Skip to main content

Memahami Perencanaan Respons Darurat di Tingkat Komunitas

Jakarta (26/11/2025). Di tengah meningkatnya frekuensi bencana di Indonesia, kemampuan organisasi masyarakat sipil dan komunitas lokal untuk merencanakan kesiapsiagaan menjadi kebutuhan yang tak bisa ditunda. Kesadaran itulah yang menjadi dasar pertemuan ketiga Serial Core Humanitarian Competency for CSOs yang diselenggarakan oleh Lokadaya dan Pujiono Centre Indonesia. Pertemuan ini terbagi menjadi tiga kelas, dan pada kelas pertama yang berlangsung Rabu, 26 November 2025, peserta diajak memahami Perencanaan Kesiapsiagaan dan Respons Darurat bersama narasumber Iswar Abidin, seorang praktisi kemanusiaan yang telah banyak menangani respons bencana di berbagai daerah di Indonesia.

Iswar membuka sesi dengan pengantar yang menegaskan hal paling fundamental, kesiapsiagaan bukan sekadar respons cepat, tetapi proses terencana yang dimulai jauh sebelum bencana terjadi. “Kesiapsiagaan yang baik justru terjadi ketika kondisi sedang aman,” ujarnya dalam pemaparan awal. Ia mengingatkan bahwa perencanaan yang matang bisa meminimalkan dampak, mempersingkat waktu pemulihan, sekaligus memastikan bahwa respons yang diberikan lebih manusiawi serta sesuai kebutuhan penyintas.

Sesi kemudian mengupas struktur dasar siklus kesiapsiagaan. Iswar memetakan tiga ruang besar yang perlu dipahami yaitu risiko, kapasitas, dan kerentanan. Tanpa memahami ketiganya, rencana yang dibuat akan bersifat parsial atau bahkan tidak relevan ketika bencana benar-benar terjadi. Ia memberikan contoh konkret tentang bagaimana pemetaan risiko yang akurat dapat memprediksi siapa saja yang paling rentan dan apa saja kebutuhan awal mereka. Pendekatan ini mengedepankan prinsip bahwa manusia adalah pusat dari setiap keputusan.

Para peserta aktif membagikan pengalaman dari berbagai daerah, mulai dari Nusa Tenggara Timur hingga Bojonegoro yang masing-masing memiliki tantangan unik. Ada yang berkisah tentang desa yang selalu terisolasi ketika banjir musiman datang, ada pula yang menghadapi kesulitan akses logistik karena kondisi geografis. Diskusi ini memperkuat pemahaman bahwa rencana kesiapsiagaan harus selalu berbasis konteks lokal, bukan mengadopsi template universal.

Iswar juga menekankan pentingnya membangun sistem koordinasi antarpemangku kepentingan. Ia menyebutkan bahwa salah satu penyebab respons sering terlambat bukan karena kurangnya sumber daya, tetapi karena miskomunikasi antara lembaga pemerintah, CSO, relawan, dan komunitas lokal. Contoh kasus yang ia paparkan menunjukkan bagaimana koordinasi pra-bencana dapat mempercepat keputusan dan mencegah tumpang tindih bantuan. “Kesiapsiagaan itu kerja bersama,” tekannya.

Sesi ini juga menyentuh aspek penting terkait kepekaan terhadap kelompok rentan. Dalam perencanaan kesiapsiagaan, kelompok seperti penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, anak-anak, hingga masyarakat adat memerlukan mekanisme perlindungan khusus. Salah satu peserta bertanya mengenai bagaimana menyusun rencana yang inklusif, mengingat banyak dokumen kesiapsiagaan tidak memuat data disabilitas atau kebutuhan rinci kelompok rentan lainnya. Iswar menegaskan bahwa pengumpulan data inklusif dan keterlibatan penyintas dalam proses perencanaan adalah syarat mutlak untuk menciptakan respons yang tidak diskriminatif.

Webinar kemudian berlanjut pada pembahasan teknis tentang komponen rencana kesiapsiagaan, mulai dari SOP darurat, strategi komunikasi krisis, jalur evakuasi, titik kumpul, hingga standar minimum bantuan awal. Iswar memaparkan bagaimana rencana tersebut harus diuji secara berkala melalui simulasi, latihan evakuasi, dan pembaruan berdasarkan pengalaman lapangan. Rencana yang tidak diuji, katanya, sama saja dengan dokumen yang hanya indah di atas kertas.

Menjelang akhir sesi, peserta dibagi ke dalam kelompok untuk mengidentifikasi kapasitas lokal mereka masing-masing. Diskusi di ruang kecil itu memperlihatkan bahwa banyak komunitas sesungguhnya sudah memiliki kapasitas adaptif yang kuat, mulai dari jaringan relawan, sistem gotong royong, hingga mekanisme lokal untuk mengamankan dokumen atau aset berharga. Iswar menyebut kapasitas-kapasitas ini sebagai “modal sosial yang paling menentukan dalam setiap respons”.

Sesi ditutup dengan pengingat kuat bahwa kesiapsiagaan bukan tugas satu pihak, melainkan perjalanan panjang yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Dengan pemahaman baru ini, peserta diajak untuk kembali ke komunitas masing-masing dan mulai menyusun rencana yang lebih terukur, partisipatif, serta berorientasi pada martabat manusia.

Pertemuan kelas pertama ini memberikan landasan penting bagi dua kelas berikutnya. Dengan pondasi pemahaman tentang kesiapsiagaan dan perencanaan yang kuat, peserta diharapkan dapat lebih siap memasuki diskusi lanjutan tentang koordinasi dan manajemen respons di pertemuan berikutnya. Pelatihan kelas pertama ini tentut dapat dilihat secara lengkap di kanal Youtube Lokadaya.