WALHI Jambi sepenuhnya sadar bahwa tingkat kerusakan lingkungan hidup saat ini telah menimbulkan masalah-masalah sosial seperti pengabaian hak-hak asasi rakyat atas sumber-sumber kehidupan dan lingkungan hidup yang sehat, marjinalisasi dan pemiskinan.
Sejak awal berdirinya organisasi sudah memutuskan untuk berafiliasi menjadi anggota Jaringan GWL-INA karena memiliki tujuan yang sama yaitu pergerakan dalam isu HIV/AIDS serta hukum dan HAM.
sebuah lembaga swadaya masyarakat yang mengkonsentrasikan diri pada pemberdayaan perempuan yang berspektif gender.
LBH Makassar (awalnya LBH Ujung Pandang ) didirikan pada tanggal 23 September 1983 oleh para Pengacara dan Advokat PERADIN (Persatuan Advokat Indonesia) dan kemudian bergabung dengan YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHI) yang berkantor pusat di Jl. Diponegoro No. 74 Jakarta Pusat. Ide pembentukan LBH Makassar
Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (SPEK-HAM) Solo, adalah sebuah organisasi non profit, independen, mandiri, yang merupakan kumpulan orang-orang berlatar belakang gerakan mahasiswa, organisasi sosial, serta bersifat pluralis, dengan komitmen pada penegakan Hak Asasi Manusia khususnya Hak Asasi Perempuan
Yayasan Kelompok Kerja Sosial Perkotaan (KKSP) adalah sebuah Organisasi Masyarakat Sipil yang didirikan tahun 1987 dan disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM pada 29 Oktober 2013. Yayasan KKSP Bergerak di Bidang Sosial dan Kemanusiaan
Minangkabau sebagai mayoritas penduduk Sumatera Barat, merupakan salah satu suku yang menganut azas Matrilineal, yang jumlahnya sangat sedikit di dunia. Berbeda dengan sistem kekerabatan dan budaya sebagian besar suku di dunia yang patrilineal, nilai dan norma budaya Minangkabau, menempatkan perempuan setara, bahkan lebih istimewa dibanding laki-laki
LBH Semarang berdiri pada 20 Mei 1978 dengan nama LBH Peradin yang kemudian berafiliasi dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia [YLBHI] pada tahun 1985, selanjutnya bernama LBH SEMARANG
Justisia Institute merupakan sebuah komunitas anak muda yang peduli terhadap pengawasan pelayanan publik dan terbukaan informasi publik
Jaring Advokasi Pengelolaan Sumber Daya Alam (JAPESDA) adalah organisasi non profit yang didirikan pada 5 Juni 2000 oleh perwakilan kelompok dan aktivis terdidik yang secara sadar memilih jalan untuk mengabdikan dirinya secara sukarela terhadap pengelolaan lingkungan hidup dan masyarakat marginal
Yayasan Embun Pelangi merupakan organisasi yang berlokasi di Batam, Kepulauan Riau. Organisasi ini berfokus pada peningkatan perlindungan perempuan dan anak serta kesejahteraan masyarakat berbasis HAM
Swandiri Inisiatif Sintang memulai aktifitasnya. Mengusung nilai-nilai keswadayaan dan kemandirian, kerelawanan, pluralisme, keadilan ekologis, transparansi dan akuntabilitas, keadilan dan kesetaraan gender serta penghargaan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia (HAM).
ayasan Kantong Informasi Pemberdayaan Kesehatan Adiksi (Kipas) merupakan organisasi sosial di gagas tahun 2005 dari 4 orang yang memiliki latar belakang korban dan orang dengan HIV dan AIDS
Forum Pengada Layanan merupakan jaringan lembaga pengada layanan bagi perempuan korban kekerasan, beranggotan 115 Lembaga Pengada Layanan berbasis masyarakat yang tersebar di 32 Provinsi terdiri dari wilayah yaitu Sumatra, jawa Tengah,DIY, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Kalimantan, NTB, Sulawesi, Maluku,NTT dan Papua
Solidaritas Perempuan (SP) merupakan organisasi feminis yang didirikan pada 10 Desember 1990. Dalam pergerakannya, SP bekerja bersama dengan Perempuan Akar Rumput selama kurang lebih dalam rentang waktu sekitar 25 tahun
Gerakan Masyarakat Papua Lestari (GEMAPALA) merupakan sebuah lembaga yang secara ‘de facto’ didirikan pada tahun 2001. Lembaga ini dibentuk berdasarkan gagasan kumpulan anak muda Kota Fakfak yang berasal dari berbagai profesi dan latar belakang pendidikan
Beberapa elemen aktifis perempuan dari gerakan mahasiswa di Kabupaten Tuban yang melihat realitas di Kabupaten Tuban telah terjadi kesenjangan peran dan fungsi terhadap kelompok perempuan. Maka pada tanggal 14 Februari tahun 2004 dengan penuh pertimbangan dan harapan K.P.Ronggolawe sebagai yayasan independen