Skip to main content
All Posts By

anton

Mengubah Aset Organisasi Menjadi Kekuatan Bersama

By Liputan Kegiatan

Jakarta (30/9/2026). Banyak organisasi masyarakat sipil memiliki pengalaman panjang, pengetahuan lokal, sumber daya manusia, dan jejaring yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Namun, aset tersebut belum tentu menjadi kekuatan apabila hanya tersimpan dalam ingatan individu, belum terdokumentasi, atau belum terhubung dengan pihak lain yang dapat memanfaatkannya. Pengetahuan perlu bergerak melampaui batas organisasi agar dapat membuka peluang kolaborasi dan aksi bersama. Sebab, ketika pengalaman dibagikan, aset dikenali, dan jejaring dihubungkan, pengetahuan tidak lagi sekadar menjadi kekayaan internal, melainkan sumber daya yang dapat memperkuat gerakan masyarakat sipil.

Gagasan tersebut menjadi fokus pelatihan kedua Batch 2 Serial Kyutri Mobilisasi Sumber Daya Berbasis Pengelolaan Pengetahuan, yang dilaksanakan pada Rabu, 30 September 2026. Webinar bertajuk “Dari Pengetahuan ke Jejaring dan Aksi” ini menghadirkan Ferry Edwin Sirait, Associate Director Center for Civic Engagement and Studies (CCES), sebagai narasumber.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Lokadaya, CCES, dan Lingkar Madani, dengan dukungan Penabulu dan Uni Eropa. Sesi ini melanjutkan pembelajaran sebelumnya mengenai cara mengenali dan menangkap aset pengetahuan yang dimiliki individu maupun organisasi. Kali ini, peserta diajak memahami bagaimana aset tersebut dapat dialirkan menjadi daya bersama melalui jejaring dan kolaborasi.

Dalam pemaparannya, Ferry menegaskan bahwa pengelolaan pengetahuan (knowledge management) bukan sekadar kegiatan mendokumentasikan pengalaman atau menyimpan arsip. Hal yang lebih penting adalah memastikan pengetahuan dapat dibagikan, digunakan, dan dikembangkan sehingga memberikan manfaat bagi organisasi maupun komunitas yang lebih luas.

Pengetahuan yang hanya tersimpan berisiko menjadi kekayaan yang terkubur. Sebaliknya, ketika pengalaman berhasil didokumentasikan dan dibagikan, organisasi dapat menggunakannya kembali untuk memperbaiki program, memperkuat kapasitas, serta membangun kerja sama dengan pihak lain.

Ferry menjelaskan empat proses penting dalam mengelola pengetahuan yaitu menangkap, menghubungkan, menarasikan, dan merefleksikan. Pengalaman perlu diubah menjadi aset yang dapat dikenali; relasi dikembangkan menjadi kanal kolaborasi; aset dirumuskan menjadi narasi yang membangun kepercayaan; sementara kegagalan dan pengalaman masa lalu direfleksikan sebagai bahan pembelajaran untuk perbaikan.

Dalam konteks mobilisasi sumber daya, kemampuan tersebut membantu organisasi menjelaskan nilai dan kekuatan yang mereka miliki kepada calon mitra. Pengalaman pendampingan masyarakat, metode kerja, kepakaran, serta rekam jejak program dapat menjadi modal untuk membangun kolaborasi, termasuk dengan organisasi lain, pemerintah, lembaga filantropi, maupun sektor swasta.

Pembahasan juga menyoroti pentingnya memahami karakter jejaring. Hubungan di dalam kelompok yang memiliki kedekatan atau tujuan serupa disebut bonding. Hubungan yang menjembatani kelompok berbeda dikenal sebagai bridging, sedangkan linking menghubungkan organisasi dengan pihak yang memiliki akses terhadap sumber daya atau pengaruh yang lebih luas.

Ketiga jenis hubungan ini dapat saling melengkapi. Organisasi tidak harus mengerjakan semua hal sendirian. Dengan mengenali kekuatan dan keterbatasan masing-masing, organisasi dapat menggabungkan keahlian, memperluas akses, dan menyusun tawaran kerja sama yang lebih kuat.

Melalui diskusi kelompok, peserta berlatih memetakan aset dan jejaring yang dimiliki serta merancang peluang kolaborasi. Salah satu studi kasus mengajak peserta membayangkan tiga organisasi dalam satu wilayah yang memiliki fokus berbeda, tetapi berpeluang bekerja bersama untuk memperkuat ketahanan ekonomi keluarga rentan. Mereka perlu menentukan bentuk kolaborasi, memanfaatkan jejaring yang tersedia, dan membagi peran secara setara berdasarkan kekuatan masing-masing.

Latihan ini menunjukkan bahwa jejaring bukan sekadar daftar kontak atau hubungan yang sudah terjalin. Jejaring perlu dirawat, dihubungkan, dan diarahkan pada tujuan bersama. Hubungan yang sebelumnya hanya sebatas saling mengenal dapat berkembang menjadi kerja sama konkret ketika organisasi mampu mengidentifikasi kebutuhan dan potensi yang saling melengkapi.

Melalui pelatihan ini, peserta didorong untuk tidak membiarkan pengetahuan berhenti sebagai aset yang tersimpan. Dengan mengelola pengetahuan, membangun kepercayaan, dan menggerakkan jejaring, organisasi masyarakat sipil dapat mengubah kekuatan yang tersebar menjadi daya bersama untuk menciptakan aksi yang lebih luas dan berkelanjutan.

Mobilisasi Sumber Daya Bukan Itu Sekadar Proposal

By Liputan Kegiatan

Jakarta (29/9/2026). Banyak organisasi masyarakat sipil merasa kekurangan sumber daya karena terbatasnya anggaran dan akses pendanaan. Padahal, di balik keterbatasan tersebut, organisasi memiliki kekayaan yang kerap luput dikenali seperti pengalaman lapangan, jejaring, kepakaran, kepercayaan publik, dan praktik baik yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Tantangannya bukan semata-mata mencari sumber daya baru, melainkan menyadari, merawat, dan mengelola aset yang sudah dimiliki agar tidak hilang begitu saja. Berangkat dari pemahaman ini, mobilisasi sumber daya perlu dilihat sebagai persoalan pengetahuan, bukan sekadar kemampuan menyusun proposal pendanaan.

Gagasan tersebut menjadi pokok pembahasan dalam pelatihan pertama Batch 2 Serial Kyutri Mobilisasi Sumber Daya Berbasis Pengelolaan Pengetahuan, yang diselenggarakan pada Selasa, 29 September 2026. Webinar bertajuk “Mobilisasi Sumber Daya adalah Persoalan Pengetahuan” ini menghadirkan Ferry Edwin Sirait, Associate Director Center for Civic Engagement and Studies (CCES), sebagai narasumber.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Lokadaya, CCES, dan Lingkar Madani, dengan dukungan Penabulu dan Uni Eropa. Melalui pelatihan ini, peserta diajak melihat kembali bagaimana pengetahuan yang berada dalam diri individu, organisasi, maupun jejaring dapat menjadi kekuatan untuk mendukung keberlanjutan kerja masyarakat sipil.

Dalam pemaparannya, Ferry menekankan bahwa mobilisasi sumber daya tidak cukup dimaknai sebagai upaya mencari dana atau menulis proposal. Proposal dan anggaran yang terlihat oleh pihak luar hanyalah sebagian kecil dari proses yang lebih luas. Di baliknya terdapat pekerjaan penting berupa komunikasi, riset, pengelolaan data, penguatan sistem internal, serta pemeliharaan jejaring dan kepercayaan.

Menurut Ferry, organisasi masyarakat sipil perlu mengubah cara pandang terhadap sumber daya. Organisasi tidak semestinya hanya menempatkan diri sebagai pihak yang meminta bantuan, tetapi juga sebagai pemilik aset yang memiliki nilai. Pengalaman mendampingi masyarakat, kemampuan tim, hubungan dengan tokoh lokal, kepakaran, dan rekam jejak organisasi merupakan modal yang dapat memperkuat posisi dalam membangun kolaborasi.

Ferry juga menjelaskan bahwa pengetahuan memiliki karakter berbeda dari uang. Ketika uang digunakan oleh satu pihak, jumlahnya berkurang bagi pihak tersebut. Sebaliknya, pengetahuan dapat dibagikan dan digunakan oleh banyak pihak tanpa kehilangan manfaatnya. Bahkan, pengetahuan dapat semakin bernilai ketika dipertukarkan, dikembangkan, dan diterapkan bersama.

Namun, pengetahuan tidak selalu mudah dikenali atau dituliskan. Sebagian pengetahuan bersifat tersirat (tacit knowledge), yakni melekat pada pengalaman dan kepekaan seseorang. Misalnya, kemampuan membaca karakter calon mitra, memahami dinamika masyarakat, atau mengetahui alasan suatu pendekatan program berhasil. Pengetahuan seperti ini berisiko hilang ketika staf kunci meninggalkan organisasi, sementara pengalaman dan relasi yang dimilikinya belum terdokumentasi atau dibagikan kepada tim.

Karena itu, pengelolaan pengetahuan perlu menjadi kebiasaan organisasi. Pengetahuan harus ditangkap, didokumentasikan, disirkulasikan, dan digunakan kembali. Proses ini tidak selalu membutuhkan teknologi mahal. Organisasi dapat memulainya melalui catatan pendampingan, dokumentasi praktik baik, penyimpanan berkas bersama, serta kebiasaan berbagi pengalaman dan melakukan serah terima pengetahuan ketika terjadi pergantian personel.

Dalam sesi praktik, peserta diajak memetakan aset pengetahuan sekaligus mengidentifikasi potensi kebocoran pengetahuan dalam organisasi. Diskusi kasus membantu peserta memahami bahwa memiliki arsip saja belum cukup apabila dokumen sulit ditemukan, aksesnya terbatas, atau informasi penting hanya diketahui satu orang.

Melalui pelatihan ini, peserta didorong untuk membangun sistem yang menjaga pengetahuan sebagai milik bersama. Dengan demikian, pengalaman individu dapat menjadi pembelajaran organisasi, sementara aset yang telah dimiliki dapat membuka peluang kolaborasi dan mobilisasi sumber daya yang lebih luas. Pada akhirnya, organisasi yang kuat bukan hanya organisasi yang mampu memperoleh pendanaan, tetapi juga organisasi yang mengenali kekayaannya sendiri, menjaga pengetahuannya, dan mampu mengubahnya menjadi daya bersama.

Saat Masyarakat Lokal Menjadi Bagian dari Keuntungan Bisnis Hijau

By Liputan Kegiatan

Jakarta (29/9/2026). Di tengah krisis iklim, berbagai inisiatif lokal tumbuh untuk menjaga lingkungan sekaligus membangun ekonomi masyarakat. Namun, inisiatif hijau tidak otomatis menjadi inklusif. Komunitas lokal bisa saja dilibatkan sebagai pemasok bahan baku atau penerima manfaat, tetapi tetap tidak memiliki posisi tawar dalam menentukan harga, mengakses pembiayaan, maupun menikmati nilai tambah dari produk yang mereka hasilkan. Tantangannya adalah membangun model bisnis yang tidak hanya berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan keuntungan usaha, tetapi juga memastikan masyarakat menjadi pelaku utama yang memperoleh manfaat secara adil.

