Skip to main content
All Posts By

anton

Sesi 5 – Pelaporan ISAK 335; Analisa Laporan Keuangan Nirlaba

By Kyutri

Jejaring Lokadaya berkolaborasi dengan Lingkar Madani melalui platform KYUTRI dengan dukungan bersama Penabulu dan Uni Eropa pada program CO EVOLVE 2, menghelat seri pelatihan Keuangan Strategis – Keuangan Sehat Organisasi Kuat.

Peserta yang dapat mengikuti sesi ini adalah peserta yang telah melakukan pendaftaran dan lolos tahap seleksi sebelumnya.

Sesi 4 – Pelaporan ISAK 335; Pelaporan Keuangan Nirlaba

By Kyutri

Jejaring Lokadaya berkolaborasi dengan Lingkar Madani melalui platform KYUTRI dengan dukungan bersama Penabulu dan Uni Eropa pada program CO EVOLVE 2, menghelat seri pelatihan Keuangan Strategis – Keuangan Sehat Organisasi Kuat.

Peserta yang dapat mengikuti sesi ini adalah peserta yang telah melakukan pendaftaran dan lolos tahap seleksi sebelumnya.

Membangun Cadangan Keuangan Demi Organisasi yang Lebih Tangguh

By Uncategorized

Jakarta (3/7/2026). Tidak ada organisasi yang dapat memastikan bahwa dukungan pendanaan akan selalu tersedia. Di tengah dinamika kerja sama dengan donor dan tantangan yang terus berubah, kemampuan organisasi masyarakat sipil untuk bertahan sering kali ditentukan oleh satu hal yang sederhana namun krusial yaitu cadangan keuangan. Bukan sekadar tabungan, cadangan keuangan adalah bentuk kesiapsiagaan yang memungkinkan organisasi tetap menjalankan misi sosialnya ketika menghadapi masa-masa sulit. Kesadaran inilah yang menjadi pokok pembahasan dalam pelatihan ketiga Serial Kyutri Keuangan Strategis Organisasi Masyarakat Sipil.

Pada Jumat, 3 Juli 2026, Lokadaya dengan dukungan Uni Eropa dan Penabulu, kembali menyelenggarakan pelatihan yang mengusung tagline “Keuangan Sehat, Organisasi Kuat.” Webinar bertajuk “Pembentukan Cadangan Keuangan Nirlaba” ini menghadirkan Hadi Prayitno, praktisi keuangan yang telah lama mendampingi berbagai organisasi masyarakat sipil dalam memperkuat tata kelola keuangan dan keberlanjutan kelembagaan.

Pelatihan ini menjadi ruang belajar bagi organisasi masyarakat sipil untuk memahami bahwa keberlanjutan organisasi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan memperoleh pendanaan, tetapi juga oleh kesiapan menghadapi masa ketika sumber pendanaan tersebut tidak lagi tersedia. Dalam pembukaannya, Wiwik selaku moderator mengajak peserta merenungkan sebuah pertanyaan sederhana namun penting, Jika pendanaan dari donor berhenti hari ini, berapa lama organisasi masih mampu bertahan menjalankan operasionalnya?

Pertanyaan tersebut menjadi pintu masuk untuk membahas pentingnya cadangan keuangan sebagai bagian dari strategi organisasi. Menurut Hadi, banyak organisasi masih berfokus pada bagaimana memperoleh hibah baru, tetapi belum cukup memikirkan bagaimana menjaga keberlangsungan organisasi ketika tidak sedang menjalankan proyek atau bekerja sama dengan donor. Padahal, kebutuhan operasional organisasi tetap berjalan, terlepas ada atau tidaknya program yang didanai.

Dalam pemaparannya, Hadi menjelaskan bahwa pembentukan cadangan keuangan bukan berarti sekadar menyisihkan sejumlah uang. Cadangan harus dibangun melalui perencanaan yang matang, memiliki tujuan yang jelas, dan dijaga agar tidak digunakan untuk kebutuhan rutin yang seharusnya dapat dipenuhi melalui anggaran operasional. Dengan kata lain, cadangan keuangan merupakan instrumen perlindungan organisasi menghadapi situasi yang tidak terduga.

Ia kemudian menguraikan tiga aspek utama yang perlu diperhatikan dalam membangun cadangan keuangan. Pertama, organisasi perlu menemukan berbagai cara memperoleh “dana segar” sebagai sumber pembentukan cadangan. Hal ini dapat dilakukan melalui diversifikasi pendanaan, pengembangan kemitraan, maupun inisiatif mobilisasi sumber daya yang lebih kreatif.

Kedua, organisasi perlu menentukan jenis cadangan yang akan dibangun. Tidak semua cadangan memiliki fungsi yang sama. Ada cadangan untuk kebutuhan operasional, ada pula cadangan untuk menghadapi kondisi darurat atau mendukung pengembangan organisasi di masa depan. Dengan memahami tujuan masing-masing, organisasi dapat menyusun strategi keuangan yang lebih terarah.

Aspek ketiga adalah mengenali potensi keuangan yang dimiliki organisasi. Menurut Hadi, setiap organisasi memiliki peluang untuk membangun cadangan apabila mampu mengelola aset, pendapatan, dan pengeluarannya secara lebih strategis. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan tidak boleh berhenti pada pencatatan administrasi, tetapi harus menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan organisasi.

Diskusi berlangsung hangat ketika peserta berbagi pengalaman mengenai tantangan membangun cadangan keuangan. Sebagian besar mengakui bahwa dana yang dimiliki sering kali habis untuk memenuhi kebutuhan program maupun operasional harian. Kondisi tersebut membuat organisasi sulit memiliki ruang untuk menyiapkan dana cadangan. Melalui sesi tanya jawab, peserta memperoleh berbagai masukan praktis mengenai pentingnya disiplin dalam perencanaan keuangan serta komitmen kelembagaan untuk melindungi dana cadangan agar tidak digunakan di luar peruntukannya.

Pelatihan ini juga menegaskan bahwa kesehatan keuangan organisasi tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dikelola, tetapi juga dari kemampuan organisasi mempersiapkan diri menghadapi berbagai risiko. Organisasi yang memiliki cadangan keuangan akan lebih siap menjaga keberlangsungan program, mempertahankan sumber daya manusia, serta tetap melayani masyarakat ketika menghadapi masa transisi pendanaan.

Webinar ini menjadi pengingat bahwa membangun organisasi yang kuat tidak hanya dimulai dari mencari pendanaan baru, tetapi juga dari keberanian merencanakan masa depan. Sebab pada akhirnya, cadangan keuangan bukan sekadar menyimpan dana, melainkan menjaga agar harapan, misi, dan kerja-kerja sosial tetap hidup, bahkan ketika tantangan datang tanpa diduga.

Sesi 3 – Pembentukan Cadangan Keuangan Nirlaba

By Kyutri

Jejaring Lokadaya berkolaborasi dengan Lingkar Madani melalui platform KYUTRI dengan dukungan bersama Penabulu dan Uni Eropa pada program CO EVOLVE 2, menghelat seri pelatihan Keuangan Strategis – Keuangan Sehat Organisasi Kuat.

Peserta yang dapat mengikuti sesi ini adalah peserta yang telah melakukan pendaftaran dan lolos tahap seleksi sebelumnya.

Belajar Mengelola Anggaran Guna Menjaga Keberlanjutan

By Liputan Kegiatan

Jakarta (29/6/2026). Organisasi masyarakat sipil lahir dari semangat untuk menghadirkan perubahan. Namun, semangat saja tidak cukup untuk memastikan perubahan itu terus berlangsung. Di balik setiap program yang berjalan, setiap kolaborasi yang terbangun, dan setiap dampak yang dirasakan masyarakat, terdapat satu fondasi yang sering kali luput dari perhatian, yaitu penganggaran yang sehat dan terencana. Melalui pengelolaan keuangan yang strategis, organisasi tidak hanya mampu menjalankan program hari ini, tetapi juga menjaga keberlanjutan misi sosialnya di masa depan.

Oleh karena itu, Lokadaya dengan dukungan Uni Eropa kembali melanjutkan rangkaian Serial Kyutri Keuangan Strategis Organisasi Masyarakat Sipil yang mengusung tagline “Keuangan Sehat, Organisasi Kuat.” Memasuki pelatihan kedua, webinar mengangkat tema “Penganggaran Keuangan Nirlaba” dengan menghadirkan Hadi Prayitno, praktisi keuangan yang telah berpengalaman mendampingi berbagai organisasi masyarakat sipil dalam membangun tata kelola keuangan yang profesional dan berkelanjutan.

Kegiatan ini menjadi ruang belajar bagi organisasi masyarakat sipil dari berbagai daerah di Indonesia untuk memperkuat pemahaman mengenai pentingnya penganggaran sebagai bagian dari strategi organisasi. Webinar dibuka dengan suasana hangat dan interaktif, kemudian dilanjutkan dengan diskusi yang mengajak peserta melihat kembali bagaimana anggaran seharusnya menjadi instrumen utama dalam mewujudkan visi organisasi, bukan sekadar dokumen administratif.

Dalam pemaparannya, Hadi Prayitno mengajak peserta merefleksikan satu persoalan yang masih banyak ditemui di organisasi masyarakat sipil, yaitu kecenderungan lebih fokus menyusun anggaran proyek daripada membangun anggaran organisasi secara menyeluruh. Menurutnya, proyek dapat berjalan karena organisasi telah lebih dahulu berdiri dan memiliki sistem. Oleh sebab itu, keberlangsungan organisasi tidak boleh hanya bergantung pada keberadaan proyek atau pendanaan dari donor.

Ia menjelaskan bahwa salah satu kelemahan yang kerap terjadi adalah belum tersusunnya anggaran organisasi secara komprehensif, termasuk anggaran untuk pengembangan sumber daya manusia, operasional kelembagaan, maupun investasi jangka panjang. Padahal, seluruh komponen tersebut merupakan bagian penting dalam menjaga kesehatan organisasi.

Lebih lanjut, Hadi menekankan bahwa penganggaran merupakan proses strategis yang membantu organisasi menentukan prioritas. Melalui anggaran, organisasi dapat mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif, mengantisipasi berbagai risiko, serta memastikan bahwa setiap program berjalan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan.

