembukaan acara, Tino Yosephyne dari Lokadaya menjelaskan bahwa Lokadana lahir sebagai upaya untuk menghadirkan akses pendanaan yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi organisasi kecil maupun komunitas lokal yang selama ini kerap terpinggirkan dari sistem hibah konvensional.

“Banyak kelompok di tingkat komunitas yang punya ide bagus, tapi tidak punya pintu untuk masuk ke skema pendanaan yang rumit,” ujar Tino. Melalui hibah mikro Lokadana, Tino dan Kawan-kawan yang tergabung dalam konsorsium itu, ingin membuka pintu tersebut. Bukan sekadar memberi dana, tetapi juga mendampingi para OMS untuk tumbuh dan berjejaring.

Ia juga menekankan bahwa hibah mikro ini bukan hanya soal bantuan finansial, tetapi lebih pada upaya membangun daya kolaborasi dan keberlanjutan gerakan sosial. Dalam semangat itu, Lokadana hadir sebagai penghubung yang mempertemukan komunitas dengan jejaring pendukung, mentor, dan mitra yang bisa memperkuat kerja-kerja mereka.

Sementara itu, Alfi Hasanah dari Co-Evolve 2 menjelaskan secara rinci tentang mekanisme hibah yang akan dibuka pada siklus pertama ini. Menurutnya, skema hibah mikro dirancang sederhana agar dapat diakses oleh kelompok masyarakat yang belum terbiasa dengan prosedur administratif yang rumit.

Proses pengajuan hibah mikro ini diharapkan tidak menakutkan bagi semua OMS ataupun komunitasyang ingin mengakses. “Kami ingin menjadikan hibah sebagai proses belajar bersama. Dari cara menulis proposal, mengelola kegiatan, hingga melaporkan hasil, semua akan didampingi dengan pendekatan yang suportif.” tutur Alfi sambil tersenyum.

Alfi juga menambahkan bahwa hibah mikro ini akan menitikberatkan pada inisiatif yang berdampak langsung bagi komunitas, baik dalam bidang sosial, lingkungan, pendidikan, maupun ekonomi kreatif. “Kami percaya, perubahan besar berawal dari langkah kecil yang konsisten,” katanya.

Antusiasme peserta terlihat dari banyaknya pertanyaan yang masuk di kolom diskusi. Beberapa peserta ingin tahu lebih detail tentang kriteria kelayakan penerima hibah, bentuk pendampingan yang disediakan, hingga cara menjaga keberlanjutan program setelah hibah berakhir.

Menanggapi itu, Tino menegaskan bahwa Lokadana tidak hanya menyalurkan dana, tetapi juga akan melakukan pendampingan strategis. “Kita tidak ingin hibah hanya selesai di laporan kegiatan. Kita ingin hibah ini jadi awal dari kolaborasi jangka panjang,” ujarnya. Sementara Alfi menambahkan, Co-Evolve berkomitmen mendukung inisiatif yang punya nilai keberlanjutan dan kolaborasi lintas sektor.

Webinar sosialisasi ini menandai dimulainya Siklus 1 Panggilan Hibah Mikro Lokadana , sebuah langkah nyata menuju ekosistem pendanaan yang lebih inklusif, transparan, dan berpihak pada komunitas.

Melalui kolaborasi antara Lokadaya, Penabulu, dan Co-Evolve 2, diharapkan semakin banyak inisiatif masyarakat sipil yang mendapatkan ruang tumbuh. Karena pada akhirnya, hibah bukan hanya tentang uang yang diberikan, melainkan tentang kepercayaan, pembelajaran, dan daya yang saling menguatkan.

Semua linimasa Hibah Lokadana dapat diakses di website Lokadana. Sementara itu, diskusi terkait sosialisasi hibah mikro Lokadana ini dapat dilihat secara lengkap di Youtube Lokadaya. (*ari)

Jakarta, 30 September 2025. Dalam upaya memperkuat ekosistem pendanaan bagi organisasi masyarakat sipil (OMS) di Indonesia, Keluarga Besar Lokadaya bersama Penabulu resmi meluncurkan Lokadana, sebuah inisiatif baru yang dirancang untuk memperluas akses hibah bagi komunitas di Indonesia. Peluncuran ini dibarengi dengan webinar bertema “Hibah Itu Semestinya Memberdayakan”, menghadirkan dua pembicara utama: Nurul Saadah dari SAPDA Yogyakarta dan Adam Kurniawan dari Balang Institute.

Acara ini menjadi ruang reflektif tentang makna hibah dalam konteks pembangunan sosial. Para pembicara menekankan bahwa hibah seharusnya menjadi sarana penguatan kapasitas dan kemandirian, bukan alat yang secara tidak sadar memperlemah organisasi penerima.

Dalam paparannya, Nurul Saadah mengingatkan bahwa hibah bukan sekadar transfer dana, tetapi juga relasi kepercayaan antara pemberi dan penerima. Menurutnya, banyak lembaga donor yang secara tidak sadar menerapkan sistem yang justru menekan organisasi kecil.

“Bantuan finansial sering datang dengan syarat yang kompleks dan administrasi yang berat, sementara lembaga penerima lokal tidak selalu punya sumber daya untuk memenuhi tuntutan itu,” jelas Nurul. “Padahal tujuan hibah seharusnya adalah memperkuat kapasitas mereka.”

Ia juga menyoroti bagaimana relasi kuasa dalam dunia hibah sering kali timpang. Donor memiliki kontrol besar terhadap arah program dan pelaporan, sementara organisasi lokal hanya menjadi pelaksana. “Kita perlu menata ulang cara berpikir tentang hibah. Ia bukan alat kontrol, melainkan sarana kolaborasi,” tambahnya.

Adam Kurniawan dari Balang Institute memperluas perspektif ini dengan menyoroti konteks regional. Ia menjelaskan bahwa banyak komunitas di wilayah timur Indonesia masih sulit mengakses hibah, meskipun mereka memiliki program sosial yang relevan dan berdampak.

“Ketimpangan ini bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena sistem hibah global masih cenderung berpihak pada yang sudah mapan,” ujar Adam. Ia mendorong agar mekanisme hibah diubah menjadi lebih adil, adaptif, dan berbasis kepercayaan.

Menurut Adam, Lokadana hadir sebagai contoh alternatif. Platform ini membuka peluang bagi organisasi masyarakat sipil kecil untuk mengajukan pendanaan tanpa harus tersandera oleh proses birokratis yang rumit. “Kita ingin hibah yang lebih manusiawi, yang berangkat dari pemahaman dan solidaritas antar-komunitas,” katanya.

Baik Nurul maupun Adam sepakat bahwa ekosistem hibah perlu bertransformasi, dari model yang transaksional menjadi model yang transformasional. Hibah semestinya bukan sekadar pemberian uang, melainkan investasi sosial jangka panjang.

Nurul menegaskan, “Kalau hibah hanya selesai di laporan keuangan, berarti ada yang keliru. Hibah yang benar harus meninggalkan kapasitas baru, kepercayaan diri, dan jejaring yang berkelanjutan.” Sementara Adam menambahkan, “Kemandirian organisasi lokal tidak bisa tumbuh dari ketergantungan pada donor. Ia tumbuh dari kesempatan untuk belajar, mencoba, dan dipercaya.”

Melalui peluncuran ini, Lokadaya ingin memperkuat semangat gotong royong dalam dunia filantropi dan pendanaan sosial. Lokadana dirancang sebagai ruang kolaborasi yang mempertemukan berbagai pihak, donor, komunitas, dan organisasi pendukung, untuk membangun sistem pendanaan yang transparan, adil, dan saling memperkuat.

Inisiatif ini diharapkan menjadi langkah awal menuju perubahan paradigma dalam dunia hibah. Bahwa hibah tidak hanya mengalir ke lembaga besar di kota-kota besar, tetapi juga menjangkau komunitas kecil yang menjadi ujung tombak perubahan sosial di daerah.

Seharusnya Kalimat “hibah itu semestinya memberdayakan”  bukan sekadar slogan, itu adalah pengingat bahwa setiap rupiah yang diberikan mestinya menumbuhkan daya, bukan sekadar menyelesaikan laporan. Obrolan menarik terkait peluncuran Lokadana serta jangkauan hibah ini dapat diakses secara lengkap di akun Youtube Lokadaya. (*ari)

“Konten is the king,” begitu tegas salah satu narasumber dalam webinar Merakit Kolaborasi Digital yang digelar Galangdaya. Namun pernyataan itu segera memantik pertanyaan: apakah sekadar konten cukup untuk menggugah kepedulian publik? Dari klaim dingin tentang algoritma hingga kalimat hangat yang menyentuh hati, sesi ini menunjukkan bahwa kampanye digital bukan hanya soal strategi teknis, melainkan tentang cara menghidupkan harapan nyata bagi mereka yang paling membutuhkan

Galangdaya kembali menggelar webinar dalam rangkaian Seri “Merakit Kolaborasi Digital”, Kamis (7/8/2025). Pada sesi bertajuk “Optimalisasi Kampanye di Media Sosial”, hadir tiga narasumber utama: Sari Novita, Rizkiani Milania (Kiki), dan David dari Penabulu. Acara ini dirancang sebagai ruang belajar bersama bagi organisasi masyarakat sipil untuk memperkuat strategi komunikasi digital, terutama dalam mengelola kampanye publik dan penggalangan dana.