Persoalan tersebut menjadi pembahasan dalam seminar daring bertajuk “Model Bisnis Inklusif untuk Proyek Hijau Lokal” yang diselenggarakan pada Selasa, 29 September 2026. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Lokadaya, Penabulu Research Institute, dan Lingkar Madani, dengan dukungan Uni Eropa. Seminar menghadirkan tiga narasumber dari latar belakang berbeda, yaitu Heri Saputro dari Perkumpulan untuk Peningkatan Usaha Kecil (PUPUK), Mulyani Kusumawati dari PT Kelola Agro Makmur, serta Dr. Febryanti Simon dari SW Indonesia.

Dalam pengantar diskusi, perwakilan Lokadaya menekankan pentingnya mempertemukan inisiatif lokal yang merespons krisis iklim dengan sumber daya yang dimiliki sektor swasta dan pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat membuka akses terhadap modal, teknologi, pasar, dan pembiayaan bagi usaha berbasis masyarakat.

Namun, inklusivitas tidak cukup diwujudkan dengan mencantumkan kata community atau komunitas dalam sebuah model bisnis. Masyarakat perlu dilibatkan secara bermakna dalam membangun ekosistem usaha, termasuk dalam pengambilan keputusan, pembagian risiko, serta distribusi nilai tambah yang dihasilkan.

Heri Saputro membagikan pengalaman PUPUK dalam mendampingi kelompok usaha masyarakat. Ia menjelaskan pentingnya pendekatan rantai nilai dan pengembangan pasar untuk memperbaiki posisi tawar komunitas. Dalam praktiknya, pendampingan tidak berhenti pada peningkatan kemampuan produksi, tetapi juga mendorong penguatan kelembagaan, perluasan akses pembiayaan, dan pembentukan hubungan usaha yang lebih setara serta akuntabel.

PUPUK berperan sebagai fasilitator, penguat kapasitas, dan penghubung pasar. Pendekatan ini diterapkan dalam sejumlah inisiatif, termasuk perhutanan sosial, kelompok usaha perempuan, dan agroforestri. Tujuannya adalah membantu kelompok masyarakat mengembangkan usaha yang lebih terhubung dengan pasar dan mampu bertahan dalam jangka panjang.

Dari perspektif sektor swasta, Mulyani Kusumawati memaparkan praktik kemitraan PT Kelola Agro Makmur di Temanggung, Jawa Tengah. Perusahaan agribisnis ini mengelola dan memasarkan sejumlah komoditas pertanian, antara lain edamame dan okra, melalui kemitraan dengan petani.

Dalam model tersebut, petani tidak hanya menghasilkan produk, tetapi juga mendapatkan pendampingan terkait perawatan tanaman hingga panen. Produk dari petani mitra kemudian dipasarkan melalui perusahaan, termasuk untuk memenuhi kebutuhan ekspor ke Jepang. Praktik ini memperlihatkan bagaimana kemitraan usaha dapat menghubungkan produksi lokal dengan akses pasar yang lebih luas.

Sementara itu, Dr. Febryanti Simon dari SW Indonesia membawa perspektif lingkungan, sosial, tata kelola, dan keuangan berkelanjutan dalam pembahasan model bisnis inklusif. Perspektif ini penting untuk menilai apakah suatu model bisnis benar-benar memberikan manfaat sosial dan lingkungan, sekaligus memiliki fondasi ekonomi yang dapat dipertahankan.

Diskusi juga menyoroti tantangan ketika komunitas berhadapan dengan pembeli besar atau off-taker. Meski kualitas produksi dan pengolahan pascapanen telah meningkat, petani masih dapat menghadapi keterbatasan akses ekspor dan posisi tawar yang lemah. Karena itu, penguatan produksi perlu disertai strategi untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan nilai tambah yang dinikmati masyarakat.

Seminar ini menegaskan bahwa model bisnis inklusif membutuhkan kolaborasi antara komunitas, pelaku usaha, organisasi masyarakat sipil, dan pihak pendukung lainnya. Keberhasilan tidak cukup diukur dari pertumbuhan usaha atau klaim ramah lingkungan, tetapi juga dari keterlibatan masyarakat dalam rantai nilai dan pembagian manfaat yang lebih adil.

Proyek hijau yang berkelanjutan bukan hanya proyek yang menjaga alam, melainkan juga yang memberi ruang bagi masyarakat lokal untuk tumbuh, berdaya, dan ikut menentukan masa depan ekonominya.

Seminar Online; “Mendalami Model Bisnis Inklusif untuk Mendukung Proyek Hijau Lokal”

By Kyutri

Kawan Lokadaya! 👋

Bisnis Inklusif adalah pendekatan bisnis yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga membuka ruang bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, rentan, atau termarginalkan untuk terlibat secara lebih bermakna dalam rantai nilai—baik sebagai produsen, pemasok, tenaga kerja, pelaku usaha, maupun mitra.

Untuk mengenal lebih jauh konsep dan praktiknya, khususnya dalam konteks iklim, energi, dan ekonomi sirkular, yuk bergabung dalam Seminar Online Lokadaya: Mendalami Model Bisnis Inklusif untuk Mendukung Proyek Hijau Lokal, yang akan diselenggarakan pada:

🗓️ Selasa, 29 September 2026
⏰ 09.00–12.00 WIB
💻 Zoom Meeting http://bit.ly/LD-BisnisInklusif

Sampai bertemu dan berdiskusi bersama! 🙌

Mengubah Aset Menjadi Daya Bersama

By Liputan Kegiatan

Jakarta (16/9/2026). Pengetahuan yang dimiliki organisasi masyarakat sipil tidak seharusnya berhenti di dalam kepala, tersimpan dalam arsip, atau hanya menjadi laporan kegiatan. Pengetahuan, pengalaman, kepakaran, jejaring, hingga praktik baik merupakan aset yang dapat diolah menjadi kekuatan baru. Tantangannya adalah bagaimana aset tersebut dibaca, diceritakan, dihubungkan, dan digerakkan menjadi jejaring serta aksi bersama. Gagasan inilah yang menjadi pembahasan utama dalam pelatihan kedua Batch 1 Serial Kyutri Mobilisasi Sumber Daya Berbasis Pengelolaan Pengetahuan.

Pelatihan yang diselenggarakan pada Rabu, 16 September 2026 ini mengangkat tema “Dari Pengetahuan ke Jejaring dan Aksi”. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Lokadaya, Center for Civic Engagement and Studies (CCES), dan Lingkar Madani, dengan dukungan Penabulu dan Uni Eropa.

Narasumber dalam sesi ini adalah Ferry Edwin Sirait, Associate Director Center for Civic Engagement and Studies (CCES). Dalam paparannya, Ferry mengajak peserta melanjutkan proses yang telah dimulai pada pelatihan sebelumnya, seperti mengenali berbagai aset pengetahuan yang sebenarnya telah dimiliki organisasi.

Menurut Ferry, pengelolaan pengetahuan tidak semata-mata berkaitan dengan arsip atau dokumentasi. Ia merupakan proses untuk mengubah pengalaman dan pengetahuan yang sebelumnya masih melekat pada individu menjadi aset yang dapat dibaca, dibagikan, dihubungkan, dan dimobilisasi.

“Knowledge management” dalam konteks ini menjadi semacam jembatan. Pengetahuan yang berada di dalam organisasi perlu dialirkan keluar sehingga dapat menjadi daya bagi organisasi, individu, maupun ekosistem jejaring.

Ferry menekankan bahwa sumber daya organisasi jauh lebih luas daripada uang. Dalam pemetaan aset yang dibahas dalam pelatihan, terdapat berbagai bentuk modal, mulai dari modal finansial, sosial, manusia, budaya, politik, hingga modal alam dan infrastruktur. Jejaring, kepercayaan, pengalaman, kepakaran, nilai-nilai kolektif, kearifan lokal, serta hubungan dengan berbagai pihak merupakan kekuatan yang dapat membuka peluang.

Karena itu, organisasi masyarakat sipil perlu melihat kembali apa yang sebenarnya mereka miliki. Sebuah pengalaman pendampingan, misalnya, tidak berhenti sebagai cerita internal. Pengalaman tersebut dapat didokumentasikan, dirumuskan menjadi pengetahuan, kemudian dikemas menjadi narasi yang dapat dipahami oleh pihak lain.

Menurut Ferry, cara sebuah organisasi menceritakan asetnya juga menentukan bagaimana pihak luar melihat organisasi tersebut. Aset yang sama dapat terdengar biasa saja atau menjadi sesuatu yang menarik dan meyakinkan, bergantung pada bagaimana ia disajikan. Narasi kemudian menjadi pintu untuk membangun kepercayaan dan membuka relasi baru.

Pembahasan juga diarahkan pada bagaimana organisasi memetakan kekuatan jejaring. Relasi tidak selalu berada pada tingkat yang sama. Ada hubungan yang kuat di dalam kelompok atau bonding, hubungan yang menjembatani kelompok berbeda atau bridging, serta hubungan yang menghubungkan organisasi dengan pihak yang memiliki sumber daya dan pengaruh lebih luas atau linking.

Dengan memahami posisi setiap relasi, organisasi dapat menentukan langkah berikutnya yaitu memperkuat hubungan, membangun kemitraan, atau menghubungkan kebutuhan dengan pihak yang memiliki pengetahuan maupun sumber daya yang relevan.

Dalam sesi praktik, peserta diajak mengidentifikasi pengetahuan yang dapat dibagikan, siapa yang membutuhkan pengetahuan tersebut, serta kanal yang dapat digunakan untuk mempertemukan keduanya. Pengetahuan tentang penguatan kelembagaan, pengalaman mengakses dana desa, publikasi, membangun hubungan dengan pemerintah daerah, kemitraan dengan BAZNAS maupun CSR menjadi contoh aset yang dapat dipertukarkan dalam jejaring.

Bagi Ferry, proses tersebut menunjukkan bahwa mobilisasi sumber daya tidak harus selalu dimulai dari proposal. Ia dapat dimulai dari kemampuan organisasi mengenali apa yang dimiliki, membagikannya, membangun kepercayaan, lalu mengubah hubungan menjadi kerja sama dan aksi.

Melalui sesi kedua ini, peserta didorong untuk melihat pengetahuan bukan sebagai sesuatu yang pasif, melainkan sebagai daya yang dapat menghubungkan organisasi dengan organisasi lain, masyarakat, pemerintah, sektor swasta, maupun berbagai sumber daya di sekitarnya. Pada akhirnya, dari pengetahuan lahir jejaring. Dari jejaring tumbuh kepercayaan. Dan dari kepercayaan, terbuka ruang untuk membangun aksi bersama yang lebih luas.

Mobilisasi Sumber Daya Bukan Sekadar Proposal, tetapi Mengelola Pengetahuan

By Liputan Kegiatan

Jakarta (15/9/2026). Banyak organisasi masyarakat sipil memiliki data, pengalaman, jejaring, dan pengetahuan yang melimpah. Namun, memiliki data belum tentu berarti memiliki pengetahuan, dan memiliki pengetahuan belum otomatis menjadikannya sebagai kekuatan. Ketika pengetahuan hanya melekat pada individu, ia bahkan bisa ikut hilang ketika orang tersebut meninggalkan organisasi. Karena itu, mobilisasi sumber daya tidak cukup dipahami sebagai upaya mencari pendanaan. Ada sumber daya lain yang tak kalah penting yaitu pengetahuan yang perlu dikenali, dikelola, dibagikan, dan diubah menjadi daya bersama.