Peserta juga diajak memahami bahwa anggaran bukan sekadar daftar pengeluaran, melainkan peta perjalanan organisasi. Anggaran yang baik harus mampu menjawab kebutuhan program sekaligus mendukung keberlanjutan kelembagaan. Dengan demikian, setiap keputusan keuangan memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan.

Diskusi berlangsung dinamis ketika peserta berbagi pengalaman mengenai tantangan menyusun anggaran organisasi. Berbagai persoalan muncul, mulai dari keterbatasan sumber daya, ketergantungan terhadap pendanaan proyek, hingga kesulitan mengalokasikan biaya operasional yang sering kali tidak sepenuhnya ditanggung oleh donor. Melalui sesi tanya jawab, peserta memperoleh berbagai perspektif praktis mengenai cara menyusun anggaran yang lebih realistis tanpa mengabaikan kebutuhan pengembangan organisasi.

Selain membahas aspek teknis, webinar ini juga mengingatkan pentingnya membangun budaya pengelolaan keuangan yang sehat. Transparansi, akuntabilitas, serta perencanaan yang matang menjadi nilai-nilai utama yang perlu ditanamkan dalam setiap organisasi masyarakat sipil. Dengan tata kelola keuangan yang baik, organisasi akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan sekaligus meningkatkan kepercayaan dari masyarakat, mitra, maupun lembaga pendukung.

Pelatihan kedua dalam Serial Kyutri ini memperkuat pesan bahwa organisasi yang kuat dibangun melalui fondasi keuangan yang kokoh. Penganggaran bukan hanya tentang menghitung pemasukan dan pengeluaran, tetapi tentang menjaga keberlangsungan misi sosial agar tetap hidup dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Melalui inisiatif ini, Lokadaya terus berkomitmen mendukung peningkatan kapasitas organisasi masyarakat sipil di Indonesia. Harapannya, semakin banyak organisasi yang mampu membangun sistem keuangan yang sehat, memperkuat tata kelola kelembagaan, dan menghadirkan dampak sosial yang lebih luas serta berkelanjutan. Sebab pada akhirnya, organisasi yang mampu merencanakan keuangannya dengan baik akan lebih siap menjawab berbagai tantangan perubahan dan terus menjadi penggerak bagi lahirnya solusi-solusi yang dibutuhkan masyarakat.

Sesi 2 – Penganggaran Keuangan Nirlaba

By Kyutri

Jejaring Lokadaya berkolaborasi dengan Lingkar Madani melalui platform KYUTRI dengan dukungan bersama Penabulu dan Uni Eropa pada program CO EVOLVE 2, menghelat seri pelatihan Keuangan Strategis – Keuangan Sehat Organisasi Kuat.

Peserta yang dapat mengikuti sesi ini adalah peserta yang telah melakukan pendaftaran dan lolos tahap seleksi sebelumnya.

Keuangan Sehat untuk Organisasi yang Lebih Tangguh dan Berdampak

By Liputan Kegiatan

Jakarta (15/06/2026). Banyak organisasi masyarakat sipil lahir dari semangat perubahan dan kepedulian terhadap berbagai persoalan sosial. Namun, di balik program-program yang berdampak dan kerja-kerja pemberdayaan yang menginspirasi, terdapat satu aspek yang sering luput dari perhatian yaitu kesehatan keuangan organisasi. Tanpa tata kelola keuangan yang baik, visi yang besar dapat terhambat oleh keterbatasan sumber daya. Menyadari pentingnya hal tersebut, Lokadaya menghadirkan ruang belajar yang mengajak organisasi masyarakat sipil untuk melihat keuangan bukan sekadar urusan administrasi, melainkan fondasi utama keberlanjutan organisasi.

Lokadaya dengan dukungan Uni Eropa menyelenggarakan pelatihan perdana dalam rangkaian Serial Kyutri Keuangan Strategis Organisasi Masyarakat Sipil. Jargon yang diusung dalam kegiatan ini adalah Keuangan sehat organisasi kuat. Webinar yang mengangkat tema “Pengantar Keuangan Nirlaba” ini menghadirkan Hadi Prayitno, seorang praktisi keuangan, sebagai narasumber utama.

Kegiatan ini menjadi langkah awal untuk memperkuat kapasitas organisasi masyarakat sipil dalam mengelola keuangan secara lebih strategis, akuntabel, dan berkelanjutan. Di tengah meningkatnya tuntutan transparansi serta kompleksitas pengelolaan program sosial, kemampuan mengelola keuangan tidak lagi dipandang sebagai fungsi administratif semata, tetapi sebagai bagian penting dari strategi organisasi.

Dalam pemaparannya, Hadi Prayitno menekankan bahwa kesehatan keuangan organisasi tidak hanya diukur dari jumlah dana yang dimiliki, melainkan dari kemampuan organisasi dalam merencanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan sumber daya yang ada. Menurutnya, banyak organisasi memiliki program yang baik dan berdampak, tetapi menghadapi tantangan ketika sistem keuangan belum mampu mendukung pertumbuhan organisasi secara berkelanjutan.

Ia menjelaskan bahwa tata kelola keuangan yang sehat berperan penting dalam membangun kepercayaan publik, donor, maupun mitra kerja. Transparansi dalam pengelolaan anggaran, pencatatan yang rapi, serta mekanisme pelaporan yang jelas menjadi elemen penting yang dapat memperkuat kredibilitas organisasi. Dengan demikian, organisasi tidak hanya mampu menjalankan program secara efektif, tetapi juga memiliki posisi yang lebih kuat dalam membangun kemitraan jangka panjang.

Selain membahas prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan, webinar ini juga mengajak peserta untuk melihat hubungan erat antara keuangan dan keberlanjutan organisasi. Hadi menekankan bahwa perencanaan keuangan harus selaras dengan visi, misi, dan tujuan organisasi. Setiap keputusan keuangan idealnya tidak hanya menjawab kebutuhan saat ini, tetapi juga mempertimbangkan keberlangsungan program dan kelembagaan di masa depan.

Diskusi juga menyoroti pentingnya diversifikasi sumber pendanaan. Ketergantungan pada satu sumber dana dinilai dapat menimbulkan risiko bagi organisasi ketika terjadi perubahan kebijakan atau berakhirnya dukungan pendanaan. Oleh karena itu, organisasi perlu mulai mengembangkan berbagai strategi mobilisasi sumber daya, termasuk membangun dukungan publik, menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak, dan mengembangkan sumber pendanaan alternatif yang sesuai dengan nilai serta mandat organisasi.

Para peserta yang berasal dari berbagai organisasi masyarakat sipil turut berbagi pengalaman mengenai tantangan yang mereka hadapi dalam pengelolaan keuangan. Mulai dari keterbatasan sumber daya manusia, penyusunan anggaran program, hingga kebutuhan membangun sistem pelaporan yang lebih efektif. Melalui sesi diskusi yang interaktif, peserta memperoleh kesempatan untuk bertukar praktik baik sekaligus mendapatkan perspektif baru dalam memperkuat tata kelola organisasi mereka.

Pelatihan ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya memperkuat organisasi masyarakat sipil. Ketika sistem keuangan dikelola secara sehat dan strategis, organisasi memiliki fondasi yang lebih kokoh untuk menjalankan misi sosialnya secara berkelanjutan.

Melalui Serial Kyutri Keuangan Strategis Organisasi Masyarakat Sipil, Lokadaya berupaya menghadirkan ruang belajar yang relevan dengan kebutuhan organisasi di lapangan. Webinar perdana ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan sebuah organisasi tidak hanya ditentukan oleh besarnya visi yang dimiliki, tetapi juga oleh kemampuan mengelola sumber daya secara bijak dan bertanggung jawab.

Dengan fondasi keuangan yang sehat, organisasi masyarakat sipil dapat lebih percaya diri menghadapi tantangan, memperluas dampak, dan terus menghadirkan perubahan positif bagi masyarakat. Sebab pada akhirnya, organisasi yang kuat lahir dari tata kelola yang kuat, dan tata kelola yang kuat dimulai dari keuangan yang sehat.

Sesi 1 – Pengantar Keuangan Nirlaba

By Kyutri

Jejaring Lokadaya berkolaborasi dengan Lingkar Madani melalui platform KYUTRI dengan dukungan bersama Penabulu dan Uni Eropa pada program CO EVOLVE 2, menghelat seri pelatihan Keuangan Strategis – Keuangan Sehat Organisasi Kuat.

Peserta yang dapat mengikuti sesi ini adalah peserta yang telah melakukan pendaftaran dan lolos tahap seleksi sebelumnya.

Merajut Rencana Tindak Lanjut Kerja Kemanusiaan

By Liputan Kegiatan

Jakarta (29/12/2025). Pelatihan sering kali berakhir dengan sertifikat, tetapi jarang ditutup dengan pertanyaan paling penting mengenai apa yang akan dilakukan setelahnya? Di tengah kompleksitas krisis kemanusiaan yang terus berulang, pengetahuan tanpa tindak lanjut berisiko menjadi sekadar catatan pelatihan. Kesadaran inilah yang menjadi inti dari webinar Rencana Tindak Lanjut, pelatihan kedelapan sekaligus penutup Serial Core Humanitarian Competency for CSO’s yang diselenggarakan oleh Lokadaya dan Pujiono Centre Indonesia, sebuah ruang refleksi yang menantang para pelaku kemanusiaan untuk mengubah pembelajaran menjadi komitmen nyata di lapangan.

Pelatihan kedelapan sekaligus penutup dari Serial Core Humanitarian Competency for CSO’s yang digelar secara daring pada Senin, 29 Desember 2025. Webinar bertajuk “Rencana Tindak Lanjut” ini menjadi puncak dari rangkaian pembelajaran yang telah berlangsung dalam delapan modul, dengan tujuan utama memastikan pengetahuan kemanusiaan yang diperoleh peserta tidak berhenti di ruang pelatihan, melainkan berlanjut pada aksi nyata di lapangan.

Webinar penutup ini menghadirkan Agatia Wenan, akrab disapa Wenny selaku Direktur Pujiono Centre Indonesia, sebagai narasumber utama. Dalam sesi ini, peserta diajak untuk merefleksikan keseluruhan proses pembelajaran sejak modul pertama hingga modul ketujuh, mulai dari prinsip dasar kemanusiaan, akuntabilitas, hingga praktik-praktik baik dalam respons bencana. Refleksi tersebut menjadi landasan awal dalam menyusun rencana tindak lanjut yang kontekstual dan dapat diterapkan sesuai dengan kapasitas masing-masing organisasi maupun individu.

