Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) berdiri pada tanggal 21 oktober 1996. Organisasi ini terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU -4047 .AH.01.02. Tahun 2008 dan Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara
Forum Pengada Layanan merupakan jaringan lembaga pengada layanan bagi perempuan korban kekerasan, beranggotan 115 Lembaga Pengada Layanan berbasis masyarakat yang tersebar di 32 Provinsi terdiri dari wilayah yaitu Sumatra, jawa Tengah,DIY, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Kalimantan, NTB, Sulawesi, Maluku,NTT dan Papua
Secara resmi LSM Rumah Impian (Dreamhouse) berdiri pada bulan Februari 2009. Akan tetapi, sejarah interaksi dengan komunitas anak jalanan telah dimulai jauh sebelum itu. Interaksi itu dimulai pada tahun 2000 dengan kegiatan yang sederhana, olahraga bersama (kebanyakan sepakbola) di area kampus Universitas Gadjah Mada setiap Sabtu sore
PKBI Kota Bandung merupakan bagian dari PKBI Daerah Jawa Barat yang dirintis sejak tahun 1961. Merujuk pada visi dan misi organisasi PKBI, kegiatan utama PKBI Kota Bandung adalah memberikan informasi, nasehat perkawinan dan pengaturan perkawinan untuk mengurai resiko hamil serta persalinan, dan layanan kesehatan reproduksi melalui Klinik Mawar
Lembaga Daulat Perempuan Maluku Utara (Daurmala) merupakan lembaga yang berdiri di daerah Maluku Utara yang bergerak pada fokus kesetaraan dan keadilan gender
Yayasan Lambu Ina merupakan salah satu lembaga dari daerah Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara yang berfokus pada isu tentang kekerasan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak
Solidaritas Perempuan (SP) merupakan organisasi feminis yang didirikan pada 10 Desember 1990. Dalam pergerakannya, SP bekerja bersama dengan Perempuan Akar Rumput selama kurang lebih dalam rentang waktu sekitar 25 tahun
Beberapa elemen aktifis perempuan dari gerakan mahasiswa di Kabupaten Tuban yang melihat realitas di Kabupaten Tuban telah terjadi kesenjangan peran dan fungsi terhadap kelompok perempuan. Maka pada tanggal 14 Februari tahun 2004 dengan penuh pertimbangan dan harapan K.P.Ronggolawe sebagai yayasan independen