anton

Jakarta (24/10/2025). Di tengah terbatasnya dukungan donor dan tantangan keberlanjutan lembaga masyarakat sipil, peluang kolaborasi dengan pemerintah daerah menjadi sorotan baru. Melalui seri keempat Webinar Mobilisasi Sumber Daya bertajuk “Mengakses Dana Desa, APBD, dan Dana Reses DPR/DPRD”, Lokadaya mengajak para pegiat sosial untuk memahami peta pendanaan publik dan menemukan ruang-ruang kerja sama yang akuntabel, transparan, serta berpihak pada masyarakat.

Diselenggarakan pada Jumat, 24 Oktober 2025, webinar ini menjadi seri pamungkas dari rangkaian Mobilisasi Sumber Daya, Menggali Potensi Lokal untuk Keberlanjutan. Acara menghadirkan dua narasumber dari PIRAC (Perhimpunan Inisiatif Riset dan Advokasi Masyarakat Sipil), yaitu Ninik Annisa dan Nor Hiqmah, dengan moderator Roni dari Yayasan Penabulu. Kegiatan ini dirancang sebagai ruang belajar bersama bagi organisasi masyarakat sipil (OMS) untuk memperkuat kemandirian pendanaan dan kolaborasi lintas sektor.

Dalam pemaparannya, Ninik Annisa menjelaskan bahwa dana desa, hibah APBD, dan bantuan sosial pemerintah daerah merupakan tiga sumber pendanaan publik yang strategis untuk pembangunan lokal. Namun, keterbatasan pemahaman, kapasitas administratif, dan transparansi proses masih menjadi hambatan utama bagi banyak organisasi untuk mengaksesnya. “Perlu peningkatan kemampuan teknis agar desa dan OMS dapat mengelola dana publik secara legal, akuntabel, dan efektif,” ujar Ninik. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat sipil, agar potensi pendanaan publik benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat.

Ninik juga memaparkan perbedaan mendasar antara tiga skema dana publik tersebut. Dana desa bersumber dari APBN dan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan serta pemberdayaan masyarakat desa. Hibah APBD berasal dari anggaran provinsi atau kabupaten/kota dan ditujukan bagi lembaga non-pemerintah, sementara bantuan sosial (bansos) lebih bersifat insidental dan diberikan kepada kelompok masyarakat terdampak. “Yang terpenting adalah memahami regulasi dan mekanismenya agar penggunaan dana publik dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka,” tambahnya.

Sementara itu, Nor Hiqmah memaparkan mekanisme pengajuan proposal dan strategi menjalin hubungan dengan lembaga legislatif, terutama terkait dana reses DPR/DPRD. Ia menjelaskan bahwa masyarakat dan organisasi dapat mengajukan program melalui anggota dewan di daerah pemilihan masing-masing, dengan menyiapkan proposal yang solutif dan berbasis kebutuhan masyarakat. “Langkah awalnya sederhana, kita kenali dulu siapa anggota dewan di wilayah kita, lalu bangun komunikasi personal, pendekatan yang manusiawi dan berkelanjutan akan membuka pintu kolaborasi,” ujar Nor Hiqmah.

Ia juga menguraikan pentingnya membangun kepercayaan melalui dokumentasi dan pelaporan kegiatan yang transparan. Setiap rupiah dana publik, katanya, harus bisa dipertanggungjawabkan secara administrasi maupun substantif. “Transparansi dan partisipasi publik dalam monitoring adalah bentuk akuntabilitas sosial yang harus dijaga bersama,” tegasnya.

Dalam diskusi, sejumlah peserta berbagi pengalaman dan refleksi, terutama soal tantangan dalam mengakses dana publik akibat birokrasi yang rumit, stigma terhadap OMS, serta politisasi anggaran menjelang pemilu. Namun, para narasumber menegaskan bahwa kolaborasi dengan pemerintah bukan berarti kehilangan independensi.

“Kita tetap bisa menjaga nilai-nilai kritis dan profesionalitas, sambil membangun relasi yang sehat dengan pemerintah,” ujar Ninik. Ia menambahkan, kerja sama yang dilandasi etika fundraising dan prinsip transparansi justru dapat memperkuat posisi masyarakat sipil sebagai mitra pembangunan.

Sebagai penutup, Nor Hiqmah mengingatkan bahwa mengakses dana publik bukan sekadar mencari sumber pendanaan alternatif, tetapi bagian dari gerakan edukasi dan konsolidasi masyarakat sipil. “Gerakan mengakses dana publik adalah gerakan memperluas ruang partisipasi, mengedukasi wakil rakyat, dan memastikan kebijakan benar-benar berpihak pada masyarakat,” katanya.

Melalui seri terakhir ini, Roni selaku moderator menegaskan kembali pentingnya diversifikasi sumber daya sebagai langkah menuju kemandirian organisasi. Dari zakat hingga CSR, dari APBD hingga dana reses, semua potensi lokal dapat digerakkan melalui jejaring, pengetahuan, dan kolaborasi. “Akhir bukanlah penutup, seri ini hanyalah titik awal bagi kita untuk terus berinovasi, berkolaborasi, dan memperjuangkan keberlanjutan bersama.” Pungkas Roni.

Diskusi berbobot dan berfaedah di tengah ruang pendanaan publik yang semakin sempit ini, dapat ditonton secara lengkap di kanal Youtube Lokadaya. (*ari)

Jakarta (17/10/2025). Sebagai bagian dari komitmen untuk memperkuat kapasitas organisasi masyarakat sipil dalam mengelola sumber daya berkelanjutan, Lokadaya kembali menyelenggarakan Webinar Serial Mobilisasi Sumber Daya bertema “Menggali Potensi Lokal untuk Keberlanjutan”. Seri ketiga yang berlangsung pada Jumat, 17 Oktober 2025 ini mengangkat topik “Mengakses CSR Perusahaan”, menghadirkan dua narasumber utama dari PIRAC (Perhimpunan Inisiatif Riset dan Advokasi Masyarakat Sipil), yaitu Ari Syarifudin dan Nor Hiqmah.