Sejak awal, para pembicara menegaskan bahwa media sosial kini telah menjadi arena utama dalam menyuarakan isu-isu sosial. Namun, agar kampanye tidak sekadar lewat di beranda pengguna, strategi yang terukur mutlak dibutuhkan. Sari Novita menjelaskan bahwa setiap organisasi harus mulai dengan merumuskan tujuan kampanye menggunakan pendekatan SMART: specific, measurable, achievable, relevant, dan time-bound. Dengan cara ini, target yang diinginkan, misalnya jumlah donasi atau partisipasi publik lebih mudah dicapai.

Pembahasan kemudian mengerucut pada pentingnya memilih kanal komunikasi yang tepat. Media sosial seperti Instagram dan TikTok dinilai efektif untuk menjangkau anak muda dengan konten visual yang ringan dan cepat viral. YouTube cocok untuk narasi panjang seperti dokumenter atau testimoni, sementara Facebook tetap relevan bagi komunitas berusia 30 tahun ke atas. Di sisi lain, WhatsApp dianggap sebagai saluran personal untuk membangun kedekatan, sedangkan email dipandang lebih formal dan cocok menjaga relasi dengan donatur tetap.

Sari menambahkan, strategi kampanye yang baik juga harus memanfaatkan cross-platform. Satu tautan donasi, misalnya dari platform crowdfunding, sebaiknya ditempatkan di berbagai kanal sekaligus, dari Instagram, WhatsApp, hingga website organisasi. Transparansi, konsistensi, dan kemudahan akses menjadi kunci agar publik mau terlibat. “Cukup satu link yang sama, supaya tidak membingungkan calon donatur,” ujarnya.

Selain kanal, kekuatan narasi mendapat sorotan penting. Menurut David, sebuah kampanye akan lebih menggugah jika menghadirkan persona nyata seperti anak, keluarga, atau komunitas yang menjadi penerima manfaat. Narasi yang terlalu umum sering kehilangan daya tarik, sementara penyebutan nama atau kisah spesifik bisa membuat audiens merasa lebih dekat. “Dengan bantuan Anda, Yani dan Rizal bisa kembali belajar,” contoh David, menggambarkan bagaimana menyusun kalimat sederhana namun berdampak.

Dalam diskusi, peserta juga belajar menyusun narasi kampanye dengan metode CARS yang telah dibahas pertemuan sebelumnya. Sari dan David antusias memberikan masukan sebagai evaluasi pada narasi kampanye yang telah disusun peserta. Sedangkan Kiki mengomentari pada foto-foto yang digunakan peserta untuk mewakili narasi kampanye tersebut.

Para narasumber sepakat bahwa keberhasilan kampanye digital bukan semata soal teknis distribusi konten, melainkan juga kejujuran dan orisinalitas. Foto kondisi lapangan, testimoni penerima manfaat, hingga laporan keuangan yang transparan akan membangun kepercayaan publik. “Orang bisa melihat ketulusan dari narasi maupun visual yang apa adanya,” kata David.

Menutup sesi, Galangdaya menegaskan kembali bahwa media sosial hanyalah alat. Substansi terpenting tetap ada pada isu dan tujuan organisasi. Dengan narasi yang kuat, strategi kanal yang tepat, serta evaluasi berkelanjutan, kampanye digital diyakini mampu menjadi motor perubahan sosial. (*ari)

Jakarta, 6 Agustus 2025 – Galangdaya kembali menyelenggarakan webinar dalam seri Merakit Kolaborasi Digital, kali ini bertajuk “Merancang Narasi dan Visual Kampanye”. Tiga narasumber dihadirkan: Sari Novita, content writer dan copywriter; Rizkiani Milania (Kiki), project manager sekaligus fotografer; serta David dari Penabulu, praktisi komunikasi organisasi.

Acara ini membahas cara merancang narasi kampanye yang menggugah, menyusun visual yang etis, hingga strategi mengoptimalkan media sosial untuk penggalangan dana dan advokasi.

Dari Eksploitasi Kesedihan ke Narasi Positif

Materi pertama dibawakan oleh Sari Novita. Ia mengingatkan bahwa kampanye bukan sekadar menyampaikan informasi, melainkan menggerakkan orang untuk bertindak.

Menurut Sari, pendekatan lama kerap mengeksploitasi kesedihan dengan menampilkan penderitaan secara vulgar. Foto-foto penderitaan dianggap bisa memicu donasi. Namun kini, praktik tersebut dinilai tidak etis.

Sari menekankan pentingnya narasi positif yang menonjolkan dampak dukungan, bukan penderitaan subjek. Ia memperkenalkan formula CARS (Context – Action – Result – Storytelling): menjelaskan masalah, menyampaikan aksi yang direncanakan, menunjukkan hasil yang diharapkan, lalu membungkusnya dalam cerita yang sederhana dan emosional.

Alih-alih menulis, “Anak-anak di desa X tak punya sepatu,” Sari menyarankan narasi seperti: “Dengan sepasang sepatu dan jas hujan, Rina bisa bersekolah setiap hari tanpa takut berjalan di jalan licin saat musim hujan. Ia bisa lebih fokus belajar dan tidak lagi tertinggal pelajaran.”

“Kalimat seperti itu memberi harapan, bukan sekadar menampilkan kesedihan,” tegasnya.

Visual yang Menghidupkan Cerita

Setelah sesi narasi, giliran David dan Kiki membahas visual kampanye. David mengingatkan bahwa foto harus menghormati privasi dan martabat subjek. “Kita bisa gunakan nama samaran atau siluet. Audiens tetap bisa berempati tanpa melanggar etika,” katanya.

Kiki lalu menjelaskan dasar-dasar fotografi untuk kampanye. Menurutnya, foto yang baik bukan hanya indah, tetapi mampu bercerita. Ia menekankan tiga hal utama:

• Emosi: tangkap ekspresi atau simbol yang menghadirkan rasa.
• Konteks dan Latar: tunjukkan situasi di balik subjek, bukan hanya orangnya.
• Momen: pilih saat yang tepat ketika ekspresi paling kuat muncul.

Kiki menambahkan, “Foto kelompok yang kaku jarang bercerita. Lebih baik tangkap momen diskusi atau ekspresi bahagia peserta. Itu lebih menggugah dan relevan.”

Pertanyaan Peserta: Etika dan Tantangan

Sesi tanya jawab memunculkan diskusi menarik.

Afria dari PKBI NTB bertanya bagaimana membuat narasi menggugah jika isu yang diangkat sensitif, misalnya anak korban kekerasan yang tidak bisa ditampilkan wajahnya. Sari menegaskan, persona bisa tetap dibangun tanpa identitas asli. “Yang penting, audiens tetap bisa membayangkan dan berempati,” jelasnya.

Kumbara dari Yayasan Peduli Masyarakat Sumatera Utara mengangkat isu penggunaan dana donasi untuk dokumentasi. Ia khawatir publik salah paham. Menjawab hal ini, David menekankan pentingnya transparansi. “Donatur publik tak menuntut nota konsumsi satu per satu, tapi organisasi harus menjelaskan alokasi dana dengan jujur agar tidak menimbulkan kecurigaan,” tegasnya.

Pertanyaan lain menyinggung penggunaan AI dalam fotografi. Afria kembali bertanya, apakah etis menggunakan teknologi ini untuk memperkuat visual kampanye. David menjawab, AI bisa dipakai untuk memperbaiki kualitas, tetapi tidak boleh menciptakan cerita palsu. “Manipulasi yang menyesatkan harus dihindari,” ujarnya.

Dari Data ke Cerita

Satu pesan kunci yang berulang kali muncul adalah pergeseran dari gaya laporan data menuju cerita yang menyentuh emosi. Menurut Sari, narasi laporan cenderung kaku, sementara kampanye harus membangun harapan.

Kiki menambahkan bahwa dokumentasi formal seperti foto berjejer kurang efektif. “Lebih baik tunjukkan dinamika nyata: diskusi hangat, kerja bersama, atau momen bahagia. Itu yang membuat publik merasa ingin ikut terlibat,” jelasnya.

Menuju Kampanye yang Inspiratif

Melalui webinar ini, Galangdaya menegaskan bahwa kampanye digital bukan hanya soal menyebarkan informasi, melainkan merakit kepercayaan publik melalui cerita dan visual yang etis. Transparansi, penghormatan terhadap martabat subjek, serta kreativitas menjadi kunci utama.

Webinar ditutup dengan ajakan agar peserta mempraktikkan metode yang dipelajari melalui latihan merancang narasi kampanye pada sesi berikutnya. “Pada akhirnya, kampanye digital yang baik membuat orang merasa: saya ingin menjadi bagian dari perubahan ini,” pungkas Sari.

Jakarta (5/8/2025). Tantangan yang saat ini banyak dialami OMS di Indonesia adalah keterbatasan sumber daya, termasuk donor. Hal tersebut memang sangat krusial karena akan berpengaruh pada keberlanjutan program layanan kita di masyarakat. Nah, dari pemasalahan ini, sebenarnya publik juga memiliki potensi untuk turut andil dan berpartisipasi guna membantu program kerja kita.

Tantangan ini banyak diamini oleh para peserta serial Merakit Kolaborasi Digital yang diadakan Galangdaya Selasa, 5 Agustus 2025. Pertemuan pertama seri ini berjudul Panduan Pembuatan Akun Kreator Dan Kampanye Galangdaya. Serial ini diinisiasi oleh Galangdaya, Jejaring Lokadaya, dan Yayasan Penabulu serta dukungan dari Uni Eropa melalui program Co Evolve 2.