Perspektif tersebut menjadi pembahasan dalam pelatihan pertama Serial Kyutri Mobilisasi Sumber Daya Berbasis Pengelolaan Pengetahuan (Knowledge Management) yang diselenggarakan Lokadaya, CCES, dan Lingkar Madani dengan dukungan Penabulu dan Uni Eropa. Pelatihan Batch 1 ini berlangsung pada Selasa, 15 September 2026, dengan tema “Mobilisasi Sumber Daya adalah Persoalan Pengetahuan.” Narasumber dalam webinar ini adalah Ferry Edwin Sirait, Associate Director Center for Civic Engagement and Studies (CCES).

Dalam sesi tersebut, Ferry mengajak peserta menggeser cara pandang tentang mobilisasi sumber daya. Selama ini, mobilisasi sumber daya sering kali identik dengan kemampuan organisasi menyusun proposal dan mendapatkan pendanaan. Padahal, menurutnya, menulis proposal hanyalah bagian kecil dari keseluruhan pekerjaan mobilisasi sumber daya.

“Mobilisasi itu bukan soal jago nulis proposal,” tegas Ferry dalam pemaparannya.

Menurutnya, pekerjaan yang lebih besar justru berada di balik proposal yaitu bagaimana organisasi mengelola pengetahuan, membangun cerita, melakukan riset, mengolah data, memperkuat sistem internal, dan mengembangkan jejaring. Semua itu merupakan bagian dari aset yang dapat digunakan organisasi untuk membangun kekuatan.

Pengetahuan menjadi penting karena sifatnya berbeda dengan sumber daya finansial. Uang yang digunakan oleh satu pihak akan berkurang bagi pihak tersebut. Sementara pengetahuan justru dapat bertambah nilainya ketika dibagikan. Semakin banyak orang memahami, menggunakan, dan mengembangkan sebuah pengetahuan, semakin besar pula potensi daya yang dihasilkan.

Dalam konteks organisasi masyarakat sipil, kekuatan tersebut sebenarnya sudah tersedia. Setiap organisasi memiliki pengalaman, kepakaran, praktik baik, pengetahuan lokal, serta pemahaman terhadap komunitas yang menjadi bagian dari kerja mereka. Tantangannya adalah bagaimana aset tersebut dikenali dan tidak berhenti sebagai pengetahuan personal.

Ferry menjelaskan bahwa persoalan sering muncul ketika pengetahuan terlalu melekat pada individu. Ketika seseorang meninggalkan organisasi, pengetahuan yang selama ini dimilikinya berpotensi ikut pergi. Karena itu, organisasi perlu membangun mekanisme agar pengetahuan dapat melekat pada lembaga, terdokumentasi, dan dapat digunakan oleh orang lain.

Di sinilah pengelolaan pengetahuan menjadi penting. Ferry mengajak peserta membedakan antara data, informasi, dan pengetahuan. Data merupakan catatan mentah yang belum memiliki konteks. Ketika data mulai diberi konteks dan dibaca sehingga menemukan pola, ia menjadi informasi. Sementara pengetahuan muncul ketika seseorang mampu memahami bagaimana bertindak berdasarkan informasi tersebut.

Sebagai contoh, data mengenai jumlah peserta sebuah kegiatan belum otomatis menjadi pengetahuan. Setelah dianalisis, organisasi mungkin menemukan bahwa sebagian besar peserta berasal dari wilayah tertentu. Dari sana dapat diperoleh informasi mengenai pola partisipasi. Pengetahuan kemudian muncul ketika organisasi memahami bagaimana memilih lokasi, waktu, atau strategi tertentu agar partisipasi masyarakat dapat meningkat.

Proses tersebut menunjukkan bahwa pengalaman sehari-hari organisasi sebenarnya menyimpan banyak pengetahuan berharga. Persoalannya adalah apakah pengalaman tersebut hanya berhenti sebagai ingatan individu atau diolah menjadi aset organisasi.

Ferry juga memperkenalkan beberapa proses dalam pertumbuhan pengetahuan, mulai dari berbagi pengetahuan yang melekat pada individu, menuangkannya dalam bentuk dokumen atau panduan, menggabungkan berbagai pengetahuan tertulis, hingga menggunakannya kembali dalam praktik organisasi.

Dengan demikian, pengelolaan pengetahuan bukan sekadar kegiatan administratif. Ia merupakan cara untuk memastikan pengalaman tidak hilang, pembelajaran tidak berulang dari nol, dan aset organisasi dapat terus berkembang.

Pelatihan ini sekaligus mengajak peserta melihat posisi organisasi masyarakat sipil secara berbeda. Organisasi tidak semata-mata sebagai pihak yang membutuhkan sumber daya, tetapi juga sebagai pemilik aset dan pengetahuan yang memiliki nilai bagi masyarakat dan jejaring.

Dari aset yang semula diam, pengetahuan dapat diolah menjadi daya yang mengalir. Dan ketika daya itu dibagikan, ia dapat memperkuat organisasi sekaligus membangun kekuatan kolektif. Pada akhirnya, mobilisasi sumber daya bukan hanya tentang apa yang bisa diperoleh organisasi dari luar, tetapi juga tentang seberapa jauh organisasi mampu mengenali, mengelola, dan membagikan kekuatan yang sebenarnya sudah mereka miliki.

Mengelola Konflik untuk Memperkuat Organisasi Masyarakat Sipil

By Liputan Kegiatan

Jakarta (26/8/2026). Kaderisasi tidak selalu berjalan mulus. Di dalam organisasi masyarakat sipil, perbedaan pandangan, nilai, pengalaman, kepentingan, hingga tekanan dari luar organisasi dapat memunculkan konflik. Namun, konflik tidak harus selalu dipandang sebagai ancaman. Ketika dikelola secara terbuka, adil, dan konstruktif, konflik justru dapat menjadi ruang untuk belajar, memperbaiki organisasi, serta melahirkan perubahan positif. Inilah salah satu tantangan penting dalam menjaga keberlanjutan kaderisasi di organisasi masyarakat sipil.

Gagasan tersebut menjadi pembahasan utama dalam pelatihan kelima sekaligus sesi terakhir Serial Kyutri Tematik Kepemimpinan, yang diselenggarakan Lokadaya dengan dukungan Penabulu dan Uni Eropa. Webinar yang berlangsung pada Rabu, 26 Agustus 2026 ini mengangkat tema “Merespon Tantangan Kaderisasi pada OMS” dengan menghadirkan Fajar Dhika dari LBH Semarang sebagai narasumber.

Dalam sesi tersebut, Fajar mengajak peserta melihat kembali salah satu persoalan yang kerap muncul dalam kehidupan organisasi, yakni konflik. Menurutnya, konflik merupakan sesuatu yang sulit dihindari karena setiap individu membawa pengalaman, pengetahuan, cara pandang, dan kepentingan yang berbeda.

Konflik dapat muncul antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun antarkelompok. Di dalam OMS, konflik juga dapat bersumber dari persoalan internal ataupun dipicu oleh situasi eksternal yang kemudian berdampak pada kondisi internal organisasi.

Ia membedakan konflik antara konflik substantif dan konflik emosional. Konflik substantif berkaitan dengan persoalan mendasar, seperti perbedaan prinsip, nilai, visi, maupun strategi organisasi. Sementara konflik emosional lebih banyak dipengaruhi kondisi psikologis, seperti ketidakpercayaan, rasa takut, tekanan, maupun pengalaman menghadapi intimidasi dalam kerja-kerja advokasi.

Kondisi eksternal yang semakin menekan ruang masyarakat sipil juga dapat memperuncing persoalan internal. Kriminalisasi, pembungkaman suara kritis, hingga tekanan terhadap pendamping masyarakat dapat membawa beban emosional bagi para pekerja OMS. Jika tidak dikelola, kondisi tersebut bukan hanya memengaruhi individu, tetapi juga dapat mengganggu kerja organisasi dan proses pengorganisasian masyarakat.

Namun, Fajar menegaskan bahwa konflik tidak selalu harus dihindari. Justru, konflik dapat menjadi peluang apabila organisasi memiliki kemampuan untuk mengelolanya.

“Konflik ini tidak bisa dibiarkan. Dia akan jadi produktif, dia akan bisa menjadi pemantik perubahan ketika itu dikelola,” demikian salah satu penekanan dalam sesi tersebut.

Manajemen konflik, menurut Fajar, setidaknya memiliki beberapa fungsi penting. Pertama, mencegah konflik berkembang menjadi lebih besar. Konflik yang dibiarkan tanpa ruang penyelesaian dapat membuat individu merasa tidak didengar hingga akhirnya memilih meninggalkan organisasi.

Kedua, manajemen konflik perlu membuka ruang komunikasi. Setiap pihak yang terlibat harus mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan pengalamannya. Pengambilan keputusan juga tidak seharusnya hanya didasarkan pada cerita dari satu pihak, melainkan melalui proses konfirmasi dan pemahaman terhadap situasi secara lebih utuh.

Ketiga, konflik dapat menjadi pemantik perubahan positif. Perbedaan pandangan yang dikelola secara konstruktif dapat membantu organisasi menemukan cara kerja, strategi, bahkan visi yang lebih baik.

Dalam konteks tersebut, Fajar menekankan pentingnya menghindari pendekatan agresif dan penggunaan otoritas secara sepihak. Cara-cara yang mengandalkan kekuasaan justru berpotensi membuat kader merasa tidak nyaman dan memilih keluar dari organisasi.

Sebaliknya, penyelesaian konflik perlu mengedepankan empati, negosiasi, konfirmasi, dan orientasi pada solusi. Organisasi perlu memahami persoalan yang dihadapi kader sebelum memberikan penilaian. Ketika sebuah program tidak berjalan, misalnya, persoalannya tidak serta-merta dianggap sebagai kegagalan individu. Perlu dilihat apa tantangannya, bagaimana kondisi lapangan, tekanan yang dihadapi, serta dukungan apa yang dibutuhkan.

Pengalaman LBH Semarang menunjukkan bahwa penyelesaian konflik juga membutuhkan mekanisme organisasi yang jelas, termasuk komunikasi berjenjang, pembagian tanggung jawab yang lebih merata, serta ruang untuk menyelesaikan persoalan secara bersama.

Pada akhirnya, kaderisasi bukan hanya tentang merekrut dan meningkatkan kapasitas kader. Kaderisasi juga berarti membangun organisasi yang mampu merawat orang-orang di dalamnya, termasuk ketika terjadi perbedaan dan konflik.

Melalui sesi terakhir ini, Serial Kyutri Tematik Kepemimpinan menegaskan kembali bahwa melawan kemunduran demokrasi membutuhkan organisasi masyarakat sipil yang sehat, reflektif, dan mampu mengelola perbedaan. Sebab, konflik yang dikelola dengan baik bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan dapat menjadi awal bagi perubahan yang lebih baik.

Kaderisasi Bukan Sekadar Merekrut, tetapi Menyiapkan Penggerak dan Pemimpin OMS

By Liputan Kegiatan

Jakarta (19/8/2026). Di tengah tantangan demokrasi yang terus berubah, keberlanjutan organisasi masyarakat sipil (OMS) tidak hanya ditentukan oleh seberapa kuat organisasi bergerak hari ini, tetapi juga oleh siapa yang akan melanjutkan perjuangan esok hari. Kaderisasi karena itu bukan sekadar urusan menambah anggota. Ia adalah proses panjang untuk menanamkan nilai, membangun kapasitas, memberikan pengalaman, hingga menyiapkan generasi baru yang mampu menjadi penggerak sekaligus pemimpin organisasi.