Acara ini dipandu oleh Lilia dari Yayasan Paramitra Indonesia, dan diikuti oleh beragam peserta dari organisasi masyarakat sipil (OMS) di berbagai daerah. Dalam pengantarnya, Lilia menegaskan bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan menjadi salah satu sumber potensial dalam memperkuat keberlanjutan organisasi, sekaligus sarana membangun kolaborasi antara sektor swasta dan masyarakat.

Ari Syarifudin, membuka sesi dengan pemaparan tentang konsep dasar CSR dan peran strategisnya bagi masyarakat. Ia menjelaskan bahwa CSR bukan hanya kegiatan filantropi atau donasi, tetapi merupakan tanggung jawab moral dan sosial dari korporasi atas dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas bisnisnya. Mengacu pada teori Pyramid of Corporate Social Responsibility yang dikemukakan oleh Carroll, Ari menyebut empat pilar utama CSR: tanggung jawab ekonomi, hukum, etika, dan filantropi. “CSR harus dilihat sebagai strategi jangka panjang untuk menciptakan nilai bersama antara perusahaan dan masyarakat,” ujarnya.

Lebih jauh, Ari menguraikan berbagai standar internasional yang menjadi acuan penerapan CSR, seperti ISO 26000, Sustainable Development Goals (SDGs), serta pedoman Environmental, Social, and Governance (ESG). Menurutnya, lembaga masyarakat perlu memahami standar-standar tersebut agar dapat menilai kematangan dan arah strategis perusahaan sebelum menjalin kemitraan. “Ketika perusahaan sudah mampu mengintegrasikan CSR dengan SDGs, itu menjadi tanda bahwa mereka siap berkolaborasi secara lebih berkelanjutan,” tambahnya.

Dalam konteks Indonesia, Ari juga menyoroti pentingnya pemahaman terhadap regulasi CSR sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012. Regulasi tersebut memberi dasar hukum yang kuat bagi OMS untuk berinteraksi dan bermitra dengan perusahaan.

Sementara itu, Nor Hiqmah menekankan aspek praktis dalam membangun kemitraan dengan dunia usaha. Ia menyebut CSR modern telah berevolusi menjadi strategi bisnis yang berbasis dampak sosial. “CSR bukan sekadar kegiatan amal, tapi investasi sosial yang mengukur hasil jangka panjang dan terukur,” jelasnya.

Menurut Hiqmah, kunci utama untuk mengakses CSR adalah kemampuan organisasi memahami konteks lokal dan kebutuhan nyata masyarakat. Ia menekankan pentingnya melakukan stakeholder mapping, social mapping, serta gap analysis sebelum menyusun proposal kemitraan. “Proposal yang kuat harus berbasis data, relevan dengan core business perusahaan, dan menawarkan solusi terhadap tantangan sosial yang nyata,” katanya.

Ia juga menguraikan beragam bentuk kemitraan yang dapat dibangun antara OMS dan perusahaan, mulai dari promotion sponsorship, social marketing, corporate philanthropy, hingga community volunteering yang melibatkan karyawan perusahaan dalam kegiatan sosial. Hiqmah menegaskan bahwa organisasi perlu menempatkan diri sebagai mitra sejajar, bukan penerima bantuan. “Kita harus bisa menunjukkan kontribusi apa yang kita berikan kepada perusahaan, bukan hanya menunggu dukungan dana,” tegasnya.

Dalam sesi tanya jawab, sejumlah peserta menyoroti kendala dalam menjalin komunikasi dengan perusahaan serta sulitnya mengakses forum-forum CSR di daerah. Menanggapi hal itu, para narasumber mendorong peserta untuk aktif hadir dalam berbagai forum koordinasi CSR di tingkat provinsi maupun kabupaten, serta membangun jejaring informal melalui pertemuan dan kolaborasi lintas sektor.

Webinar ini menegaskan kembali bahwa kemitraan strategis antara organisasi masyarakat sipil dan sektor swasta merupakan kunci keberlanjutan pembangunan sosial. Kolaborasi yang berbasis transparansi, dampak nyata, dan nilai bersama diyakini dapat memperkuat ekosistem lokal sekaligus menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan.

Seri keempat Mobilisasi Sumber Daya akan kembali dilaksanakan pada 24 Oktober 2025 dengan tema “Mengakses Dana Desa, APBD, dan Dana Reses DPR/DPRD”, sebagai kelanjutan dari upaya memperluas kapasitas lembaga masyarakat sipil dalam mengelola sumber daya untuk kemandirian organisasi. Berbagai pemapara menarik dan diskusi seri ketiga ini juga dapat diakses secara lengkap di kanal Youtube Lokadaya. (*ari)

Jakarta (10/10/2025). Di tengah menurunnya dukungan donor internasional, organisasi masyarakat sipil di Indonesia mulai menoleh ke potensi yang ada di dalam negeri,  salah satunya melalui kemitraan dengan lembaga amil zakat. Potensi dana zakat yang mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun membuka peluang besar bagi kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan. Melalui webinar seri kedua Mobilisasi Sumber Daya bertema “Menjalin Kemitraan dengan Lembaga Amil Zakat”, Lokadaya mengajak para pegiat sosial untuk melihat zakat bukan sekadar kewajiban keagamaan, tetapi sebagai energi kolektif yang mampu menggerakkan kemandirian masyarakat. Serial ini menghadirkan dua narasumber utama dari Perhimpunan Inisiatif Riset dan Advokasi Masyarakat Sipil (PIRAC), yaitu Ninik Annisa dan Nor Hiqmah.