Dalam pengantar sesi, Bapak Puji Pujiono menekankan bahwa modul kedelapan bukanlah sebuah akhir, melainkan “landasan pacu” menuju perjalanan kemanusiaan yang sesungguhnya. Ia mengibaratkan pelatihan ini sebagai jeda di puncak pendakian, di mana peserta diajak menoleh ke belakang untuk mensyukuri proses yang telah dilalui, sekaligus memandang ke depan ke arah komunitas dan tantangan nyata yang menanti. Menurutnya, tanpa rencana tindak lanjut, pelatihan hanya akan menjadi pengetahuan yang mengendap, bukan perubahan yang hidup dalam praktik.

Sesi inti kemudian dipandu oleh Agatia Wenan dengan fokus pada penyusunan rencana aksi yang sederhana, personal, dan realistis. Peserta diperkenalkan kembali pada prinsip SMART (specific, measurable, achievable, relevant, dan time-bound), sebagai kerangka dasar agar rencana yang disusun benar-benar membumi dan dapat dilaksanakan. Wenny menegaskan bahwa perubahan besar kerap berawal dari langkah kecil yang dilakukan secara konsisten, seperti memperbaiki sistem pendataan, membangun mekanisme umpan balik komunitas, atau memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan.

Diskusi kelompok menjadi ruang penting dalam sesi ini. Peserta saling berbagi refleksi tentang pembelajaran paling bermakna selama tujuh modul sebelumnya. Beragam isu mengemuka, mulai dari pentingnya menjunjung hak asasi manusia dalam respons bencana, kebutuhan akan data yang akurat dan terpilah, hingga urgensi memprioritaskan kelompok rentan. Akuntabilitas juga menjadi benang merah diskusi, dipahami tidak hanya sebagai tanggung jawab, tetapi juga kesiapan untuk dipertanggung-gugatkan kepada publik, penyintas, dan donor.

Selain itu, peserta menyoroti pentingnya jejaring dan koordinasi lintas sektor agar kehadiran aktor kemanusiaan tidak justru menjadi beban di lokasi bencana. Kepercayaan publik, dokumentasi yang transparan, serta pengarusutamaan isu gender dan inklusi sosial dipandang sebagai fondasi penting dalam membangun respons kemanusiaan yang beretika dan berkelanjutan.

Menjelang akhir sesi, peserta diminta merumuskan rencana tindak lanjut individu menggunakan panduan yang telah disediakan. Rencana tersebut mencakup pembelajaran kunci yang ingin diterapkan, langkah aksi konkret, sumber daya yang dibutuhkan, indikator keberhasilan, serta batas waktu pelaksanaan. Proses ini menegaskan bahwa setiap peserta memiliki peran, sekecil apa pun, dalam memperkuat kualitas respons kemanusiaan di konteks masing-masing.

Pelatihan penutup ini sekaligus menandai berakhirnya rangkaian delapan modul Serial Core Humanitarian Competency for CSO’s. Namun, sebagaimana ditekankan oleh para fasilitator, berakhirnya pelatihan justru menjadi awal dari komitmen baru dengan menghidupkan nilai-nilai kemanusiaan melalui praktik yang akuntabel, inklusif, dan berpihak pada penyintas. Dengan rencana tindak lanjut sebagai jangkar, para peserta diharapkan mampu membawa pembelajaran ini ke dalam kerja nyata di komunitas yang mereka layani. Seluruh rangkaian webinar serial ini dapat dilihat secara lengkap di Kanal Youtube Lokadaya.

Pentingnya Pembelajaran Berbasis Bukti dalam Respons Kemanusiaan

By Liputan Kegiatan

Jakarta (27/12/2025). Setiap bencana selalu datang dengan luka, namun tak semua luka berubah menjadi pelajaran. Padahal, di balik setiap keberhasilan dan kegagalan, tersimpan pengetahuan berharga yang dapat menyelamatkan lebih banyak nyawa di masa depan. Kesadaran inilah yang menjadi napas utama dalam webinar Praktik Baik dan Pembelajaran Berbasis Bukti, sebuah ruang belajar yang mengajak para pelaku kemanusiaan untuk berhenti sejenak, mengingat, merefleksikan, dan memastikan bahwa setiap tindakan ke depan berpijak pada pengalaman nyata, data, dan tanggung jawab kolektif.

Dalam banyak situasi kemanusiaan, respons sering kali berjalan cepat tetapi melupakan jejak pengalaman sebelumnya, seolah krisis selalu dimulai dari nol. Pola inilah yang coba diputus melalui Webinar Serial Core Humanitarian Competency for CSO’s pelatihan ketujuh yang diselenggarakan oleh Lokadaya bekerja sama dengan Pujiono Centre Indonesia, pada Senin, 22 Desember 2025. Mengusung tema “Praktik Baik dan Pembelajaran Berbasis Bukti”, sesi ini menghadirkan Agatia Wenan (Wenny), Direktur Pujiono Centre Indonesia, sebagai narasumber utama.

Webinar ini menjadi ruang refleksi sekaligus ruang berbagi bagi para pelaku kemanusiaan dan organisasi masyarakat sipil (CSO). Sejak awal, peserta diajak untuk menyadari bahwa respons kemanusiaan yang efektif tidak cukup bertumpu pada niat baik atau intuisi semata. Diperlukan data, dokumentasi, serta pembelajaran yang jujur, termasuk dari kegagalan agar setiap langkah ke depan menjadi lebih tepat dan berdampak.

Dalam pengantarnya, disampaikan bahwa praktik baik bukanlah sesuatu yang lahir tiba-tiba. Ia tumbuh dari pengalaman nyata di lapangan, dari keberhasilan maupun kesalahan yang direfleksikan bersama. Tanpa proses pembelajaran berbasis bukti, respons kemanusiaan berisiko mengulang kekeliruan yang sama, memboroskan sumber daya, bahkan mengabaikan kelompok rentan yang seharusnya dilindungi.

Agatia Wenan menekankan pentingnya membangun memori institusional. Banyak organisasi, menurutnya, mengalami apa yang ia sebut sebagai “kehilangan ingatan jangka pendek”, lupa pada pelajaran penting dari krisis sebelumnya. Padahal, pengalaman tersebut merupakan aset berharga yang dapat diwariskan, diolah menjadi pengetahuan kolektif, dan digunakan untuk memperkuat respons di masa depan.

Salah satu sorotan utama dalam diskusi adalah pentingnya koordinasi. Koordinasi yang tidak terstruktur justru membuat respons menjadi tidak efektif. Melalui contoh-contoh nyata dari berbagai wilayah bencana di Indonesia, peserta diajak memahami bahwa jalur koordinasi yang jelas, terbuka, dan akuntabel sangat menentukan keberhasilan bantuan. Koordinasi juga menjadi kunci untuk mencegah tumpang tindih bantuan serta kecemburuan sosial di tingkat komunitas.

Pembelajaran berbasis bukti juga menyentuh aspek pendataan, terutama bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, perempuan hamil, dan anak-anak. Pendataan yang tidak pilah dan tidak diperbarui berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam distribusi bantuan. Contoh pengalaman lapangan menunjukkan bahwa data lama yang tidak diverifikasi dapat menyebabkan bantuan salah sasaran, bahkan jatuh ke tangan pihak yang sebenarnya tidak membutuhkan.

Isu akuntabilitas dan transparansi turut menjadi perhatian penting. Dalam konteks penggalangan dana kemanusiaan, peserta berdiskusi tentang praktik yang etis dan bertanggung jawab. Transparansi dalam pelaporan, kejelasan penggunaan dana, serta keterbukaan kepada publik dipandang sebagai fondasi untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Sekali kepercayaan itu runtuh, dampaknya bisa meluas dan mencederai kerja kemanusiaan secara keseluruhan.

Sesi ini juga diperkaya dengan cerita langsung dari peserta yang berbagi praktik baik maupun praktik kurang berhasil di lapangan. Mulai dari pendampingan ekonomi penyintas bencana, pengelolaan koordinasi klaster, hingga tantangan dalam menangani disabilitas psikososial, seluruh pengalaman tersebut menjadi bahan belajar bersama. Di sinilah pembelajaran berbasis bukti menemukan maknanya, pengalaman individu diolah menjadi pengetahuan kolektif.

Menutup sesi, peserta diajak merumuskan langkah konkret yang dapat diterapkan di organisasi masing-masing. Bukan rencana besar yang abstrak, melainkan tindakan sederhana namun relevan dengan konteks lokal. Webinar ini menegaskan bahwa kemanusiaan yang lebih baik dibangun dari kemauan untuk belajar, mencatat, dan memperbaiki diri secara berkelanjutan.

Melalui pelatihan ini, Lokadaya dan Pujiono Centre Indonesia kembali mengingatkan bahwa di tengah kompleksitas krisis, belajar dari bukti adalah cara paling manusiawi untuk memastikan bahwa setiap respons membawa harapan, bukan sekadar pengulangan. Diskusi seru dan berbobot ini dapat diakses langsung di Kanal Youtube Lokadaya.

Membangun Kepercayaan Lewat Akuntabilitas Kemanusiaan

By Liputan Kegiatan

Jakarta (19/12/2025). Di tengah situasi krisis, bantuan bisa datang dengan cepat dan melimpah, namun tanpa tanggung jawab yang jelas, kehadirannya justru berisiko kehilangan makna. Akuntabilitas menjadi penanda apakah kerja kemanusiaan benar-benar berpihak pada manusia atau sekadar menjalankan prosedur. Melalui kelas ketiga Pelatihan Keenam Serial Core Humanitarian Competency for CSOs, Lokadaya dan Pujiono Centre Indonesia mengajak organisasi masyarakat sipil merefleksikan satu hal penting bahwa menjaga kepercayaan adalah bagian tak terpisahkan dari menyelamatkan nyawa.