Narasumber yang dihadirkan pada sesi pengenalan Platform ini adalah Tio Hermawan sebagai punggawa Galangdaya.

Dalam organisasi, kita perlu mendalami kembali (flashback) visi misi OMS kita masing-masing. Hal-hal terkait alasan kita hadir di tengah masyarakat dan solusi apa yang dapat kita berikan untuk kemajuan masyarakat. Tentu dalam proses ini, kita juga menemui tantangan di lapangan dalam hal pemberian solusi tersebut. Galangdaya hadir sebagai solusi atas tantangan tersebut.

Galangdaya berperan sebagai jembatan antara potensi publik dengan solusi lokal yang sedang kita kembangkan, diharapkan program kita akan terus berjalan, bila publik turut membantu berkontribusi. Galangdaya adalah inisiatif penggalangan daya publik yang mempertemukan solusi dari layanan OMS lokal dengan dukungan sumber daya, infrakstruktur, dan peluang kolaborasi lintas pihak.

“Galangdaya diharapkan dapat menjadi jawaban akan tantangan pendanaan (donor), tantangan keberlanjutan program/layanan,” ungkap Tio. Selain itu, Galangdaya juga sebagai alternatif peluang sumber daya. Berikut adalah peluang dari Platform Galangdaya:

• Masih tingginya perhatian publik terhadap isu global
• Tumbuhnya budaya berdonasi secara digital
• Ruang komunitas yang terkoneksi dengan teman-teman OMS lain.

Di platform Galangdaya, bagian donatur terdiri dari donatur terdaftar dan donatur tidak terdaftar. Sebagai donatur, memang tidak diperlukan mendaftar bila ingin berdonasi. Namun, jika seorang donatur tersebut sudah terregister, maka semua riwayat donasinya akan tercatat dengan baik di dalam platform. Selanjutnya, untuk akun kreator terdiri dari pembuat kampanye dan keluarga Lokadaya (sementara ini masih dibatasi hanya untuk lembaga yang terhubung dengan Lokadaya).

Para peserta antusias dalam membuat akun dan kampanye di Platform Galangdaya. Cara registrasi akun diawali dengan membuat akun kreator dengan data lembaga masing-masing. Peserta membuat kampanye penggalangan daya dengan mengangkat isu lokal beserta solusinya. Kemudian, peserta dapat melakukan optimalisasi kampanye melalui jejaring dan media sosial.

Di sesi ini, Tio memandu cara membuat akun kreator dan kampanye Galangdaya. Kita perlu mempersiapkan kebutuhan data yang diperlukan untuk mengisi Platform ini. Setelah klik daftar, kita pilih program creator, pastikan kita sudah terhubung dalam keluarga (Jejaring Lokadaya). Kemudian setelah mengisi data yang dibutuhkan, kita wajib cek email untuk aktivasi akun. Bila akun telah diverifikasi oleh admin, maka kita sudah bisa login dan memulai membuat kampanye.

Untuk membuat kampanye, pertama-tama kita masuk dulu ke tab program saya, klik tambah ,lalu mengisi deskripsi kampanye dan kebutuhan dana/barang/relawan. Perlu diingat, sebelum kita publish kampanye kita, tentu perlu dicek kembali, baru klik simpan. Setelah klik simpan, pihak Galangdaya akan meninjau dan memverifikasi kampanye tersebut.

Setelah berhasil tayang, kita sebaiknya membagikan link kampanye ke media sosial masing-masing. Jangan lupa selalu cek notifikasi terbaru. Selain itu, kita perlu membuat laporan secara menyeluruh bila masa kampanye kita sudah selesai.

Semakin optimal kampanye yang kita lakukan, kita bisa lebih cepat mendapatkan atensi publik dan kontribusi sumber daya publik. Selanjutnya, kita perlu melaksanakan implementasi program sesuai dengan kampanye dari sumber daya yang didapat. Rangkaian ini diakhiri dengan cerita baik yaitu pembuatan laporan implementasi program disertai dengan cerita kampanye. (*ari)

Jakarta (18/7/2025). Ada sebuah premis menarik bahwa jika kita tidak mengakomodir generasi muda, mereka justru membuat gerakan perubahan di luar organisasi, karena ada data banyaknya organisasi yang pecah karena ini. Afirmasi menarik ini membuat diskusi siang itu agak panas dan para peserta nampak berpikir keras dan mengiyakan statement tersebut. Diskusi ini masih dalam rangkaian Kyutri Kepemimpinan Angkatan Muda di Organisasi Masyarakat Sipil.

Pertemuan keempat ini mengambil judul Strategi Estafet Kepemimpinan (OMS Bukan Dinasti). Arief Syamsuddin dari LBH Semarang dan Andi Iskandar dari Jejaring Mitra Kemanusiaan masih menjadi pemantik diskusi pada serial ini. Kyutri ini diadakan oleh Jejaring Lokadaya, Sadaya dan didukung oleh Uni Eropa melalui program Co Evolve 2.

Muncul pula argumen bahwa pemimpin muda adalah agen perubahan, karenanya untuk merangkul para pemimpin muda kita wajib memiliki strategi yang tepat. Pertama, kita perlu menciptakan tujuan yang jelas serta diselaraskan dengan kemampuan semua anggota organisasi. Kita juga sebaiknya memiliki ketrampilan komunikasi yang baik, empati dan jiwa kerelawanan. Selanjutnya, kita perlu memiliki kemampuan memimpin yang baik. Di dalam organisasi, para senior bisa menjadi contoh (role model) sekaligus bahan belajar bagi pemuda apabila sudah melaksanakan strategi tersebut.

Dalam menjaring calon pemimpin muda, organisasi harus melihat potensi anggotanya yang memiliki visi yang jelas tentang perubahan apa yang ingin dicapai.

Penting juga organisasi menjaga komunikasi yang terbuka dan transparan selama proses perubahan berlangsung. Sebagai pemimpin perubahan, kita perlu menggunakan saluran komunikasi yang baik untuk memastikan tersampaikannya pesan kepada seluruh anggota tim.

Organisasi harus melibatkan seluruh anggota tim dalam proses perubahan, malah akan baik bila memberdayakan seluruh anggota tim. Selain itu, umpan balik yang konstruktif kepada anggota tim menjadi hal yang krusial dalam proses perubahan. Hal ini dilakukan untuk membantu mereka berkembang mengatasi tantangan. “Beri Kesan bahwa kita sebagai pemimpin perubahan perlu membangun kepercayaan dengan saling bersifat jujur transparan dan berempati,” tambah Bang Is, sapaan akrab Andi Iskandar.

Di sesi berikutnya, Arief menyinggung masalah pentingnya kaderisasi. Proses ini harus berfokus pada pewarisan nilai, regenerasi, pengembangan kapasitas dan adaptasi zaman. Kaderisasi adalah pondasi untuk membentuk pemimpin muda yang berkualitas. Proses ini tidak hanya mencetak individu yang kompeten secara teknis, tetapi juga membangun karakter, mentalitas dan komitmen sosial.

“Kita perlu merancang program kaderisasi yang inklusif dan meningkatkan pemanfaatan teknologi,” tambah Arief. Kita perlu sepakat bahwa anak muda harus dilibatkan dalam kerja-kerja inti organisasi.

Melalui kaderisasi diharapkan kita dapat mencetak potensi dan ahli strategi yang baru. Tidak perlu khawatir, karena para pemimpin muda ini cenderung lebih fleksibel dan memiliki kemampuan beradaptasi dengan perubahan. Mereka hanya perlu dibimbing agar memiliki kemampuan evaluasi guna melakukan perbaikan berkelanjutan. Hal tersebut yang menjadikan pemuda sangat potensial di organisasi.

Ingin menilik lebih jauh terkait strategi estafet pemimpin muda ini? Diskusi ini dapat dilihat secara menyeluruh di kanal Youtube Lokadaya.

Jakarta (4/7/2025). Pemuda sudah seharusnya diberi porsi dan posisi dalam lembaga namun selama ini ada tembok penghalang besar dalam pelibatan pemuda di organisasi, yaitu budaya senioritas. Selain itu, terbatasnya akses pada sumber daya organisasi juga menjadi masalah berikutnya.

“Kalau dari awal kita sudah melakukan batasan-batasan, maka inklusivitas juga tidak terjamin, maka pemuda akan merasa enggan untuk bergabung”, terang Syamsuddin Arief (Direktur LBH Semarang) membuka Kyutri serial Kepemimpinan Angkatan Muda di Organisasi Masyarakat Sipil. Kegiatan ini terselenggara berkat bantuan Jejaring Lokadaya, Sadaya, dan dukungan program Co evolve 2. Tema kali ini mengenai Peta Potensi Pemimpin Muda.

Selain Syamsuddin Arief dan hadir pula narasumber andal dari Jaringan Mitra Kemanusiaan, Andi Iskandar Harun yang akrab disapa “Bang Is”.

Pemuda merupakan aset yang strategis dalam pembangunan demokrasi. Berdasarkan data BPS per Desember 2024, sebanyak 1 dari 5 penduduk Indonesia adalah pemuda, tepatnya 64,22 juta jiwa. Tentu persentase ini sangat besar, untuk itu pemuda ini akan sangat berperan dan berdampak jika mau masuk ke dalam gerakan OMS. Pemuda biasanya memiliki manajemen prioritas yang lebih baik dan longgar, mereka masih energik serta belum mengurus rumah tangga. Hal ini membuat pemuda menjadi sosok dengan daya yang khas bila bergabung dalam gerakan-gerakan OMS.

