Perkumpulan Mitra Masyarakat Inklusif (PMMI) adalah organisasi nirlaba dan independen yang beranggotakan difabel dan non-difabel. Berdiri sejak 2018, disahkan secara hukum pada 2019. Berbasis di Kota Bengkulu, dengan cakupan wilayah kerja seprovinsi Bengkulu. PMMI Bengkulu berfokus pada pemenuhan hak-hak difabel dan inklusi sosial
Pasca reformasi tahun 1998, Indonesia mengalami transformasi besar dalam pemerintahan, yang diwarnai oleh peralihan dari Orde Baru ke era Reformasi. Pembaharuan ini membuka jalan bagi penerapan otonomi daerah yang memberi kewenangan lebih besar kepada DPRD, menjadikannya salah satu institusi yang memiliki kekuasaan tanpa kontrol eksternal yang kuat.
KOMPASS TB adalah organisassi yang terdiri dari para penyintas TBC yang sudah sembuh dari pengobatan dan sebagai wadah untuk menambah ilmu dan juga wawasan dalam dunia TBC dan memberdayakan para penyintas dalam mengembangkan bakat yang dimiliki oleh masing-masing anggota
SPEAK Indonesia merupakan organisasi nasional yang berdiri pada tahun 2004. SPEAK memiliki spesialisasi dalam peningkatan kapasitas lembaga dan masyarakat melalui strategi komunikasi yang memberdayakan semua pihak dan telah aktif di berbagai sektor pembangunan selama lebih dari 15 tahun serta berkolaborasi dengan pemerintah pusat/daerah, donor, LSM, CBO, dan sektor swasta di berbagai daerah di Indonesia.
Yayasan Penyintas Tuberkulosis Terbesar Yogyakarta (TERBESAR) adalah sebuah organisasi nirlaba berbasis komunitas yang bersifat sosial dan kemanusiaan khususnya dalam penanggulangan Tuberkulosis (TB).
Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Kaum Disabilitas, Perempuan dan Anak berdiri sejak Tahun 2021 dan berfokus pada pendampingan serta pemberdayaan terhadap kaum Disabilitas, Perempuan dan Anak di Kabupaten Timor Tengah Selatan.
Konstitusi adalah alat untuk membatasi kekuasaan, tidak sebaliknya. Paradigma ini sejalan dengan pemikiran Lord Acton, “Power tend to corrupt, absolute power corrupt absolutely.” Sehingga kekuasaan negara yang tidak dibatasi, cenderung akan bersikap koruptif lalu mengabaikan kepentingan rakyat. Secara instingtif, ia akan cenderung mengakumulasi dan mempertahankan kekuasaannya. Itu sebabnya konstitusi hadir untuk mengatur hasrat tersebut.
Lembaga Pengkajian dan Penguatan Kapasitas (LEKAT) Papua adalah sebuah organisasi non pemerintahan yang didirikan pada tanggal 14 November 2016 di kota Jayapura oleh beberapa profesional muda papua yang ingin berkontribusi secara aktif dan bersinergi dengan para stakholder lainnya untuk menjawab permasalahan pembangunan di Tanah Papua. Dengan lambang “tangan yang memegang pena dalam lingkaran bola dunia”, LEKAT Papua siap menyumbang pikiran dan tenaga
BYTRA adalah organisasi mandiri bersifat nirlaba, yang berfungsi melakukan advokasi dan pemberdayaan masyarakat Mukim/Gampong dan Masyarakat Adat di Aceh serta memiliki komitmen sebagai kelompok masyarakat sipil yang berkarakter perubahan dalam rangka pelestarian lingkungan hidup dan penguatan demokrasi.