Kegiatan yang dilaksanakan secara daring ini menjadi ajang pembelajaran bagi organisasi masyarakat sipil (OMS) di berbagai daerah untuk memahami peluang dan strategi menjalin kerja sama dengan lembaga amil zakat (LAZ). Webinar ini diadakan oleh Lokadaya dengan dukungan program Co-Evolve II dari Uni Eropa, serta berkolaborasi dengan Sadaya dan Public Interest Research and Advocacy Center (PIRAC).

Dalam sambutan pembuka, moderator Wiwik dari Yayasan Sembara Bangsa menyampaikan bahwa potensi zakat di Indonesia sangat besar dan bisa menjadi sumber daya strategis bagi pemberdayaan masyarakat. “Kita akan belajar bagaimana menjalin kemitraan dengan lembaga amil zakat, memahami peran mereka dalam pemberdayaan, dan cara mengajukan kerja sama yang efektif,” ujarnya.

Sebagai pembicara pertama, Ninik Annisa menjelaskan besarnya potensi zakat nasional yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp327 triliun per tahun, namun baru sekitar 5–10 persen yang benar-benar terhimpun dan disalurkan. Potensi besar ini, katanya, bisa dioptimalkan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat jika terbangun kolaborasi yang saling percaya antara lembaga amil zakat dan organisasi masyarakat.

“Lembaga amil zakat memiliki mandat sosial dan spiritual untuk memberdayakan mustahik agar kelak menjadi muzaki. Namun, kemitraan dengan OMS dapat memperkuat daya jangkau dan dampak program mereka,” tutur Ninik. Ia juga menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola yang profesional agar kerja sama dapat berkelanjutan.

Sementara itu, Nor Hiqmah menyoroti peluang besar kerja sama antara OMS dan LAZ di tengah menurunnya dukungan donor internasional. Menurutnya, dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) yang dikelola LAZ kini tak hanya untuk kegiatan karitatif, tetapi juga untuk program berbasis pembangunan dan keberlanjutan sosial.

“Lembaga amil zakat sekarang semakin terbuka terhadap berbagai isu, termasuk pendidikan, ekonomi, kesehatan, bahkan lingkungan dan perubahan iklim,” jelas Hiqmah. Ia mencontohkan program penanaman mangrove dan penghijauan yang dilakukan Dompet Dhuafa bekerja sama dengan komunitas lokal sebagai bagian dari upaya penguatan ekonomi berbasis lingkungan.

Hiqmah juga berbagi pengalaman PIRAC dalam membangun relasi dengan lembaga amil zakat. Ia menekankan pentingnya human approach, pendekatan yang mengutamakan hubungan antarindividu dan saling mengenal secara personal. “Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak nyumbang,” ujarnya sambil tersenyum. Menurutnya, kolaborasi yang sukses dimulai dari komunikasi yang terbuka, saling memahami kebutuhan, dan membangun rasa percaya.

Dalam sesi diskusi, peserta dari berbagai wilayah, seperti Lampung, Medan, dan Palu, berbagi pengalaman mereka terkait potensi kerja sama di bidang lingkungan, kehutanan, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Salah satu peserta, Faisal dari Yayasan Palapa Medan, menanyakan peluang dukungan LAZ terhadap kelompok perhutanan sosial di Sumatera Utara. Hiqmah merespons dengan menegaskan bahwa LAZ kini sudah mendukung program-program berbasis lingkungan, seperti pengelolaan hasil hutan bukan kayu dan pengembangan ekowisata berbasis masyarakat.

Ninik menambahkan, banyak lembaga zakat skala nasional, seperti Dompet Dhuafa, Rumah Zakat, maupun Lazismu yang telah melakukan reinterpretasi terhadap delapan kategori penerima zakat (asnaf). Mereka kini melihat penerima manfaat bukan hanya sebagai individu, tetapi juga sebagai isu sosial yang lebih luas, termasuk korban trafficking, pekerja migran, atau komunitas terdampak lingkungan.

Di akhir sesi, kedua narasumber sepakat bahwa menjalin kemitraan dengan lembaga amil zakat bukan hanya soal mengakses dana, melainkan membangun kolaborasi berbasis nilai. OMS dan LAZ dapat saling melengkapi,  satu memiliki gagasan dan basis sosial, sementara yang lain memiliki sumber daya dan jejaring filantropi yang kuat.

“Mulailah dengan berkenalan, membuka komunikasi, dan memahami arah kerja lembaga zakat. Dari situ akan muncul peluang kolaborasi yang lebih besar,” pesan Ninik menutup sesi.

Webinar ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Lokadaya untuk memperkuat kapasitas lembaga masyarakat sipil dalam mengelola sumber daya lokal dan membangun jejaring lintas sektor. Berbagai pencerahan lain terkait kolaborasi Lembaga Amil Zakat, tentu dapat kalian akses di Youtube Lokadaya. (*ari)

Jakarta, 3 Oktober 2025. Dalam upaya memperkuat keberlanjutan gerakan masyarakat sipil, Lokadaya menggelar webinar pertama acara Kyutri Serial Mobilisasi Sumber Daya dengan tema “Menggali Potensi Lokal untuk Keberlanjutan.” Pertemuan yang berlangsung pada Jumat sore ini menghadirkan dua narasumber dari PIRAC, yakni Ari Syarifudin dan Ninik Annisa, yang selama ini aktif mendampingi berbagai inisiatif penggalangan sumber daya berbasis komunitas.