Gagasan tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan dalam Serial Kyutri Tematik Kepemimpinan yang diselenggarakan Lokadaya dengan dukungan Penabulu dan Uni Eropa. Mengusung tagline “Lawan Kemunduran Demokrasi dengan Kaderisasi,” pelatihan keempat digelar pada Rabu, 19 Agustus 2026, dengan tema “Pelaksanaan Kaderisasi pada OMS.” Sesi ini menghadirkan Nukhan Dzu Khalimun dari LBH Semarang sebagai narasumber.

Dalam paparannya, Nukhan menekankan bahwa kaderisasi tidak dapat dipahami sebatas proses merekrut sebanyak mungkin orang. Yang lebih penting adalah bagaimana organisasi merekrut, mengelola, mengembangkan, dan mempersiapkan mereka untuk mengambil peran yang lebih besar.

“Kaderisasi atau pengelolaan kader itu bukan tentang bagaimana kemudian kita merekrut sebanyak mungkin orang,” ujarnya.

Menurut Nukhan, seseorang yang masuk ke dalam organisasi perlu mengalami proses yang membuatnya memiliki keterikatan dengan nilai dan misi lembaga. Kader bukan hanya personel yang menjalankan pekerjaan, tetapi individu yang memiliki nilai, keterampilan, pengalaman, serta tanggung jawab yang terus berkembang seiring perjalanan di dalam organisasi.

Karena itu, kaderisasi harus dipandang sebagai sebuah siklus yang terus berjalan, bukan kegiatan yang selesai dalam satu atau dua bulan. Di dalamnya terdapat proses rekrutmen, pemetaan kapasitas, penjenjangan, peningkatan kapasitas, penugasan, evaluasi, hingga regenerasi.

Setiap tahapan juga membutuhkan standar yang jelas. Organisasi perlu mengetahui kapasitas apa yang sudah dimiliki seorang kader dan kemampuan apa yang masih perlu dikembangkan. Dari pemetaan tersebut, OMS dapat menemukan gap kompetensi dan menyusun rencana peningkatan kapasitas yang sesuai.

Nukhan memberikan gambaran dari pengalaman LBH Semarang yang memiliki beberapa jenjang kaderisasi, mulai dari volunteer, asisten pengabdi bantuan hukum, pengabdi bantuan hukum, hingga jenjang utama. Setiap jenjang memiliki peran, tanggung jawab, dan kompetensi yang berbeda.

Menurutnya, peningkatan kapasitas tidak cukup berhenti pada pemberian pengetahuan melalui pelatihan. Kader juga membutuhkan penugasan dan pengalaman langsung agar pengetahuan yang diperoleh dapat berubah menjadi keterampilan. Pengalaman berjejaring, bekerja bersama masyarakat, melakukan advokasi, hingga terlibat dalam kerja organisasi menjadi bagian penting dalam proses tersebut.

Ia juga mengingatkan OMS agar tidak menggunakan standar kompetensi yang terlalu abstrak. Istilah seperti “loyal”, “memiliki jiwa kepemimpinan”, atau “memahami organisasi” perlu diterjemahkan menjadi indikator perilaku yang dapat diamati dan diukur.

Misalnya, kemampuan dapat terlihat dari apakah seorang kader mampu menjalankan tugas organisasi, memimpin diskusi, menjelaskan nilai dan tujuan organisasi, atau mengambil keputusan sekaligus mempertanggungjawabkannya.

Dalam kerangka tersebut, kaderisasi akhirnya bukan hanya tentang menciptakan orang yang mampu bekerja, tetapi menyiapkan penggerak, pengelola, dan calon pemimpin organisasi. Kader dasar diharapkan memahami nilai dan prinsip organisasi. Kader penggerak mulai mampu menjalankan dan mengorganisir kerja. Pada jenjang berikutnya, kader diharapkan mampu memimpin serta mengevaluasi kerja, hingga akhirnya mampu membaca situasi, menentukan arah, dan mengambil keputusan strategis.

Bagi OMS, kaderisasi menjadi investasi jangka panjang. Ketika demokrasi menghadapi berbagai tekanan dan ruang gerak masyarakat sipil menghadapi tantangan, keberadaan kader yang memahami nilai organisasi sekaligus memiliki kapasitas untuk bergerak menjadi semakin penting.

Sebab perjuangan tidak cukup hanya dijalankan oleh mereka yang ada hari ini. Ia harus diwariskan melalui kaderisasi agar nilai, pengetahuan, pengalaman, dan keberanian untuk memperjuangkan keadilan tetap hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Strategi Rekrutmen OMS untuk Keberlanjutan Gerakan

By Liputan Kegiatan

Jakarta (12/8/2026). Sebuah organisasi tidak akan bertahan hanya karena memiliki visi dan misi yang kuat. Di balik keberlanjutan sebuah gerakan, selalu ada orang-orang yang bersedia belajar, berkomitmen, dan meneruskan nilai perjuangan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Karena itu, kaderisasi bukan sekadar mencari orang baru untuk mengisi posisi yang kosong. Ia adalah proses menyiapkan manusia yang mampu memahami persoalan, bekerja bersama masyarakat, dan menjaga agar visi organisasi tetap hidup dalam menghadapi perubahan zaman.

Lokadaya bersama LBH Semarang dan Lingkar Madani, dengan dukungan Penabulu dan Uni Eropa melalui program Co-Evolve 2, kembali melanjutkan Serial Kyutri Tematik Kepemimpinan pada Rabu, 12 Agustus 2026. Mengusung tagline “Lawan Kemunduran Demokrasi dengan Kaderisasi”, pelatihan ketiga ini mengangkat tema “Rekrutmen Kader OMS” dengan menghadirkan Muhammad Safali dari LBH Semarang sebagai narasumber.

Dalam pemaparannya, Safali menegaskan bahwa rekrutmen kader organisasi masyarakat sipil (OMS) perlu dimulai dari kesiapan organisasi itu sendiri. Sebelum mencari kader, organisasi perlu mengetahui kebutuhan dasarnya, memahami visi dan misi, serta memetakan jenis pekerjaan yang akan dilakukan. Dengan demikian, kader yang direkrut tidak hadir tanpa arah, tetapi memiliki posisi dan peran yang jelas dalam struktur organisasi.

Menurut Safali, terdapat sejumlah hal mendasar yang perlu diperhatikan dalam proses rekrutmen. Salah satunya adalah komitmen. Kader bukan hanya orang yang memiliki kemampuan tertentu, tetapi juga harus memiliki kesediaan untuk memegang nilai-nilai yang menjadi dasar organisasi. Dalam konteks LBH Semarang, nilai-nilai bantuan hukum struktural menjadi salah satu fondasi yang perlu dipahami dan dijalankan oleh setiap kader.

Kaderisasi juga tidak dapat dilepaskan dari karakter gerakan organisasi. OMS bekerja dalam berbagai isu, mulai dari buruh, kebebasan sipil dan demokrasi, kelompok minoritas dan rentan, hingga lingkungan, agraria, dan pesisir. Karena itu, kader perlu memahami konteks persoalan yang menjadi ruang kerja organisasi serta mampu memastikan bahwa kerja-kerja tersebut tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Safali juga menekankan pentingnya pembagian tugas dan struktur organisasi. Kejelasan tupoksi diperlukan agar pekerjaan setiap kader tetap berada dalam koridor visi dan misi lembaga. Mekanisme rapat dan koordinasi pun menjadi bagian penting. Dalam pengalaman LBH Semarang, keputusan mengenai penanganan kasus tidak dilakukan secara personal, melainkan melalui mekanisme kelembagaan. Cara tersebut sekaligus menjadi ruang belajar bagi kader untuk memahami proses pengambilan keputusan secara kolektif.

Pengalaman LBH Semarang menunjukkan bahwa kaderisasi dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan. Proses tersebut dimulai dari Kalabahu, kemudian berlanjut pada tahapan volunteer, asisten pengabdi bantuan hukum, hingga pengabdi bantuan hukum. Setiap tahapan menjadi ruang bagi calon kader untuk mengenal lebih jauh cara kerja organisasi sekaligus menguji komitmen dan minat mereka.

Kalabahu menjadi salah satu pintu masuk penting. Melalui proses tersebut, calon kader diperkenalkan pada cara kerja, visi dan misi lembaga, perspektif hak asasi manusia, demokrasi, serta berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Jawa Tengah. Setelah itu, proses rekrutmen volunteer dilakukan melalui tahapan pendaftaran, tes tertulis, wawancara, evaluasi, hingga penerimaan.

Namun, proses kaderisasi tidak berhenti pada penerimaan. Volunteer mendapatkan kesempatan untuk terlibat langsung selama sekitar enam bulan. Mereka tidak hanya datang ke kantor, tetapi ikut dalam berbagai proses organisasi, seperti pendampingan kasus, pendidikan, kampanye, dan kerja bersama jaringan. Dengan keterlibatan langsung tersebut, calon kader belajar memahami pekerjaan organisasi melalui pengalaman nyata.

Pendampingan menjadi elemen penting dalam proses tersebut. Volunteer tidak dibiarkan belajar sendirian. Mereka didampingi oleh pengabdi bantuan hukum, asisten, maupun kepala bidang. Sistem mentoring memungkinkan proses transfer pengetahuan berjalan secara lebih terarah sekaligus membantu organisasi mengenali kemampuan dan minat kader.

Setelah menjalani proses selama enam bulan, pimpinan organisasi melakukan evaluasi untuk melihat pengalaman, kemampuan, dan ketertarikan masing-masing kader. Penempatan kemudian dapat disesuaikan dengan minat dan bidang yang ingin mereka dalami. Bagi Safali sendiri, proses tersebut membawanya untuk semakin memantapkan perspektif dan bekerja pada isu perburuhan.

Model kaderisasi semacam ini menjadi salah satu alasan LBH Semarang dapat terus mempertahankan keberadaannya dalam kerja-kerja hak asasi manusia dan demokrasi. Keterbukaan terhadap rekrutmen, transformasi pengetahuan, serta hubungan dengan kader-kader sebelumnya menjadi bagian dari proses menjaga kesinambungan organisasi.

Bagi organisasi masyarakat sipil, kaderisasi pada akhirnya bukan sekadar persoalan menambah jumlah anggota. Kader adalah representasi lembaga sekaligus penerus visi dan misi organisasi. Tanpa kaderisasi, organisasi akan kesulitan menjaga keberlanjutan kerja ketika generasi sebelumnya memasuki masa purna.

Melalui pelatihan ketiga Serial Kyutri Tematik Kepemimpinan, pembelajaran tentang rekrutmen kader menjadi pengingat bahwa melawan kemunduran demokrasi membutuhkan organisasi yang mampu bertahan dalam jangka panjang. Sebab, perjuangan tidak cukup hanya dimulai. Ia harus diwariskan, dirawat, dan diteruskan oleh mereka yang siap mengambil tanggung jawab di generasi berikutnya.

