Rumah Pemberdayaan Masyarakat dan Pendidikan Konservasi Alam (Rumah YAPEKA) menaungi 3 sub-organisasi legal yaitu Yayasan Pemberdayaan Masyarakat dan Pendidikan Konservasi Alam (Yayasan YAPEKA), Perkumpulan Pemberdayaan Masyarakat dan Pendidikan Konservasi Alam (Perkumpulan YAPEKA) dan PT. Jelajah Bumi Semesta.
PARAMITRA berdiri sejak tahun 1986 dengan dilatarbelakangi adanya tingkat kesenjangan sosial ekonomi di masyarakat yang kemudian mendorong untuk bertindak sesuai kapasitas yang dimiliki dalam bentuk penguatan masyarakat lapis bawah menuju dimilikinya hak-hak sosial, ekonomi, dan politik
WCC Palembang adalah pusat pembelaan bagi perempuan dan anak di Sumsel yang mengalami kekerasan dengan mendapatkan layanan medis, psikologi, psikososial, dan bantuan hukum
Desa Lestari adalah perkumpulan yang didirikan pada 1 November 2014 dan disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM pada 11 Oktober 2016. Perkumpulan Desa Lestari menaruh kepedulian pada desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di terutama pada proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan pembangunan desa.
Perkumpulan Terbatas Pengembangan Masyarakat dan Konservasi Sumber Daya Alam (PERDU) Manokwari merupakan lembaga yang menaruh perhatian pada isu pengelolaan sumber daya alam dan konservasi
KALANDARA adalah sebuah organisasi non-pemerintah yang berfokus pada kegiatan yang menyangkut persoalan-persoalan kemanusiaan dan sosial, yang mengarah pada bentuk pemberdayaan dan peningkatan kapasitas anggota masyarakat dengan ruang lingkup sosial kemanusiaan, sehingga nilai-nilai luhur kemanusiaan kemanusiaan dapat dipahami dan dijunjung tinggi
Minangkabau sebagai mayoritas penduduk Sumatera Barat, merupakan salah satu suku yang menganut azas Matrilineal, yang jumlahnya sangat sedikit di dunia. Berbeda dengan sistem kekerabatan dan budaya sebagian besar suku di dunia yang patrilineal, nilai dan norma budaya Minangkabau, menempatkan perempuan setara, bahkan lebih istimewa dibanding laki-laki
Yayasan Mitra Husada disingkat YMH Sul-Sel didirikan pada tanggal 17 Agustus 1996. Organisasi ini lahir dari kegelisahan terhadap kondisi kesehatan masyarakat di Indonesia terutama tingginya angka prevalensi dan insidens suatu penyakit baik penyakit infeksi maupun penyakit non infeksi
LPPSLH adalah organisasi Non-Pemerintah (NGO) yang dirintis sejak tahun 1981 oleh sekelompok aktivis mahasiswa dan intelektual di Purwokerto. Berangkat dari keprihatinan atas kondisi kemiskinan dan ketidakadilan yang dialami oleh sebagian besar masyarakat. Keprihatinan tersebut diaktualisasikan melalui aktivitas pendampingan komunitas miskin, baik di kota maupun di desa. Pada tanggal 28 Februari 1987 aktivitas tersebut dilembagakan dalam badan hukum yang berbentuk yayasan.
LBH Semarang berdiri pada 20 Mei 1978 dengan nama LBH Peradin yang kemudian berafiliasi dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia [YLBHI] pada tahun 1985, selanjutnya bernama LBH SEMARANG
Borneo Institute adalah organisasi yang didirikan oleh anak-anak muda dayak di Kalimantan Tengah pada tahun 2006 dan pada tahun 2014 Borneo Institute dibentuk menjadi sebuah Yayasan
Lembaga BANUA BORNEO didirikan untuk berkontribusi pada penyelamatan keanekaragaman hayati, meningkatkan nilai – nilai produk lokal , serta melalukan pendokumentasian dan promosi di Kalimantan
Justisia Institute merupakan sebuah komunitas anak muda yang peduli terhadap pengawasan pelayanan publik dan terbukaan informasi publik
Yayasan Penabulu didirikan di Jakarta sejak tahun 2002, dan disahkan oleh notaris Riana Hutapea, notaris di Jakarta, melalui Akta No. 1 tertanggal 22 Oktober 2003 dan dikukuhkan melalui SK Menteri Hukum dan HAM RI No: C-435 HT.01.02.TH 2004. Sejak berdirinya, Penabulu telah meletakkan visinya pada keberdayaan organisasi masyarakat sipil Indonesia
Jaring Advokasi Pengelolaan Sumber Daya Alam (JAPESDA) adalah organisasi non profit yang didirikan pada 5 Juni 2000 oleh perwakilan kelompok dan aktivis terdidik yang secara sadar memilih jalan untuk mengabdikan dirinya secara sukarela terhadap pengelolaan lingkungan hidup dan masyarakat marginal
Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) berdiri pada tanggal 21 oktober 1996. Organisasi ini terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU -4047 .AH.01.02. Tahun 2008 dan Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara
DPD Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK INDONESIA) Sulawesi Barat adalah salah satu bagian dari Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK INDONESIA) sebuah organisasi yang bekerja di sektor sosial kontrol masyarakat
Yayasan Sosial Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa) didirikan pada tahun 1995 di masa tahun-tahun terakhir rezim otoriter Indonesia yang berkuasa selama 32 tahun. Ketika itu gerakan pro-demokrasi mulai berkembang. IKa didirikan untuk mendukung gerakan pro-demokrasi melalui hibah kecil/mikro dari organisasi donor internasional yang berbasis di Eropa (kebanyakan Belanda dan Belgia).
Sekretariat Lokadaya
Jalan Bunga Cempaka No.62A, RT 14/03,
Cipete Selatan, Cilandak, 12410
Telp/Fax: 021 7884 8321
WA: 0852 1886 3131
Email: secretariat@lokadaya.id
Web: www.lokadaya.id
Youtube: LOKADAYA.ID
Instagram: @lokadaya
Didukung oleh:
© 2024 Lokadaya. All Rights Reserved.
