Jakarta (17/12/2025). Dalam kerja-kerja kemanusiaan, bantuan tidak hanya ditakar dari seberapa cepat disalurkan atau seberapa besar jumlahnya. Di balik itu, terdapat satu fondasi yang menentukan apakah sebuah respons benar-benar bermakna dan berkelanjutan. Inilah tema utama yang dibahas dalam kelas pertama Pelatihan Keenam Serial Core Humanitarian Competency for CSOs, yang diselenggarakan oleh Lokadaya bekerja sama dengan Pujiono Centre Indonesia.
Webinar bertajuk Aspek Akuntabilitas Respons Kemanusiaan ini menghadirkan Hadrianus Edi Handoko, praktisi kemanusiaan dengan pengalaman lebih dari dua dekade di berbagai organisasi nasional dan internasional. Dalam pengantarnya, peserta diajak melihat akuntabilitas bukan sebagai beban administrasi, melainkan sebagai cermin untuk menilai kualitas dan integritas kerja kemanusiaan itu sendiri.
Akuntabilitas, sebagaimana ditegaskan dalam sesi ini, merupakan fondasi kepercayaan, baik dari komunitas terdampak, donatur, pemerintah, maupun dari organisasi terhadap dirinya sendiri. Tanpa akuntabilitas, kerja kemanusiaan berisiko rapuh, mudah dipertanyakan, dan rentan melahirkan ketidakpercayaan. Sebaliknya, ketika akuntabilitas dijalankan dengan sungguh-sungguh, organisasi dapat berdiri sebagai mitra strategis dalam upaya penanggulangan krisis.
Dalam pemaparannya, Edi menekankan bahwa akuntabilitas berarti kewajiban untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan, terutama kepada komunitas yang dilayani. Paradigma lama yang memosisikan masyarakat sebagai objek bantuan perlu ditinggalkan, digantikan dengan pendekatan berbasis hak, di mana komunitas diperlakukan sebagai subjek dan mitra yang berhak didengar, dihormati, dan dilibatkan.
Webinar ini mengulas tiga pilar utama akuntabilitas dalam respons kemanusiaan. Pilar pertama adalah transparansi, yakni keterbukaan informasi terkait program, sasaran bantuan, mekanisme distribusi, serta penggunaan sumber daya. Informasi perlu disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami, sekaligus tetap menjaga batas etis terkait kerahasiaan data sensitif.
Pilar kedua adalah partisipasi. Peserta diajak memahami pentingnya melibatkan komunitas sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Keterlibatan ini mencakup kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, perempuan, dan anak-anak. Melalui partisipasi, komunitas tidak hanya menjadi penerima, tetapi turut memiliki program yang dijalankan.
Pilar ketiga adalah mekanisme umpan balik dan keluhan. Organisasi didorong untuk membuka ruang yang aman dan mudah diakses bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan, kritik, maupun laporan penyimpangan. Keluhan tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai “hadiah” berupa masukan berharga dari konsultan terbaik yakni komunitas itu sendiri.
Diskusi interaktif menjadi bagian penting dari sesi ini. Peserta berbagi pengalaman lapangan, mulai dari tantangan menyampaikan informasi teknis kepada komunitas desa dengan latar bahasa berbeda, hingga praktik inklusif dalam melibatkan penyandang disabilitas, termasuk menyediakan ruang khusus dan pendampingan agar mereka dapat berpartisipasi penuh. Contoh lain yang dibahas adalah pentingnya validasi data penerima manfaat untuk mencegah bantuan tidak tepat sasaran atau tumpang tindih.
Isu etika data dan kerahasiaan juga mendapat perhatian khusus, terutama dalam pendampingan komunitas dengan kerentanan tinggi, seperti pasien penyakit tertentu. Transparansi, ditegaskan dalam sesi ini, tidak berarti membuka seluruh data ke publik, melainkan memastikan informasi yang tepat disampaikan kepada pihak yang tepat dengan cara yang aman.
Melalui kelas ini, peserta diajak memahami bahwa akuntabilitas adalah proses pembelajaran berkelanjutan. Dengan memadukan data kuantitatif dan kualitatif, organisasi dapat mengevaluasi apakah program benar-benar efektif, relevan, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Langkah-langkah kecil seperti menyediakan papan informasi, kotak saran, atau hotline pengaduan, menjadi awal penting untuk membangun budaya akuntabilitas.
Pelatihan ini menegaskan satu pesan utama tentang akuntabilitas adalah pondasi dari kerja kemanusiaan yang bermartabat. Ketika transparansi, partisipasi, dan umpan balik dijalankan secara konsisten, kepercayaan tumbuh, dan respons kemanusiaan dapat memberi dampak yang lebih adil, relevan, dan manusiawi. Jangan lupa, pelatihan ini tentunya dapat dilihat secara menyeluruh di kanal Youtube Lokadaya.