Jakarta (3/8/2026). Bagi organisasi masyarakat sipil, mengelola keuangan tidak berhenti ketika laporan keuangan selesai disusun. Ada satu langkah penting yang menentukan apakah laporan tersebut dapat menjadi dasar pertanggungjawaban perpajakan yaitu memastikan angka-angka dalam laporan keuangan dapat diterjemahkan sesuai ketentuan fiskal. Di titik inilah pemahaman tentang pajak badan, pelaporan SPT, dan rekonsiliasi fiskal menjadi penting. Bukan hanya untuk memenuhi kewajiban, tetapi juga untuk memastikan tata kelola organisasi berjalan sehat, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Lokadaya menyelenggarakan pelatihan kedelapan sekaligus sesi terakhir Serial Kyutri Keuangan Strategis Organisasi Masyarakat Sipil, dengan tagline “Keuangan Sehat, Organisasi Kuat.” Webinar penutup ini mengangkat tema “Perpajakan Badan” dan kembali menghadirkan Hadi Prayitno, konsultan sekaligus praktisi keuangan dengan spesialisasi pada organisasi nirlaba.
Sesi terakhir ini sekaligus menjadi ruang untuk menyegarkan kembali pemahaman peserta mengenai kewajiban perpajakan badan setelah pada sesi-sesi sebelumnya membahas berbagai aspek perpajakan yang muncul dari transaksi keuangan sehari-hari. Jika kewajiban perpajakan sebelumnya banyak berkaitan dengan pelaporan pajak bulanan, kali ini perhatian diarahkan pada kewajiban organisasi yang dilaporkan setiap tahun melalui SPT PPh Badan.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah perubahan mekanisme pelaporan PPh Badan. Hadi menjelaskan bahwa untuk tahun pajak 2025, pelaporan PPh Badan telah menggunakan aplikasi Coretax, berbeda dengan mekanisme yang digunakan pada tahun-tahun sebelumnya. Perubahan ini membawa sejumlah perbedaan, mulai dari aplikasi yang digunakan, tahapan pengisian SPT, hingga cara menyajikan informasi laporan keuangan.
Dalam sesi tersebut, peserta diajak memahami bahwa perubahan sistem pelaporan tidak hanya berkaitan dengan penggunaan aplikasi baru. Ada perubahan cara berpikir dalam mengisi laporan. Pada mekanisme Coretax, pengisian dimulai dari bagian induk kemudian dilanjutkan dengan lampiran-lampiran yang diperlukan. Organisasi juga perlu memahami jenis usaha yang sesuai ketika mengisi informasi laporan keuangannya di dalam sistem.
Pembahasan kemudian masuk pada salah satu materi penting, yaitu rekonsiliasi fiskal. Hadi menegaskan bahwa laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi, termasuk ISAK 335 untuk entitas berorientasi nonlaba, tidak serta-merta menjadi laporan yang digunakan untuk menghitung kewajiban PPh Badan. Laporan tersebut perlu dikonversi terlebih dahulu menjadi laporan keuangan berdasarkan perspektif perpajakan. Proses inilah yang disebut sebagai rekonsiliasi fiskal.
Pemahaman ini penting karena terdapat perbedaan antara istilah yang digunakan dalam laporan keuangan organisasi dan perspektif perpajakan. Dalam laporan organisasi nirlaba, misalnya, kondisi ketika penerimaan lebih besar daripada biaya dapat disebut sebagai sisa lebih. Namun, dari perspektif pajak, sisa lebih tersebut perlu dianalisis lebih lanjut untuk menentukan perlakuan perpajakannya.
Hadi juga menjelaskan kondisi tertentu yang berkaitan dengan sisa lebih organisasi nirlaba. Sisa lebih dapat memperoleh perlakuan tertentu sepanjang memenuhi persyaratan yang dijelaskan dalam materi, termasuk terkait sumber penerimaan dan penggunaan sisa lebih tersebut untuk pembangunan sarana dan prasarana sosial atau penempatan sebagai dana abadi dalam jangka waktu yang ditentukan.
Dalam konteks pelaporan, peserta juga diajak melihat kembali komponen laporan keuangan yang relevan untuk SPT PPh Badan. Hadi menjelaskan bahwa laporan posisi keuangan dan laporan penghasilan komprehensif menjadi bagian penting dalam pelaporan. Laporan penghasilan komprehensif terutama digunakan untuk melihat penerimaan, pengeluaran, serta sisa lebih organisasi, sementara laporan posisi keuangan dilampirkan sebagai informasi pendukung.
Organisasi juga perlu mampu mengidentifikasi sumber penerimaannya. Dalam laporan keuangan, penerimaan dapat berasal dari sumbangan, hibah, bantuan, kontribusi, iuran anggota, maupun sumber non-sumbangan seperti jasa, penyewaan fasilitas, investasi, dan penjualan produk. Pembedaan tersebut menjadi penting ketika organisasi melakukan rekonsiliasi fiskal.
Demikian pula dengan biaya. Sesuai pembahasan dalam ISAK 335, biaya dapat dikelompokkan berdasarkan sumber dana dan penggunaannya, seperti biaya program, biaya pendanaan, dan biaya manajemen umum. Pengelompokan yang tepat membantu organisasi membaca kembali bagaimana sumber daya digunakan sekaligus mempersiapkan informasi yang dibutuhkan dalam proses rekonsiliasi fiskal.
Pelatihan kedelapan ini menjadi penutup yang mempertemukan berbagai pembelajaran dalam Serial Kyutri. Dari penganggaran, cadangan keuangan, pelaporan ISAK 335, analisis laporan keuangan, hingga perpajakan, peserta diajak melihat bahwa kesehatan keuangan organisasi dibangun melalui sistem yang saling terhubung.
Pada akhirnya, “Keuangan Sehat, Organisasi Kuat” bukan sekadar tagline. Ia menjadi prinsip yang menegaskan bahwa organisasi masyarakat sipil membutuhkan kemampuan mengelola sumber daya secara strategis sekaligus memenuhi kewajiban secara bertanggung jawab. Penutupan Serial Kyutri menjadi pengingat bahwa tata kelola keuangan yang baik bukan tujuan akhir, melainkan fondasi agar organisasi mampu menjaga kepercayaan, memperkuat keberlanjutan, dan terus menjalankan misi sosialnya.