Skip to main content

Saat Masyarakat Lokal Menjadi Bagian dari Keuntungan Bisnis Hijau

Jakarta (29/9/2026). Di tengah krisis iklim, berbagai inisiatif lokal tumbuh untuk menjaga lingkungan sekaligus membangun ekonomi masyarakat. Namun, inisiatif hijau tidak otomatis menjadi inklusif. Komunitas lokal bisa saja dilibatkan sebagai pemasok bahan baku atau penerima manfaat, tetapi tetap tidak memiliki posisi tawar dalam menentukan harga, mengakses pembiayaan, maupun menikmati nilai tambah dari produk yang mereka hasilkan. Tantangannya adalah membangun model bisnis yang tidak hanya berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan keuntungan usaha, tetapi juga memastikan masyarakat menjadi pelaku utama yang memperoleh manfaat secara adil.

Persoalan tersebut menjadi pembahasan dalam seminar daring bertajuk “Model Bisnis Inklusif untuk Proyek Hijau Lokal” yang diselenggarakan pada Selasa, 29 September 2026. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Lokadaya, Penabulu Research Institute, dan Lingkar Madani, dengan dukungan Uni Eropa. Seminar menghadirkan tiga narasumber dari latar belakang berbeda, yaitu Heri Saputro dari Perkumpulan untuk Peningkatan Usaha Kecil (PUPUK), Mulyani Kusumawati dari PT Kelola Agro Makmur, serta Dr. Febryanti Simon dari SW Indonesia.

Dalam pengantar diskusi, perwakilan Lokadaya menekankan pentingnya mempertemukan inisiatif lokal yang merespons krisis iklim dengan sumber daya yang dimiliki sektor swasta dan pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat membuka akses terhadap modal, teknologi, pasar, dan pembiayaan bagi usaha berbasis masyarakat.

Namun, inklusivitas tidak cukup diwujudkan dengan mencantumkan kata community atau komunitas dalam sebuah model bisnis. Masyarakat perlu dilibatkan secara bermakna dalam membangun ekosistem usaha, termasuk dalam pengambilan keputusan, pembagian risiko, serta distribusi nilai tambah yang dihasilkan.

Heri Saputro membagikan pengalaman PUPUK dalam mendampingi kelompok usaha masyarakat. Ia menjelaskan pentingnya pendekatan rantai nilai dan pengembangan pasar untuk memperbaiki posisi tawar komunitas. Dalam praktiknya, pendampingan tidak berhenti pada peningkatan kemampuan produksi, tetapi juga mendorong penguatan kelembagaan, perluasan akses pembiayaan, dan pembentukan hubungan usaha yang lebih setara serta akuntabel.

PUPUK berperan sebagai fasilitator, penguat kapasitas, dan penghubung pasar. Pendekatan ini diterapkan dalam sejumlah inisiatif, termasuk perhutanan sosial, kelompok usaha perempuan, dan agroforestri. Tujuannya adalah membantu kelompok masyarakat mengembangkan usaha yang lebih terhubung dengan pasar dan mampu bertahan dalam jangka panjang.

Dari perspektif sektor swasta, Mulyani Kusumawati memaparkan praktik kemitraan PT Kelola Agro Makmur di Temanggung, Jawa Tengah. Perusahaan agribisnis ini mengelola dan memasarkan sejumlah komoditas pertanian, antara lain edamame dan okra, melalui kemitraan dengan petani.

Dalam model tersebut, petani tidak hanya menghasilkan produk, tetapi juga mendapatkan pendampingan terkait perawatan tanaman hingga panen. Produk dari petani mitra kemudian dipasarkan melalui perusahaan, termasuk untuk memenuhi kebutuhan ekspor ke Jepang. Praktik ini memperlihatkan bagaimana kemitraan usaha dapat menghubungkan produksi lokal dengan akses pasar yang lebih luas.

Sementara itu, Dr. Febryanti Simon dari SW Indonesia membawa perspektif lingkungan, sosial, tata kelola, dan keuangan berkelanjutan dalam pembahasan model bisnis inklusif. Perspektif ini penting untuk menilai apakah suatu model bisnis benar-benar memberikan manfaat sosial dan lingkungan, sekaligus memiliki fondasi ekonomi yang dapat dipertahankan.

Diskusi juga menyoroti tantangan ketika komunitas berhadapan dengan pembeli besar atau off-taker. Meski kualitas produksi dan pengolahan pascapanen telah meningkat, petani masih dapat menghadapi keterbatasan akses ekspor dan posisi tawar yang lemah. Karena itu, penguatan produksi perlu disertai strategi untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan nilai tambah yang dinikmati masyarakat.

Seminar ini menegaskan bahwa model bisnis inklusif membutuhkan kolaborasi antara komunitas, pelaku usaha, organisasi masyarakat sipil, dan pihak pendukung lainnya. Keberhasilan tidak cukup diukur dari pertumbuhan usaha atau klaim ramah lingkungan, tetapi juga dari keterlibatan masyarakat dalam rantai nilai dan pembagian manfaat yang lebih adil.

Proyek hijau yang berkelanjutan bukan hanya proyek yang menjaga alam, melainkan juga yang memberi ruang bagi masyarakat lokal untuk tumbuh, berdaya, dan ikut menentukan masa depan ekonominya.