Acara ini menjadi ruang berbagi pengalaman dan refleksi bagi para pelaku organisasi masyarakat sipil yang ingin membangun kemandirian finansial dan sosial dengan menggali potensi di lingkungannya sendiri.

Dalam paparannya, Ari Syarifudin mengajak peserta untuk kembali meninjau makna “potensi lokal”. Menurutnya, istilah ini sering dipahami secara sempit, seolah hanya berkaitan dengan sumber daya ekonomi. Padahal, potensi juga bisa berarti jaringan sosial, keahlian warga, nilai budaya, dan kepercayaan yang tumbuh di masyarakat.

“Potensi itu bukan selalu uang, Ia bisa berupa waktu, tenaga, ide, atau kepercayaan antarwarga yang bisa dikembangkan menjadi kekuatan bersama.” tegas Ari.

Ari menambahkan, langkah pertama untuk melakukan akuisisi potensi lokal adalah mengenali ulang diri sendiri sebagai komunitas terkait siapa yang dimiliki, apa yang bisa dilakukan, dan di mana letak keunggulannya. Dengan begitu, organisasi tak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi juga penggerak yang aktif membangun daya dari dalam.

Sementara itu, Ninik Annisa menyoroti bagaimana pola pikir ketergantungan terhadap hibah atau donor kerap menghambat kemandirian komunitas. “Kita sering berpikir bahwa keberlanjutan berarti mencari pendanaan baru dari luar. Padahal, keberlanjutan bisa dimulai dari kemampuan mengelola sumber daya yang sudah kita punya,” ujarnya.

Ninik mendorong peserta untuk mulai mengidentifikasi bentuk-bentuk dukungan yang lahir dari masyarakat sendiri termasuk relawan, mitra lokal, hingga dukungan in-kind seperti tempat, alat, atau tenaga. “Kalau kita bisa menumbuhkan rasa memiliki di komunitas, maka dukungan akan datang bukan karena proyek, tapi karena keyakinan bersama,” tambahnya.

Ia juga mencontohkan sejumlah prakarsa lokal yang berhasil bertahan tanpa bergantung sepenuhnya pada donor besar, mulai dari koperasi warga hingga kegiatan sosial berbasis gotong royong. “Yang penting bukan besar kecilnya sumber daya, tapi bagaimana mengelolanya dengan transparan dan kolaboratif,” jelasnya.

Diskusi dalam sesi ini berlangsung hangat. Beberapa peserta berbagi pengalaman tentang tantangan menggali dukungan di daerah yang minim sumber daya, sementara yang lain menanyakan cara mengajak warga untuk terlibat aktif dalam inisiatif sosial.

Menanggapi hal itu, Ari menegaskan bahwa proses akuisisi potensi lokal tidak bisa dilakukan instan. “Ini soal membangun relasi, bukan sekadar mencari dana. Kita harus hadir di tengah masyarakat, menjadi bagian dari mereka, dan membangun kepercayaan secara perlahan,” katanya.

Ninik menambahkan, keberlanjutan yang sejati lahir dari komunitas yang saling percaya. “Kalau kita bisa menjaga transparansi, komunikasi, dan nilai kebersamaan, maka sumber daya akan datang dengan sendirinya,” ujarnya.

Webinar Akuisisi Potensi Lokal ini menjadi pembuka dari Kyutri Serial Mobilisasi Sumber Daya yang akan terus berlanjut dengan tema-tema lanjutan seputar strategi kolaborasi, inovasi pendanaan, dan kemandirian komunitas.

Lokadaya berharap, serial ini dapat membantu organisasi masyarakat sipil melihat potensi lokal sebagai fondasi utama keberlanjutan. “Gerakan sosial tidak harus selalu mencari keluar,” demikian salah satu pesan yang mengemuka di penghujung acara. “Kadang, yang kita butuhkan sudah ada di sekitar kita hanya perlu dikenali dan dihidupkan kembali.”

Pemaparan terkait sumber daya ini tentunya sangat dibutuhkan era sekarang ini. Diskusi ini dapat diakses secara menyeluruh di Youtube Lokadaya. (*ari)

Jakarta, 2 Oktober 2025. Konsorsium besar yang terdiri dari Jejaring Lokadaya, Yayasan Penabulu dan komunitas lainnya menggelar webinar sosialisasi bertajuk “Panggilan Hibah Mikro Lokadana Siklus 1.” Acara yang berlangsung pada Kamis ini menghadirkan dua narasumber yaitu Alfi Hasanah, Grant Officer program Co-Evolve, dan Tino Yosephyne dari Lokadaya.

Kegiatan ini menjadi ruang pertemuan bagi berbagai organisasi masyarakat sipil, komunitas lokal, dan individu yang ingin memahami lebih jauh tentang mekanisme hibah mikro, sebuah inisiatif yang ditujukan untuk memperkuat gerakan sosial OMS.

Dalam pembukaan acara, Tino Yosephyne dari Lokadaya menjelaskan bahwa Lokadana lahir sebagai upaya untuk menghadirkan akses pendanaan yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi organisasi kecil maupun komunitas lokal yang selama ini kerap terpinggirkan dari sistem hibah konvensional.

“Banyak kelompok di tingkat komunitas yang punya ide bagus, tapi tidak punya pintu untuk masuk ke skema pendanaan yang rumit,” ujar Tino. Melalui hibah mikro Lokadana, Tino dan Kawan-kawan yang tergabung dalam konsorsium itu, ingin membuka pintu tersebut. Bukan sekadar memberi dana, tetapi juga mendampingi para OMS untuk tumbuh dan berjejaring.

