PHI mulai mengepakkan sayap di provinsi NTB setelah mulai awal 2024 setelah pemberkasan di pusat selesai. Namun kami punya sejarah panjang dalam mengadvokasi masyarakat dan pemerintah di NTB. Sehingga melalui PHI diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap terciptanya pemerintahan yang baik dan kepastian hukum bagi Masyarakat. Dalam proses kinerja kami bersama PHI
Yayasan Papua Mandiri Sentosa didirikan pada tahun 2020 sebagai respon atas ketimpangan ekonomi dan pendidikan di kalangan anak Asli Papua baik yang di kota maupun di kampung. Kami membuka sekolah untuk anak-anak kurang mampu dan lembaga pelatihan kerja untuk anak muda Papua yang sedang dan akan mencari kerja.
Secara formal SR didirikan di Kendal pada 03 Juni 2002, tetapi cikal bakal keberadaannya telah dimulai sekitar pertengahan tahun 2000. Pada awalnya SR merupakan divisi otonom Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) dengan tugas khusus dalam peningkatan kapasitas fasilitator dan community leaders dampingan Pattiro di 9 kota di Indonesia. Setelah tugas selesai, pada 13 Januari 2005, Sekolah Rakyat
Perkumpulan Relawan untuk Orang dan Alam (ROA) didirikan pada tanggal 14 Februari 2005 di Palu oleh beberapa warga dari latar belakang aktivis Ornop, Pecinta Alam, Jurnalis, Ibu Rumah Tangga, Pegawai Negeri Sipil, Guru, Pengusaha Kecil. Upaya kecil ini kelak akan bergabung dengan gerakan yang lebih besar untuk berkontribusi dalam gerakan kemanusiaan dan lingkungan.
WATALA berdiri pada tanggal 15 Oktober 1978 di Fakultas Pertanian UNILA sebagai Organisasi Pecinta Alam. Pada tanggal 03 April 1988 mandiri menjadi LSM dan tahun 1992 resmi berbadan hukum dalam bentuk yayasan dengan akte notaris nomor 16 tahun 1992. Pada tahun 2003 menjadi Perkumpulan dengan akte Notaris Nomor 18 tahun 2003.
Aceh Disaster Institute terinspirasi pada tahun 2017 saat terjadi gempa di Pidie Jaya, Aceh. Dipicu akibat distribusi logistik kepada korban yang tidak merata yang berdampak pada rusaknya tatanan sosial masyarakat diwilayah tersebut.
Yayasan Lentera Komitmen Indonesia (KOMIt Foundation) adalah sebuah LSM Indonesia yang berkomitmen untuk mendorong pemberdayaan ekonomi yang inklusif dengan fokus khusus pada kesetaraan gender dan mendukung kelompok-kelompok marjinal. Didirikan oleh tim manajemen senior QED Research Consulting, KOMIt Foundation memanfaatkan pengalaman QED selama lebih dari satu dekade untuk
SekBer’65 adalah lembaga yang legal berdiri 21 Mei 2012 di Jawa Tengah, anggotanya meliputi wilayah Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten, Kabupaten Karanganyar serta di 3 wilayah Banyumas (Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banyumas). Tercatat dalam Akta Notaris No. 26 tanggal 21 Mei 2012. SekBer 65 merupakan organisasi berbasis massa korban pada tragedi 1965/1966
Perkumpulan Lingkar Hijau didirikan pada tahun 2014 dan disahkan melalui akta Notaris tanggal 20-05-2015 Nomor 20.- serta tercatat secara hukum di dalam Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0001899.AH.01.07.TAHUN 2015 – tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lingkar Hijau.