Pemuda biasanya lebih sensitif dengan isu-isu global yang sedang terjadi, termasuk isu ekonomi dan politik. Orang muda pun memiliki potensi besar dan proximity dalam mengakses teknologi dan media sosial, dibanding generasi boomers. Banyak kemajuan advokasi sekarang ini yang menggunakan teknologi. “Hanya menggunakan tagar saja tapi dampaknya sungguh luar biasa”, tambah Arief. Pemuda lebih paham dalam hal meramu teknologi menjadi lebih asik dan berdampak pada sebuah gerakan.

Guna menangkap potensi pemuda ini, lembaga harus menjamin hak dan rasa aman mereka. Seperti soal ragam gender, menolak kekerasan seksual, dan menjamin kesehatan mental mereka. Lembaga harus bisa jadi ruang nyaman bagi pemuda. Kebijakan lembaga yang ramah dengan inklusivitas ini akan menarik pemuda untuk bergabung.

Arief memindai beberapa strategi untuk meningkatkan pelibatan pemuda, yaitu:

• penguatan kapasitas
• pemanfaatan teknologi
• membangun kemitraan inklusif
• kesadaran budaya lokal
• melibatkan pemuda dalam advokasi kebijakan

Tantangan lain datang dari infrastruktur yang minim di OMS untuk menjaring pemuda, serta masalah materialism dan hedonism. “Jangan sampai pemuda memiliki materialism dan hedonism di OMS, karena mereka akan enggan berjejaring dan solidaritasnya akan berkurang”, pungkas Arief

Diskusi selanjutnya dipandu oleh Bang Is yang memaparkan hasil asesmen berdasarkan form yang telah diisi oleh beberapa OMS pada pertemuan sebelumnya. Terdapat 20 OMS yang telah selesai mengisi, tetapi beberapa perlu dicek ulang ke OMS tersebut karena ada jawaban yang tidak konsisten.

Usia organisasi masih didominasi oleh lembaga besar yang memiliki histori seperti PKBI dan Paramitra. “Dari usia ini diharapkan OMS tersebut sudah memiliki sistem kaderisasi yang baik,” ujar Bang Is. Hampir sebagian besar OMS juga melihat adanya gap generasi, dan lembaganya masih diisi generasi baby boomer.

Menurut Bang Is, OMS ini sudah memperlihatkan adanya transisi atau tranformasi organisasi. Tentu ini menjadi awal yang baik bagi OMS tersebut, walaupun usia pemimpin OMS didominasi usia 46-55 tahun. Hasil asesmen selanjutnya, hampir 55% OMS menjawab sudah memiliki mekanisme kaderisasi, tetapi tidak tahu modelnya. Nah ini yang perlu dicek lagi.

Poin ssesmen terakhir menyatakan 100% OMS sudah memiliki budaya berbagi pengetahuan. Hal ini sudah sangat baik, karena bila ini tidak terjadi tentunya akan muncul gap lintas generasi.

Ingin mendengar hasil asesmen dan peta potensi pemimpin muda lebih lanjut? Pemaparan ini dapat diaskes secara lengkap di kanal Youtube Lokadaya. (*ari)

Jakarta (20/06/2025). Kaderisasi merupakan proses penting dalam mepertahankan eksistensi sebuah organisasi. Jika sebuah organisasi mampu mempertahankan kaderisasi lembaganya, maka dipastikan lembaga tersebut tidak akan terjadi krisis kepemimpinan. “Banyak OMS dulunya eksis, tapi sekarang tertatih-tatih karena krisis kepempinan ini,” ujar Andi Iskandar Harun, yang masih setia menemani di Kyutri serial Kepemimpinan Angkatan Muda di OMS. Tema pada pertemuan kedua adalah “Kaderisasi Pemimipin Muda”. Acara ini diadakan oleh Jejaring Lokadaya dan Sadaya, serta didukung oleh Uni Eropa melalui program Co-Evolve 2.

Kaderisasi itu diasumsikan sebagai upaya organisasi untuk mengaktualisasikan potensi manusia sesuai ideologi yang dimiliki, termasuk pengetahuan, sikap kepemimpinan dan keterampilan berorganisasi. Jadi, sudah seharusnya setiap lembaga wajib memiliki kerangka kaderisasi yang jelas.

Di dalam konteks kaderisasi di OMS ini mencakup 3 hal penting, yaitu:

• Recruitmen dan pembinaan serta pengembangan anggota untuk menjadi pemimpin masa depan
• Transfer nilai kepemimpinan dan manajemen kepada anggota
• Keberlangsungan organisasi sangat bergantung pada seberapa serius para pengurus melaksanakan proses kaderisasi ini.

Iskandar menekankan manfaat kaderisasi utamanya adalah memastikan keberlanjutan organisasi tersebut. Selain itu kaderisasi dijadikan ruang transfer pengetahuan antar senior dengan junior.

Generasi muda dianggap sebagai agen perubahan, mereka membawa perspektif segar dan inovasi serta potensi besar menjadi pemimpin masa depan. Rata-rata anak jaman now suka aksi kolektif, kerja tim atau kolaborasi. Mereka senang berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih baik. “Selain itu, mereka juga dianggap berani dalam mengambil resiko”, terang Iskandar di sela-sela presentasinya.

Namun, ada juga tantangan dalam kepemimpinan muda yang perlu diperhatikan, diantaranya:

• Kesenjangan generasi
• Kesiapan mental dan emosional
• Keterbatasan pengalaman

Menurut Iskandar, metode kaderisasi yang tepat harus menggunakan pendekatan yang sesuai serta mencari moment yang pas. “Jangan hanya asal melakukan recruitmen tapi nilai-nilai kepemimpinan tidak ditanamkan,” tambah Iskandar. Kalau generasi sekarang membuktikan kapasitasnya, pasti generasi sebelumnya dengan bangga akan menyerahkan estafet kepemimpinannya. “Biasanya mereka (senior) enggan melaksanakan kaderisasi karena tidak tahu kapasitas juniornya,” lanjut Mas Is, sapaan akrab Iskandar.

Pada akhir diskusi ada pernyataan menarik dari perwakilan peserta. “Kaderisasi yang berhasil itu biasanya berasal dari institusi militer dan OMS yang duitnya banyak”. Tentu moderator dan narasumber tergelitik dalam menanggapi pernyataan ini. Mas Is menanggapi bahwa institusi militer biasanya sudah memiliki proses kaderisasi yang terpola, konsisten dilakukan dan memiliki support yang besar. Kalau OMS kita membandingkan dengan kaderisasi militer, maka perlu pendanaan yang mapan dan besar. “Pemerintah kalau mau kaderisasi abdi negara militer dia harus membuat sekolah kedinasan dulu,” pungkas mas Is sembari tersenyum.

Serunya sesi menarik ini dapat diakses secara menyeluruh di kanal Youtube Lokadaya. (*ari)

Jakarta (13/6/2025). Banyak ahli menyebut bahwa Indonesia gagal dalam menghadapi bonus demografinya, hingga munculah teori baru; generasi muda kita rapuh, gampang stres, dicap sebagai manusia yang tidak bisa diberi tanggung jawab. Bahkan generasi muda dianggap hanya mahir di bidang digitilisasi. Hal ini menjadi satu faktor pemicu OMS tidak yakin melibatkan mereka dalam kegiatan kemasyarakatan.

Paparan yang terdengar kontroversional ini menyeruak dalam Serial berbagi Kyutri bertajuk “Kepemimpinan Angkatan Muda di Organisasi Masyarakat Sipil”. “Pemimpin Masa Depan OMS” merupakan topik yang dipilih dalam pertemuan pertama seri ini. Kyutri ini terselenggara atas kerjasama Jejaring Lokadaya dan Sadaya, serta dukungan dari Uni Eropa melalui program Co-Evolve.

Andi Iskandar Harun, kerap disapa Mas Is, diberi mandat sebagai narasumber tema ini. Mas Is yang mengaku sebagai generasi Baby Boomer ini adalah seorang aktivis Jaringan  Mitra Kemanusiaan (JMK).

Terdapat banyak tantangan dalam masalah kepemimpinan OMS di jaman sekarang yang menjadi dasar diskusi serial ini. Mas Is juga berharap akan mendapat banyak masukan dari berbagai lintas generasi, khususnya dari generasi muda melalui diskusi Kyutri kali ini.

Tantangan OMS saat ini tidak hanya berkutat pada dana, tetapi juga sempitnya ruang gerak untuk berpartisipasi dalam pembangunan, melemahnya kapasitas OMS dan perbedaan konteks antar daerah di Indonesia. Banyak program atau skema gerakan yang dilakukan tidak bisa disamaratakan di berbagai daerah Indonesia. Untuk itu, hal ini perlu diluruskan mengenai skema masa depan OMS di negara kita.

“Ada atau tidak human resource mobilization yang bisa melanjutkan pergerakan dari generasi sebelumnya”, ujar mas Is. Kuncinya adalah sudah siapkah OMS ini memberikan mandat visi misi dan tujuan organisasi kepada generasi M dan generasi Z. Karena pemegang tongkat estafet tentunya berasal dari generasi muda, tidak mungkin dari generasi lampau.

Era sekarang, negara kita didominasi generasi milenial dan gen Z sebesar 74% dadi total populasi kita.