Ia juga menekankan bahwa hibah mikro ini bukan hanya soal bantuan finansial, tetapi lebih pada upaya membangun daya kolaborasi dan keberlanjutan gerakan sosial. Dalam semangat itu, Lokadana hadir sebagai penghubung yang mempertemukan komunitas dengan jejaring pendukung, mentor, dan mitra yang bisa memperkuat kerja-kerja mereka.

Sementara itu, Alfi Hasanah dari Co-Evolve 2 menjelaskan secara rinci tentang mekanisme hibah yang akan dibuka pada siklus pertama ini. Menurutnya, skema hibah mikro dirancang sederhana agar dapat diakses oleh kelompok masyarakat yang belum terbiasa dengan prosedur administratif yang rumit.

Proses pengajuan hibah mikro ini diharapkan tidak menakutkan bagi semua OMS ataupun komunitasyang ingin mengakses. “Kami ingin menjadikan hibah sebagai proses belajar bersama. Dari cara menulis proposal, mengelola kegiatan, hingga melaporkan hasil, semua akan didampingi dengan pendekatan yang suportif.” tutur Alfi sambil tersenyum.

Alfi juga menambahkan bahwa hibah mikro ini akan menitikberatkan pada inisiatif yang berdampak langsung bagi komunitas, baik dalam bidang sosial, lingkungan, pendidikan, maupun ekonomi kreatif. “Kami percaya, perubahan besar berawal dari langkah kecil yang konsisten,” katanya.

Antusiasme peserta terlihat dari banyaknya pertanyaan yang masuk di kolom diskusi. Beberapa peserta ingin tahu lebih detail tentang kriteria kelayakan penerima hibah, bentuk pendampingan yang disediakan, hingga cara menjaga keberlanjutan program setelah hibah berakhir.

Menanggapi itu, Tino menegaskan bahwa Lokadana tidak hanya menyalurkan dana, tetapi juga akan melakukan pendampingan strategis. “Kita tidak ingin hibah hanya selesai di laporan kegiatan. Kita ingin hibah ini jadi awal dari kolaborasi jangka panjang,” ujarnya. Sementara Alfi menambahkan, Co-Evolve berkomitmen mendukung inisiatif yang punya nilai keberlanjutan dan kolaborasi lintas sektor.

Webinar sosialisasi ini menandai dimulainya Siklus 1 Panggilan Hibah Mikro Lokadana , sebuah langkah nyata menuju ekosistem pendanaan yang lebih inklusif, transparan, dan berpihak pada komunitas.

Melalui kolaborasi antara Lokadaya, Penabulu, dan Co-Evolve 2, diharapkan semakin banyak inisiatif masyarakat sipil yang mendapatkan ruang tumbuh. Karena pada akhirnya, hibah bukan hanya tentang uang yang diberikan, melainkan tentang kepercayaan, pembelajaran, dan daya yang saling menguatkan.

Semua linimasa Hibah Lokadana dapat diakses di website Lokadana. Sementara itu, diskusi terkait sosialisasi hibah mikro Lokadana ini dapat dilihat secara lengkap di Youtube Lokadaya. (*ari)

Jakarta, 30 September 2025. Dalam upaya memperkuat ekosistem pendanaan bagi organisasi masyarakat sipil (OMS) di Indonesia, Keluarga Besar Lokadaya bersama Penabulu resmi meluncurkan Lokadana, sebuah inisiatif baru yang dirancang untuk memperluas akses hibah bagi komunitas di Indonesia. Peluncuran ini dibarengi dengan webinar bertema “Hibah Itu Semestinya Memberdayakan”, menghadirkan dua pembicara utama: Nurul Saadah dari SAPDA Yogyakarta dan Adam Kurniawan dari Balang Institute.

Acara ini menjadi ruang reflektif tentang makna hibah dalam konteks pembangunan sosial. Para pembicara menekankan bahwa hibah seharusnya menjadi sarana penguatan kapasitas dan kemandirian, bukan alat yang secara tidak sadar memperlemah organisasi penerima.

Dalam paparannya, Nurul Saadah mengingatkan bahwa hibah bukan sekadar transfer dana, tetapi juga relasi kepercayaan antara pemberi dan penerima. Menurutnya, banyak lembaga donor yang secara tidak sadar menerapkan sistem yang justru menekan organisasi kecil.

“Bantuan finansial sering datang dengan syarat yang kompleks dan administrasi yang berat, sementara lembaga penerima lokal tidak selalu punya sumber daya untuk memenuhi tuntutan itu,” jelas Nurul. “Padahal tujuan hibah seharusnya adalah memperkuat kapasitas mereka.”

Ia juga menyoroti bagaimana relasi kuasa dalam dunia hibah sering kali timpang. Donor memiliki kontrol besar terhadap arah program dan pelaporan, sementara organisasi lokal hanya menjadi pelaksana. “Kita perlu menata ulang cara berpikir tentang hibah. Ia bukan alat kontrol, melainkan sarana kolaborasi,” tambahnya.

Adam Kurniawan dari Balang Institute memperluas perspektif ini dengan menyoroti konteks regional. Ia menjelaskan bahwa banyak komunitas di wilayah timur Indonesia masih sulit mengakses hibah, meskipun mereka memiliki program sosial yang relevan dan berdampak.

“Ketimpangan ini bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena sistem hibah global masih cenderung berpihak pada yang sudah mapan,” ujar Adam. Ia mendorong agar mekanisme hibah diubah menjadi lebih adil, adaptif, dan berbasis kepercayaan.