Membaca Arah Baru Gerakan Orang Muda

By Liputan Kegiatan

Jakarta (5/8/2026). Orang muda tidak kekurangan kepedulian. Yang sering kali kurang adalah ruang untuk didengar, kesempatan untuk menentukan pilihan, dan strategi organisasi yang benar-benar memahami kehidupan mereka. Di tengah biaya hidup yang meningkat, tekanan kesehatan mental, tuntutan pendidikan dan pekerjaan, serta derasnya arus informasi digital, cara orang muda terlibat dalam gerakan sosial pun berubah. Karena itu, memahami gerakan orang muda hari ini tidak cukup dengan membandingkannya dengan pengalaman generasi sebelumnya. Mereka perlu didengar dari konteks mereka sendiri.

Lokadaya bersama LBH Semarang dan Lingkar Madani, dengan dukungan Penabulu dan Uni Eropa, menyelenggarakan pelatihan kedua dalam Serial Kyutri Tematik Kepemimpinan pada Rabu, 5 Agustus 2026. Mengusung tagline “Lawan Kemunduran Demokrasi dengan Kaderisasi”, webinar bertajuk “Kecenderungan Gerakan Orang Muda” menghadirkan Cornelius Gea, pengacara publik dari LBH Semarang, sebagai narasumber.

Pembahasan dimulai dari pertanyaan sederhana tetapi penting mengenai seberapa penting keterlibatan orang muda dalam gerakan? Dalam pengantarnya, peserta diajak melihat bahwa orang muda hadir dalam berbagai ruang Gerakan seperti mahasiswa, pelajar, seniman, warga yang menghadapi konflik langsung, hingga mereka yang baru bergabung dengan organisasi masyarakat sipil. Masing-masing membawa latar belakang, pengalaman, dan cara bergerak yang berbeda.

Namun, keterlibatan orang muda tidak dapat dilepaskan dari persoalan yang mereka hadapi. Cornel menyoroti setidaknya beberapa tantangan besar, meliputi kesehatan mental, kemiskinan, biaya pendidikan dan hidup yang meningkat, serta banjir informasi yang dapat mengalihkan perhatian. Kondisi tersebut membuat kehidupan orang muda hari ini tidak selalu lebih mudah dibanding generasi sebelumnya.

Dalam konteks ekonomi, keterlibatan dalam gerakan bahkan dapat menjadi persoalan tersendiri. Banyak anak muda harus bekerja sambil kuliah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketika mengikuti kegiatan selama beberapa hari, mereka mungkin harus meninggalkan pekerjaan dan kehilangan pendapatan. Karena itu, menurut Cornel, persoalannya tidak selalu terletak pada ada atau tidaknya komitmen. Kemampuan untuk berkomitmen juga berkaitan dengan kondisi dan privilege yang dimiliki seseorang.

Situasi tersebut menuntut organisasi masyarakat sipil untuk mengubah cara melihat orang muda. Mereka tidak seharusnya hanya ditempatkan sebagai penerima instruksi atau pelaksana program. Sebaliknya, organisasi perlu memahami bahwa orang muda memiliki keunggulan berupa kreativitas, keberanian mencoba cara baru, serta kemampuan menemukan alternatif yang kadang tidak terpikirkan oleh generasi yang lebih tua.

Cornel juga menekankan pentingnya mendengar. Dalam proses mengorganisir orang muda, niat baik saja tidak cukup. Organisasi perlu memberikan ruang bagi keraguan, kritik, dan pertanyaan mereka. Bahkan ketika pertanyaan tersebut terasa mengganggu atau mempertanyakan cara kerja organisasi sendiri, respons yang dibutuhkan bukan antipati, melainkan kesediaan untuk mendengarkan dan menguji kembali asumsi yang ada.

Mendengar juga berarti memberikan ruang kepada orang muda untuk mengambil keputusan. Menurut Cornel, dalam keputusan-keputusan kolektif, sebisa mungkin ruang menentukan pilihan diberikan kepada mereka. Generasi yang lebih tua dapat membantu dengan memberikan konteks ketika diperlukan, tetapi tidak semestinya selalu mengambil alih keputusan. Hal tersebut didasarkan pada pengalaman bahwa orang muda memiliki akses informasi dan wawasan yang membuat mereka mampu menghasilkan gagasan-gagasan baru.

Cara memahami orang muda juga perlu keluar dari asumsi generasi sebelumnya. Cornel bahkan memberi contoh sederhana seperti memahami musik yang didengarkan orang muda dapat menjadi salah satu cara untuk mengenali keresahan, bahasa budaya, dan dunia yang sedang mereka hidupi.

Selain perubahan cara berorganisasi, salah satu kecenderungan penting gerakan orang muda adalah semakin kuatnya aktivisme digital. Menurut Cornel, fenomena tersebut semakin masif sejak masa pandemi ketika aktivitas masyarakat bergeser ke ruang digital. Media sosial kemudian menjadi ruang untuk menyuarakan isu, membangun perhatian publik, memperluas jaringan, dan dalam kondisi tertentu mendorong perubahan kebijakan.

Namun, aktivisme digital bukan tanpa risiko. Peserta membahas berbagai persoalan seperti serangan balik, akun buzzer, peretasan, intimidasi, doxing, phishing, kebocoran data, hingga ancaman regulasi. Karena itu, keberanian bersuara perlu berjalan bersama pengetahuan mengenai keamanan digital dan tata kelola bermedia sosial.

Di sisi lain, aktivisme digital juga membutuhkan data dan pengetahuan yang kuat. Kampanye atau advokasi tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan membuat konten. Pesan yang disampaikan perlu ditopang dokumen, data, dan informasi yang valid. Dengan begitu, ruang digital dapat menjadi pintu masuk advokasi sekaligus alat untuk melawan informasi keliru.

Diskusi peserta kemudian memperkuat gagasan tersebut. Aktivisme digital dinilai penting karena mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat dengan cepat. Namun, banjir informasi juga membuat perhatian publik mudah berpindah. Karena itu, tantangan gerakan bukan hanya bagaimana membuat isu menjadi viral, tetapi bagaimana membangun perhatian yang lebih panjang dan menghubungkannya dengan kerja-kerja gerakan di dunia nyata.

Pelatihan ini akhirnya membawa satu pesan penting bagi organisasi masyarakat sipil, bahwa orang muda tidak perlu dipaksa menjadi seperti generasi sebelumnya. Organisasi justru perlu belajar memahami bagaimana mereka berpikir, apa yang mereka hadapi, apa yang membuat mereka bergerak, dan ruang seperti apa yang memungkinkan mereka berkontribusi.

Sebab, melawan kemunduran demokrasi melalui kaderisasi bukan sekadar mempersiapkan pengganti kepemimpinan. Ia adalah proses membuka ruang agar generasi baru dapat tumbuh, bersuara, mengambil keputusan, dan menemukan cara mereka sendiri untuk menjaga demokrasi tetap hidup.

Perpajakan Badan Sebagai Landasan Misi Masa Depan Organisasi

By Liputan Kegiatan

Jakarta (3/8/2026). Bagi organisasi masyarakat sipil, mengelola keuangan tidak berhenti ketika laporan keuangan selesai disusun. Ada satu langkah penting yang menentukan apakah laporan tersebut dapat menjadi dasar pertanggungjawaban perpajakan yaitu memastikan angka-angka dalam laporan keuangan dapat diterjemahkan sesuai ketentuan fiskal. Di titik inilah pemahaman tentang pajak badan, pelaporan SPT, dan rekonsiliasi fiskal menjadi penting.  Bukan hanya untuk memenuhi kewajiban, tetapi juga untuk memastikan tata kelola organisasi berjalan sehat, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Lokadaya menyelenggarakan pelatihan kedelapan sekaligus sesi terakhir Serial Kyutri Keuangan Strategis Organisasi Masyarakat Sipil, dengan tagline “Keuangan Sehat, Organisasi Kuat.” Webinar penutup ini mengangkat tema “Perpajakan Badan” dan kembali menghadirkan Hadi Prayitno, konsultan sekaligus praktisi keuangan dengan spesialisasi pada organisasi nirlaba.

Sesi terakhir ini sekaligus menjadi ruang untuk menyegarkan kembali pemahaman peserta mengenai kewajiban perpajakan badan setelah pada sesi-sesi sebelumnya membahas berbagai aspek perpajakan yang muncul dari transaksi keuangan sehari-hari. Jika kewajiban perpajakan sebelumnya banyak berkaitan dengan pelaporan pajak bulanan, kali ini perhatian diarahkan pada kewajiban organisasi yang dilaporkan setiap tahun melalui SPT PPh Badan.

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah perubahan mekanisme pelaporan PPh Badan. Hadi menjelaskan bahwa untuk tahun pajak 2025, pelaporan PPh Badan telah menggunakan aplikasi Coretax, berbeda dengan mekanisme yang digunakan pada tahun-tahun sebelumnya. Perubahan ini membawa sejumlah perbedaan, mulai dari aplikasi yang digunakan, tahapan pengisian SPT, hingga cara menyajikan informasi laporan keuangan.

Dalam sesi tersebut, peserta diajak memahami bahwa perubahan sistem pelaporan tidak hanya berkaitan dengan penggunaan aplikasi baru. Ada perubahan cara berpikir dalam mengisi laporan. Pada mekanisme Coretax, pengisian dimulai dari bagian induk kemudian dilanjutkan dengan lampiran-lampiran yang diperlukan. Organisasi juga perlu memahami jenis usaha yang sesuai ketika mengisi informasi laporan keuangannya di dalam sistem.

Pembahasan kemudian masuk pada salah satu materi penting, yaitu rekonsiliasi fiskal. Hadi menegaskan bahwa laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi, termasuk ISAK 335 untuk entitas berorientasi nonlaba, tidak serta-merta menjadi laporan yang digunakan untuk menghitung kewajiban PPh Badan. Laporan tersebut perlu dikonversi terlebih dahulu menjadi laporan keuangan berdasarkan perspektif perpajakan. Proses inilah yang disebut sebagai rekonsiliasi fiskal.

Pemahaman ini penting karena terdapat perbedaan antara istilah yang digunakan dalam laporan keuangan organisasi dan perspektif perpajakan. Dalam laporan organisasi nirlaba, misalnya, kondisi ketika penerimaan lebih besar daripada biaya dapat disebut sebagai sisa lebih. Namun, dari perspektif pajak, sisa lebih tersebut perlu dianalisis lebih lanjut untuk menentukan perlakuan perpajakannya.

Hadi juga menjelaskan kondisi tertentu yang berkaitan dengan sisa lebih organisasi nirlaba. Sisa lebih dapat memperoleh perlakuan tertentu sepanjang memenuhi persyaratan yang dijelaskan dalam materi, termasuk terkait sumber penerimaan dan penggunaan sisa lebih tersebut untuk pembangunan sarana dan prasarana sosial atau penempatan sebagai dana abadi dalam jangka waktu yang ditentukan.

Dalam konteks pelaporan, peserta juga diajak melihat kembali komponen laporan keuangan yang relevan untuk SPT PPh Badan. Hadi menjelaskan bahwa laporan posisi keuangan dan laporan penghasilan komprehensif menjadi bagian penting dalam pelaporan. Laporan penghasilan komprehensif terutama digunakan untuk melihat penerimaan, pengeluaran, serta sisa lebih organisasi, sementara laporan posisi keuangan dilampirkan sebagai informasi pendukung.

Organisasi juga perlu mampu mengidentifikasi sumber penerimaannya. Dalam laporan keuangan, penerimaan dapat berasal dari sumbangan, hibah, bantuan, kontribusi, iuran anggota, maupun sumber non-sumbangan seperti jasa, penyewaan fasilitas, investasi, dan penjualan produk. Pembedaan tersebut menjadi penting ketika organisasi melakukan rekonsiliasi fiskal.

