Skip to main content

Mengelola Konflik untuk Memperkuat Organisasi Masyarakat Sipil

Jakarta (26/8/2026). Kaderisasi tidak selalu berjalan mulus. Di dalam organisasi masyarakat sipil, perbedaan pandangan, nilai, pengalaman, kepentingan, hingga tekanan dari luar organisasi dapat memunculkan konflik. Namun, konflik tidak harus selalu dipandang sebagai ancaman. Ketika dikelola secara terbuka, adil, dan konstruktif, konflik justru dapat menjadi ruang untuk belajar, memperbaiki organisasi, serta melahirkan perubahan positif. Inilah salah satu tantangan penting dalam menjaga keberlanjutan kaderisasi di organisasi masyarakat sipil.

Gagasan tersebut menjadi pembahasan utama dalam pelatihan kelima sekaligus sesi terakhir Serial Kyutri Tematik Kepemimpinan, yang diselenggarakan Lokadaya dengan dukungan Penabulu dan Uni Eropa. Webinar yang berlangsung pada Rabu, 26 Agustus 2026 ini mengangkat tema “Merespon Tantangan Kaderisasi pada OMS” dengan menghadirkan Fajar Dhika dari LBH Semarang sebagai narasumber.

Dalam sesi tersebut, Fajar mengajak peserta melihat kembali salah satu persoalan yang kerap muncul dalam kehidupan organisasi, yakni konflik. Menurutnya, konflik merupakan sesuatu yang sulit dihindari karena setiap individu membawa pengalaman, pengetahuan, cara pandang, dan kepentingan yang berbeda.

Konflik dapat muncul antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun antarkelompok. Di dalam OMS, konflik juga dapat bersumber dari persoalan internal ataupun dipicu oleh situasi eksternal yang kemudian berdampak pada kondisi internal organisasi.

Ia membedakan konflik antara konflik substantif dan konflik emosional. Konflik substantif berkaitan dengan persoalan mendasar, seperti perbedaan prinsip, nilai, visi, maupun strategi organisasi. Sementara konflik emosional lebih banyak dipengaruhi kondisi psikologis, seperti ketidakpercayaan, rasa takut, tekanan, maupun pengalaman menghadapi intimidasi dalam kerja-kerja advokasi.

Kondisi eksternal yang semakin menekan ruang masyarakat sipil juga dapat memperuncing persoalan internal. Kriminalisasi, pembungkaman suara kritis, hingga tekanan terhadap pendamping masyarakat dapat membawa beban emosional bagi para pekerja OMS. Jika tidak dikelola, kondisi tersebut bukan hanya memengaruhi individu, tetapi juga dapat mengganggu kerja organisasi dan proses pengorganisasian masyarakat.

Namun, Fajar menegaskan bahwa konflik tidak selalu harus dihindari. Justru, konflik dapat menjadi peluang apabila organisasi memiliki kemampuan untuk mengelolanya.

“Konflik ini tidak bisa dibiarkan. Dia akan jadi produktif, dia akan bisa menjadi pemantik perubahan ketika itu dikelola,” demikian salah satu penekanan dalam sesi tersebut.

Manajemen konflik, menurut Fajar, setidaknya memiliki beberapa fungsi penting. Pertama, mencegah konflik berkembang menjadi lebih besar. Konflik yang dibiarkan tanpa ruang penyelesaian dapat membuat individu merasa tidak didengar hingga akhirnya memilih meninggalkan organisasi.

Kedua, manajemen konflik perlu membuka ruang komunikasi. Setiap pihak yang terlibat harus mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan pengalamannya. Pengambilan keputusan juga tidak seharusnya hanya didasarkan pada cerita dari satu pihak, melainkan melalui proses konfirmasi dan pemahaman terhadap situasi secara lebih utuh.

Ketiga, konflik dapat menjadi pemantik perubahan positif. Perbedaan pandangan yang dikelola secara konstruktif dapat membantu organisasi menemukan cara kerja, strategi, bahkan visi yang lebih baik.

Dalam konteks tersebut, Fajar menekankan pentingnya menghindari pendekatan agresif dan penggunaan otoritas secara sepihak. Cara-cara yang mengandalkan kekuasaan justru berpotensi membuat kader merasa tidak nyaman dan memilih keluar dari organisasi.

Sebaliknya, penyelesaian konflik perlu mengedepankan empati, negosiasi, konfirmasi, dan orientasi pada solusi. Organisasi perlu memahami persoalan yang dihadapi kader sebelum memberikan penilaian. Ketika sebuah program tidak berjalan, misalnya, persoalannya tidak serta-merta dianggap sebagai kegagalan individu. Perlu dilihat apa tantangannya, bagaimana kondisi lapangan, tekanan yang dihadapi, serta dukungan apa yang dibutuhkan.

Pengalaman LBH Semarang menunjukkan bahwa penyelesaian konflik juga membutuhkan mekanisme organisasi yang jelas, termasuk komunikasi berjenjang, pembagian tanggung jawab yang lebih merata, serta ruang untuk menyelesaikan persoalan secara bersama.

Pada akhirnya, kaderisasi bukan hanya tentang merekrut dan meningkatkan kapasitas kader. Kaderisasi juga berarti membangun organisasi yang mampu merawat orang-orang di dalamnya, termasuk ketika terjadi perbedaan dan konflik.

Melalui sesi terakhir ini, Serial Kyutri Tematik Kepemimpinan menegaskan kembali bahwa melawan kemunduran demokrasi membutuhkan organisasi masyarakat sipil yang sehat, reflektif, dan mampu mengelola perbedaan. Sebab, konflik yang dikelola dengan baik bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan dapat menjadi awal bagi perubahan yang lebih baik.