Menurut Adam, Lokadana hadir sebagai contoh alternatif. Platform ini membuka peluang bagi organisasi masyarakat sipil kecil untuk mengajukan pendanaan tanpa harus tersandera oleh proses birokratis yang rumit. “Kita ingin hibah yang lebih manusiawi, yang berangkat dari pemahaman dan solidaritas antar-komunitas,” katanya.

Baik Nurul maupun Adam sepakat bahwa ekosistem hibah perlu bertransformasi, dari model yang transaksional menjadi model yang transformasional. Hibah semestinya bukan sekadar pemberian uang, melainkan investasi sosial jangka panjang.

Nurul menegaskan, “Kalau hibah hanya selesai di laporan keuangan, berarti ada yang keliru. Hibah yang benar harus meninggalkan kapasitas baru, kepercayaan diri, dan jejaring yang berkelanjutan.” Sementara Adam menambahkan, “Kemandirian organisasi lokal tidak bisa tumbuh dari ketergantungan pada donor. Ia tumbuh dari kesempatan untuk belajar, mencoba, dan dipercaya.”

Melalui peluncuran ini, Lokadaya ingin memperkuat semangat gotong royong dalam dunia filantropi dan pendanaan sosial. Lokadana dirancang sebagai ruang kolaborasi yang mempertemukan berbagai pihak, donor, komunitas, dan organisasi pendukung, untuk membangun sistem pendanaan yang transparan, adil, dan saling memperkuat.

Inisiatif ini diharapkan menjadi langkah awal menuju perubahan paradigma dalam dunia hibah. Bahwa hibah tidak hanya mengalir ke lembaga besar di kota-kota besar, tetapi juga menjangkau komunitas kecil yang menjadi ujung tombak perubahan sosial di daerah.

Seharusnya Kalimat “hibah itu semestinya memberdayakan”  bukan sekadar slogan, itu adalah pengingat bahwa setiap rupiah yang diberikan mestinya menumbuhkan daya, bukan sekadar menyelesaikan laporan. Obrolan menarik terkait peluncuran Lokadana serta jangkauan hibah ini dapat diakses secara lengkap di akun Youtube Lokadaya. (*ari)

“Konten is the king,” begitu tegas salah satu narasumber dalam webinar Merakit Kolaborasi Digital yang digelar Galangdaya. Namun pernyataan itu segera memantik pertanyaan: apakah sekadar konten cukup untuk menggugah kepedulian publik? Dari klaim dingin tentang algoritma hingga kalimat hangat yang menyentuh hati, sesi ini menunjukkan bahwa kampanye digital bukan hanya soal strategi teknis, melainkan tentang cara menghidupkan harapan nyata bagi mereka yang paling membutuhkan

Galangdaya kembali menggelar webinar dalam rangkaian Seri “Merakit Kolaborasi Digital”, Kamis (7/8/2025). Pada sesi bertajuk “Optimalisasi Kampanye di Media Sosial”, hadir tiga narasumber utama: Sari Novita, Rizkiani Milania (Kiki), dan David dari Penabulu. Acara ini dirancang sebagai ruang belajar bersama bagi organisasi masyarakat sipil untuk memperkuat strategi komunikasi digital, terutama dalam mengelola kampanye publik dan penggalangan dana.

Sejak awal, para pembicara menegaskan bahwa media sosial kini telah menjadi arena utama dalam menyuarakan isu-isu sosial. Namun, agar kampanye tidak sekadar lewat di beranda pengguna, strategi yang terukur mutlak dibutuhkan. Sari Novita menjelaskan bahwa setiap organisasi harus mulai dengan merumuskan tujuan kampanye menggunakan pendekatan SMART: specific, measurable, achievable, relevant, dan time-bound. Dengan cara ini, target yang diinginkan, misalnya jumlah donasi atau partisipasi publik lebih mudah dicapai.

Pembahasan kemudian mengerucut pada pentingnya memilih kanal komunikasi yang tepat. Media sosial seperti Instagram dan TikTok dinilai efektif untuk menjangkau anak muda dengan konten visual yang ringan dan cepat viral. YouTube cocok untuk narasi panjang seperti dokumenter atau testimoni, sementara Facebook tetap relevan bagi komunitas berusia 30 tahun ke atas. Di sisi lain, WhatsApp dianggap sebagai saluran personal untuk membangun kedekatan, sedangkan email dipandang lebih formal dan cocok menjaga relasi dengan donatur tetap.

Sari menambahkan, strategi kampanye yang baik juga harus memanfaatkan cross-platform. Satu tautan donasi, misalnya dari platform crowdfunding, sebaiknya ditempatkan di berbagai kanal sekaligus, dari Instagram, WhatsApp, hingga website organisasi. Transparansi, konsistensi, dan kemudahan akses menjadi kunci agar publik mau terlibat. “Cukup satu link yang sama, supaya tidak membingungkan calon donatur,” ujarnya.

Selain kanal, kekuatan narasi mendapat sorotan penting. Menurut David, sebuah kampanye akan lebih menggugah jika menghadirkan persona nyata seperti anak, keluarga, atau komunitas yang menjadi penerima manfaat. Narasi yang terlalu umum sering kehilangan daya tarik, sementara penyebutan nama atau kisah spesifik bisa membuat audiens merasa lebih dekat. “Dengan bantuan Anda, Yani dan Rizal bisa kembali belajar,” contoh David, menggambarkan bagaimana menyusun kalimat sederhana namun berdampak.