Demikian pula dengan biaya. Sesuai pembahasan dalam ISAK 335, biaya dapat dikelompokkan berdasarkan sumber dana dan penggunaannya, seperti biaya program, biaya pendanaan, dan biaya manajemen umum. Pengelompokan yang tepat membantu organisasi membaca kembali bagaimana sumber daya digunakan sekaligus mempersiapkan informasi yang dibutuhkan dalam proses rekonsiliasi fiskal.

Pelatihan kedelapan ini menjadi penutup yang mempertemukan berbagai pembelajaran dalam Serial Kyutri. Dari penganggaran, cadangan keuangan, pelaporan ISAK 335, analisis laporan keuangan, hingga perpajakan, peserta diajak melihat bahwa kesehatan keuangan organisasi dibangun melalui sistem yang saling terhubung.

Pada akhirnya, “Keuangan Sehat, Organisasi Kuat” bukan sekadar tagline. Ia menjadi prinsip yang menegaskan bahwa organisasi masyarakat sipil membutuhkan kemampuan mengelola sumber daya secara strategis sekaligus memenuhi kewajiban secara bertanggung jawab. Penutupan Serial Kyutri menjadi pengingat bahwa tata kelola keuangan yang baik bukan tujuan akhir, melainkan fondasi agar organisasi mampu menjaga kepercayaan, memperkuat keberlanjutan, dan terus menjalankan misi sosialnya.

Memahami Pajak Personel untuk Menjaga Kredibilitas Organisasi Nirlaba

By Liputan Kegiatan

Jakarta (31/7/2026). Pajak mungkin terdengar seperti urusan yang rumit dan penuh risiko. Namun bagi organisasi masyarakat sipil, persoalan perpajakan justru hadir dalam aktivitas yang sangat sehari-hari seperti membayar gaji staf, memberikan honor kepada konsultan atau narasumber, membayar tenaga kerja lepas, hingga memberikan uang saku kepada peserta kegiatan. Kesalahan mengenali jenis transaksi atau penerima penghasilan dapat berujung pada kesalahan pemotongan pajak dan berisiko memengaruhi kredibilitas organisasi. Karena itu, memahami perpajakan bukan lagi pilihan, melainkan bagian penting dari tata kelola organisasi yang sehat.

Lokadaya kembali melanjutkan rangkaian Serial Kyutri Keuangan Strategis Organisasi Masyarakat Sipil dengan tagline “Keuangan Sehat, Organisasi Kuat.” Memasuki pelatihan ketujuh, webinar mengangkat tema “Perpajakan Personel PPh 21” dengan menghadirkan Hadi Prayitno sebagai narasumber sekaligus praktisi keuangan.

Sesi diawali dengan pertanyaan sederhana yaitu apa yang terlintas ketika kita mendengar kata “pajak”? Bagi peserta, pajak identik dengan denda atau bahkan “surat cinta”. Suasana yang awalnya serius pun mencair. Namun di balik candaan tersebut terdapat persoalan yang cukup penting yaitu masih banyak organisasi yang memiliki pertanyaan dan kekhawatiran ketika harus berhadapan dengan kewajiban perpajakan.

Dalam pengantar sesi, fasilitator mengingatkan bahwa hampir setiap aktivitas organisasi masyarakat sipil bersinggungan dengan transaksi yang memiliki konsekuensi perpajakan. Gaji staf, honor konsultan, hingga uang saku peserta kegiatan merupakan beberapa contoh yang perlu diperhatikan. Terlebih, kesalahan dalam melakukan pemotongan pajak dapat berisiko terhadap kredibilitas organisasi.

Hadi kemudian mengarahkan pembahasan pada satu hal yang sering menjadi sumber kebingungan yaitu siapa sebenarnya orang yang dibayar oleh organisasi menurut perspektif perpajakan?

Menurut materi pelatihan, orang pribadi yang bekerja atau bekerja sama dengan organisasi dapat dikategorikan ke dalam tiga kelompok, yaitu pegawai tetap, pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, dan bukan pegawai. Dalam praktik organisasi masyarakat sipil, kategori tersebut dapat berhubungan dengan staf internal maupun orang dari luar organisasi yang dilibatkan untuk mendukung pekerjaan tertentu.

Pembedaan ini menjadi penting karena setiap kategori memiliki perlakuan perpajakan yang berbeda. Staf tetap dan staf kontrak, misalnya, dalam perspektif pajak masuk dalam kategori pegawai tetap dan perhitungan pajaknya menggunakan mekanisme PPh 21. Sementara tenaga kerja lepas dan konsultan memiliki karakteristik yang berbeda sesuai dengan bentuk pekerjaan dan imbalan yang diterima.

Hadi juga menjelaskan perbedaan antara tenaga kerja lepas dan konsultan. Tenaga kerja lepas umumnya menghasilkan output yang bersifat fisik, seperti pekerjaan renovasi. Sementara konsultan atau tenaga ahli memberikan jasa berdasarkan keahlian, dengan output yang tidak selalu berupa produk fisik. Fasilitator, narasumber, maupun tenaga ahli tertentu dapat masuk dalam kelompok yang menggunakan keahlian atau jasanya sebagai output utama.

Selain tiga kategori tersebut, terdapat pula peserta kegiatan. Peserta kegiatan merupakan orang pribadi yang terlibat dalam suatu kegiatan organisasi dan dapat berasal dari berbagai kategori sebelumnya. Ketika peserta menerima pembayaran atas keterlibatannya dalam kegiatan, terdapat pula konsekuensi perpajakan yang perlu diperhatikan dengan formula perhitungan yang sesuai.

Pembahasan kemudian bergerak pada objek pajak. Hadi menjelaskan bahwa penghasilan yang diberikan organisasi kepada orang pribadi dapat berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, maupun bentuk pembayaran lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Untuk orang pribadi yang merupakan warga negara Indonesia atau subjek pajak dalam negeri, pembayaran tersebut dapat berkaitan dengan PPh Pasal 21. Sementara untuk penerima penghasilan dari luar negeri, mekanismenya berbeda. Jika penerima pembayaran merupakan badan atau perusahaan, ketentuan pajaknya juga berbeda.

Peserta kemudian diajak memahami contoh penghitungan pajak bagi tenaga kerja lepas. Salah satu contoh yang diberikan adalah pembayaran pekerjaan secara borongan. Ketika total pembayaran dibagi berdasarkan jumlah hari kerja, nilai penghasilan per hari menjadi dasar untuk menentukan perlakuan pajaknya. Contoh tersebut menunjukkan bahwa memahami konteks transaksi sangat penting sebelum menentukan perhitungan pajak.

Hal yang sama berlaku pada pegawai tetap. Dalam materi dijelaskan bahwa perhitungan PPh 21 bagi pegawai tetap menggunakan mekanisme tarif efektif rata-rata pada periode tertentu, sementara pada masa pajak terakhir terdapat mekanisme perhitungan yang berbeda. Dengan demikian, organisasi perlu memahami status penerima penghasilan sekaligus periode dan bentuk pembayarannya sebelum melakukan pemotongan.

Pelatihan ini menunjukkan bahwa pengelolaan pajak tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan keuangan organisasi secara keseluruhan. Ketika organisasi mampu mengenali jenis transaksi, memahami siapa penerima penghasilan, dan menerapkan mekanisme perpajakan secara tepat, risiko kesalahan dapat ditekan dan kredibilitas organisasi dapat lebih terjaga.

Melalui pelatihan ketujuh Serial Kyutri, Lokadaya dengan dukungan Penabulu dan Uni Eropa kembali mendorong organisasi masyarakat sipil untuk memperkuat kapasitas pengelolaan keuangannya. Setelah sebelumnya membahas penganggaran, cadangan keuangan, pelaporan, analisis keuangan, hingga perpajakan, rangkaian pembelajaran ini semakin menegaskan bahwa kesehatan organisasi dibangun dari banyak aspek yang saling berkaitan.

Pada akhirnya, “Keuangan Sehat, Organisasi Kuat” bukan sekadar tentang kemampuan mengelola uang. Ia juga tentang kemampuan memahami aturan, menjalankan kewajiban, dan menjaga kepercayaan. Sebab dalam kerja organisasi masyarakat sipil, ketertiban administrasi dan kepatuhan perpajakan bukan hanya persoalan teknis, keduanya merupakan bagian dari kredibilitas dalam menjalankan misi sosial.

Menjaga Perjuangan Agar Demokrasi Tak Berhenti di Satu Generasi

By Liputan Kegiatan

Jakarta (29/7/2026). Ketika ruang sipil semakin menyempit dan organisasi masyarakat sipil menghadapi tantangan yang semakin kompleks, keberlanjutan perjuangan tidak cukup hanya bergantung pada mereka yang selama ini berada di garis depan. Diperlukan generasi baru yang memahami nilai, kerja, dan keberpihakan organisasi. Kaderisasi karena itu bukan sekadar proses pergantian kepemimpinan, melainkan bagian dari upaya memastikan perjuangan demokrasi tetap hidup dan mampu beradaptasi menghadapi perubahan zaman.

Lokadaya bersama LBH Semarang dan Lingkar Madani, dengan dukungan Penabulu dan Uni Eropa, menggelar pelatihan pertama Serial Kyutri Tematik Kepemimpinan pada Rabu, 29 Juli 2026. Mengusung tagline “Lawan Kemunduran Demokrasi dengan Kaderisasi”, webinar ini mengangkat tema “Dinamika Demokrasi dan Pentingnya Kaderisasi OMS” dengan menghadirkan Tuti Wijaya dari LBH Semarang sebagai narasumber.

Dalam pemaparannya, Tuti mengawali pembahasan dengan melihat kondisi demokrasi yang menurutnya menghadapi tekanan dari berbagai arah. Ia menggunakan gambaran “demokrasi di tepi jurang” untuk menggambarkan situasi tersebut. Krisis yang terjadi tidak berdiri sendiri, tetapi muncul dalam berbagai sektor, mulai dari sipil-politik, buruh, lingkungan, agraria, hingga wilayah pesisir

Salah satu persoalan yang disoroti adalah penyempitan ruang sipil. Menurut Tuti, penyempitan civic space tidak hanya berarti berkurangnya ruang untuk menyampaikan pendapat. Ada dimensi lain yang juga perlu diperhatikan, yakni waktu yang dimiliki aktor masyarakat sipil untuk merawat dan mengorganisir masyarakat. Ketika aktivis dan organisasi semakin terbatas waktunya, kemampuan untuk membangun kekuatan masyarakat pun ikut terpangkas

Kondisi tersebut berjalan beriringan dengan berbagai persoalan demokrasi yang dibahas dalam sesi, termasuk lemahnya penegakan hukum, korupsi, polarisasi masyarakat, serta persoalan kebijakan dan pembangunan yang berdampak pada kelompok masyarakat tertentu. Tuti juga mengangkat contoh persoalan buruh, lingkungan dan agraria di Jawa Tengah untuk menunjukkan bagaimana berbagai krisis tersebut saling berhubungan.

Di tengah situasi tersebut, OMS memiliki tantangan internal yang tidak kalah penting. Salah satunya adalah fragmentasi antarorganisasi. Banyak OMS bekerja berdasarkan isu dan wilayah masing-masing sehingga memiliki fokus, tujuan, dan pendekatan yang berbeda. Perbedaan tersebut merupakan bagian dari keragaman gerakan masyarakat sipil, tetapi pada saat yang sama perlu dicari titik temu agar organisasi dapat bergerak bersama untuk meringankan beban masyarakat.