Generasi Millenial identik dengan rasa percaya diri yang tinggi dan berambisi untuk menguasai semua bidang. Selain itu, umumnya mereka kristis terhadap fenomena sosial dan lebih terbuka terhadap isu keberagaman dan kesetaraan. Mereka juga berorientasi pada pengalaman daripada kepemilikan barang. Mereka cenderung lebih memilih menghabiskan uang untuk mencari pengalaman baru ketimbang membeli aset tetap.

Selanjutnya untuk ciri khas gen Z, mereka terkenal dengan kemahirannya dalam pengunaan teknologi dan kemampuan multitasking yang mengesankan. Mereka cenderung kreatif dan mendorong ekspresi diri di media digital. Mereka menunjukan peningkatan kesadaran sosial dan peduli terhadap isu lingkungan, kesetaraan, dan kesejahteraan sosial. “Tetapi kadang-kadang mereka tidak betah dengan satu isu, mereka lebih cepat boring” tambah Mas Is.

Berdasarkan penelitian, gen Z itu adalah generasi yang sangat akrab dengan teknologi, memiliki kebiasaan berkomunikasi di dunia maya, memprioritaskan finansial, dan mandiri. Namun, mereka sering mengumbar apapun termasuk privasi di media sosial.

Ada pertanyaan yang dilontarkan Mas Is sebelum dimulai diskusi yaitu mengapa generasi baby boomer sulit mempercayakan alih tangan kepemimpinan kepada gen millenial dan gen Z?

Terdapat statement bahwa generasi muda paling suka masuk ruang kerja yang santai. Sekarang ini mereka sudah berani beradu argumen dan harus didikte instruksi-instruksi secara detail di awal kerja. Namun, setelah sesi diskusi, mas Is terkesan karena masih ada generasi muda (khususnya gen Z) yang siap jadi militan di organisasi, ini menarik karena sebagian besar orang OMS biasanya adalah pekerja project bukan relawan organisasi. Untuk itu, transisi sebelum masuk ke generasi alpha, OMS harus memberikan delegasi mutlak serta memberi ruang dan peluang kepada generasi Z di OMS. “Intinya kita harus kompromi lagi, perlu komunikasi, yang tua jangan gunakan kacamata tuanya, yang atas turun grade dan yang bawah perlu upgrade kapasitas negosiasinya” pungkas Mas Is

Pemaparan menarik ini dapat dilihat secara lengkap dikanal Youtube Lokadaya.(*ari)

Jakarta (7/3/2025) Ada yang hal yang sering luput saat kita sebagai Organisasi Masyarakat Sipil (atau pribadi) merencanakan sebuah produk film. Hal itu adalah pendistribusian film supaya bertemu dengan penontonnya. Tentu tidak mungkin, kalau kita sudah bersusah payah memproduksi film, tetapi ending-nya hanya menumpuk di hardisk saja. Hal seperti ini tentunya membuat kita merasa capek sendiri karena minim apresiasi dan akhirnya merasa enggan untuk terus berkarya di bidang ini. Padahal untuk menemukan penonton film supaya isu yang kita angkat sampai pada mereka itu memerlukan strategi dan sumber daya tersendiri.

Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, Jejaring Lokadaya menghadirkan Kyutri “Berkomunikasi via Sinema”, seri ke-4 ini  bertajuk “Media Distribusi Karya.” Masih seperti pertemuan lalu, Ratmurti Mardika, yang akrab disapa “Sonkski” masih didapuk sebagai narasumber guna memberikan pengalamannya terkait distribusi film ini.  Ia merupakan dosen Sinematografi UIN Raden Mas Said yang pada tahun 2024 lalu membentuk komunitas  Sinema Warga Solo. Setiap tahun, dia juga menghadirkan film hasil karya mahasiswanya di bioskop lewat acara “Panen Sinema”.

Sebelumnya, bila kita sudah selesai mengambil gambar, perjuangan membuat film tak begitu saja usai. Setelah produksi rampung, kita masuk dalam tahapan pasca produksi. Pasca produksi adalah tahap akhir dalam proses pembuatan film setelah proses syuting selesai. Kegiatan yang dilakukan di tahap ini meliputi kegiatan menyunting, merapikan suara, menambah musik, memberikan efek visual, color grading dan final render.

Tahapan selanjutnya adalah distribusi. Distribusi adalah proses penyaluran film kepada penonton melalui berbagai platform. Kalau diluar negeri yang bertugas mendistribusikan film ke penontonnya itu bukan filmmaker ataupun produsernya. Namun, tahap tersebut dikerjakan oleh distributor professional.

Namun, di Indonesia belum banyak orang atau badan yang mengkhususkan diri bekerja di bidang distribusi film, maka ada baiknya kita pahami kerja-kerja itu, dan kita lakukan secara mandiri. Ada beberapa rilisan dalam distribusi yang perlu kita ketahui, yaitu:

1. Rilisan lebar (disebar serentak di banyak bioskop)
2. Rilis terbatas (ditayangkan ke bioskop tertentu atau ke festival dan komunitas tertentu)
3. Rilis mandiri (distribusi melalui platform digital, media sosial atau film freeway)

“Rilis lebar biasanya untuk mencari keuntungan, karena kita akan terbantu lewat penjualan tiket bioskop,” ujar Sonkski

Setelah menjelaskan mengenai variasi rilisan distribusi, Sonkski juga menyuguhkan sekilas tantangan dalam distribusi, yang mana hal ini juga wajib diketahui oleh orang film. Tantangan ini mencakup:

• Penjualan hak distribusi
• Pemasaran dan promosi
• Rilis film
• Monetisasi dan pendapatan

Namun, sebenarnya semua jobdesc serta tantangan itu bukan tanggung jawab dari filmmaker. “Inilah tantangan utamanya, harus ada orang lain yang dipercaya untuk bekerja dibagian distribusi dan eksebisi”, tambah Sonkski.

Lalu mengenai eksebisi, terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Faktor pertama adalah menentukan target audiens (menyesuaikan tema film dan dicocokkan ke mana akan di-publish), Kedua, pemilihan letak eksebisi. Seperti kita ketahui pemutaran bioskop saat ini paling ideal karena terdapat ruang gelap dan tata suara yang baik. Selain itu, format yang digunakan di bioskop itu premium seperti  iMAX atau ruang dengan tata suara Dolby Atmos sehingga memberikan kesan yang optimal untuk pengalaman pentonton. Faktor ketiga adalah kebijakan sensor dan regulasi. Faktor ini merupakan bagian yang berpengaruh, pasalnya biasanya isu sensitif yang diangkat OMS justru malah kena sensor.

Namun untuk film-film yang ditujukan untuk advokasi, sebaiknya memilih jalur distribusi daring, festival film, pemutaran komunitas, atau lakukan eksebisi mandiri.

Sebelum menutup pemaparan, tak lupa Sonkski juga menyinggung tentang review dan kritik film. Kegiatan ini merupakan sebuah kegiatan yang memberikan pandangan objekif maupun subjektif tentang film. Kegiatan ini memberikan ruang pembicaraan tentang film tersebut. Hal inilah yang membuat film itu tetap panjang umur karena terus dibicarakan. “Kritik dan review itu sama-sama powerfull, tetapi kritik itu lebih akademik karena teori-teori film masuk disitu,” pungkas Sonkski.

Pada intinya, bila kita memiliki proyek film jangan lupa untuk merencakan strategi memepertemukan film kita dengan segmentasi penonton yang kita harapkan. Kalau perlu masukkan pula budget distribusi dalan RAB.

Diskusi mengenai distribusi film ini dapat diakses secara lengkap dikanal Youtube Lokadaya. (*ari)

Jakarta (28/2/2025). Sebagai awalan membuat film, kita seyogyanya tidak perlu membuat film yang terlalu ribet atau berambisi sekelas film Joker. Kita bisa mulai dulu dengan film yang sederhana tetapi memenuhi kriteria standar produksi film. Hal terpenting bagi OMS kita adalah cerita film tersebut wajib membawa impact perubahan, sehingga berguna dan sesuai dengan visi misi OMS kita.

Pembahasan ini diulik secara asik oleh Ratmurti Mardika yang akrab disapa “Sonkski”. Kyutri serial “Berkomunikasi via Sinema” memasuki sesi ketiga yang berjudul “Sinema Sederhana Berdaya”. Kegiatan ini berlangsung atas kerjasama Lokadaya dan Lingkar 9 dengan dukungan dari Uni Eropa melalui program Co-evolve.

Sesi ini diawali dengan pembahasan one pager kiriman dari dua peserta. Kiriman yang pertama dari Alton yang berjudul Ombak Priok. Rencanany film pertama ini akan mengisahkan tentang hiruk pikuk kehidupan masyarakat di Tanjung Priok. One pager selanjutnya ditulis oleh Arif, berjudul “Alibi di Lautan”. One pager ini bercerita tentang konflik kerakusan manusia dan perjuangan masyarakat nelayan yang dirugikan.

Mereka antusias menyampaikan alasan dan bagaimana perspektif mereka masing-masing. Sonkski memberikan masukan dan komentarnya pada pembahasan one pager ini. Tentu hal ini menarik sekali untuk didiskusikan.

Dalam proses pembuatan film sampai dapat ditonton masyarakat terdapat 5 tahapan yang biasa dilalui, yaitu:

1. Pra produksi: Pada tahap ini kita akan membuat cerita dan mencari dukungan.
2. Produksi: Tahap ini meliputi kegiatan mengambil gambar (shooting), membuat suara dan adegan.
3. Pasca produksi: Hal yang penting dilakukan di tahap ini ialah proses editing, pewarnaan, pemberian sound effect, serta finishing film.
4. Distribusi: Tugas pokoknya adalah mempromosikan dan mengirim film ke festival atau bioskop.
5. Eksebisi: Komunitas dan bioskop-bioskop adalah bagian penting dari tahap eksebisi ini.

