Skip to main content

Strategi Rekrutmen OMS untuk Keberlanjutan Gerakan

Jakarta (12/8/2026). Sebuah organisasi tidak akan bertahan hanya karena memiliki visi dan misi yang kuat. Di balik keberlanjutan sebuah gerakan, selalu ada orang-orang yang bersedia belajar, berkomitmen, dan meneruskan nilai perjuangan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Karena itu, kaderisasi bukan sekadar mencari orang baru untuk mengisi posisi yang kosong. Ia adalah proses menyiapkan manusia yang mampu memahami persoalan, bekerja bersama masyarakat, dan menjaga agar visi organisasi tetap hidup dalam menghadapi perubahan zaman.

Lokadaya bersama LBH Semarang dan Lingkar Madani, dengan dukungan Penabulu dan Uni Eropa melalui program Co-Evolve 2, kembali melanjutkan Serial Kyutri Tematik Kepemimpinan pada Rabu, 12 Agustus 2026. Mengusung tagline “Lawan Kemunduran Demokrasi dengan Kaderisasi”, pelatihan ketiga ini mengangkat tema “Rekrutmen Kader OMS” dengan menghadirkan Muhammad Safali dari LBH Semarang sebagai narasumber.

Dalam pemaparannya, Safali menegaskan bahwa rekrutmen kader organisasi masyarakat sipil (OMS) perlu dimulai dari kesiapan organisasi itu sendiri. Sebelum mencari kader, organisasi perlu mengetahui kebutuhan dasarnya, memahami visi dan misi, serta memetakan jenis pekerjaan yang akan dilakukan. Dengan demikian, kader yang direkrut tidak hadir tanpa arah, tetapi memiliki posisi dan peran yang jelas dalam struktur organisasi.

Menurut Safali, terdapat sejumlah hal mendasar yang perlu diperhatikan dalam proses rekrutmen. Salah satunya adalah komitmen. Kader bukan hanya orang yang memiliki kemampuan tertentu, tetapi juga harus memiliki kesediaan untuk memegang nilai-nilai yang menjadi dasar organisasi. Dalam konteks LBH Semarang, nilai-nilai bantuan hukum struktural menjadi salah satu fondasi yang perlu dipahami dan dijalankan oleh setiap kader.

Kaderisasi juga tidak dapat dilepaskan dari karakter gerakan organisasi. OMS bekerja dalam berbagai isu, mulai dari buruh, kebebasan sipil dan demokrasi, kelompok minoritas dan rentan, hingga lingkungan, agraria, dan pesisir. Karena itu, kader perlu memahami konteks persoalan yang menjadi ruang kerja organisasi serta mampu memastikan bahwa kerja-kerja tersebut tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Safali juga menekankan pentingnya pembagian tugas dan struktur organisasi. Kejelasan tupoksi diperlukan agar pekerjaan setiap kader tetap berada dalam koridor visi dan misi lembaga. Mekanisme rapat dan koordinasi pun menjadi bagian penting. Dalam pengalaman LBH Semarang, keputusan mengenai penanganan kasus tidak dilakukan secara personal, melainkan melalui mekanisme kelembagaan. Cara tersebut sekaligus menjadi ruang belajar bagi kader untuk memahami proses pengambilan keputusan secara kolektif.

Pengalaman LBH Semarang menunjukkan bahwa kaderisasi dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan. Proses tersebut dimulai dari Kalabahu, kemudian berlanjut pada tahapan volunteer, asisten pengabdi bantuan hukum, hingga pengabdi bantuan hukum. Setiap tahapan menjadi ruang bagi calon kader untuk mengenal lebih jauh cara kerja organisasi sekaligus menguji komitmen dan minat mereka.

Kalabahu menjadi salah satu pintu masuk penting. Melalui proses tersebut, calon kader diperkenalkan pada cara kerja, visi dan misi lembaga, perspektif hak asasi manusia, demokrasi, serta berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Jawa Tengah. Setelah itu, proses rekrutmen volunteer dilakukan melalui tahapan pendaftaran, tes tertulis, wawancara, evaluasi, hingga penerimaan.

Namun, proses kaderisasi tidak berhenti pada penerimaan. Volunteer mendapatkan kesempatan untuk terlibat langsung selama sekitar enam bulan. Mereka tidak hanya datang ke kantor, tetapi ikut dalam berbagai proses organisasi, seperti pendampingan kasus, pendidikan, kampanye, dan kerja bersama jaringan. Dengan keterlibatan langsung tersebut, calon kader belajar memahami pekerjaan organisasi melalui pengalaman nyata.

Pendampingan menjadi elemen penting dalam proses tersebut. Volunteer tidak dibiarkan belajar sendirian. Mereka didampingi oleh pengabdi bantuan hukum, asisten, maupun kepala bidang. Sistem mentoring memungkinkan proses transfer pengetahuan berjalan secara lebih terarah sekaligus membantu organisasi mengenali kemampuan dan minat kader.

Setelah menjalani proses selama enam bulan, pimpinan organisasi melakukan evaluasi untuk melihat pengalaman, kemampuan, dan ketertarikan masing-masing kader. Penempatan kemudian dapat disesuaikan dengan minat dan bidang yang ingin mereka dalami. Bagi Safali sendiri, proses tersebut membawanya untuk semakin memantapkan perspektif dan bekerja pada isu perburuhan.

Model kaderisasi semacam ini menjadi salah satu alasan LBH Semarang dapat terus mempertahankan keberadaannya dalam kerja-kerja hak asasi manusia dan demokrasi. Keterbukaan terhadap rekrutmen, transformasi pengetahuan, serta hubungan dengan kader-kader sebelumnya menjadi bagian dari proses menjaga kesinambungan organisasi.

Bagi organisasi masyarakat sipil, kaderisasi pada akhirnya bukan sekadar persoalan menambah jumlah anggota. Kader adalah representasi lembaga sekaligus penerus visi dan misi organisasi. Tanpa kaderisasi, organisasi akan kesulitan menjaga keberlanjutan kerja ketika generasi sebelumnya memasuki masa purna.

Melalui pelatihan ketiga Serial Kyutri Tematik Kepemimpinan, pembelajaran tentang rekrutmen kader menjadi pengingat bahwa melawan kemunduran demokrasi membutuhkan organisasi yang mampu bertahan dalam jangka panjang. Sebab, perjuangan tidak cukup hanya dimulai. Ia harus diwariskan, dirawat, dan diteruskan oleh mereka yang siap mengambil tanggung jawab di generasi berikutnya.