Pelatihan tidak hanya soal menambah pengetahuan teknis, tetapi juga tentang membangun kepercayaan. Dalam kerja-kerja kemanusiaan, kepercayaan adalah fondasi yang menentukan apakah sebuah organisasi benar-benar hadir untuk komunitas atau sekadar menjalankan rutinitas bantuan. Pada Jumat, 19 Desember 2025, kelas ketiga dari pelatihan keenam ini digelar secara daring dengan mengangkat tema “Aspek Akuntabilitas Respons Kemanusiaan”. Sesi ini menghadirkan F. Sundoko, praktisi kemanusiaan dengan pengalaman panjang di bidang logistik dan respons bencana, sebagai narasumber utama. Pelatihan ini menjadi ruang reflektif bagi para peserta untuk meninjau kembali kualitas, integritas, serta dampak nyata dari kerja-kerja kemanusiaan yang mereka lakukan.

Sejak awal sesi, peserta diajak memahami bahwa akuntabilitas bukan sekadar kewajiban administratif untuk memenuhi laporan donor. Akuntabilitas adalah bentuk tanggung jawab moral kepada semua pihak, terutama komunitas terdampak sebagai penerima manfaat atau pemegang hak. Tanpa akuntabilitas, kepercayaan mudah runtuh, rumor berkembang, dan bantuan berisiko tidak tepat sasaran.

Dalam pemaparannya, Sundoko menegaskan bahwa akuntabilitas mencakup pertanggungjawaban atas tindakan, keputusan, dan kinerja organisasi kemanusiaan. Tanggung jawab ini tidak hanya diarahkan kepada donor, tetapi juga kepada komunitas, organisasi, dan pemerintah sebagai pemangku kepentingan. Ketika bantuan disalurkan, komunitas berhak mengetahui apa yang diberikan, mengapa mereka menerima bantuan tersebut, dan bagaimana proses pengambilan keputusannya.

Sesi ini juga menyoroti tiga pilar utama akuntabilitas dalam respons kemanusiaan. Pertama, transparansi, yaitu keterbukaan informasi secara jujur dan proaktif mengenai program, sumber daya, dan hasil kerja. Kedua, partisipasi, yakni keterlibatan komunitas sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Ketiga, mekanisme umpan balik dan pengaduan, sebagai ruang aman bagi komunitas untuk menyampaikan kritik, saran, maupun keluhan.

Beragam contoh praktik lapangan dibagikan dalam diskusi. Mulai dari pencatatan distribusi bantuan yang terukur, penggunaan data kuantitatif dan kualitatif untuk evaluasi program, hingga cara sederhana mengumpulkan umpan balik melalui dialog langsung atau kotak saran. Peserta juga diajak melihat bahwa setiap keluhan bukan ancaman, melainkan “hadiah” yang dapat membantu organisasi belajar dan tumbuh menjadi lebih baik.

Diskusi kelompok menjadi bagian penting dalam sesi ini. Para peserta berbagi pengalaman nyata tentang tantangan menerapkan akuntabilitas, seperti stigma terhadap LSM, keterbatasan legalitas organisasi, hingga dinamika sosial di komunitas rentan. Dari diskusi tersebut, muncul berbagai strategi praktis, termasuk membangun afiliasi dengan organisasi lain, melibatkan tokoh masyarakat, serta memperkuat dokumentasi dan pelaporan kegiatan.

Menutup sesi, fasilitator mengajak peserta untuk memulai akuntabilitas dari langkah paling sederhana yaitu mencatat, melaporkan, dan terbuka. Akuntabilitas tidak harus menunggu sistem yang sempurna, tetapi bisa dimulai dari niat untuk bertanggung jawab dan menghormati martabat manusia yang dilayani.

Melalui pelatihan ini, Lokadaya dan Pujiono Centre Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat kapasitas organisasi masyarakat sipil. Bukan hanya agar mereka mampu merespons krisis, tetapi juga agar setiap respons kemanusiaan dapat dipertanggungjawabkan, dipercaya, dan benar-benar bermakna bagi komunitas. Pemaparan fasilitator kali ini tentunya sangat berbobot dan layak dipelajari bersama. Jangan lupa untuk menonton pelatihan ini di kanal Youtube Lokadaya.

Akuntabilitas Itu Hukumnya Wajib

By Liputan Kegiatan

Jakarta(18/12/2025). Akuntabilitas bukan sekadar kewajiban administratif dalam kerja-kerja kemanusiaan. Ia adalah fondasi kepercayaan antara organisasi dengan komunitas terdampak, dengan donor, pemerintah, dan juga dengan nilai-nilai yang diyakini oleh organisasi itu sendiri. Prinsip inilah yang menjadi benang merah dalam pelatihan keenam Serial Core Humanitarian Competency for CSO’s, yang diselenggarakan oleh Lokadaya bekerja sama dengan Pujiono Centre Indonesia.

Pada kelas kedua pelatihan keenam, yang dilaksanakan pada Kamis, 18 Desember 2025, para peserta diajak mendalami topik “Aspek Akuntabilitas Respons Kemanusiaan” bersama Hadrianus Edi Handoko, seorang praktisi kemanusiaan yang telah lama berkecimpung dalam kerja-kerja tanggap darurat dan penguatan kapasitas organisasi masyarakat sipil.

Pelatihan ini dibuka dengan pengantar reflektif mengenai posisi akuntabilitas dalam arsitektur besar kerja kemanusiaan. Akuntabilitas digambarkan sebagai pilar utama yang menopang seluruh bangunan respons kemanusiaan. Tanpa pilar ini, kerja kemanusiaan, betapapun tampak megah di luar akan rapuh dan mudah runtuh. Akuntabilitas, sebagaimana ditekankan, bukan beban, melainkan bentuk nyata penghormatan terhadap martabat manusia.

Dalam pemaparannya, Edi Handoko mengajak peserta memahami bahwa akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban kepada banyak pihak. Namun, yang paling utama adalah komunitas terdampak. Prinsip ini sejalan dengan pendekatan berbasis hak, yang menempatkan masyarakat bukan sebagai objek bantuan, melainkan sebagai subjek dan mitra yang berhak didengar, dihormati, dan dilibatkan secara bermakna.

Diskusi kemudian mengerucut pada tiga pilar utama akuntabilitas, yaitu transparansi, partisipasi, serta mekanisme umpan balik dan pengaduan. Transparansi menuntut keterbukaan informasi tentang apa program yang dijalankan, bagaimana proses seleksi penerima manfaat, dan bagaimana sumber daya dikelola. Informasi ini tidak boleh hanya dimonopoli oleh organisasi, melainkan harus dapat diakses dan dipahami oleh komunitas.

Pilar kedua, partisipasi, menekankan pentingnya pelibatan komunitas sejak tahap perencanaan hingga evaluasi. Peserta diajak menyadari bahwa forum formal sering kali tidak cukup untuk menjaring suara kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, atau kelompok dengan risiko tinggi. Karena itu, pendekatan yang lebih inklusif dan kontekstual perlu dikembangkan agar semua suara memiliki ruang.

Sementara itu, pilar ketiga umpan balik dan pengaduan itu diposisikan sebagai puncak dari akuntabilitas. Keluhan bukan ancaman, melainkan hadiah. Ia adalah masukan berharga dari “konsultan terbaik”, yakni komunitas itu sendiri. Namun, pengaduan tidak boleh berhenti sebagai arsip; ia harus ditindaklanjuti secara nyata, dengan menjamin kerahasiaan dan perlindungan bagi pelapor.

Sesi diskusi menjadi ruang penting untuk berbagi praktik baik dan tantangan lapangan. Sejumlah peserta menceritakan pengalaman membangun kepercayaan donor melalui pelaporan yang transparan, bahkan ketika dana yang dikelola relatif kecil. Ada pula diskusi kritis mengenai tantangan penerapan partisipasi di wilayah baru, dilema pendataan dalam situasi bencana, hingga persoalan akses layanan bagi kelompok rentan seperti penyandang HIV/AIDS di tengah krisis.

Dalam konteks tersebut, akuntabilitas dipahami bukan hanya sebagai mekanisme kontrol, tetapi juga sebagai alat belajar. Data kuantitatif dan kualitatif angka distribusi bantuan maupun kualitas layanan, harus berjalan beriringan untuk memastikan respons yang relevan, efektif, dan bermartabat. Evaluasi bukan untuk menghakimi, melainkan untuk memperbaiki.

Menutup sesi, fasilitator menegaskan kembali bahwa akuntabilitas adalah kunci untuk membangun kepercayaan jangka panjang dan memposisikan organisasi masyarakat sipil sebagai mitra strategis, bukan sekadar penyalur bantuan. Melalui langkah-langkah sederhana namun konsisten, setiap organisasi diharapkan mampu mulai atau memperkuat praktik akuntabilitas dalam setiap respons kemanusiaan yang dijalankan.

Pelatihan ini menjadi pengingat bahwa kerja kemanusiaan sejatinya bukan hanya tentang memberi, tetapi tentang bertanggung jawab kepada manusia, martabat, dan kepercayaan yang dititipkan. Menarik bukan? Tonton pelatihan inisecara menyeluruh di kanal Youtube Lokadaya.

Akuntabilitas sebagai Fondasi Kepercayaan dalam Respons Kemanusiaan

By Liputan Kegiatan

Jakarta (17/12/2025). Dalam kerja-kerja kemanusiaan, bantuan tidak hanya ditakar dari seberapa cepat disalurkan atau seberapa besar jumlahnya. Di balik itu, terdapat satu fondasi yang menentukan apakah sebuah respons benar-benar bermakna dan berkelanjutan. Inilah tema utama yang dibahas dalam kelas pertama Pelatihan Keenam Serial Core Humanitarian Competency for CSOs, yang diselenggarakan oleh Lokadaya bekerja sama dengan Pujiono Centre Indonesia.

Webinar bertajuk Aspek Akuntabilitas Respons Kemanusiaan ini menghadirkan Hadrianus Edi Handoko, praktisi kemanusiaan dengan pengalaman lebih dari dua dekade di berbagai organisasi nasional dan internasional. Dalam pengantarnya, peserta diajak melihat akuntabilitas bukan sebagai beban administrasi, melainkan sebagai cermin untuk menilai kualitas dan integritas kerja kemanusiaan itu sendiri.