Yayasan SATU KEADILAN (YSK) dibentuk pada 14 Februari 2014 di Bogor, Jawa Barat, setelah sebelumnya para inisiator mendirikan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Bogor Raya (LBHKBR) pada 2012. LBHKBR berfokus pada pemantauan masalah hukum dan HAM di Bogor dan menerima banyak pengaduan terkait pelanggaran hak-hak tersebut. Berangkat dari diskusi dengan masyarakat korban, akademisi, dan praktisi HAM, muncul gagasan mendirikan yayasan
Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN) adalah organisasi kemasyarakatan yang merupakan organisasi sayap dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Organisasi PPMAN berbentuk perkumpulan yang otonom, keanggotaannya terdiri dari advokat dan ahli hukum yang peduli dan berkomitmen pada kerja pembelaan dan pemajuan hak masyarakat adat diseluruh nusantara. Sejarah terbentuknya PPMAN melalui pelaksanaan Konferensi Nasional
Perhimpunan Organisasi Pasien (POP) TB Indonesia adalah sebuah organisasi nirlaba berbasis komunitas yang bersifat sosial dan kemanusiaan khususnya dalam penanggulangan TBC. POP TB di dirikan oleh organisasi pasien TBC untuk mendukung upaya pemerintah dalam menyediakan layanan TBC yang komprehensif melalui peningkatan organisasi pasien di daerah dan kegiatan-kegiatan advokasi serta mendorong partisipasi organisasi komunitas
Kalimantan Bumi Lestari (KBLi) adalah lembaga yang bergerak dibidang pelestarian lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat. Didirikan pada tanggal 1 Desember 2021. Didirikan atas kegelisahan kerusakan lingkungan dan penyempitan ruang hidup masyarakat di sekitar dan di dalam kawasan hutan serta hilangnya hak – hak masyarakat dan masyarakat adat.
Yayasan Penggerak Lingkungan Sosial atau Movement Social Environment, didirikan pada 1 Juli 2019 oleh para pemuda yang ingin memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui mendorong terwujudnya pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak Sosial yang berkeadilan meliputi beberapa aspek vital seperti Lingkungan, pendidikan, kesehatan, partisipasi perempuan, advokasi hukum, dan hak asasi
PKBI Daerah Kalimantan Barat mulai berdiri sejak 23 Desember 1971, diawal pendiriaan PKBI Daerah Kalimantan Barat masih banyak terdapat kasus-kasus kematian Ibu melahirkan dan anak. hal Itu disebabkan karena kurangnya pengetahuan pada masyarakat dan minimnya tenaga medis yang ada pada waktu saat itu. PKBI Daerah Kalimantan Barat hadir ditengah-tengah masyarakat yang memerlukan layanan
PKBI Lampung adalah salah satu dari 25 PKBI Daerah Yang tersebar di indonesia didirikan untuk mendukung upaya peningkatan kesejahteraan keluarga yang bertanggung jawab dan inklusif. Organisasi kami memiliki sejarah panjang sejak tahun 1957-an, fokus pada pelayanan kesehatan reproduksi, pendidikan seks, dan pemberdayaan perempuan. Seiring berjalannya waktu, PKBI Lampung terus berkembang,
Indonesia Judicial Research Society (IJRS) adalah lembaga non-pemerintah yang berkomitmen untuk menawarkan solusi dan menjadi penghubung bagi pelaksanaan advokasi dan edukasi hukum berbasiskan bukti melalui riset yang handal dan akuntabel kepada masyarakat serta pemangku kepentingan.
Komunitas Sophia Nusantara berupaya keras untuk memberdayakan masyarakat melalui edukasi dan advokasi. Kami menyediakan program peningkatan kapasitas atau pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Melalui edukasi, kami berharap dapat membangun kesadaran dan tanggung jawab bersama
PHI mulai mengepakkan sayap di provinsi NTB setelah mulai awal 2024 setelah pemberkasan di pusat selesai. Namun kami punya sejarah panjang dalam mengadvokasi masyarakat dan pemerintah di NTB. Sehingga melalui PHI diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap terciptanya pemerintahan yang baik dan kepastian hukum bagi Masyarakat. Dalam proses kinerja kami bersama PHI
Sekretariat Lokadaya
Jalan Irian Blok M1 No 6 Sektor 14_4, RT 02 RW 09 Nusaloka, Lengkong Gudang Timur, Serpong, Tangerang Selatan 15310
Telp/Fax: –
WA: 0852 1886 3131
Email: secretariat@lokadaya.id
Web: www.lokadaya.id
Youtube: LOKADAYA.ID
Instagram: @lokadaya
Didukung oleh:
© 2025 Lokadaya. All Rights Reserved.