Dalam diskusi, peserta juga belajar menyusun narasi kampanye dengan metode CARS yang telah dibahas pertemuan sebelumnya. Sari dan David antusias memberikan masukan sebagai evaluasi pada narasi kampanye yang telah disusun peserta. Sedangkan Kiki mengomentari pada foto-foto yang digunakan peserta untuk mewakili narasi kampanye tersebut.

Para narasumber sepakat bahwa keberhasilan kampanye digital bukan semata soal teknis distribusi konten, melainkan juga kejujuran dan orisinalitas. Foto kondisi lapangan, testimoni penerima manfaat, hingga laporan keuangan yang transparan akan membangun kepercayaan publik. “Orang bisa melihat ketulusan dari narasi maupun visual yang apa adanya,” kata David.

Menutup sesi, Galangdaya menegaskan kembali bahwa media sosial hanyalah alat. Substansi terpenting tetap ada pada isu dan tujuan organisasi. Dengan narasi yang kuat, strategi kanal yang tepat, serta evaluasi berkelanjutan, kampanye digital diyakini mampu menjadi motor perubahan sosial. (*ari)

Jakarta, 6 Agustus 2025 – Galangdaya kembali menyelenggarakan webinar dalam seri Merakit Kolaborasi Digital, kali ini bertajuk “Merancang Narasi dan Visual Kampanye”. Tiga narasumber dihadirkan: Sari Novita, content writer dan copywriter; Rizkiani Milania (Kiki), project manager sekaligus fotografer; serta David dari Penabulu, praktisi komunikasi organisasi.

Acara ini membahas cara merancang narasi kampanye yang menggugah, menyusun visual yang etis, hingga strategi mengoptimalkan media sosial untuk penggalangan dana dan advokasi.

Dari Eksploitasi Kesedihan ke Narasi Positif

Materi pertama dibawakan oleh Sari Novita. Ia mengingatkan bahwa kampanye bukan sekadar menyampaikan informasi, melainkan menggerakkan orang untuk bertindak.

Menurut Sari, pendekatan lama kerap mengeksploitasi kesedihan dengan menampilkan penderitaan secara vulgar. Foto-foto penderitaan dianggap bisa memicu donasi. Namun kini, praktik tersebut dinilai tidak etis.

Sari menekankan pentingnya narasi positif yang menonjolkan dampak dukungan, bukan penderitaan subjek. Ia memperkenalkan formula CARS (Context – Action – Result – Storytelling): menjelaskan masalah, menyampaikan aksi yang direncanakan, menunjukkan hasil yang diharapkan, lalu membungkusnya dalam cerita yang sederhana dan emosional.

Alih-alih menulis, “Anak-anak di desa X tak punya sepatu,” Sari menyarankan narasi seperti: “Dengan sepasang sepatu dan jas hujan, Rina bisa bersekolah setiap hari tanpa takut berjalan di jalan licin saat musim hujan. Ia bisa lebih fokus belajar dan tidak lagi tertinggal pelajaran.”

“Kalimat seperti itu memberi harapan, bukan sekadar menampilkan kesedihan,” tegasnya.

Visual yang Menghidupkan Cerita

Setelah sesi narasi, giliran David dan Kiki membahas visual kampanye. David mengingatkan bahwa foto harus menghormati privasi dan martabat subjek. “Kita bisa gunakan nama samaran atau siluet. Audiens tetap bisa berempati tanpa melanggar etika,” katanya.

Kiki lalu menjelaskan dasar-dasar fotografi untuk kampanye. Menurutnya, foto yang baik bukan hanya indah, tetapi mampu bercerita. Ia menekankan tiga hal utama:

• Emosi: tangkap ekspresi atau simbol yang menghadirkan rasa.
• Konteks dan Latar: tunjukkan situasi di balik subjek, bukan hanya orangnya.
• Momen: pilih saat yang tepat ketika ekspresi paling kuat muncul.

Kiki menambahkan, “Foto kelompok yang kaku jarang bercerita. Lebih baik tangkap momen diskusi atau ekspresi bahagia peserta. Itu lebih menggugah dan relevan.”

Pertanyaan Peserta: Etika dan Tantangan

Sesi tanya jawab memunculkan diskusi menarik.

Afria dari PKBI NTB bertanya bagaimana membuat narasi menggugah jika isu yang diangkat sensitif, misalnya anak korban kekerasan yang tidak bisa ditampilkan wajahnya. Sari menegaskan, persona bisa tetap dibangun tanpa identitas asli. “Yang penting, audiens tetap bisa membayangkan dan berempati,” jelasnya.

Kumbara dari Yayasan Peduli Masyarakat Sumatera Utara mengangkat isu penggunaan dana donasi untuk dokumentasi. Ia khawatir publik salah paham. Menjawab hal ini, David menekankan pentingnya transparansi. “Donatur publik tak menuntut nota konsumsi satu per satu, tapi organisasi harus menjelaskan alokasi dana dengan jujur agar tidak menimbulkan kecurigaan,” tegasnya.

Pertanyaan lain menyinggung penggunaan AI dalam fotografi. Afria kembali bertanya, apakah etis menggunakan teknologi ini untuk memperkuat visual kampanye. David menjawab, AI bisa dipakai untuk memperbaiki kualitas, tetapi tidak boleh menciptakan cerita palsu. “Manipulasi yang menyesatkan harus dihindari,” ujarnya.

Dari Data ke Cerita

Satu pesan kunci yang berulang kali muncul adalah pergeseran dari gaya laporan data menuju cerita yang menyentuh emosi. Menurut Sari, narasi laporan cenderung kaku, sementara kampanye harus membangun harapan.

Kiki menambahkan bahwa dokumentasi formal seperti foto berjejer kurang efektif. “Lebih baik tunjukkan dinamika nyata: diskusi hangat, kerja bersama, atau momen bahagia. Itu yang membuat publik merasa ingin ikut terlibat,” jelasnya.