Akuntabilitas, sebagaimana ditegaskan dalam sesi ini, merupakan fondasi kepercayaan, baik dari komunitas terdampak, donatur, pemerintah, maupun dari organisasi terhadap dirinya sendiri. Tanpa akuntabilitas, kerja kemanusiaan berisiko rapuh, mudah dipertanyakan, dan rentan melahirkan ketidakpercayaan. Sebaliknya, ketika akuntabilitas dijalankan dengan sungguh-sungguh, organisasi dapat berdiri sebagai mitra strategis dalam upaya penanggulangan krisis.

Dalam pemaparannya, Edi menekankan bahwa akuntabilitas berarti kewajiban untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan, terutama kepada komunitas yang dilayani. Paradigma lama yang memosisikan masyarakat sebagai objek bantuan perlu ditinggalkan, digantikan dengan pendekatan berbasis hak, di mana komunitas diperlakukan sebagai subjek dan mitra yang berhak didengar, dihormati, dan dilibatkan.

Webinar ini mengulas tiga pilar utama akuntabilitas dalam respons kemanusiaan. Pilar pertama adalah transparansi, yakni keterbukaan informasi terkait program, sasaran bantuan, mekanisme distribusi, serta penggunaan sumber daya. Informasi perlu disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami, sekaligus tetap menjaga batas etis terkait kerahasiaan data sensitif.

Pilar kedua adalah partisipasi. Peserta diajak memahami pentingnya melibatkan komunitas sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Keterlibatan ini mencakup kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, perempuan, dan anak-anak. Melalui partisipasi, komunitas tidak hanya menjadi penerima, tetapi turut memiliki program yang dijalankan.

Pilar ketiga adalah mekanisme umpan balik dan keluhan. Organisasi didorong untuk membuka ruang yang aman dan mudah diakses bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan, kritik, maupun laporan penyimpangan. Keluhan tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai “hadiah” berupa masukan berharga dari konsultan terbaik yakni komunitas itu sendiri.

Diskusi interaktif menjadi bagian penting dari sesi ini. Peserta berbagi pengalaman lapangan, mulai dari tantangan menyampaikan informasi teknis kepada komunitas desa dengan latar bahasa berbeda, hingga praktik inklusif dalam melibatkan penyandang disabilitas, termasuk menyediakan ruang khusus dan pendampingan agar mereka dapat berpartisipasi penuh. Contoh lain yang dibahas adalah pentingnya validasi data penerima manfaat untuk mencegah bantuan tidak tepat sasaran atau tumpang tindih.

Isu etika data dan kerahasiaan juga mendapat perhatian khusus, terutama dalam pendampingan komunitas dengan kerentanan tinggi, seperti pasien penyakit tertentu. Transparansi, ditegaskan dalam sesi ini, tidak berarti membuka seluruh data ke publik, melainkan memastikan informasi yang tepat disampaikan kepada pihak yang tepat dengan cara yang aman.

Melalui kelas ini, peserta diajak memahami bahwa akuntabilitas adalah proses pembelajaran berkelanjutan. Dengan memadukan data kuantitatif dan kualitatif, organisasi dapat mengevaluasi apakah program benar-benar efektif, relevan, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Langkah-langkah kecil seperti menyediakan papan informasi, kotak saran, atau hotline pengaduan, menjadi awal penting untuk membangun budaya akuntabilitas.

Pelatihan ini menegaskan satu pesan utama tentang akuntabilitas adalah pondasi dari kerja kemanusiaan yang bermartabat. Ketika transparansi, partisipasi, dan umpan balik dijalankan secara konsisten, kepercayaan tumbuh, dan respons kemanusiaan dapat memberi dampak yang lebih adil, relevan, dan manusiawi. Jangan lupa, pelatihan ini tentunya dapat dilihat secara menyeluruh di kanal Youtube Lokadaya.

Perlunya Menjaga Martabat Penyintas Dalam Respons Kemanusiaan

By Liputan Kegiatan

Jakarta (12/12/2025). Dalam situasi bencana, respons kemanusiaan sering diukur dari seberapa cepat bantuan tiba dan seberapa banyak logistik disalurkan. Namun, pertanyaan yang lebih mendasar kerap luput diajukan yaitu apakah bantuan tersebut benar-benar aman dan menjaga martabat mereka yang terdampak? Pertanyaan inilah yang menjadi inti pembahasan kelas ketiga Pelatihan Kelima Serial Core Humanitarian Competency for CSOs, yang diselenggarakan oleh Lokadaya bekerja sama dengan Pujiono Centre Indonesia pada Jumat, 12 Desember 2025.

Mengangkat tema Aspek Pemenuhan Kebutuhan dan Perlindungan Dasar Respons Kemanusiaan, webinar ini menghadirkan Widowati, Direktur Humanitarian Forum Indonesia (HFI), sebagai narasumber. Dengan pengalaman lebih dari satu dekade di kerja-kerja kemanusiaan, Widowati mengajak peserta untuk kembali menempatkan manusia, terutama mereka yang paling rentan sebagai pusat dari setiap tindakan respons.

Dalam pengantarnya, ditegaskan bahwa perlindungan bukanlah isu tambahan, melainkan jantung dari kerja kemanusiaan. Anak-anak yang kebingungan, lansia yang kesulitan bergerak, penyandang disabilitas yang ragu meminta tolong, perempuan yang memikul beban ganda, hingga kelompok minoritas dan mereka yang memiliki penyakit kronis sering kali menghadapi risiko berlapis dalam situasi krisis. Tanpa perspektif perlindungan, niat baik justru dapat menciptakan bahaya baru.

Salah satu prinsip utama yang dibahas adalah do no harm yaitu tidak menimbulkan dampak negatif dari bantuan yang diberikan. Widowati menekankan bahwa setiap tindakan perlu diuji dengan pertanyaan sederhana: apakah ini aman dan apakah ini menjaga martabat mereka? Distribusi bantuan di tempat gelap, pengambilan foto tanpa izin, atau aktivitas pendampingan yang tidak terkoordinasi menjadi contoh praktik yang berpotensi melukai, meski dilakukan dengan maksud baik.

Webinar ini juga memperdalam pemahaman peserta tentang empat langkah dasar manajemen kasus. Pertama, mengidentifikasi dan mendengarkan dengan empati, tanpa menghakimi. Dalam banyak kasus, didengarkan adalah pertolongan pertama yang paling dibutuhkan penyintas. Kedua, mengkaji kebutuhan dan keamanan, apakah seseorang lapar, sakit, terpisah dari keluarga, atau berada dalam situasi tidak aman. Ketiga, merujuk ke layanan yang tepat dengan persetujuan penuh, baik itu layanan kesehatan, dapur umum, maupun lembaga perlindungan. Keempat, melakukan tindak lanjut jika memungkinkan dan aman, tanpa memaksakan peran di luar kapasitas.

Diskusi kelompok menjadi bagian penting dari sesi ini. Peserta membedah studi kasus nyata, seperti lansia yang tidak mampu mengambil jatah makanan karena keterbatasan mobilitas, anak yang terpisah dari orang tua, hingga perempuan yang merasa tidak aman di pengungsian. Dari diskusi tersebut, muncul kesadaran bahwa perlindungan membutuhkan sistem, koordinasi, dan pembagian peran yang jelas, bukan aksi individual semata.

Pengalaman lapangan yang dibagikan peserta juga menyoroti persoalan distribusi bantuan yang menumpuk di satu titik, sementara kelompok rentan justru kesulitan mengaksesnya. Hal ini menegaskan pentingnya pendekatan “jemput bola” dan pendataan yang sensitif terhadap kondisi khusus, termasuk kebutuhan pangan lansia, akses MCK, dan pendampingan bagi penyandang disabilitas.

Isu etika publikasi turut menjadi sorotan. Pengambilan foto dan video, terutama yang menampilkan anak-anak dan kelompok rentan, harus mempertimbangkan izin, konteks, dan dampak jangka panjang. Meromantisasi penderitaan demi konten dinilai bertentangan dengan prinsip perlindungan dan dapat merendahkan martabat penyintas.

Di akhir sesi, perhatian diarahkan pada pentingnya menjaga diri bagi para pegiat kemanusiaan. Mendengarkan cerita traumatis secara terus-menerus dapat memicu kelelahan emosional dan trauma sekunder. Karena itu, mengenali batas diri, berbagi dengan rekan terpercaya, dan memberi ruang untuk beristirahat menjadi bagian dari tanggung jawab etis. Menjaga diri sendiri dipandang sebagai syarat agar dapat terus menjaga orang lain.

Melalui kelas ketiga ini, peserta diajak memahami bahwa perlindungan bukan sekadar prosedur, melainkan sikap dan kepekaan yang hadir dalam setiap keputusan. Perlindungan, seperti ditegaskan dalam sesi ini, ada di hati dan tangan kita dalam cara kita mendengar, bertindak, dan memastikan bahwa bantuan benar-benar memanusiakan manusia. Semua pemaparan serta diskusi menarik ini dapat diakses di Kanal Youtube Lokadaya.

Menempatkan Manusia sebagai Pusat Respons Kemanusiaan

By Liputan Kegiatan

Jakarta (11/12/2025). Di tengah situasi bencana, kebutuhan dasar sering kali dipahami secara sempit sebagai soal pangan, sandang, dan tempat tinggal. Padahal, di balik itu ada lapisan kebutuhan lain yang sama pentingnya adalah rasa aman, perlindungan, dan martabat manusia. Inilah benang merah yang dibahas dalam kelas kedua Pelatihan Kelima Serial Core Humanitarian Competency for CSOs yang diselenggarakan oleh Lokadaya bekerja sama dengan Pujiono Centre Indonesia, pada Kamis, 11 Desember 2025.

Mengangkat tema Aspek Pemenuhan Kebutuhan dan Perlindungan Dasar Respons Kemanusiaan, sesi ini menghadirkan Widowati, Direktur Humanitarian Forum Indonesia (HFI), sebagai narasumber utama. Dengan pengalaman panjangnya dalam berbagai respons bencana di Indonesia, Widowati mengajak peserta untuk melihat kerja kemanusiaan bukan hanya dari sisi teknis, tetapi juga dari sudut pandang etika dan kepekaan sosial.