“Sayangnya di Indonesia kelima tahap ini biasanya masih di-handle oleh seorang produser”, ujar Sonkski. Padahal alangkah leluasanya para kru, bila semua tahapan ini dikerjakan oleh orang yang berbeda dan yang lebih kompeten di bidang masing-masing.

Ada pertanyaan menarik dari peserta terkait perbedaan produser dengan sutradara. Produser itu bertanggungjawab atas manajemen di belakang layar. Sedangkan Sutradara bekerja untuk film yang akan ditampilkan di depan layar. Nah, sebaiknya dua Jobdesc ini dikerjakan oleh dua orang yang berbeda, bukan dirapel satu orang saja.

Selanjutnya dalam hal pendekatan dengan narasumber, kita sebaiknya menunggu momen yang tepat dahulu. Biasanya protagonis harus sudah kenal dan akrab dulu, barulah diajak Shooting. “Jangan gunakan hari pertama bertemu langsung memakai kamera”, tambah Sonkski. Kalau tetap memaksakan mengambil gambar , pasti hasil ceritanya tidak utuh dan terkesan seperti wawancara yang kaku.

Perlu dipahami, karena film itu sebuah entitas dari gambar, suara dan cerita, jadi mau tak mau kita harus mengusahakan gambar dari kamera yang bagus. Apakah bisa shooting dokumenter memakai Handphone? Jawabannya bisa, cukup, tetapi gambarnya tidak akan variatif dan pengambilan suaranya juga susah karena kurang maksimal.

Standar produksi gambar yang digunakan saat ini adalah beresolusi 4K, karena ditilik dari peralatan yang beredar kini mayoritas sudah menggunakan resolusi ini. Dalam sebuah film pendek biasanya cukup menggunakan mirorless maupun DSLR. Selain kamera, kita juga sebaiknya menyediakan 3 lensa yang berbeda. Lensa ini meliputi pengambilan gambar long shoot, medium shoot dan close up.

Hal yang tak kalah penting adalah microphone. Kalau sudah di lapangan, teman-teman OMS biasanya lupa membawa microphone. Walaupun kamera yang digunakan sudah bisa mengambil suara, tetapi kita tetap harus memakai microphone atau clip-on agar kamera bisa leluasa mengambil gambar.

Tantangan pengambilan suara adalah suara tersebut tidak dapat dilihat. Biasanya pembuatan film menggunakan 3 jenis mic, yaitu: shotgun mic, lavelier dan boom mic. Selain kamera, lensa, mic, Sonkski juga menjelaskan sekilas tentang penggunaan tata cahaya dan teknisnya.

Pada kesempatan ini, Sonkski menjelaskan banyak hal teknis dalam pembuatan film. Dia juga membagikan modul lengkap dan detail sehingga dapat dipelajari oleh semua peserta Kyutri.

Pelatihan teknis yang sangat penting ini dapat dilihat menyeluruh di kanal Youtube Lokadaya. (*ari)

Jakarta (21/2/2025). Saat kita memiliki koleksi  data, menentukan perspektif adalah hal yang krusial tatkala kita akan menyulapnya menjadi sebuah film dokumenter. Tak lain tak bukan, pemilihan perspektif bisa membawa penonton pada pengalaman penonton, emosi yang ditimbulkan, serta call to action yang diharapkan.

Cuplikan mengenai perspektif tersebut, tersirat pada Kyutri seri “Berkomunikasi via Sinema” yang diadakan Jejaring Lokadaya Jumat (21/2). “Data Jadi Drama” adalah tajuk yang diangkat untuk seri kedua ini. Ratmurti Mardika seorang filmmaker documenter memantik diskusi dengan pertanyaan, “bagaimana mengolah data, mengenalinya dan mengklasifikasikannya, dan mengolahnya menjadi drama?”

Sebagai awalan, peserta diberikan penjelasan terlebih dahulu tentang data, drama, perspektif dan bentuk drama. Data meliputi catatan, informasi, pengetahuan, dll, yang bisa digunakan dan diolah menjadi film dokumenter. Sedangkan drama adalah metode seni teatrikal yang menjadi dasar dari film. Teori drama ini masih berpijak pada drama 3 babak dari Aristoteles, yang merupakan teori klasik yang exist sejak jaman kuno. Namun, di Holywood-pun masih menggunakan teori 3 babak ini, yang mana mereka kombinasikan dengan struktur dan bahasa audio visual yang baik.

Mengenai perspektif saat membuat drama kita harus mengenal beberaepa sudut pandang yang akan kita lekatkan pada protagonis, apa dan data apa yang harus dilekatkan pada tubuh protagonis bila mengambil perspektif tersebut. Selanjutnya ialah bentuk film yang merupakan entitas Storytelling, Audio, dan Visual. Bentuk film itu jenisnya banyak, konten media sosial, film fiksi, dokumenter, dan lain-lain. Tentunya dari jenis bentuk tersebut, bisa kita pilih dan sesuaikan dengan kebutuhan OMS kita masing-masing.

Apabila kita memilih film Dokumenter, informasi tidak akan terdistorsi dan pesan dapat tersampaikan secara jujur, hamper menyerupai kenyataan yang terjadi. “Kalau mau bikin dokumenter, sebaiknya harus merancang bentuk eksebisi yang bisa langsung berinteraksi dengan penontonnya,” ujar pria yang akrab dipanggil Sonkski ini.

Pada tahap awal pembuatan film, Sonkski menyarankan sebuah workflow yang dia gunakan selama ini, workflow tersebut meliputi:

– pahami data

– analisis data

– ambil perspektif

– elemen naratif

– one pager dan pitch deck (semacam proposal tetapi ringkas, biasa digunakan untuk mencari dukungan)

– penulisan naskah

– developing

– produksi – Pasca Produksi

Pemaparan selanjutnya mengenai data analisis dan pemilihan perspektif. Ibarat mau memasak, kita harus tahu dulu bahan masakannya.

Menurut Eko Komara dalam seri Kyutri yang terdahulu, Data terletak di posisi paling bawah sebuah bagan hierarki pengetahuan. Perlu dipahami, data bisa jadi sebuah informasi, tetapi belum tentu informasi tersebut bisa dijadikan film. Menurut Sonkski, posisi film dalam hierarki pengetahuan adalah pada tingkatan knowlegde dan wisdom. Kalau sekedar data dan informasi itu masih data mentah atau feature, belum bisa disebut film. Sebuah film tentunya dapat memberikan pengetahuan baru dan dapat menarik empati guna sebuah aksi perubahan.

Contohnya, seperti sebuah film yang bercerita tentang eksebisi lumba-lumba. Bagaimana seekor lumba-lumba dididik, bahkan disiksa untuk menghasilkan pertunjukan yang atraktif. Nah, harapannya setelah melihat dokmenter ini, banyak penonton yang mendapat pengetahuan baru , terketuk hatinya dan enggan melihat eksebisi lumba-lumba lagi. Ini yang dinamakan film tersebut berhasil dan membawa perubahan.

Hal yang tak kalah penting adalah elemen naratif. Elemen ini merupakan pembeda antara film dokumenter dan sebuah berita, tabloid, ataupun baliho sekalipun. Kita harus memikirkan plot (alur cerita), karakter, latar, konflik (tidak ada konflik, bisa dipastikan tidak akan ada perubahan), Point of View, Ironi (ketidakseimbanagan antara harapan dan kenyataan) dan simbolis (elemen untuk mewakili sesuatu yang lebih besar).

Pada kesempatan ini, Sonkski juga membantu seorang peserta dari Bulukumba, Nur Ismi, untuk mendevelop elemen naratif terkait konflik yang dialaminya. Beliau adalah seorang pendamping buruh migran di area perbatasan Indonesia-Malaysia.

Di akhir diskusi, peserta diminta untuk berlatih membuat one pager, yang meliputi:

– Logline (kalimat pendek yang menggambarkan inti cerita). Logline ini biasa ditujukan untuk produksi saja

– Sinopsis (ditujukan untuk calon penonton, bagaimana seorang film maker ini mengajak orang untuk mau menonton filmnya)

– Statement (mengapa film ini penting untuk dibuat dan ditonton. Apa saja motivasinya?).

Diskusi serta pelatihan menyusun data jadi drama,  tentunya sangat menarik ya? Pelatihan ini dapat dilihat secara lengkap di kanal Youtube Lokadaya. (*ari)

Jakarta (14/2/2025). Film memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan sosial-budaya, penting  sebagai alat komunikasi, advokasi dan pemberdayaan. Karenanya, Organisasi Masyarakat Sipil dirasa wajib memproduksi film karena mereka mempunyai kekayaan berupa arsip data, bahan bercerita, kedekatan psikologis dan jaringan yang kuat. Selain itu, singgungan film dan OMS terletak pada daya untuk mendorong kesadaran, menginspirasi aksi nyata dari individu, komunitas, dan pemangku kepentingan.

Memandang peran penting film, Jejaring Lokadaya menghelat serial Kyutri bertema “Berkomunikasi Via Sinema”. Kyutri seri ini direncanakan berlangsung selama satu bulan dan menghadirkan seorang filmmaker yang juga dosen praktisi Sinematografi di UIN Raden Mas Said Surakarta, Ratmurti Mardika.

