Skip to main content

Memahami Pajak Guna Menjaga Fondasi dan Kepercayaan Organisasi

Jakarta (27/7/2026). Menjadi organisasi nirlaba bukan berarti terbebas dari kewajiban perpajakan. Setiap transaksi yang terjadi dalam organisasi, mulai dari pembayaran honor, penggunaan jasa vendor, sewa, hingga penerimaan dan pengeluaran dana yang dapat memiliki konsekuensi perpajakan. Karena itu, memahami pajak bukan sekadar urusan administrasi, melainkan bagian penting dari tata kelola yang sehat, transparan, dan akuntabel. Kesadaran inilah yang menjadi salah satu pesan utama dalam pelatihan keenam Serial Kyutri Keuangan Strategis Organisasi Masyarakat Sipil.

Pada Senin, 27 Juli 2026, Lokadaya dengan dukungan Penabulu dan Uni Eropa kembali melanjutkan rangkaian Serial Kyutri Keuangan Strategis Organisasi Masyarakat Sipil dengan tagline “Keuangan Sehat, Organisasi Kuat.” Pelatihan keenam ini mengangkat tema “Pengantar Perpajakan Nirlaba dan Perpajakan Unifikasi” dengan menghadirkan Hadi Prayitno, praktisi dan konsultan keuangan yang memiliki spesialisasi pada organisasi nirlaba, sebagai narasumber.

Pelatihan ini menjadi pintu masuk bagi peserta untuk memahami perpajakan dari perspektif yang dekat dengan aktivitas organisasi sehari-hari. Sejak awal sesi, peserta diajak melihat bahwa pajak sebenarnya hadir dalam berbagai transaksi yang mungkin selama ini dianggap sebagai kegiatan administratif biasa.

Pembayaran honor atau gaji, uang kegiatan, pengadaan barang dan jasa, pembayaran kepada vendor, hingga transaksi sewa dapat menimbulkan kewajiban perpajakan yang berbeda. Karena itu, setiap organisasi perlu mampu mengenali jenis transaksi sekaligus memahami kewajiban pajak yang melekat di dalamnya.

Hadi menegaskan bahwa organisasi masyarakat sipil atau organisasi nirlaba tidak otomatis terbebas dari kewajiban perpajakan. Dalam transaksi tertentu, organisasi dapat berada pada posisi sebagai pembayar pajak, pemotong pajak, maupun pemungut pajak, tergantung pada jenis transaksi yang dilakukan.

Pemahaman tersebut menjadi penting karena kesalahan dalam mengenali transaksi dapat berpengaruh pada proses administrasi dan pelaporan organisasi. Melalui pelatihan ini, peserta diajak untuk mulai memetakan transaksi yang menjadi objek pajak sekaligus memahami mekanisme dasar perpajakan yang berlaku.

Salah satu materi utama yang dibahas adalah PPh Unifikasi. Hadi memperkenalkan peserta pada beberapa jenis pajak penghasilan yang sering bersinggungan dengan transaksi organisasi, termasuk PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 4 ayat 2 atau PPh final. Pembahasan juga dilengkapi dengan contoh-contoh transaksi yang dekat dengan aktivitas organisasi.

Misalnya, ketika organisasi membayarkan honor atau gaji, terdapat kewajiban perpajakan yang perlu diperhatikan. Demikian pula ketika organisasi menyewa kendaraan, laptop, proyektor, atau barang bergerak lainnya. Dalam materi, transaksi semacam ini dibahas sebagai contoh yang dapat berkaitan dengan PPh Pasal 23. Sementara pembayaran sewa tanah, rumah, atau kantor dibahas dalam konteks PPh Pasal 4 ayat 2 atau PPh final.

Peserta juga diajak memahami mekanisme perpajakan dalam sebuah transaksi. Ketika organisasi menerima uang, terdapat kemungkinan adanya pemotongan pajak oleh pihak pemberi apabila pihak tersebut merupakan badan atau perusahaan. Sebaliknya, ketika organisasi melakukan pembayaran kepada pihak lain dan transaksi tersebut merupakan objek pajak, organisasi dapat memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak.

Kewajiban organisasi tidak berhenti pada pemotongan. Setelah transaksi berlangsung, terdapat pula kewajiban pelaporan pajak. Dalam materi dijelaskan bahwa pelaporan dapat dilakukan secara berkala sesuai jenis kewajibannya, termasuk pelaporan masa dan pelaporan tahunan.

Untuk memperkuat pemahaman, Hadi juga menggunakan studi kasus sederhana mengenai transaksi jasa, PPN, dan PPh. Peserta diajak melihat bagaimana aliran barang atau jasa dan aliran uang dalam sebuah transaksi dapat berkaitan dengan kewajiban perpajakan. Pendekatan berbasis contoh ini membantu peserta memahami bahwa pajak bukan sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi melekat pada aktivitas ekonomi yang dilakukan organisasi.

Pelatihan ini juga menempatkan kepatuhan perpajakan sebagai bagian dari tata kelola organisasi. Administrasi yang tertib, transparansi, dan akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan laporan keuangan, tetapi juga bagaimana organisasi memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat.

Dengan demikian, pembelajaran dalam Serial Kyutri tidak berhenti pada pertanyaan “berapa pajak yang harus dibayar?”, tetapi berkembang menjadi pertanyaan yang lebih mendasar yaitu apakah organisasi sudah memahami kewajiban pajaknya dan mampu mengelolanya dengan benar?

Melalui pelatihan keenam ini, Lokadaya kembali memperkuat kapasitas organisasi masyarakat sipil agar semakin profesional dalam mengelola keuangan. Pemahaman perpajakan menjadi bagian penting dari perjalanan tersebut.

Sebab, keuangan sehat bukan hanya tentang laporan yang rapi, tetapi juga tentang kepatuhan, tanggung jawab, dan kepercayaan yang dijaga melalui setiap transaksi organisasi. Dengan pemahaman perpajakan yang lebih baik, organisasi masyarakat sipil dapat bekerja dengan lebih tertib, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan misi sosialnya.