Persoalan berikutnya adalah lambatnya regenerasi dan kaderisasi kepemimpinan. Tuti menilai kondisi tersebut dapat memengaruhi ketahanan dan kemampuan adaptasi OMS, terutama ketika organisasi harus berhadapan dengan perubahan situasi demokrasi. Perbedaan usia, perspektif, kebiasaan, dan pengalaman antara generasi lama dan generasi baru sering kali menjadi tantangan tersendiri dalam proses kaderisasi.

Tantangan itu menjadi semakin nyata ketika organisasi kesulitan mendapatkan kader baru. Organisasi yang memiliki keterbatasan pendanaan, terutama yang banyak bergerak dalam pengorganisasian masyarakat, dapat menghadapi hambatan lebih besar dalam menjangkau dan mempertahankan anak muda. Ketika proses kaderisasi berjalan lambat, generasi muda dapat lebih cepat berpindah ke ruang lain yang dianggap lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka.

Namun, kaderisasi bukan berarti sekadar mencari orang yang lebih muda untuk menggantikan generasi sebelumnya. Dalam diskusi, muncul penekanan bahwa yang lebih penting adalah memastikan nilai-nilai organisasi tetap diteruskan. Nilai keadilan sosial dan keberpihakan kepada kelompok rentan perlu menjadi bagian dari proses regenerasi sehingga pergantian generasi tidak memutus akar perjuangan.

Salah satu pengalaman yang dibagikan peserta menunjukkan bahwa proses tersebut dapat dilakukan dengan mempertemukan generasi muda dengan mereka yang pernah terlibat dalam gerakan sebelumnya. Generasi terdahulu dapat berperan sebagai mentor, sementara generasi muda membawa perspektif dan pengalaman baru. Keduanya kemudian belajar bersama, membaca situasi, dan membangun cara baru menghadapi persoalan.

Dari sini, kaderisasi menjadi lebih dari sekadar persoalan internal organisasi. Ia merupakan investasi jangka panjang bagi gerakan masyarakat sipil. Ketika nilai, pengetahuan, pengalaman, dan keberanian untuk memperjuangkan keadilan dapat diwariskan kepada generasi berikutnya, organisasi memiliki peluang lebih besar untuk bertahan sekaligus beradaptasi.

Pelatihan pertama Serial Kyutri Tematik Kepemimpinan ini akhirnya menegaskan satu pesan penting mengenai demokrasi membutuhkan warga dan organisasi masyarakat sipil yang terus tumbuh. Dan agar pertumbuhan itu tidak berhenti pada satu generasi, kaderisasi harus dirancang, dirawat, dan dijalankan secara berkelanjutan.

Sebab, melawan kemunduran demokrasi bukan hanya tentang menghadapi persoalan hari ini. Ia juga tentang menyiapkan orang-orang yang akan melanjutkan perjuangan esok hari.

Memahami Pajak Guna Menjaga Fondasi dan Kepercayaan Organisasi

By Liputan Kegiatan

Jakarta (27/7/2026). Menjadi organisasi nirlaba bukan berarti terbebas dari kewajiban perpajakan. Setiap transaksi yang terjadi dalam organisasi, mulai dari pembayaran honor, penggunaan jasa vendor, sewa, hingga penerimaan dan pengeluaran dana yang dapat memiliki konsekuensi perpajakan. Karena itu, memahami pajak bukan sekadar urusan administrasi, melainkan bagian penting dari tata kelola yang sehat, transparan, dan akuntabel. Kesadaran inilah yang menjadi salah satu pesan utama dalam pelatihan keenam Serial Kyutri Keuangan Strategis Organisasi Masyarakat Sipil.

Pada Senin, 27 Juli 2026, Lokadaya dengan dukungan Penabulu dan Uni Eropa kembali melanjutkan rangkaian Serial Kyutri Keuangan Strategis Organisasi Masyarakat Sipil dengan tagline “Keuangan Sehat, Organisasi Kuat.” Pelatihan keenam ini mengangkat tema “Pengantar Perpajakan Nirlaba dan Perpajakan Unifikasi” dengan menghadirkan Hadi Prayitno, praktisi dan konsultan keuangan yang memiliki spesialisasi pada organisasi nirlaba, sebagai narasumber.

Pelatihan ini menjadi pintu masuk bagi peserta untuk memahami perpajakan dari perspektif yang dekat dengan aktivitas organisasi sehari-hari. Sejak awal sesi, peserta diajak melihat bahwa pajak sebenarnya hadir dalam berbagai transaksi yang mungkin selama ini dianggap sebagai kegiatan administratif biasa.

Pembayaran honor atau gaji, uang kegiatan, pengadaan barang dan jasa, pembayaran kepada vendor, hingga transaksi sewa dapat menimbulkan kewajiban perpajakan yang berbeda. Karena itu, setiap organisasi perlu mampu mengenali jenis transaksi sekaligus memahami kewajiban pajak yang melekat di dalamnya.

Hadi menegaskan bahwa organisasi masyarakat sipil atau organisasi nirlaba tidak otomatis terbebas dari kewajiban perpajakan. Dalam transaksi tertentu, organisasi dapat berada pada posisi sebagai pembayar pajak, pemotong pajak, maupun pemungut pajak, tergantung pada jenis transaksi yang dilakukan.

Pemahaman tersebut menjadi penting karena kesalahan dalam mengenali transaksi dapat berpengaruh pada proses administrasi dan pelaporan organisasi. Melalui pelatihan ini, peserta diajak untuk mulai memetakan transaksi yang menjadi objek pajak sekaligus memahami mekanisme dasar perpajakan yang berlaku.

Salah satu materi utama yang dibahas adalah PPh Unifikasi. Hadi memperkenalkan peserta pada beberapa jenis pajak penghasilan yang sering bersinggungan dengan transaksi organisasi, termasuk PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 4 ayat 2 atau PPh final. Pembahasan juga dilengkapi dengan contoh-contoh transaksi yang dekat dengan aktivitas organisasi.

Misalnya, ketika organisasi membayarkan honor atau gaji, terdapat kewajiban perpajakan yang perlu diperhatikan. Demikian pula ketika organisasi menyewa kendaraan, laptop, proyektor, atau barang bergerak lainnya. Dalam materi, transaksi semacam ini dibahas sebagai contoh yang dapat berkaitan dengan PPh Pasal 23. Sementara pembayaran sewa tanah, rumah, atau kantor dibahas dalam konteks PPh Pasal 4 ayat 2 atau PPh final.

Peserta juga diajak memahami mekanisme perpajakan dalam sebuah transaksi. Ketika organisasi menerima uang, terdapat kemungkinan adanya pemotongan pajak oleh pihak pemberi apabila pihak tersebut merupakan badan atau perusahaan. Sebaliknya, ketika organisasi melakukan pembayaran kepada pihak lain dan transaksi tersebut merupakan objek pajak, organisasi dapat memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak.

Kewajiban organisasi tidak berhenti pada pemotongan. Setelah transaksi berlangsung, terdapat pula kewajiban pelaporan pajak. Dalam materi dijelaskan bahwa pelaporan dapat dilakukan secara berkala sesuai jenis kewajibannya, termasuk pelaporan masa dan pelaporan tahunan.

Untuk memperkuat pemahaman, Hadi juga menggunakan studi kasus sederhana mengenai transaksi jasa, PPN, dan PPh. Peserta diajak melihat bagaimana aliran barang atau jasa dan aliran uang dalam sebuah transaksi dapat berkaitan dengan kewajiban perpajakan. Pendekatan berbasis contoh ini membantu peserta memahami bahwa pajak bukan sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi melekat pada aktivitas ekonomi yang dilakukan organisasi.

Pelatihan ini juga menempatkan kepatuhan perpajakan sebagai bagian dari tata kelola organisasi. Administrasi yang tertib, transparansi, dan akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan laporan keuangan, tetapi juga bagaimana organisasi memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat.

Dengan demikian, pembelajaran dalam Serial Kyutri tidak berhenti pada pertanyaan “berapa pajak yang harus dibayar?”, tetapi berkembang menjadi pertanyaan yang lebih mendasar yaitu apakah organisasi sudah memahami kewajiban pajaknya dan mampu mengelolanya dengan benar?

Melalui pelatihan keenam ini, Lokadaya kembali memperkuat kapasitas organisasi masyarakat sipil agar semakin profesional dalam mengelola keuangan. Pemahaman perpajakan menjadi bagian penting dari perjalanan tersebut.

Sebab, keuangan sehat bukan hanya tentang laporan yang rapi, tetapi juga tentang kepatuhan, tanggung jawab, dan kepercayaan yang dijaga melalui setiap transaksi organisasi. Dengan pemahaman perpajakan yang lebih baik, organisasi masyarakat sipil dapat bekerja dengan lebih tertib, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan misi sosialnya.

Sesi 8 – Perpajakan Badan

By Kyutri

Jejaring Lokadaya berkolaborasi dengan Lingkar Madani melalui platform KYUTRI dengan dukungan bersama Penabulu dan Uni Eropa pada program CO EVOLVE 2, menghelat seri pelatihan Keuangan Strategis – Keuangan Sehat Organisasi Kuat.

Peserta yang dapat mengikuti sesi ini adalah peserta yang telah melakukan pendaftaran dan lolos tahap seleksi sebelumnya.

Laporan Keuangan sebagai Senjata Menjaga Kesehatan Organisasi

By Liputan Kegiatan

Jakarta (24/7/2026). Di balik setiap angka dalam laporan keuangan, ada cerita tentang bagaimana sebuah organisasi bekerja, bertahan, dan menjalankan misinya. Namun, laporan keuangan tidak akan banyak berarti jika hanya menjadi dokumen yang disimpan atau laporan yang dikirim kepada donor. Angka-angka tersebut perlu dibaca, dibandingkan, dan dianalisis agar organisasi dapat mengetahui apakah kondisi keuangannya sehat, berkembang, atau justru membutuhkan perhatian. Dari sinilah pentingnya kemampuan membaca laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan organisasi.

Pada Jumat, 24 Juli 2026, Lokadaya melanjutkan rangkaian Serial Kyutri Keuangan Strategis Organisasi Masyarakat Sipil dengan tagline “Keuangan Sehat, Organisasi Kuat.” Memasuki pelatihan kelima, kegiatan ini mengangkat tema “Pelaporan ISAK 335: Analisa Pelaporan Keuangan Nirlaba” dengan menghadirkan Hadi Prayitno seorang praktisi keuangan sebagai narasumber.

Pelatihan ini menjadi kelanjutan dari pembelajaran sebelumnya mengenai pelaporan keuangan organisasi nirlaba sesuai ISAK 335. Jika pada sesi sebelumnya peserta diperkenalkan pada penyusunan dan struktur laporan keuangan, kali ini pembelajaran bergerak lebih jauh, bagaimana laporan tersebut dibaca dan bagaimana angka-angka di dalamnya dapat digunakan untuk memahami kondisi organisasi.

Sejak awal sesi, peserta diajak melihat kembali kebiasaan organisasi dalam mengelola laporan keuangan. Dalam praktiknya, laporan keuangan proyek sering kali menjadi perhatian utama karena merupakan bagian yang harus dipertanggungjawabkan kepada donor. Namun, pertanyaan penting kemudian muncul yaitu apakah laporan keuangan organisasi secara keseluruhan juga telah dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan?

