LPPSLH adalah organisasi Non-Pemerintah (NGO) yang dirintis sejak tahun 1981 oleh sekelompok aktivis mahasiswa dan intelektual di Purwokerto. Berangkat dari keprihatinan atas kondisi kemiskinan dan ketidakadilan yang dialami oleh sebagian besar masyarakat. Keprihatinan tersebut diaktualisasikan melalui aktivitas pendampingan komunitas miskin, baik di kota maupun di desa. Pada tanggal 28 Februari 1987 aktivitas tersebut dilembagakan dalam badan hukum yang berbentuk yayasan.
LBH Semarang berdiri pada 20 Mei 1978 dengan nama LBH Peradin yang kemudian berafiliasi dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia [YLBHI] pada tahun 1985, selanjutnya bernama LBH SEMARANG
Borneo Institute adalah organisasi yang didirikan oleh anak-anak muda dayak di Kalimantan Tengah pada tahun 2006 dan pada tahun 2014 Borneo Institute dibentuk menjadi sebuah Yayasan
Lembaga BANUA BORNEO didirikan untuk berkontribusi pada penyelamatan keanekaragaman hayati, meningkatkan nilai – nilai produk lokal , serta melalukan pendokumentasian dan promosi di Kalimantan
Justisia Institute merupakan sebuah komunitas anak muda yang peduli terhadap pengawasan pelayanan publik dan terbukaan informasi publik
Yayasan Penabulu didirikan di Jakarta sejak tahun 2002, dan disahkan oleh notaris Riana Hutapea, notaris di Jakarta, melalui Akta No. 1 tertanggal 22 Oktober 2003 dan dikukuhkan melalui SK Menteri Hukum dan HAM RI No: C-435 HT.01.02.TH 2004. Sejak berdirinya, Penabulu telah meletakkan visinya pada keberdayaan organisasi masyarakat sipil Indonesia
Jaring Advokasi Pengelolaan Sumber Daya Alam (JAPESDA) adalah organisasi non profit yang didirikan pada 5 Juni 2000 oleh perwakilan kelompok dan aktivis terdidik yang secara sadar memilih jalan untuk mengabdikan dirinya secara sukarela terhadap pengelolaan lingkungan hidup dan masyarakat marginal
Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) berdiri pada tanggal 21 oktober 1996. Organisasi ini terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU -4047 .AH.01.02. Tahun 2008 dan Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara
DPD Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK INDONESIA) Sulawesi Barat adalah salah satu bagian dari Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK INDONESIA) sebuah organisasi yang bekerja di sektor sosial kontrol masyarakat
Yayasan Sosial Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa) didirikan pada tahun 1995 di masa tahun-tahun terakhir rezim otoriter Indonesia yang berkuasa selama 32 tahun. Ketika itu gerakan pro-demokrasi mulai berkembang. IKa didirikan untuk mendukung gerakan pro-demokrasi melalui hibah kecil/mikro dari organisasi donor internasional yang berbasis di Eropa (kebanyakan Belanda dan Belgia).
Forum Analisis Keterwakilan dan Transparansi Anggaran didirikan dalam rangka menuntut dipenuhinya hak-hak rakyat untuk terlibat dalam seluruh proses penganggaran, mulai dari proses penyusunan, pembahasan, pelaksanaan anggaran sampai pada evaluasinya
Institut Perempuan untuk Perubahan Sosial (InSPIRASI NTB) Merupakan lembaga yang didirikan pada tanggal 07 Mei tahun 2009. Lembaga ini didirikan dengan tujuan untuk membangun gerakan perempuan dan sosial yang mampu mewujudkan keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, kesadaran ekologis, plural, transparan dan anti kekerasan
Perkumpulan Elang merupakan organisasi masyarakat sipil yang didirikan pada tahun 1999 yang bergerak dalam pendampingan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan wilayah kelolanya secara lestari dan mampu meningkatkan kesejahteraan
LBH APIK Sulawesi Selatan merupakan perubahan nama dari LBH APIK Makassar yang didirikan pada tanggal 15 Desember 2001 dan tercatat secara resmi pada tanggal 4 Januari 2002 berdasarkan Akta Notaris Soesanto Wibowo, SH. Pergantian nama ini terjadi berlandaskan pada perluasan wilayah dampingan ke seluruh kabupaten di Sulawesi Selatan