Dalam pengantar sesi, ditegaskan bahwa bantuan kemanusiaan sejatinya tidak hanya bertujuan mengisi kekurangan material, tetapi juga menjaga keselamatan jiwa dan hak-hak dasar, terutama bagi kelompok yang paling berisiko. Anak-anak, perempuan, lansia, penyandang disabilitas, kelompok minoritas, serta individu dengan penyakit kronis sering kali berada dalam posisi yang rentan namun tidak selalu terlihat di tengah keramaian respons bencana.

Widowati menekankan bahwa dalam situasi darurat, risiko tersembunyi justru meningkat. Kekerasan, eksploitasi, penelantaran, hingga penyalahgunaan bantuan bisa terjadi ketika perlindungan tidak menjadi bagian dari perencanaan. “Niat baik saja tidak cukup,” menjadi salah satu pesan kunci yang berulang disampaikan. Tanpa perspektif perlindungan, bantuan bahkan dapat berubah menjadi sumber bahaya baru.

Sesi ini juga mengulas prinsip do no harm sebagai fondasi kerja kemanusiaan. Peserta diajak untuk selalu bertanya tentang apakah tindakan yang dilakukan aman, adil, dan menjaga martabat penerima bantuan? Distribusi bantuan di tempat gelap, antrean yang tidak ramah bagi lansia dan disabilitas, hingga penyebaran foto korban tanpa izin menjadi contoh konkret praktik yang berpotensi melukai.

Dalam praktiknya, peserta diperkenalkan pada empat langkah dasar manajemen kasus. Pertama, mengidentifikasi dan mendengarkan dengan empati. Banyak penyintas enggan berbicara karena takut dihakimi, sehingga peran pendengar yang aman menjadi krusial. Kedua, mengkaji kebutuhan dan keamanan, apa yang paling mendesak dan apakah mereka berada dalam situasi berbahaya. Ketiga, merujuk ke layanan yang tepat, dengan tetap meminta persetujuan dan menjaga kerahasiaan. Keempat, melakukan tindak lanjut jika memungkinkan, tanpa memaksakan kehendak.

Diskusi semakin hidup ketika peserta berbagi pengalaman lapangan, mulai dari respons gempa Palu hingga erupsi Gunung Kelud. Kisah tentang anak-anak yang terpisah dari keluarga, perempuan yang mengalami kekerasan di lokasi pengungsian, hingga lansia yang kesulitan mengakses bantuan membuka ruang refleksi bersama. Dari sini, terlihat bahwa perlindungan bukan semata tugas lembaga atau relawan profesional, melainkan tanggung jawab kolektif komunitas.

Menariknya, sesi ini juga menyoroti pentingnya melibatkan kelompok rentan sebagai subjek, bukan objek. Pengalaman organisasi penyandang disabilitas yang mampu mengorganisasi diri dalam situasi bencana menjadi contoh bahwa inklusi justru memperkuat respons. Ketika akses dan ruang diberikan, mereka mampu menentukan kebutuhan mereka sendiri dengan lebih tepat.

Di akhir sesi, perhatian juga diarahkan pada kesehatan mental para pegiat kemanusiaan. Mendengarkan cerita-cerita sulit secara terus-menerus dapat memicu kelelahan emosional. Karena itu, menjaga diri sendiri,beristirahat, mengenali batas, dan saling mendukung tentu dipandang sebagai bagian tak terpisahkan dari kerja kemanusiaan yang berkelanjutan.

Melalui kelas ini, peserta diajak kembali ke esensi respons kemanusiaan, manusia sebagai pusat dari setiap tindakan. Bukan hanya cepat dan banyaknya bantuan yang diukur, tetapi seberapa aman, bermartabat, dan adil bantuan itu sampai kepada mereka yang paling membutuhkan. Tidak perlu khawatir bila ketinggalan sesi ini, karena pelatihan ini dapat diakses dan ditonton bersama di kanal Youtube Lokadaya.

Pentingnya Memastikan Perlindungan bagi yang Paling Rentan

By Liputan Kegiatan

Jakarta (10/12/2025). Dalam setiap situasi krisis dan bencana, bantuan sering kali datang dengan cepat. Logistik disalurkan, tenda didirikan, dapur umum beroperasi. Namun, di balik hiruk-pikuk respons darurat itu, ada satu pertanyaan penting yang kerap luput yaitu apakah bantuan yang kita berikan benar-benar aman dan menjaga martabat mereka yang menerimanya? Pertanyaan inilah yang menjadi benang merah dalam webinar Aspek Pemenuhan Kebutuhan dan Perlindungan Dasar Respons Kemanusiaan, kelas pertama dari Pelatihan Kelima Serial Core Humanitarian Competency for CSOs.

Webinar yang diselenggarakan oleh Lokadaya bersama Pujiono Centre Indonesia pada Rabu, 10 Desember 2025 ini menghadirkan Johanes Juliasman, praktisi kemanusiaan, sebagai narasumber. Sesi ini mengajak para peserta yang sebagian besar berasal dari organisasi masyarakat sipil ini untuk kembali ke inti dari kerja kemanusiaan yaitu manusia itu sendiri, terutama mereka yang paling rentan.

Dalam pemaparannya, Johanes menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar tidak bisa dilepaskan dari aspek perlindungan. Memberi makanan, air bersih, atau tempat tinggal saja tidak cukup jika prosesnya justru menciptakan risiko baru. Tanpa pendekatan perlindungan, bantuan bisa berubah menjadi “pedang bermata dua”. Misalnya, distribusi bantuan di tempat gelap pada malam hari berpotensi membahayakan perempuan dan anak-anak, atau antrean panjang tanpa akses khusus dapat mengabaikan lansia dan penyandang disabilitas.

Salah satu prinsip utama yang ditekankan dalam sesi ini adalah do no harm, tidak menimbulkan bahaya baru. Prinsip ini mengajak setiap pelaku kemanusiaan untuk selalu bertanya pada diri sendiri, apakah tindakan saya aman, dan apakah ia menjaga martabat mereka yang saya bantu? Niat baik, menurut Johanes, tidak pernah cukup jika tidak disertai kesadaran akan risiko dan dampak lanjutan.

Webinar ini juga membahas secara mendalam siapa saja yang termasuk kelompok rentan dalam situasi krisis. Anak-anak berisiko terpisah dari keluarga dan mengalami eksploitasi, lansia menghadapi keterbatasan mobilitas dan isolasi, penyandang disabilitas kerap terhambat akses informasi dan evakuasi, sementara Perempuan (terutama ibu hamil atau kepala keluarga) menghadapi beban ganda dan risiko kekerasan. Kerentanan, ditekankan dalam diskusi, bukanlah kelemahan pribadi, melainkan kondisi yang muncul akibat hambatan struktural dan situasional.

Untuk merespons kebutuhan kelompok rentan secara tepat, peserta diperkenalkan pada empat langkah dasar manajemen kasus. Langkah pertama adalah mengidentifikasi dan mendengarkan dengan empati, tanpa menghakimi. Kedua, menilai kebutuhan dan keamanan, apa yang paling mendesak dan apakah mereka berada dalam bahaya. Ketiga, merujuk ke layanan yang tepat secara aman dan dengan persetujuan. Terakhir, melakukan tindak lanjut untuk memastikan kondisi mereka benar-benar tertangani.

Sesi diskusi menjadi ruang penting dalam webinar ini. Peserta diajak membedah studi kasus nyata, mulai dari anak yang terpisah dari orang tuanya, lansia yang kesulitan mengakses bantuan, hingga perempuan yang merasa tidak aman di pengungsian. Dari diskusi tersebut, muncul satu kesadaran bersama dalam banyak kasus, mendengarkan dengan empati adalah bentuk pertolongan pertama yang paling dibutuhkan.

Tak kalah penting, webinar ini juga menyoroti perlunya menjaga diri sendiri sebagai pekerja kemanusiaan. Mendengar cerita-cerita sulit dan menyaksikan ketidakadilan secara langsung dapat menguras emosi dan energi. Karena itu, menjaga kesehatan mental, berbagi dengan rekan terpercaya, dan memberi ruang untuk istirahat menjadi bagian dari tanggung jawab etis dalam kerja kemanusiaan.

Melalui sesi ini, Lokadaya dan Pujiono Centre Indonesia kembali menegaskan bahwa perlindungan bukan hanya tugas para ahli, melainkan tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam respons kemanusiaan. Perlindungan, pada akhirnya, ada di hati dan tangan setiap orang, dalam cara kita bertindak, mendengar, dan memastikan bahwa tak satu pun yang tertinggal, serta tak ada martabat yang terabaikan. Pelatihan ini dapat dilihat dan dipelajari melalui kanal Youtube Lokadaya.

Etika Mengelola Sumber Daya di Saat Darurat

By Liputan Kegiatan

Jakarta (5/12/2025). Dalam situasi krisis, keberhasilan respons kemanusiaan tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar bantuan yang tersedia, tetapi oleh bagaimana bantuan tersebut dikelola, disalurkan, dan dipertanggungjawabkan. Pemahaman inilah yang menjadi benang merah kelas ketiga, dari pelatihan keempat Serial Core Humanitarian Competency for CSOs yang digelar Lokadaya bersama Pujiono Centre Indonesia. Kelas ini berlangsung pada Jumat, 5 Desember 2025, dengan tema Manajemen Sumber Daya dalam Krisis dan kembali menghadirkan Iswar Abidin, praktisi kemanusiaan yang telah lama berkecimpung dalam berbagai respons darurat di Indonesia.

Kelas ketiga ini dirancang untuk merangkum sekaligus memperdalam pembelajaran dari dua kelas sebelumnya. Iswar membuka sesi dengan refleksi penting bahwa krisis selalu mempertemukan keterbatasan dengan urgensi. Dalam kondisi seperti ini, manajemen sumber daya bukan hanya keterampilan teknis, melainkan sikap etis untuk memastikan bahwa setiap bantuan benar-benar berpihak pada martabat manusia. “Di lapangan, keputusan kecil bisa berdampak besar,” ujarnya, menegaskan bahwa kesalahan pengelolaan sering kali berujung pada ketidakadilan baru.

Dalam pemaparannya, Iswar mengajak peserta melihat manajemen sumber daya sebagai sistem yang saling terhubung mulai dari perencanaan, pengorganisasian, distribusi, hingga evaluasi. Ia menekankan bahwa fase krisis bukan waktu yang tepat untuk bekerja secara improvisatif tanpa kerangka. Justru di tengah tekanan, organisasi perlu berpegang pada prinsip yang jelas agar tidak terjebak pada reaksi emosional yang berisiko salah sasaran.

