Jakarta (04/11) –Jejaring Lokadaya dan Yayasan Pujiono Centre Indonesia mengadakan seri pelatihan Mobilisasi Sumber Daya Lokal Berbasis Pengelolaan Risiko Bencana secara daring. Pelatihan Sesi Tematik III tentang Pemanfaatan Teknologi dalam Pengelolaan Risiko Bencana ini diadakan pada Jum’at (03/11) melalui Zoom Meeting.
Pada konteks pengelolaan risiko bencana, diperlukan sajian informasi sebagai alat pengambilan keputusan. Menurut Petrasa Wacana dari AksiKomunitas, open source bisa menjadi solusi untuk menjawab kebutuhan tersebut.
Open source menjadi salah satu indikator dalam keberlanjutan platform digital untuk kegiatan humanitarian. Metode ini memungkinkan untuk menyediakan data spasial secara partisipatif pada konteks pengelolaan risiko bencana.
“Tidak adanya strategi percepatan penyediaan walidata sebagai yang memiliki kewenangan mengumpulkan data memunculkan gerakan-gerakan opensource dimana orang-orang bisa saling berkontribusi. Dulunya sempat tidak diakui tapi sekarang lembaga seperti Badan Informasi Geospasial menggunakan data-data dari Open Street Map yang dikontribusikan oleh masyarakat yang dianggap tidak tersertifikasi,” terang Petrasa.
Salah satu platform berbasis open-source yang ada adalah KatalogKesiapsiagaan. Platform ini memiliki beberapa fitur utama: Peta Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK), Penilaian Ketangguhan Desa, Fasilitator untuk mengetahui sebaran dan pengelolaan fasilitator serta kolom Praktik untuk membagikan penyebarluasan pengetahuan dan praktik baik PRBBK. Semua pihak dapat berpartisipasi, berkontribusi, dan memanfaatkan informasi dalam platform KatalogKesiagaan.
“Kebutuhan seseorang atau daerah dari penggunaan teknologi adalah ketika menginput tidak perlu menunggu lama untuk melihat hasilnya yang digunakan sebagai alat pengambilan keputusan,” katanya.
Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan risiko bencana secara open source mampu membantu masyarakat terdampak pada bencana banjir di Bantaeng, Sulawesi Selatan. Pemerintah Kabupaten Bantaeng merangkul Balang Insitute sebagai Organisasi Masyarakat Sipil mengumpulkan data-data masyarakat terdampak melalui aplikasi sederhana yang bisa diakses melalui ponsel. Langkah ini mampu menjadi basis pemerintah dalam menurunkan bantuan.
“Pendataan dengan memanfaatkan teknologi dapat merespon cepat. Tinggal menunggu kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten untuk menginisiasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat terdampak seperti pemberian bantuan.” Ujar Awal Nur Afdal dari Balang Institute.
