Jakarta (19/8/2026). Di tengah tantangan demokrasi yang terus berubah, keberlanjutan organisasi masyarakat sipil (OMS) tidak hanya ditentukan oleh seberapa kuat organisasi bergerak hari ini, tetapi juga oleh siapa yang akan melanjutkan perjuangan esok hari. Kaderisasi karena itu bukan sekadar urusan menambah anggota. Ia adalah proses panjang untuk menanamkan nilai, membangun kapasitas, memberikan pengalaman, hingga menyiapkan generasi baru yang mampu menjadi penggerak sekaligus pemimpin organisasi.
Gagasan tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan dalam Serial Kyutri Tematik Kepemimpinan yang diselenggarakan Lokadaya dengan dukungan Penabulu dan Uni Eropa. Mengusung tagline “Lawan Kemunduran Demokrasi dengan Kaderisasi,” pelatihan keempat digelar pada Rabu, 19 Agustus 2026, dengan tema “Pelaksanaan Kaderisasi pada OMS.” Sesi ini menghadirkan Nukhan Dzu Khalimun dari LBH Semarang sebagai narasumber.
Dalam paparannya, Nukhan menekankan bahwa kaderisasi tidak dapat dipahami sebatas proses merekrut sebanyak mungkin orang. Yang lebih penting adalah bagaimana organisasi merekrut, mengelola, mengembangkan, dan mempersiapkan mereka untuk mengambil peran yang lebih besar.
“Kaderisasi atau pengelolaan kader itu bukan tentang bagaimana kemudian kita merekrut sebanyak mungkin orang,” ujarnya.
Menurut Nukhan, seseorang yang masuk ke dalam organisasi perlu mengalami proses yang membuatnya memiliki keterikatan dengan nilai dan misi lembaga. Kader bukan hanya personel yang menjalankan pekerjaan, tetapi individu yang memiliki nilai, keterampilan, pengalaman, serta tanggung jawab yang terus berkembang seiring perjalanan di dalam organisasi.
Karena itu, kaderisasi harus dipandang sebagai sebuah siklus yang terus berjalan, bukan kegiatan yang selesai dalam satu atau dua bulan. Di dalamnya terdapat proses rekrutmen, pemetaan kapasitas, penjenjangan, peningkatan kapasitas, penugasan, evaluasi, hingga regenerasi.
Setiap tahapan juga membutuhkan standar yang jelas. Organisasi perlu mengetahui kapasitas apa yang sudah dimiliki seorang kader dan kemampuan apa yang masih perlu dikembangkan. Dari pemetaan tersebut, OMS dapat menemukan gap kompetensi dan menyusun rencana peningkatan kapasitas yang sesuai.
Nukhan memberikan gambaran dari pengalaman LBH Semarang yang memiliki beberapa jenjang kaderisasi, mulai dari volunteer, asisten pengabdi bantuan hukum, pengabdi bantuan hukum, hingga jenjang utama. Setiap jenjang memiliki peran, tanggung jawab, dan kompetensi yang berbeda.
Menurutnya, peningkatan kapasitas tidak cukup berhenti pada pemberian pengetahuan melalui pelatihan. Kader juga membutuhkan penugasan dan pengalaman langsung agar pengetahuan yang diperoleh dapat berubah menjadi keterampilan. Pengalaman berjejaring, bekerja bersama masyarakat, melakukan advokasi, hingga terlibat dalam kerja organisasi menjadi bagian penting dalam proses tersebut.
Ia juga mengingatkan OMS agar tidak menggunakan standar kompetensi yang terlalu abstrak. Istilah seperti “loyal”, “memiliki jiwa kepemimpinan”, atau “memahami organisasi” perlu diterjemahkan menjadi indikator perilaku yang dapat diamati dan diukur.
Misalnya, kemampuan dapat terlihat dari apakah seorang kader mampu menjalankan tugas organisasi, memimpin diskusi, menjelaskan nilai dan tujuan organisasi, atau mengambil keputusan sekaligus mempertanggungjawabkannya.
Dalam kerangka tersebut, kaderisasi akhirnya bukan hanya tentang menciptakan orang yang mampu bekerja, tetapi menyiapkan penggerak, pengelola, dan calon pemimpin organisasi. Kader dasar diharapkan memahami nilai dan prinsip organisasi. Kader penggerak mulai mampu menjalankan dan mengorganisir kerja. Pada jenjang berikutnya, kader diharapkan mampu memimpin serta mengevaluasi kerja, hingga akhirnya mampu membaca situasi, menentukan arah, dan mengambil keputusan strategis.
Bagi OMS, kaderisasi menjadi investasi jangka panjang. Ketika demokrasi menghadapi berbagai tekanan dan ruang gerak masyarakat sipil menghadapi tantangan, keberadaan kader yang memahami nilai organisasi sekaligus memiliki kapasitas untuk bergerak menjadi semakin penting.
Sebab perjuangan tidak cukup hanya dijalankan oleh mereka yang ada hari ini. Ia harus diwariskan melalui kaderisasi agar nilai, pengetahuan, pengalaman, dan keberanian untuk memperjuangkan keadilan tetap hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.