Salah satu fokus utama kelas ketiga ini adalah konsistensi dan keberlanjutan dalam pengelolaan bantuan. Iswar menjelaskan bahwa sering kali respons awal berjalan cepat, namun melemah di fase lanjutan karena sumber daya tidak dikelola dengan perhitungan jangka menengah. Padahal, krisis, terutama bencana alam dan konflik sosial, sering berlangsung lebih lama dari perkiraan awal. Oleh karena itu, pengaturan stok, rotasi logistik, dan perencanaan distribusi bertahap menjadi kunci agar bantuan tidak berhenti di tengah jalan.

Diskusi juga mengulas pentingnya pembagian peran yang tegas dalam tim kemanusiaan. Dalam kondisi darurat, tumpang tindih tugas dapat memperlambat respons dan memicu konflik internal. Iswar menekankan bahwa struktur komando, alur pengambilan keputusan, dan mekanisme koordinasi harus disepakati sejak awal. Hal ini tidak hanya menjaga efektivitas kerja, tetapi juga melindungi relawan dan staf dari kelelahan berlebihan serta risiko keselamatan.

Dalam sesi interaktif, peserta berbagi refleksi dari pengalaman lapangan masing-masing. Beberapa menyoroti tantangan ketika bantuan datang dalam jumlah besar tetapi tidak sesuai kebutuhan lokal. Yang lain menyinggung persoalan kepercayaan publik akibat kurangnya transparansi. Dari sini, Iswar kembali menekankan pentingnya akuntabilitas sebagai bagian tak terpisahkan dari manajemen sumber daya. Pencatatan yang rapi, pelaporan terbuka, dan evaluasi berkala bukan sekadar tuntutan administratif, melainkan bentuk tanggung jawab moral terhadap penyintas dan donor.

Kelas ketiga ini juga menegaskan kembali peran komunitas lokal dalam pengelolaan sumber daya. Iswar mengingatkan bahwa masyarakat terdampak bukan objek pasif, melainkan mitra utama. Melibatkan tokoh lokal, relawan komunitas, dan jaringan setempat tidak hanya memperlancar distribusi, tetapi juga mencegah kesalahpahaman dan kecemburuan sosial. Pendekatan partisipatif ini dinilai mampu menjaga keharmonisan sosial di tengah situasi krisis yang rawan konflik.

Menjelang penutupan, peserta diajak melakukan refleksi akhir atas seluruh rangkaian pelatihan keempat. Banyak yang menyadari bahwa manajemen sumber daya dalam krisis menuntut keseimbangan antara kecepatan dan ketepatan, antara empati dan profesionalisme. Iswar menutup sesi dengan pesan kuat bahwa kerja kemanusiaan yang baik bukan hanya tentang seberapa cepat kita membantu, tetapi seberapa bijak kita menjaga dampak bantuan tersebut.

Dengan berakhirnya pelatihan keempat Serial Core Humanitarian Competency for CSOs ini,  diharapkan menjadi bekal penting bagi organisasi masyarakat sipil untuk menghadapi krisis dengan lebih siap, terstruktur, dan bermartabat. Selain itu, OMS dapat meningkatkan manajemen sumber daya bukan hanya sekadar sistem kerja, melainkan wujud nyata dari nilai-nilai kemanusiaan. Pelatihan bermanfaat dan penjelasan keren dari Iswar ini dapat Kalian akses di Kanal Youtube Lokadaya. (*ari)

Belajar Menata Bantuan di Tengah Krisis

By Liputan Kegiatan

Jakarta (4/12/2025). Dalam setiap situasi krisis, tantangan terbesar bukan hanya keterbatasan sumber daya, melainkan bagaimana sumber daya itu dikelola agar benar-benar menjawab kebutuhan penyintas. Tema inilah yang menjadi fokus webinar Manajemen Sumber Daya dalam Krisis, kelas kedua dari pelatihan keempat Serial Core Humanitarian Competency for CSOs, yang digelar pada Kamis, 4 Desember 2025. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Lokadaya bekerja sama dengan Pujiono Centre Indonesia, dan kembali menghadirkan Iswar Abidin, praktisi kemanusiaan dengan pengalaman panjang di berbagai operasi respons darurat.

Jika kelas pertama menekankan pemahaman dasar manajemen sumber daya, maka kelas kedua ini membawa peserta masuk ke lapisan yang lebih mendalam dan reflektif. Iswar membuka sesi dengan mengingatkan bahwa krisis selalu datang dalam situasi serba tidak ideal seperti waktu sempit, informasi terbatas, tekanan tinggi, dan kebutuhan yang terus berubah. Dalam kondisi seperti ini, pengelolaan sumber daya yang buruk dapat memperbesar dampak krisis, sementara manajemen yang tepat justru mampu menjaga ketertiban, keadilan, dan martabat manusia.

Salah satu pokok bahasan utama adalah pentingnya prioritisasi dalam distribusi bantuan. Iswar menegaskan bahwa dalam kondisi darurat, tidak semua kebutuhan bisa dipenuhi sekaligus. Karena itu, organisasi kemanusiaan perlu memiliki kerangka berpikir yang jelas untuk menentukan siapa yang paling membutuhkan, bantuan apa yang paling mendesak, dan bagaimana menyalurkannya secara adil. Pendekatan ini menuntut keberanian mengambil keputusan berbasis data, bukan semata dorongan emosional.

Webinar ini juga mengulas secara rinci bagaimana mengelola sumber daya manusia dalam krisis. Relawan dan staf lapangan, menurut Iswar, adalah aset paling berharga sekaligus paling rentan. Kelelahan, tekanan psikologis, dan risiko keselamatan sering kali diabaikan atas nama “pengabdian”. Padahal, manajemen sumber daya yang baik justru harus memastikan keselamatan, pembagian peran yang jelas, serta dukungan bagi tim di lapangan. “Tidak ada bantuan yang layak jika ia dibangun dari tim yang kelelahan dan tidak terlindungi,” ujarnya.

Dalam sesi diskusi, peserta berbagi pengalaman terkait distribusi bantuan yang menimbulkan persoalan di masyarakat. Mulai dari bantuan yang tidak sesuai kebutuhan lokal, tumpang tindih antar lembaga, hingga konflik akibat distribusi yang dianggap tidak adil. Dari berbagai cerita tersebut, Iswar menekankan pentingnya koordinasi lintas actor baik dengan pemerintah lokal, organisasi lain, maupun tokoh masyarakat setempat. Tanpa koordinasi, bantuan yang melimpah sekalipun bisa menjadi sumber masalah baru.

Iswar juga mengajak peserta melihat manajemen sumber daya sebagai proses yang berkesinambungan, bukan hanya saat krisis berlangsung. Perencanaan pra-krisis, pemetaan aset lokal, dan pencatatan inventaris menjadi bagian penting agar organisasi tidak selalu bekerja secara reaktif. Dalam konteks ini, ia mendorong CSO untuk mulai menyusun sistem sederhana: daftar gudang, jalur distribusi alternatif, mitra lokal, hingga mekanisme pelaporan yang transparan.

Aspek akuntabilitas menjadi sorotan lain dalam kelas kedua ini. Iswar menegaskan bahwa setiap sumber daya yang dikelola dalam krisis adalah Amanah, baik dari donor, publik, maupun penyintas itu sendiri. Transparansi dalam pencatatan, pelaporan, dan evaluasi bukan hanya tuntutan administratif, tetapi juga fondasi kepercayaan. Ketika kepercayaan runtuh, kerja kemanusiaan kehilangan legitimasi moralnya.

Diskusi juga menyentuh isu sensitivitas budaya dan konteks lokal. Bantuan yang dianggap “baik” dari luar belum tentu sesuai dengan nilai, kebiasaan, atau kebutuhan masyarakat terdampak. Karena itu, manajemen sumber daya harus selalu melibatkan komunitas lokal sebagai subjek, bukan sekadar penerima. Mendengar, berdialog, dan menyesuaikan pendekatan menjadi kunci agar bantuan benar-benar bermakna.

Menjelang akhir sesi, peserta diajak merefleksikan kembali peran mereka sebagai bagian dari kerja kemanusiaan. Iswar menutup kelas dengan pesan bahwa manajemen sumber daya bukan sekadar keterampilan teknis, melainkan sikap etis. Ia adalah cara untuk memastikan bahwa dalam situasi paling sulit sekalipun, kemanusiaan tetap dijaga, bukan hanya melalui apa yang diberikan, tetapi juga melalui cara memberikannya.

Kelas kedua ini memperkuat pemahaman bahwa krisis tidak pernah bisa dihindari sepenuhnya, tetapi dampaknya dapat diminimalkan melalui pengelolaan sumber daya yang cermat, adil, dan berpihak pada martabat manusia. Sebuah bekal penting bagi CSO untuk melangkah ke kelas berikutnya dalam rangkaian pembelajaran kemanusiaan ini. Pelatihan kedua ini bermanfaat bukan? Acara ini dapat dilihat di Kanal Youtube Lokadaya. (*ari)

Menjaga Bantuan Tetap Bermakna di Tengah Krisis

By Liputan Kegiatan

Jakarta (3/12/2025). Dalam situasi krisis, niat baik saja tidak pernah cukup. Bantuan yang datang tanpa perencanaan justru berisiko menjadi persoalan baru, seperti menumpuk di gudang, tidak tepat sasaran, bahkan memicu konflik di tengah masyarakat terdampak. Kesadaran inilah yang menjadi benang merah dalam webinar Manajemen Sumber Daya dalam Krisis, kelas pertama dari pelatihan keempat Serial Core Humanitarian Competency for CSOs yang diselenggarakan oleh Lokadaya bersama Pujiono Centre Indonesia, pada Rabu, 3 Desember 2025.

Webinar ini menghadirkan Johanes Juliasman, praktisi kemanusiaan yang telah lama terlibat dalam berbagai operasi respons bencana dan krisis sosial. Dalam pemaparannya, ia mengajak peserta memahami bahwa manajemen sumber daya, khususnya logistik yang merupakan “ruang mesin” dari setiap operasi kemanusiaan. Tanpa sistem logistik yang baik, seberapa matang pun rencana dan seakurat apa pun asesmen kebutuhan, semuanya akan kehilangan makna jika bantuan tidak sampai ke tangan mereka yang membutuhkan.