PETA dibentuk pada tahun 2012 dan resmi terdaftar pada tahun 2014. PETA dimulai oleh dan untuk penderita TBC Resisten Obat yang meragukan hasil pengobatan saat itu. Kekhawatiran tersebut dirasakan oleh Country Director KNCV dan memfasilitasi pendirian organisasi pasien DR TB di RS Persahabatan. Hal ini dimulai dengan pelatihan peningkatan kapasitas tentang apa dan bagaimana organisasi pasien dapat
Yayasan Geutanyoe adalah organisasi masyarakat sipil kemanusiaan yang didirikan pada 24 Desember 2013 oleh sekelompok aktivis yang memelopori gerakan sipil kemanusiaan dan tanpa kekerasan di Aceh selama konflik bersenjata sejak 1999 dan telah terlibat selama rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-tsunami 2004. Kami berupaya memberikan bantuan dan perlindungan kemanusiaan dengan penguatan
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) didirikan pada tanggal 15 Oktober 1980 oleh elemen Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Kelompok Pencinta Alam (KPA) yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan hidup. Dalam rangka menjalankan roda organisasi di tingkat daerah, khususnya Aceh, maka pada tanggal 5 Februari 1993 didirikanlah WALHI Aceh.
Sejak awal Holi’ana’a meletakkan misi dan nilai-nilai berupa dasar kemanusiaan, yayasan non keagamaan yang berdiri di atas nilai-nilai keadilan, kebenaran, kesetaraaan dan perdamaian. Proyek pertama yang dilaksanakan merupakan cikal bakal berlanjutnya berbagai kegiatan yang berlangsung hingga saaat ini, salah satu pemberdayaan yang dilakukan berupa pemberdayaan ekonomi, dan termasuk demonstrasi
Yayasan Pusaka Indonesia (YPI) adalah organisasi yang konsern terhadap perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara. Berdiri pada tanggal 10 Desember 2000, Yayasan Pusaka Indonesia dibangun dan dijalankan untuk merespon banyaknya kesenjangan dan praktek ketidak adilan dalam memenuhi dan melindungi hak-hak anak di Indonesia Sejak awal pendiriannya Yayasan Pusaka
Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia adalah organisasi non pemerintah yang bersifat independen, nirlaba, dan non-partisan.SIGAB didirikan di Yogyakarta pada tanggal 5 Mei 2003. Organisasi ini mempunyai cita-cita besar untuk membela dan memperjuangkan hak-hak difabel di seluruh Indonesia hingga terwujud kehidupan yang setara dan inklusif.
Tahun 2005 hingga bermuara pada 26 Januari 2006 adalah fase bagi sekumpulan aktivis menggagas suatu perkumpulan. Imajinasinya adalah perkumpulan tersebut adalah tempat belajar dan mengkreasi berbagai potensi. Imajinasi tersebut mengantar pada suatu nama yaitu “Bengkel”—suatu tempat mereprarasi. Advokasi Pemberdayaan dan Pengembangan Kampung (APPeK) bermakna bahwa tempat
Sumba Integrated Development adalah lembaga yang bekerja di pulau Sumba. Sejak didirikan pada tahun 2010 hingga saat ini, kami telah menjangkau sedikitnya 43.000 jiwa atau 10.000 keluarga melalui program pemberdayaan masyarakat yang terkategori rentan, terpinggirkan, dan terkucilkan.
Pada tahun 1984, pendahulu kami sangat prihatin dan peduli terhadap realitas kemiskinan, pelanggaran dan kekerasan terhadap hak asasi manusia, serta dampak buruk yang ditimbulkan pembangunan di Indonesia. Awalnya, kami mendirikan KSPH (Kelompok Studi Penyadaran Hukum), sebagai lembaga yang menyediakan pedidikan hukum kepada masyarakat, dan menguatkan mereka
Lembaga Konsumen Yogyakarta adalah organisasi nirlaba yang dalam UU Perlindungan Konsumen disebut LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat). berdiri sejak tahun 1978 yang berperan dalam upaya pendidikan konsumen, pengorganisasian, pemberdayaan dan advokasi kasus dan kebijakan. LKY mempunyai layanan pengaduan untuk permasalahan sengketa konsumen melalui
Institut Mosintuwu adalah organisasi masyarakat akar rumput yang bekerja untuk perdamaian dan keadilan di Kabupaten Poso dan sekitarnya. Mosintuwu berdiri atas keprihatinan atas peristiwa kekerasan yang mengatasnamakan agama, dan adanya kepentingan ekonomi politik dibalik konflik kekerasan yang berakhir pada pengelolaan sumber daya alam yang tidak berpihak kepada masyarakat miskin dan marginal.