Menurut Hadi Prayitno, laporan keuangan bukan sekadar dokumen formal. Ia merupakan sumber informasi yang dapat membantu organisasi memahami kondisi internalnya. Karena itu, laporan keuangan perlu dibaca dengan cara yang tepat agar dapat memberikan gambaran mengenai kesehatan organisasi.

Salah satu pembahasan utama dalam pelatihan adalah hubungan antara laporan keuangan proyek dan laporan keuangan organisasi. Laporan dari berbagai proyek yang dikerjakan organisasi kemudian dikonsolidasikan menjadi laporan keuangan organisasi. Dalam proses tersebut, informasi seperti laporan penerimaan dan pengeluaran dana serta laporan status dana proyek menjadi bagian dari informasi yang dapat digunakan dalam laporan keuangan organisasi.

Hadi kemudian menjelaskan dua jenis laporan yang menjadi bagian penting untuk dibaca, yakni laporan penghasilan komprehensif dan laporan posisi keuangan. Laporan penghasilan komprehensif menggambarkan transaksi keuangan selama suatu periode, termasuk berbagai penerimaan dan biaya organisasi. Sementara itu, laporan posisi keuangan memberikan gambaran mengenai kondisi aset, kewajiban, dan aset neto organisasi pada tanggal tertentu.

Untuk membantu peserta memahami perbedaannya, Hadi menggunakan analogi sederhana. Laporan penghasilan komprehensif dapat dibayangkan seperti sebuah video yang memiliki durasi tertentu karena menggambarkan transaksi selama periode tertentu. Sebaliknya, laporan posisi keuangan lebih seperti sebuah foto atau potret yang menunjukkan kondisi organisasi pada satu tanggal tertentu.

Setelah memahami cara membaca laporan, peserta kemudian diajak masuk ke tahap berikutnya, yakni analisis laporan keuangan. Analisis ini penting untuk menjawab pertanyaan yang lebih mendasar, apakah kondisi keuangan organisasi menunjukkan keadaan yang sehat, berkembang, atau justru membutuhkan perhatian lebih lanjut?

Dalam konteks organisasi masyarakat sipil, teknik analisis keuangan memiliki karakteristik yang berbeda dengan organisasi bisnis. Organisasi nirlaba tidak menjadikan keuntungan sebagai tujuan utama. Jika terdapat kegiatan usaha, hasilnya diarahkan untuk mendukung pembiayaan kegiatan dan misi organisasi. Karena itu, cara membaca dan menganalisis kondisi keuangannya pun perlu disesuaikan dengan karakter organisasi.

Pelatihan kemudian memperkenalkan dua pendekatan utama dalam analisis laporan keuangan, yaitu analisis perbandingan dan analisis rasio. Analisis perbandingan mencakup analisis horizontal dan vertikal. Analisis horizontal dapat digunakan untuk melihat perkembangan kondisi keuangan dari tahun ke tahun maupun membandingkan organisasi dengan organisasi lain yang sejenis dalam periode yang sama. Sementara itu, analisis vertikal digunakan untuk melihat proporsi masing-masing komponen dalam laporan keuangan. Peserta diajak memahami bagaimana penerimaan, biaya, dan aset dapat dianalisis berdasarkan komposisinya terhadap total tertentu.

Pembelajaran tersebut menunjukkan bahwa laporan keuangan sesungguhnya dapat menjadi alat navigasi organisasi. Dengan membaca tren, melihat proporsi, dan memahami hubungan antar angka, pengelola organisasi memiliki informasi yang lebih kuat untuk menentukan langkah berikutnya.

Melalui pelatihan kelima Serial Kyutri, peserta tidak hanya belajar tentang teknis pelaporan ISAK 335, tetapi juga diajak mengubah cara pandang terhadap laporan keuangan. Laporan bukan lagi sekadar kewajiban administratif kepada donor, melainkan sumber pengetahuan untuk memahami kesehatan organisasi dan mendukung pengambilan keputusan.

Pada akhirnya, keuangan sehat tidak hanya berarti angka yang tertib, tetapi juga kemampuan organisasi membaca apa yang sedang terjadi di balik angka tersebut. Ketika laporan keuangan mampu menjadi dasar untuk berpikir, merencanakan, dan mengambil keputusan, organisasi masyarakat sipil memiliki fondasi yang lebih kuat untuk menjaga keberlanjutan misi dan dampaknya bagi masyarakat.

Sesi 7 – Perpajakan Personel PPh 21

By Kyutri

Jejaring Lokadaya berkolaborasi dengan Lingkar Madani melalui platform KYUTRI dengan dukungan bersama Penabulu dan Uni Eropa pada program CO EVOLVE 2, menghelat seri pelatihan Keuangan Strategis – Keuangan Sehat Organisasi Kuat.

Peserta yang dapat mengikuti sesi ini adalah peserta yang telah melakukan pendaftaran dan lolos tahap seleksi sebelumnya.

Memperkuat Akuntabilitas Organisasi melalui Pelaporan Keuangan yang Terstandar

By Uncategorized

Jakarta (21/7/2026). Bagi organisasi masyarakat sipil, laporan keuangan bukan sekadar kumpulan angka dan dokumen administratif. Di dalamnya terdapat cerita tentang bagaimana sumber daya dikelola, amanah dipertanggungjawabkan, dan kepercayaan publik dijaga. Karena itu, kemampuan menyusun laporan keuangan secara tepat dan terstandar menjadi bagian penting dari upaya membangun organisasi yang sehat dan kuat. Pemahaman inilah yang menjadi fokus dalam pelatihan keempat Serial Kyutri Keuangan Strategis Organisasi Masyarakat Sipil.

Lokadaya dengan dukungan Penabulu dan Uni Eropa kembali melanjutkan rangkaian Serial Kyutri Keuangan Strategis Organisasi Masyarakat Sipil dengan tagline “Keuangan Sehat, Organisasi Kuat.” Pelatihan keempat mengangkat tema “Pelaporan ISAK 335: Pelaporan Keuangan Nirlaba” dengan menghadirkan Hadi Prayitno sebagai narasumber. Hadi merupakan praktisi keuangan yang dalam rangkaian pelatihan ini menjadi rekan diskusi bagi para pegiat keuangan organisasi masyarakat sipil.

Memasuki sesi pembelajaran, peserta diajak terlebih dahulu melihat tantangan yang mereka hadapi dalam menyusun laporan keuangan. Salah satu persoalan yang muncul adalah kebutuhan untuk melakukan standardisasi. Bagi sebagian organisasi, laporan keuangan masih disusun secara sederhana sehingga diperlukan pemahaman lebih baik mengenai standar pelaporan yang berlaku.

Hadi menjelaskan bahwa laporan keuangan organisasi masyarakat sipil perlu disusun dengan standar yang sesuai agar dapat dibaca, dianalisis, dan digunakan untuk melihat kondisi kesehatan keuangan organisasi. Menurutnya, laporan keuangan yang hanya berfokus pada masing-masing proyek belum cukup untuk menggambarkan kondisi organisasi secara keseluruhan.

Dalam sesi tersebut, peserta diperkenalkan pada beberapa hal penting dalam pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Pembahasan dimulai dari dasar hukum pelaporan keuangan, pemahaman terhadap transaksi keuangan organisasi, format laporan, hingga cara menyajikan laporan keuangan sesuai standar yang berlaku di Indonesia.

Salah satu pokok pembahasan utama adalah ISAK 335. Dalam pemaparannya, Hadi menjelaskan bahwa standar tersebut menjadi acuan dalam penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba. Peserta diajak memahami bahwa penyusunan laporan bukan sekadar memindahkan angka dari catatan transaksi, tetapi membutuhkan pemahaman mengenai karakter organisasi dan bagaimana transaksi keuangan tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam laporan yang terstandar.

Hadi juga menjelaskan lima komponen laporan keuangan yang dibahas dalam sesi tersebut, yakni laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan apabila diperlukan. Kelima komponen tersebut menjadi bagian penting agar kondisi keuangan organisasi dapat disajikan secara lebih utuh.

Pembelajaran kemudian diperluas dengan melihat perbedaan antara organisasi nirlaba dan organisasi profit. Organisasi masyarakat sipil memiliki karakteristik yang berbeda, terutama dari sisi tujuan pendirian dan sumber daya yang dikelola. Organisasi nirlaba pada dasarnya dibentuk untuk menjalankan tujuan sosial, kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, serta berbagai program yang sesuai dengan visi dan misinya.

Bagi organisasi masyarakat sipil, transparansi dan akuntabilitas menjadi semakin penting karena sumber daya yang dikelola tidak hanya berasal dari satu pihak. Kejelasan laporan keuangan membantu organisasi menunjukkan bagaimana dana dan aset dikelola sekaligus memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan.

Dalam konteks tersebut, laporan keuangan juga menjadi bagian dari upaya membangun kepercayaan. Transkrip pembelajaran menegaskan bahwa laporan keuangan diperlukan agar organisasi semakin dipercaya.

Pelatihan ini sekaligus memperkuat pembelajaran sebelumnya dalam Serial Kyutri, bahwa pengelolaan keuangan organisasi harus dilihat secara menyeluruh. Penganggaran strategis, cadangan keuangan, pengelolaan transaksi, hingga pelaporan merupakan bagian yang saling berkaitan dalam membangun kesehatan keuangan organisasi.

Melalui pelatihan keempat ini, peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan teknis mengenai pelaporan ISAK 335, tetapi juga diajak melihat laporan keuangan sebagai bagian dari tata kelola organisasi. Ketika laporan disusun secara terstandar, organisasi memiliki dasar yang lebih kuat untuk membaca kondisi keuangannya, mempertanggungjawabkan sumber daya, serta membangun kepercayaan dengan publik dan para mitra.

Pada akhirnya, “Keuangan Sehat, Organisasi Kuat” bukan sekadar tagline. Ia merupakan pengingat bahwa kekuatan organisasi masyarakat sipil juga dibangun melalui kemampuan mengelola dan mempertanggungjawabkan sumber daya secara transparan. Laporan keuangan yang baik bukan hanya tentang memenuhi kewajiban, tetapi tentang memastikan setiap sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi dapat dikelola untuk terus menghidupkan misi dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Sesi 6 – Pengantar Perpajakan Nirlaba dan Perpajakan Unifikasi

By Kyutri

Jejaring Lokadaya berkolaborasi dengan Lingkar Madani melalui platform KYUTRI dengan dukungan bersama Penabulu dan Uni Eropa pada program CO EVOLVE 2, menghelat seri pelatihan Keuangan Strategis – Keuangan Sehat Organisasi Kuat.

Peserta yang dapat mengikuti sesi ini adalah peserta yang telah melakukan pendaftaran dan lolos tahap seleksi sebelumnya.

Sesi 1 – Dinamika Demokrasi dan Pentingnya Kaderisasi

By Kyutri

Jejaring Lokadaya berkolaborasi dengan LBH Semarang dan Lingkar Madani melalui platform KYUTRI dengan dukungan bersama Penabulu dan Uni Eropa pada program CO EVOLVE 2, menghelat seri pelatihan Keuangan Strategis – Keuangan Sehat Organisasi Kuat.

Peserta yang dapat mengikuti sesi ini adalah peserta yang telah melakukan pendaftaran dan lolos tahap seleksi sebelumnya.