Johanes menggambarkan logistik sebagai sistem peredaran darah dalam tubuh manusia. Bantuan adalah nutrisi, gudang adalah jantung, transportasi adalah pembuluh, dan komunitas terdampak adalah sel-sel yang harus dijaga kehidupannya. Ketika sistem ini tersumbat atau bocor, seluruh tubuh operasi kemanusiaan bisa lumpuh. Karena itu, profesionalisme menjadi kata kunci yang mengubah niat baik menjadi dampak nyata.

Salah satu fokus utama dalam kelas ini adalah prinsip 5T dan 1A dalam logistik kemanusiaan, tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat lokasi, dan akuntabel. Prinsip ini bukan sekadar teori, melainkan fondasi etis dan teknis agar bantuan tidak melukai martabat penerima. Johanes menegaskan, bantuan yang datang terlambat, tidak sesuai kebutuhan, atau berkualitas buruk sama artinya dengan janji yang diingkari.

Webinar ini juga mengajak peserta memahami bahwa sumber daya dalam krisis tidak hanya soal barang. Setidaknya ada empat jenis sumber daya yang perlu dikelola: sumber daya manusia, material, finansial, dan informasi. Tanpa SDM yang mumpuni, bantuan berpotensi menumpuk dan memicu kecemburuan sosial. Tanpa informasi yang akurat, distribusi bisa salah sasaran. Karena itu, manajemen sumber daya harus dilihat sebagai proses menyeluruh, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengalokasian, hingga pemantauan dan evaluasi.

Dalam sesi diskusi, para peserta berbagi pengalaman nyata dari lapangan. Salah satunya datang dari wilayah terdampak bencana di Sumatra Barat, yang menceritakan bagaimana buruknya manajemen bantuan dapat menimbulkan konflik dan ketidakpercayaan masyarakat. Dari pengalaman ini, peserta diajak belajar memetakan rantai pasok lokal, mengenali gudang potensial, jalur distribusi utama dan alternatif, hingga aset transportasi yang tersedia di sekitar wilayah terdampak.

Johanes juga memandu peserta menelusuri alur logistik secara praktis termasuk penerimaan bantuan, pencatatan, sortir, penyimpanan, pengemasan ulang, distribusi, hingga pelaporan. Setiap tahap harus tercatat dengan rapi. “Dalam logistik, kalau tidak dicatat, itu dianggap tidak pernah terjadi,” tegasnya. Pencatatan menjadi kunci akuntabilitas, transparansi, sekaligus dasar evaluasi agar kesalahan tidak terulang.

Lebih jauh, webinar ini menekankan pentingnya menjaga martabat manusia dalam setiap proses distribusi. Masyarakat terdampak bukanlah objek belas kasihan, melainkan subjek yang harus diperlakukan dengan hormat. Bantuan harus diprioritaskan kepada kelompok paling rentan seperti lansia, anak-anak, penyandang disabilitas, dan ibu hamil. Semua dilakukan tanpa mengabaikan keadilan dan ketertiban di lapangan.

Melalui kelas ini, peserta didorong untuk mulai menyusun daftar inventaris aset logistik di organisasi masing-masing, merancang alur distribusi sederhana, dan melakukan simulasi internal. Harapannya, ketika krisis benar-benar terjadi, organisasi masyarakat sipil tidak lagi bekerja secara reaktif, melainkan siap dengan sistem yang efektif, efisien, dan bermartabat.

Webinar Manajemen Sumber Daya dalam Krisis menjadi pengingat bahwa di balik setiap paket bantuan, ada amanah yang harus dijaga. Dan kesiapan itulah yang membedakan antara sekadar memberi, dan benar-benar hadir untuk kemanusiaan. Pelatihan penting ini dapat diakses secara lengkap di kanal Youtube Lokadaya. (*ari)

Merangkai Rencana Untuk Menyelamatkan Serta Memuliakan Manusia

By Liputan Kegiatan

Jakarta (28/11/2025). Di negeri yang tak pernah benar-benar bebas dari ancaman bencana, kesiapsiagaan bukan hanya soal rencana teknis, ia adalah cara kita menjaga satu sama lain sebelum keadaan berubah menjadi genting. Webinar kelas ketiga Serial Core Humanitarian Competency for CSOs kembali mengingatkan bahwa langkah-langkah kecil yang kita siapkan hari ini bisa menjadi penyelamat banyak nyawa esok hari. Bersama Iswar Abidin, para peserta diajak memahami bahwa di balik setiap prosedur dan koordinasi yang tertulis rapi, ada satu pesan utama bahwa setiap manusia layak diselamatkan, dan kesiapsiagaan adalah bentuk paling nyata dari kepedulian itu.

Acara ini diselenggarakan Lokadaya dan Pujiono Centre Indonesia pada Jumat, 28 November 2025. Kelas ketiga ini masih diampu oleh narasumber yang sama, Iswar Abidin, seorang praktisi kemanusiaan yang telah lama berkecimpung dalam operasi bencana di berbagai wilayah Indonesia. Jika kelas pertama dan kedua memberi pemahaman konseptual dan teknis, maka sesi terakhir ini mempertemukan seluruh elemen itu menjadi satu rangkaian utuh, bagaimana membangun rencana kesiapsiagaan dan respons darurat yang realistis, terukur, dan benar-benar dapat dijalankan di lapangan.

Iswar membuka sesi dengan merefleksikan kembali esensi kesiapsiagaan. Menurutnya, kesiapsiagaan bukan hanya tentang prosedur, tetapi tentang kebiasaan. Kebiasaan organisasi untuk membaca risiko, mengaktifkan jalur koordinasi, menjaga keamanan tim, dan memastikan bahwa setiap keputusan dalam situasi darurat berpihak pada martabat penyintas. Dalam catatan caption, ia menegaskan bahwa kesiapsiagaan yang kuat harus dibangun dari kondisi normal, bukan menunggu bencana datang. “Pada fase tenanglah kita merancang langkah-langkah yang menyelamatkan banyak orang,” ujarnya.

Masuk ke pembahasan inti, kelas ketiga ini secara khusus mendalami bagaimana menghubungkan perencanaan dengan konteks lokal. Iswar mengajak peserta untuk membaca ulang kerentanan yang ada di wilayah masing-masing: siapa yang paling berisiko, bagaimana akses fisik di daerah rawan, jenis bencana apa yang paling sering terjadi, serta sumber daya lokal apa yang sudah tersedia. Ia menekankan bahwa rencana kesiapsiagaan tidak boleh mengabaikan modal sosial lokal seperti jejaring tokoh masyarakat, relawan desa, hingga mekanisme gotong royong yang selama ini menjadi kekuatan utama komunitas ketika bencana terjadi.

Para peserta kemudian berbagi temuan mengenai risiko di wilayah mereka. Peserta bekerja sama dalam kelompok untuk mengidentifikasi ancaman dan kapasitas, lalu mempresentasikan hasil analisis tersebut kepada seluruh peserta. Terdapat kelompok yang mengulas ancaman banjir tahunan, kelompok lain membahas rawannya pemukiman pada lereng curam, dan ada pula yang menyoroti minimnya pemetaan penyandang disabilitas dalam dokumen kesiapsiagaan desa. Latihan ini menjadi contoh konkret bagaimana rencana kesiapsiagaan harus selalu berbasis pada data yang diperoleh langsung dari masyarakat.

Sesi semakin menarik ketika Iswar membahas pentingnya rantai komando dan koordinasi. Ia menjelaskan bahwa dalam banyak respons bencana, hambatan terbesar bukan kekurangan logistik, tetapi kekacauan koordinasi. Oleh karena itu, kelas ini menekankan pembagian peran yang jelas, siapa yang bertugas melakukan penilaian kebutuhan awal, siapa yang menjadi koordinator lapangan, siapa yang mengurus komunikasi, dan siapa yang bertanggung jawab mengelola relawan. Secara khusus, Iswar mengingatkan bahwa koordinasi harus melibatkan pemerintah desa, CSO lokal, serta komunitas penyintas untuk memastikan tidak ada kelompok yang tertinggal atau terabaikan.

Selain itu, peserta juga belajar mengenai standar minimum bantuan kemanusiaan, mulai dari ketersediaan air bersih, akses sanitasi, keamanan lokasi evakuasi, hingga kebutuhan khusus kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, ibu hamil, dan penyandang disabilitas. Iswar menyampaikan bahwa rencana yang tidak memuat perspektif kelompok rentan adalah rencana yang cacat, karena kelompok inilah yang paling terdampak ketika bencana terjadi.

Menuju penutupan, peserta diminta merumuskan rencana aksi singkat berdasarkan wilayah masing-masing. Dari caption terlihat bagaimana peserta merumuskan langkah-langkah praktis, seperti simulasi evakuasi di tingkat RT, memperbarui jalur evakuasi, dan penyusunan daftar kontak darurat. Latihan ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap peserta tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu menerapkan langsung dalam konteks organisasi dan komunitas mereka.

Iswar menutup sesi dengan pesan kuat bahwa kesiapsiagaan adalah investasi jangka panjang. Bukan hanya untuk menghadapi satu bencana, tetapi untuk membangun komunitas yang tangguh, saling menjaga, dan mampu bangkit dari krisis apapun. “Respons yang baik lahir dari kesiapsiagaan yang baik,” ujarnya, mengingatkan kembali bahwa kerja kemanusiaan selalu berangkat dari manusia, bukan dari prosedur.

Dengan berakhirnya kelas ketiga ini, peserta telah melalui satu rangkaian belajar yang menyeluruh, dari pemahaman prinsip kemanusiaan, dasar-dasar respons, hingga perencanaan kesiapsiagaan yang terukur. Serial ini diharapkan menjadi landasan bagi CSO di berbagai daerah untuk memperkuat kapasitasnya, membangun koordinasi yang lebih solid, dan memastikan setiap aksi kemanusiaan berpihak pada penyintas.

Pada pertemuan selanjutnya akan diadakan pelatihan dengan tajuk Manajemen Sumber Daya Dalam Krisis. Semua pelatihan ini dapat dilihat secara menyeluruh di kanal Youtube Lokadaya.