Seri pertama diadakan pada Jumat kemarin tanggal 14 Februari, dengan topik Daya Media Sinema. Pada sesi ini, Ratmurti yang akrab disapa dengan Sonkski, banyak memberikan perspektif sinema pada puluhan peserta yang hadir di ruang zoom, ia juga berdiskusi serta mendengarkan sejauh mana sinema itu berdampak pada kehidupan masyarakat khususnya OMS.

Di awal diskusi, Sonkski memantik tentang kaitan masyarakat dan seni dari berbagai aspek kehidupan. Jika dilihat dari sisi seni, film ini jelas merupakan produk seni yang mengandung drama didalamnya. Dari sisi ekonomi, film merupakan miniatur kehidupan yang jumlah permintaannya banyak, tetapi supply-nya kurang/sedikit. Hal tersebut tentu menjadikan film sebagai ladang ekonomi masyarakat, sebab produksi sebuah film pasti melibatkan banyak profesi, contohnya makeup artist, wardrobe, tukang sound dan masih banyak lagi.

Dipandang dari sisi komunikasi, film ialah bahasa khusus yang menggunakan bahasa audio, visual dan story. Film juga digunakan sebagai media penyampai pesan. Sedangkan jika ditinjau dari sisi sosial politik, film tentu dapat membangkitkan empati penontonnya, bahkan bisa menjadi agen propaganda. Daya jangkau film itu luas, sehingga bisa menjadi sebuah produk budaya yang masif. “Kalau film itu hidup lestari setiap hari di sebuah wilayah, tentunya bisa membuat wilayah/kota tersebut menjadi sebuah pusat budaya seperti Hollywood”, ujar Sonkski.

Tak lupa Sonkski menghadirkan contoh karya-karyanya yang mayoritas berhubungan dengan kinerja OMS. “Bukit Bernyawa” ialah film yang ia rasa berdampak langsung secara nyata pada warga yang membutuhkan bantuan.  Film ini bermula dari 0 (nol) rupiah alias tidak ada budget-nya, ia dan timnya merangkai  footage-footage yang tidak terpakai agar bisa membentuk sebuah narasi. Sonkski mengambil footage saat bekerja untuk program Biogas Hivos (Yayasan Humanis Inovasi Sosial) di area Gunung Merapi. Bukit Bernyawa telah menjadi nominasi beberapa festival luar negeri dan memenangkan DocNet South East Asia tahun 2012. Film ini sangat berkesan dan menjadi sebuah titik balik bagi kehidupan Sonkski.

Pada saat itu, film ini digunakan untuk mencari donasi guna membantu masyarakat terdampak erupsi gunung Merapi. Hasil yang terkumpul terbilang cukup fantastis, bisa digunakan untuk merenovasi Rumah Gamelan di desa Srunen. “Membuat film ini adalah cara yang apik untuk membantu sesama, di saat kita belum mampu memberi sesuatu,” tambah Sonkski.

Film terbaru yang dia produksi berjudul “Sengkala”. Penjelasan terkait film Sengkala ini sekaligus jawaban atas pertanyaan seorang peserta diskusi yang menanyakan mengenai antropologi visual dalam film. Sengkala menceritakan tentang cara menulis angka tahun era Jawa Kuno. Menariknya, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X Kemdikbud bersedia mendanai produksi film ini.

Ada beberapa poin yang layak dicatat sebelum memulai untuk memroduksi film, sebaiknya OMS mengetahui pengetahuan dasar perfilman yang meliputi:

– story (struktur dramanya, kemampuan story telling, pengenalan dramaturgi 3 babak yaitu pengenalan, konflik dan resolusi)

– Visual (foto, sinematografi dan editing)

– Audio (merekam, mengedit, dan mengidentifikasi suara)

Hal baku yang perlu dipunyai OMS adalah kesadaran dokumentasi dahulu. Barulah kemudian memenuhi 5W 1H dalam sebuah dokumentasi advokasi. Nah jika 5W+1H terpenuhi, baiknya ditambahkan 1A (art). Meskipun di dokumenter itu tuntutannya tidak seperti di film fiksi, tidak harus menggunakan kamera mahal bak film fiksi, pencahayaan ala teater, tetapi titik beratnya adalah pada runtutan cerita yang bagus yang wajib dipenuhi.

Pada sesi ini antusias peserta sangat luar biasa. Baik di kolom komentar maupun peserta yang open mic. Mereka menceritakan isu-isu seksi yang mereka dampingi, seperti kasus HIV AIDS di Merauke, buruh migran yang terabaikan, cerita penyandang disabilitas yang merasa didzolimi oknum polisi, dan masih banyak konflik menarik yang terungkap. Mereka merasa Kyutri kali ini sangat cocok dan dibutuhkan oleh mereka, guna menyuarakan keluh kesah mereka selama di OMS.

Penasaran dengan kemeriahan diskusi asik kali ini? Obrolan berbobot ini dapat disimak secara keseluruhan di kanal Youtube Lokadaya.(*ari)

Jakarta (24/1/2025). bastilah sudah umum bila kita sebagai pegiat advokasi menggunakan siaran pers sebagai satu media penggaung isu maupun gerakan yang kita motori. Namun, perlu diingat bahwa kebutuhan audiens bukan hanya teks. Dalam kenyataan sehari-hari banyak dijumpai teks yang panjang berlembar-lembar yang alangkah baiknya jika dibuat dengan lebih menarik, bisa menampilkan infografis, link audio, link foto atau video.

Irvan Imamsyah selaku narasumber diskusi Kyutri bertajuk Optimasi Advokasi Digital, menyampaikan perihal pengalamannya menangani siaran pers yang menjadi makanan sehari-harinya. Serial “Seni Komunikasi dalam Advokasi”, yang diadakan oleh jejaring Lokadaya ini masuk pada sesi kedua pada Jumat lalu. (24/01)

Pada sesi pamungkas ini, Irvan memberikan apersepsi mengenai pentingnya mempelajari dan meriset audiens. Seperti yang dikatakannya pada sesi pertama, komunikasi adalah upaya menyampaikan pesan. Oleh karena itu, ada baiknya pendekatan komunikasi yang digunakan bisa lebih personal, agar kita menjadi lebih dekat dan paham selera audiens, sehingga perubahan sosial yang diinginkan bisa terlaksana.

“Di era digital ini, multimedia memegang peranan penting dalam proses kampanye kesadaran sosial. Seperti gambar peringatan darurat. Bukan hanya tentang penyampaian pesan, tetapi cara menggugah audiens untuk bertindak”, ujar Irvan.

Kekuatan gambar garuda putih dengan latar biru dan tulisan peringatan darurat yang menggegerkan Indonesia tahun lalu. Gambar ini bertengger 10 hari berturut-turut di media sosial. Dengan adanya gambar ini, orang menjadi penasaran dan mencari tahu tentang fakta kedaruratan tersebut. Selain itu, orang-orang yang melihat serta mencari tahu akan tergerak untuk bersuara dan melakukan tindakan.

“Kenapa harus menggunakan multimedia?”, tanya seorang peserta. Irvan pun mencontohkan salah satu foto juara lomba foto dunia. Foto tersebut bernarasi tentang seorang anak Ethiopia yang kelaparan dan ditunggui burung pemakan bangkai di dekatnya. Walaupun pada akhirnya sang fotografer mengatakan bahwa karyanya tak murni hingga akhirnya ia tak kuat menghadapi tekanan publik. Namun, foto ini telah trending dan dibicarakan di mana-mana. Banyak yang berpendapat bahwa karyanya sangat apik dan impactfull. Untuk itu, kampanye multimedia harus dirancang dengan cermat agar dapat memikat jutaan orang. Dalam sesi ini, Irvan juga menjelaskan mengenai multimedia dan perannya sebagai kendaraan kampanye kesadaran sosial. Multimedia itu meramu semua media komunikasi menjadi satu kemasan yang baik.

Multimedia adalah sinergi berbagai bentuk media baik teks, audio, gambar, animasi, video dan konten interaktif untuk menciptakan pengalaman yang holistik dan menarik. Multimedia juga menggabungkan berbagai elemen, dimana masing-masing memiliki peran unik dalam menyampaikan pesan. Selanjutnya, multimedia memungkinkan penceritaan yang lebih kaya dan bernuansa. Dengan menggabungkan teks, visual dan audio, multimedia memberikan nyawa pada narasi, membuatnya lebih berkesan dan berdampak.

Keunggulan multimedia itu cakupan jangkauannya luas, serta mudah dibagikan di media sosial. Penelitian menunjukkan bahwa pengguna internet menghabiskan 30% waktu mereka di platform media sosial. Alasan keterlibatan yang tinggi tersebut, memberikan  peluang lebih besar untuk viral atau trending. Nah, peluang ini yang harus teman-teman CSO manfaatkan.

“Kadang orang itu baca berita dari medsos, bukan dari platform media itu sendiri,” tambah Irvan. Kita bisa memahami dahulu tren dan menyesuaikan algoritmanya sehingga kampanye kita bisa naik tinggi karena telah sesuai atensi publik.

Keunggulan multimedia selanjutnya adalah fleksibel. Konten multimedia dapat digunakan kembali di berbagai platform, mulai dari medsos, situs web, hingga buletin dan siaran pers. Fleksibilitas ini memungkinkan konsistensi dalam branding dan penyampaian pesan, sehingga memperkuat dampak kampanye kita.