Menuju Kampanye yang Inspiratif

Melalui webinar ini, Galangdaya menegaskan bahwa kampanye digital bukan hanya soal menyebarkan informasi, melainkan merakit kepercayaan publik melalui cerita dan visual yang etis. Transparansi, penghormatan terhadap martabat subjek, serta kreativitas menjadi kunci utama.

Webinar ditutup dengan ajakan agar peserta mempraktikkan metode yang dipelajari melalui latihan merancang narasi kampanye pada sesi berikutnya. “Pada akhirnya, kampanye digital yang baik membuat orang merasa: saya ingin menjadi bagian dari perubahan ini,” pungkas Sari.

Jakarta (5/8/2025). Tantangan yang saat ini banyak dialami OMS di Indonesia adalah keterbatasan sumber daya, termasuk donor. Hal tersebut memang sangat krusial karena akan berpengaruh pada keberlanjutan program layanan kita di masyarakat. Nah, dari pemasalahan ini, sebenarnya publik juga memiliki potensi untuk turut andil dan berpartisipasi guna membantu program kerja kita.

Tantangan ini banyak diamini oleh para peserta serial Merakit Kolaborasi Digital yang diadakan Galangdaya Selasa, 5 Agustus 2025. Pertemuan pertama seri ini berjudul Panduan Pembuatan Akun Kreator Dan Kampanye Galangdaya. Serial ini diinisiasi oleh Galangdaya, Jejaring Lokadaya, dan Yayasan Penabulu serta dukungan dari Uni Eropa melalui program Co Evolve 2.

Narasumber yang dihadirkan pada sesi pengenalan Platform ini adalah Tio Hermawan sebagai punggawa Galangdaya.

Dalam organisasi, kita perlu mendalami kembali (flashback) visi misi OMS kita masing-masing. Hal-hal terkait alasan kita hadir di tengah masyarakat dan solusi apa yang dapat kita berikan untuk kemajuan masyarakat. Tentu dalam proses ini, kita juga menemui tantangan di lapangan dalam hal pemberian solusi tersebut. Galangdaya hadir sebagai solusi atas tantangan tersebut.

Galangdaya berperan sebagai jembatan antara potensi publik dengan solusi lokal yang sedang kita kembangkan, diharapkan program kita akan terus berjalan, bila publik turut membantu berkontribusi. Galangdaya adalah inisiatif penggalangan daya publik yang mempertemukan solusi dari layanan OMS lokal dengan dukungan sumber daya, infrakstruktur, dan peluang kolaborasi lintas pihak.

“Galangdaya diharapkan dapat menjadi jawaban akan tantangan pendanaan (donor), tantangan keberlanjutan program/layanan,” ungkap Tio. Selain itu, Galangdaya juga sebagai alternatif peluang sumber daya. Berikut adalah peluang dari Platform Galangdaya:

• Masih tingginya perhatian publik terhadap isu global
• Tumbuhnya budaya berdonasi secara digital
• Ruang komunitas yang terkoneksi dengan teman-teman OMS lain.

Di platform Galangdaya, bagian donatur terdiri dari donatur terdaftar dan donatur tidak terdaftar. Sebagai donatur, memang tidak diperlukan mendaftar bila ingin berdonasi. Namun, jika seorang donatur tersebut sudah terregister, maka semua riwayat donasinya akan tercatat dengan baik di dalam platform. Selanjutnya, untuk akun kreator terdiri dari pembuat kampanye dan keluarga Lokadaya (sementara ini masih dibatasi hanya untuk lembaga yang terhubung dengan Lokadaya).

Para peserta antusias dalam membuat akun dan kampanye di Platform Galangdaya. Cara registrasi akun diawali dengan membuat akun kreator dengan data lembaga masing-masing. Peserta membuat kampanye penggalangan daya dengan mengangkat isu lokal beserta solusinya. Kemudian, peserta dapat melakukan optimalisasi kampanye melalui jejaring dan media sosial.

Di sesi ini, Tio memandu cara membuat akun kreator dan kampanye Galangdaya. Kita perlu mempersiapkan kebutuhan data yang diperlukan untuk mengisi Platform ini. Setelah klik daftar, kita pilih program creator, pastikan kita sudah terhubung dalam keluarga (Jejaring Lokadaya). Kemudian setelah mengisi data yang dibutuhkan, kita wajib cek email untuk aktivasi akun. Bila akun telah diverifikasi oleh admin, maka kita sudah bisa login dan memulai membuat kampanye.

Untuk membuat kampanye, pertama-tama kita masuk dulu ke tab program saya, klik tambah ,lalu mengisi deskripsi kampanye dan kebutuhan dana/barang/relawan. Perlu diingat, sebelum kita publish kampanye kita, tentu perlu dicek kembali, baru klik simpan. Setelah klik simpan, pihak Galangdaya akan meninjau dan memverifikasi kampanye tersebut.

Setelah berhasil tayang, kita sebaiknya membagikan link kampanye ke media sosial masing-masing. Jangan lupa selalu cek notifikasi terbaru. Selain itu, kita perlu membuat laporan secara menyeluruh bila masa kampanye kita sudah selesai.

Semakin optimal kampanye yang kita lakukan, kita bisa lebih cepat mendapatkan atensi publik dan kontribusi sumber daya publik. Selanjutnya, kita perlu melaksanakan implementasi program sesuai dengan kampanye dari sumber daya yang didapat. Rangkaian ini diakhiri dengan cerita baik yaitu pembuatan laporan implementasi program disertai dengan cerita kampanye. (*ari)