Justisia Institute merupakan sebuah komunitas anak muda yang peduli terhadap pengawasan pelayanan publik dan terbukaan informasi publik
Tinjau
Yayasan Penabulu didirikan di Jakarta sejak tahun 2002, dan disahkan oleh notaris Riana Hutapea, notaris di Jakarta, melalui Akta No. 1 tertanggal 22 Oktober 2003 dan dikukuhkan melalui SK Menteri Hukum dan HAM RI No: C-435 HT.01.02.TH 2004. Sejak berdirinya, Penabulu telah meletakkan visinya pada keberdayaan organisasi masyarakat sipil Indonesia
Jaring Advokasi Pengelolaan Sumber Daya Alam (JAPESDA) adalah organisasi non profit yang didirikan pada 5 Juni 2000 oleh perwakilan kelompok dan aktivis terdidik yang secara sadar memilih jalan untuk mengabdikan dirinya secara sukarela terhadap pengelolaan lingkungan hidup dan masyarakat marginal
Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) berdiri pada tanggal 21 oktober 1996. Organisasi ini terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU -4047 .AH.01.02. Tahun 2008 dan Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara
DPD Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK INDONESIA) Sulawesi Barat adalah salah satu bagian dari Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK INDONESIA) sebuah organisasi yang bekerja di sektor sosial kontrol masyarakat
Yayasan Sosial Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa) didirikan pada tahun 1995 di masa tahun-tahun terakhir rezim otoriter Indonesia yang berkuasa selama 32 tahun. Ketika itu gerakan pro-demokrasi mulai berkembang. IKa didirikan untuk mendukung gerakan pro-demokrasi melalui hibah kecil/mikro dari organisasi donor internasional yang berbasis di Eropa (kebanyakan Belanda dan Belgia).
Forum Analisis Keterwakilan dan Transparansi Anggaran didirikan dalam rangka menuntut dipenuhinya hak-hak rakyat untuk terlibat dalam seluruh proses penganggaran, mulai dari proses penyusunan, pembahasan, pelaksanaan anggaran sampai pada evaluasinya
Institut Perempuan untuk Perubahan Sosial (InSPIRASI NTB) Merupakan lembaga yang didirikan pada tanggal 07 Mei tahun 2009. Lembaga ini didirikan dengan tujuan untuk membangun gerakan perempuan dan sosial yang mampu mewujudkan keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, kesadaran ekologis, plural, transparan dan anti kekerasan
Perkumpulan Elang merupakan organisasi masyarakat sipil yang didirikan pada tahun 1999 yang bergerak dalam pendampingan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan wilayah kelolanya secara lestari dan mampu meningkatkan kesejahteraan
LBH APIK Sulawesi Selatan merupakan perubahan nama dari LBH APIK Makassar yang didirikan pada tanggal 15 Desember 2001 dan tercatat secara resmi pada tanggal 4 Januari 2002 berdasarkan Akta Notaris Soesanto Wibowo, SH. Pergantian nama ini terjadi berlandaskan pada perluasan wilayah dampingan ke seluruh kabupaten di Sulawesi Selatan
Yayasan Intan Maharani, disingkat YIM didirikan oleh para pemerhati masalah sosial, pendidikan dan kesehatan masyarakat di Sumatera Selatan, terutama Kota Palembang. YIM adalah lembaga swadaya yang berkontribusi untuk pencerdasan dan pemberdayaan masyarakat
Yayasan Merangat berdiri pada 18 Juli 2013 dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan nomor Registrasi 5623 tertanggal 26 September 2013. Diinisiasi oleh Stephanus Mulyadi, organisasi yang berkedudukan di Sejiram, Kec. Seberuang, Kab. Kapuas Hulu, Kalimantan Barat ini meletakkan visi pada Masyarakat Desa Berdaya.
Yayasan Embun Pelangi merupakan organisasi yang berlokasi di Batam, Kepulauan Riau. Organisasi ini berfokus pada peningkatan perlindungan perempuan dan anak serta kesejahteraan masyarakat berbasis HAM
Swandiri Inisiatif Sintang memulai aktifitasnya. Mengusung nilai-nilai keswadayaan dan kemandirian, kerelawanan, pluralisme, keadilan ekologis, transparansi dan akuntabilitas, keadilan dan kesetaraan gender serta penghargaan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia (HAM).
Kaukus Perempuan Politik Indonesia Bangka Belitung (KPPI Babel) adalah perwakilan daerah dari sebuah organisasi perempuan Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI). KPPI fokus pada perempuan dan lintas parpol, yang berdiri pada tanggal 17 Agustus 2000 dengan bergabungnya perempuan politik dari 15 parpol dan memiliki 32 perwakilan tingkat provinsi
Yayasan Penabulu didirikan di Jakarta sejak tahun 2002, dan disahkan oleh notaris Riana Hutapea, notaris di Jakarta, melalui Akta No. 1 tertanggal 22 Oktober 2003 dan dikukuhkan melalui SK Menteri Hukum dan HAM RI No: C-435 HT.01.02.TH 2004
Di bawah label IDEA, berbagai diskusi dengan skala terbatas maupun terbuka diselenggarakan. Akademisi, mahasiswa, aktivis NGO dan wartawan lambat laun mulai terbiasa dengan diskusi-diskusi dan wacana yang berkembang di IDEA yang berciri kritis, terbuka dan kadang eksperimental