Melalui multimedia orang dapat memiliki pemahaman yang lebih baik. Multimedia membantu menjelaskan isu-isu kompleks dengan menyajikannya ke dalam format yang mudah dipahami. Sebagai contoh, infografik dapat menyederhanakan data yang rumit, video dapat mendemonstrasikan proses atau urutan yang membuat informasi lebih mudah diakses oleh audiens yang lebih luas.

Paparan tentang pentingnya multimedia ini dapat diikuti secara utuh di kanal Youtube Lokadaya. (*ari)

Jakarta (17/1/2025). Sudah barang tentu, komunikasi memegang peran krusial pada kerja-kerja aktivisme apalagi di dunia digital yang terus melaju sekrang ini. Lokadaya memandang kepentingan ini harus dipertajam dan pegiatnya perlu terus meng-update kapasistasnya. Oleh karenanya gelaran Kyutri seri Seni Komunikasi dalam Advokasi yang dihelat Lokadaya pada Jumat (17/1) menjadi spesial karena menghadirkan ahli komunikasi yang kompeten dan sempat menghebohkan pemilu 2024 lewat karyanya. Beliau adalah Irvan Imamsyah, co-founder Koma Berseru dan produser dari “Dirty Vote”.  Melalui “Dirty Vote”, Irvan dan teman-temannya mengajak masyarakat untuk lebih melek kecurangan-kecurangan yang terjadi di Pilpres.

Walaupun salah satu paslon yang terindikasi curang tersebut tetap menang, tetapi advokasi yang dilakukan Irvan dan kawan-kawan diklaim berhasil. Film “Dirty Vote” bisa trending, meskipun terkena Black Shadow oleh buzzer bayaran. Black Shadow adalah hambatan dalam kampanye. Di sesi ini, Irvan juga berbicara mengenai trick mengatasi Black shadow agar pesan yang dia usung tetap viral dan lebih tersampaikan. Menarik bukan?

“Strategi komunikasi itu bukan soal kamu atau saya, melainkan tentang masyarakat yang kita dampingi”, ungkap Irvan. Dalam melakukan advokasi, kita berkewajiban mendampingi masyarakat agar mau terlibat dan maju bersama menyuarakan aspirasi mereka.

Selaku aktivis, alangkah baiknya merenungi dahulu apa yang harus kita perjuangkan. Selain itu, bagaimana memberi porsi sebesar-besarnya kepada masyarakat untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, dengan peran pendampingan dari kita.

Advokasi adalah sebuah proses untuk mendorong perubahan sosial melalui komunikasi yang efektif. Sedangkan, komunikasi merupakan kunci untuk mencapai tujuan advokasi dan menginspirasi untuk bertindak. Menurut Irvan, trik yang bisa digunakan dalam advokasi antara lain:

• Menggunakan cerita yang menginspirasi, narasi nyata dan menyentuh emosi audiens.
• Menggabungkan data dan fakta yang mendukung untuk memberikan kredibilitas.
• Mengajak audiens untuk terlibat dalam perubahan (call to action)

“Namun sebelum itu, kita wajib mengenali target audience dahulu. Kalau di media umum, seperti saya di TV, semua umur dihajar habis dengan format yang sama” ujar Irvan. Tentunya hal tersebut kurang efektif di era sekarang ini, yang mana mayoritas warganya di dominasi oleh anak muda atau gen Z.

Kita bisa mempelajari batasan usia anak muda sesuai kebiasaannya. Rentang umur pertama adalah usia 18-21 tahun. Di umur ini engagement-nya harus berkorelasi dengan jobfair dan peluang usaha. Perlu diketahui bahwa mereka ini masih sangat memperhatikan hal-hal yang trending atau viral di media sosial.

Rentang umur kedua ialah usia 22-25 tahun. Untuk menarik perhatian rentang umur ini, sebaiknya kita  gunakan sesuatu yang berhubungan dengan financial freedom dan financial management. Selanjutnya, rentang umur 26-30 tahun. Ciri khas umur ini biasanya sudah memikirkan keluarga, masa depan dan cara mempertahankan diri di dunia kerja

Setelah mengenali target, kita perlu menentukan audience segmentasi. Hal ini dapat dilakukan dengan kampanye advokasi. Langkah pertama paling simpel bisa kita mulai dengan meminta tanggapan pengikut di media sosial (kuesioner). Sebagai komunikator, kita harus benar-benar bisa terlibat serta memahami insight yaitu tentang cara mendekatkan diri ke publik dan cara menggapai pesona anak muda untuk mau bergabung dalam aksi.

Tahapan terakhir adalah menentukan target yang jelas. Kita harus membuat pesan yang mudah dipahami dan relevan dengan audiens. Setelah itu, kita pilih medianya. Platform atau media yang paling efektif untuk menyampaikan pesan seperti media sosial, film dan pers conference.

Diskusi hangat tentang Seni Komunikasi dalam Advokasi ini dapat dinikmati menyeluruh di Kanal Youtube Lokadaya. (*ari)

Jakarta (22/11/2024). Penting bagi OMS untuk terus merawat dan meningkatkan kredibilitasnya, salah satu usaha rasional adalah mencegah dan meminimalisir adanya kasus di lingkungan masing-masing. Termasuk kasus pelecehan dan eksploitasi seksual.

Beberapa kasus pelecehan dan eksploitasi seksual di ekosistem OMS tercatat muncul dalam kerja-kerja kemanusiaan. Potensi terjadinya kasus dapat muncul dari adanya relasi kuasa antara dan pekerja (staf) OMS dan penerima manfaat, terutama wanita dan anak-anak.

Pernyataan tersebut dilontarkan oleh Ahmad Hidayat selaku Direktur Utama PKBI Nusa Tenggara Barat, saat diminta membagikan ilmunya pada program Kyutri dengan tajuk “Menciptakan Ruang Aman Bebas Eksploitasi dan Pelecehan Seksual”. Program 3 jam kelas berbagi ini adalah kerjasama antara Co-Evolve, Lokadaya, dan Lingkar 9.

PBB dan organisasi internasional merespons banyaknya kasus pelecehan dan eksploitasi seksual dengan PSEA (Protection from Sexual Exploitation and Abuse) sebagai standar etika baru di lingkungan OMS. Hal ini terpantik dari tahun 2002 saat banyak laporan eksploitasi seksual di sektor kemanusiaan, khususnya di Afrika Barat. Berdasarkan investigasi, pelecehan dan eksploitasi justru banyak terjadi di internal pekerja kemanusiaan, juga para penerima manfaat kerja kemanusiaan.

Definisi PSEA sendiri terdiri dari 2 komponen yaitu eksploitasi dan pelecehan seksual. Bahkan di UNICEF ditambahkan satu komponen lagi yaitu perlakuan salah seksual pada anak-anak. Prinsip dasar PSEA adalah akuntabilitas penuh dari semua pihak yang terlibat tidak hanya lembaga atau pihak yang diadukan. Semua tahap harus  jelas mulai dari pelaporan, mekanisme, proses investigasinya, dan masih banyak lagi. Selain itu, OMS harus menjamin keamanan pelapor agar tidak ada tindakan balasan dari yang dilaporkan.

Selain itu, mekanisme pelaporan juga harus diatur. Pertama, OMS wajib menyediakan saluran yang aman untuk pengaduan (hotline, email rahasia). Kedua, jaminan kerahasiaan dan perlindungan terhadap pelapor. Hal yang juga tak kalah penting adalah memastikan semua staff berani lapor jika ada tindakan pelecehan ataupun eksploitasi. Tentu ini wajib, walaupun belum cukup bukti karena ada tim investigasi yang akan mencari bukti tersebut. Dayat khawatir jika tindakan seksual ini didiamkan justru akan berimplikasi buruk pada korban.

Semua staff harus diedukasi secara memadahi tentang kode etik di lingkungannya. Materi pelatihannya meliputi etika kerja dalam organisasi kemanusiaan dan cara menangani laporan PSEA dengan sensitif.

Menurut Dayat, komitmen bersama yang harus ditanamkan pada diri masing-masing meliputi:

• melindungi penerima manfaat, staff dan komunitas
• merevisi kebijakan organisasi
• mengevaluasi mekanisme pelaporan
• menyerukan untuk bertindak, bahwa PSEA bukan hanya kebijakan , tetapi tanggung jawab moral masing-masing.

Di sesi tanya jawab terdapat pertanyaan mengenai grooming. Isu ini seperti kasus seorang staf yang melakukan grooming terhadap anak penerima manfaat saat menjalankan tugas. Grooming adalah manipulasi psikologis yang tujuannya agar si calon korban percaya kepada pelaku. Grooming ini masuk dalam lingkup PSEA dan masuk kategori perlakuan salah seksual di UNICEF. Dayat menambahkan  bahwa Grooming merupakan siklus eksploitasi seksual karena menjadi langkah awal terjadinya eksploitasi ataupun pelecehan seksual. Grooming masuk dalam hukum positif eksploitasi non fisik, namun  sayangnya untuk membuktikannya pun tidak mudah.

Sebagai pernyataan pamungkas, Dayat menjelaskan alasan mengapa lembaga yang ingin mengajukan hibah kepada donor harus melengkapi SOP PSEA. Persyaratan ini wajib dilakukan walaupun tidak semua lembaga mengangkat isu wanita dan anak. Hal ini karena kelompok penerima manfaat kebanyakan masyarakat rentan yang beresiko mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan terkait pelecehan seksual.

Kyutri seri PSEA ini dapat diakses secara menyeluruh di kanal Youtube Lokadaya.(*ari)